REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah pusat akan menata sistem transfer ke daerah agar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat cair lebih cepat sejak awal tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kepastian ini penting agar pemerintah daerah (pemda) tidak lagi “menabung” atau menahan belanja sehingga dana menganggur.

“Saya pelajari salah satu penyebabnya, mereka takut. Kenapa uangnya menumpuk sampai akhir tahun, walaupun seperti sekarang dipercepat, setiap tahun ada sekitar Rp100 triliun yang tidak terpakai,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang diikuti secara daring, Kamis (27/11/2025).

Purbaya menjelaskan, Pemda kerap menyisakan dana karena khawatir transfer pada Januari–Februari terlambat sehingga program daerah tersendat. Akibat pola tersebut, sekitar Rp100 triliun setiap tahun mengendap di kas daerah tanpa memberi dorongan nyata bagi ekonomi masyarakat.

“Kalau menurut Pak Tito (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), mereka (pemda) takut Januari–Februari tidak ada uang sehingga programnya tidak jalan, jadi menabung Rp100 triliun. Tapi menurut saya, uangnya menganggur Rp100 triliun,” kata dia.

Kementerian Keuangan, kata Purbaya, akan membangun sistem yang membuat pemda yakin bahwa dana transfer awal tahun akan datang secara cepat dan pasti. Dengan begitu, pemda bisa membelanjakan anggaran lebih awal tanpa perlu menyisakan dana besar sampai akhir tahun.

“Ke depan, pertama kami buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka (pemda) yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka tidak perlu menyisakan Rp100 triliun itu, bisa dihabiskan,” ucapnya.

Selain perbaikan sistem, Kemenkeu akan meningkatkan komunikasi dan edukasi anggaran kepada pemda. Pemerintah juga menyiapkan tim yang turun ke daerah agar pemda memahami cara menyusun anggaran dan mempercepat realisasi belanja.

“Kami akan diskusi atau edukasi dengan daerah. Kami kirim orang-orang ke daerah supaya mereka mengerti betul bagaimana cara menganggarkan dan bagaimana cara belanjanya, sehingga lebih cepat, tidak harus menunggu lagi,” ungkap Purbaya.

Purbaya mengakui pembenahan belanja daerah tidak dapat langsung berjalan mulus pada 2025 karena masih tahap pembiasaan. Ia menargetkan perubahan mulai terasa pada akhir 2026 sehingga sisa dana di penutupan tahun semakin tipis.

“Komunikasi dan edukasi dengan daerah akan lebih ditingkatkan, sehingga tahun-tahun ke depan belanjanya lebih tepat waktu. Tapi tidak bisa tahun ini, tahun ini baru latihan,” ujarnya.

Ia berharap mulai 2026 tidak ada lagi dana transfer yang parkir besar di kas pemda hingga akhir tahun. Jika belanja daerah lebih tepat waktu dan nyaris bersih saat tutup tahun, maka dampak transfer ke daerah diyakini lebih terasa bagi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya harapkan akhir tahun depan sistemnya sudah seperti itu, sehingga 2026 tidak ada uang yang kebanyakan menganggur dan di akhir tahun hampir bersih. Kalau pun ada sisa, sedikit, sehingga uang transfer ke daerah dampaknya lebih signifikan lagi ke perekonomian,” tuturnya.

Denpasar (ANTARA) -

Provinsi Bali sudah menerima sebanyak Rp9,24 triliun dana transfer dari pemerintah pusat per September 2025 atau sudah mencapai 76,86 persen dari pagu sebesar Rp12 triliun.

“Realisasi itu lebih rendah hanya 1,31 persen dibandingkan periode sama 2024 sebesar Rp9,37 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Muhammad Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia menjelaskan ada tiga jenis transfer ke daerah (TKD) yang realisasinya tumbuh positif yakni dana desa, insentif daerah dan dana bagi hasil.

Dana desa di Bali sudah tersalurkan mencapai Rp661,33 miliar atau sudah 99,12 persen atau tumbuh 7,39 persen secara tahunan.

Ada pun total jumlah desa di Pulau Dewata mencapai 636 desa yang ada di sembilan kabupaten/kota di Bali.

Ia merinci sebesar Rp479,50 miliar adalah dana desa dengan program atau kegiatan tertentu dan tidak bisa digunakan untuk keperluan lain di luar yang sudah ditetapkan atau earmark.

Sedangkan sisanya sebesar Rp181,84 miliar adalah non earmark atau program di luar agenda khusus itu.

Dana desa tahap pertama sudah disalurkan kepada seluruh desa di Bali dan pada tahap kedua, disalurkan kepada 625 desa untuk program earmark dan 611 desa untuk program non earmark.

Untuk pagu dana desa yang masih belum tersalurkan, lanjut dia, dalam tahap pencairan tahap kedua yang dicairkan hingga akhir Desember 2025.

Kepala DJPb Bali melanjutkan insentif daerah yang sudah tersalurkan mencapai Rp221,85 miliar atau tumbuh 4,49 persen tahunan atau sudah mencapai 94,94 persen.

Kemudian dana bagi hasil (DBH) juga tumbuh 76,83 persen mencapai Rp455,48 miliar atau baru mencapai 62,26 persen dari pagu.

Sedangkan tiga jenis TKD lainnya mengalami kontraksi di antaranya dana alokasi umum (DAU) dengan realisasi mencapai Rp5,96 triliun atau kontraksi 3,35 persen secara tahunan atau mencapai 78,29 persen dari pagu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik juga tumbuh negatif 52,77 persen dengan realisasi mencapai Rp117,25 miliar atau baru 49,31 persen dari nilai kontrak sebesar Rp237,77 miliar.

Efisiensi menjadi penyebab realisasi DAK Fisik terkontraksi karena rencana kegiatan efektif setelah efisiensi mencapai Rp251,83 miliar atau 68,48 persen dari rencana kegiatan.

Kemudian DAK Non Fisik mencapai Rp1,82 triliun, sudah terealisasi 72,27 persen atau kontraksi 2,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Seperti kata pepatah, penantian adalah ujian kesabaran. Hal yang sama terasa ketika transaksi digital yang seharusnya cepat justru tertahan karena kendala teknis.

Sabtu sore, Maya mendapat kabar bahwa ibunya di kampung masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan saat itu juga. Ia pun buru-buru membuka aplikasi keuangan digital di smartphone-nya untuk mengirim uang kepada anggota keluarga di sana.

Setelah aplikasi terbuka, Maya memasukkan nominal, memastikan nama penerima sesuai, lalu menekan tombol kirim.

Beberapa detik berlalu, tetapi layar tidak kunjung menampilkan status transaksi berhasil. Notifikasi yang muncul justru menunjukkan keterangan pending.

Melihat hal itu, Maya panik karena dana belum berpindah, sedangkan situasinya mendesak. Belum lagi, keluarga di kampung terus menanyakan.

Kasus seperti yang dialami Maya bukanlah cerita baru. Di balik kepraktisan platform keuangan digital, terselip kenyataan bahwa transaksi bisa saja tertunda. Salah satunya, transfer dana yang tak langsung masuk ke rekening penerima.

Mengapa transfer bisa pending?

Dalam dunia transaksi digital, segala proses sebenarnya bergerak sangat cepat dalam hitungan detik. Namun, berbagai faktor teknis kerap membuat transaksi mengalami keterlambatan.

Salah satu penyebab paling umum adalah koneksi internet yang tidak stabil. Ketika sinyal internet lemah atau terputus di tengah proses, data transaksi tidak dapat terkirim dengan sempurna ke server.

Akibatnya, sistem tidak bisa memproses permintaan hingga tuntas. Kondisi ini sering terjadi di area dengan jaringan terbatas atau saat pengguna berpindah lokasi.

Gangguan pada sistem penyedia layanan keuangan juga bisa jadi pemicu. Server yang mengalami overload karena lonjakan pengguna atau sedang menghadapi masalah teknis dapat memperlambat bahkan menghentikan sementara proses transaksi.

Faktor lain yang kerap tak disadari adalah saldo yang ternyata tidak mencukupi atau berubah saat proses berlangsung turut menjadi pemicu. Misalnya, pengguna melakukan dua transaksi dalam waktu bersamaan sehingga dana tidak cukup untuk menyelesaikan keduanya.

Penyebab selanjutnya adalah pemeliharaan sistem (maintenance) yang dilakukan penyedia layanan untuk menjaga stabilitas.

Jika dilakukan bersamaan dengan waktu transaksi pengguna, proses transfer bisa mengalami delay. Belum lagi, aplikasi yang belum diperbarui juga kerap menimbulkan bug atau error teknis yang memperlambat transaksi.

Langkah yang bisa dilakukan saat transaksi pending

Bagi pengguna, status “pending” tentu bikin cemas, terutama jika kondisi sedang mendesak. Namun, ada beberapa langkah yang dapat membantu meredakan kepanikan dan mempercepat penyelesaian masalah.

Pertama, pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil. Jika perlu, aktifkan ulang jaringan atau pindah ke koneksi yang lebih kuat.

Kedua, cek saldo dan mutasi rekening untuk memastikan dana belum terpotong atau sudah kembali. Jika saldo masih utuh, artinya transaksi belum benar-benar berjalan.

Ketiga, periksa riwayat transaksi di aplikasi atau situs resmi penyedia layanan. Beberapa platform memiliki fitur pelacakan status transaksi secara real-time sehingga pengguna dapat mengetahui di mana prosesnya tertahan.

Jika semua langkah itu sudah dilakukan tetapi dana tetap belum berpindah, segera hubungi layanan pelanggan penyedia platform.

Hal tidak kalah penting adalah memastikan platform keuangan digital yang digunakan punya perlindungan menyeluruh bagi penggunanya. Platform yang memiliki sistem keamanan berlapis dan jaminan khusus dapat meminimalkan risiko transaksi tertunda.

Solusi transfer antipending

Sebagai contoh, aplikasi DANA yang menawarkan “Jaminan Anti Pending”. Dengan jaminan ini, transfer antarpengguna dapat diproses dalam hitungan detik tanpa hambatan. Hal ini dimungkinkan melalui infrastruktur teknologi DANA yang kuat dan sistem pemantauan real-time.

Perlindungan ekstra juga diberikan dalam “Jaminan Anti Pending” untuk mengantisipasi berbagai risiko. Contohnya, jika terjadi kehilangan saldo akibat tindakan pihak tidak bertanggung jawab, pengguna dijamin mendapatkan pengembalian dana secara penuh.

Fitur perlindungan itu mencakup berbagai jenis transaksi sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan tenang. Proses klaim juga dibuat sederhana melalui asisten digital yang siap membantu kapan saja.

Pengguna cukup melaporkan kendala yang dialami, melengkapi detail transaksi, dan mengirimkan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, proses klaim dapat dipantau secara berkala hingga selesai.

Hal yang menarik, layanan transfer antarpengguna di aplikasi DANA juga bebas biaya administrasi. Pengguna dapat mengirim dana dengan nominal berapa pun tanpa dipungut biaya tambahan.

Kombinasi kecepatan, keamanan, dan kemudahan tersebut menjadikan DANA pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan transaksi digital tanpa khawatir. Apalagi, platform ini telah diawasi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga terjamin kredibilitasnya.

Bagi pengguna seperti Maya, memiliki platform dengan jaminan anti-pending tentu sangat membantu. Saat situasi mendesak datang, tidak ada lagi kecemasan soal dana yang tertahan.

Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, memberikan ketenangan pikiran di saat yang paling dibutuhkan. Dengan begitu, pengguna bisa fokus pada hal yang lebih penting tanpa terganggu masalah teknis.

Kemudahan bertransaksi digital memang telah mengubah cara masyarakat mengelola keuangan. Namun, pengalaman yang benar-benar tanpa hambatan hanya bisa didapatkan dari platform yang tidak hanya menjanjikan kecepatan, tetapi juga memberikan jaminan nyata.

Di sinilah pentingnya memilih platform yang benar-benar memahami kebutuhan pengguna dan berani memberikan solusi konkret untuk masalah yang sering terjadi. Dengan demikian, setiap transaksi digital dapat dilakukan dengan percaya diri karena sudah #AmanDariBadman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan mengembangkan sistem yang mempercepat transfer sehingga dana pemerintah daerah atau Pemda tak lagi menumpuk di bank. Hal ini diungkapkannya terkait dengan polemik Pemda yang menjadi sorotan publik.

"Nanti gini, biasanya mereka itu kan mereka perlu sampai akhir tahun disisakan kan untuk bulan Januari-Februari. Nanti saya akan tahun depan memulai, akan kita ngembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi," kata Purbaya kepada pewarta di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/10/2025).

Biasanya, kata Purbaya, Pemda yang menumpuk di bank pada akhir tahun jumlahnya bisa mencapai Rp 100 triliun. Namun dengan sistem baru, dia menegaskan Pemda tak perlu lagi menyimpan uang di bank hingga Rp 100 triliun.

"Uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini statusnya langsung dibelanjain. Kalau perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar bagaimana cara merencanakan belanja tepat waktu tepat sasaran, itu aja," kata Purbaya.

Terkait dengan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank, dia tidak memiliki solusi apapun. Dia hanya meminta Pemda DKI Jakarta untuk melakukan penyerapan dengan cepat.

"Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja," tegas Purbaya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan upaya Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Melainkan, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran pada kuartal akhir tiap tahunnya.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Eli mengatakan, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran saat Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Sementara itu, perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).