Bisnis.com, PEKANBARU - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan kerja di lingkungan Polri yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai berjasa, berprestasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara.

Penganugerahan Nugraha Sakanti didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37/TK/2026, Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2026, serta Keputusan Presiden Nomor 55/Polri Tahun 2026 yang dibacakan oleh Sesmilpres Mayjen Wahyu Yudhayana.

Selain Polda Riau, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah yang dipersembahkan untuk seluruh personel Polda Riau beserta jajaran dan masyarakat Riau yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan.

"Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau," ujar Kapolda.

Dalam amanatnya pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tengah menjalani transformasi besar di berbagai bidang.

Menurut Presiden, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin negara menjadi kuat tanpa aparat yang dipercaya rakyat.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada Polri atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, hingga penanganan bencana.

Di hadapan seluruh jajaran Polri, Presiden berpesan agar setiap anggota Polri terus menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

Menanggapi amanat tersebut, Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa penghargaan yang diterima Polda Riau harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, bukan sebagai tujuan akhir.

"Arahan Bapak Presiden menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat adalah kehormatan tertinggi yang harus terus dijaga. Karena itu, penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat," kata lulusan Akpol 1996 ini.

Menurutnya, berbagai inovasi dan program yang selama ini dijalankan Polda Riau akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi kebijakan Presiden dan transformasi Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Irjen Herry menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, mendukung program ketahanan pangan nasional, memperluas kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta mengimplementasikan Green Policing sebagai ikhtiar menjaga keamanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

"Itulah cara kami menerjemahkan amanah Presiden dalam pengabdian sehari-hari," ungkapnya.

Kapolda menambahkan, penghargaan Nugraha Sakanti menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus bekerja lebih baik, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

"Semoga penghargaan ini menjadi energi baru bagi seluruh personel Polda Riau untuk terus bekerja dengan tulus, rendah hati, dan penuh integritas. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya keamanan yang menjadi fondasi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” demikian Irjen Herry.

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mendesak pemerintah untuk menjalankan reformasi TNI-Polri guna mencegah dwifungsi hingga memastikan aparat penegak hukum bebas dari intervensi politik.

Desakan merupakan hasil Rapat Kerja Nasional ke-I PDIP. Keputusan yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin menjelaskan bahwa transformasi Polri berupaya menguatkan akuntabilitas untuk memastikan kinerja Polri sesuai tupoksi sebagai alat negara, bukan pada kekuasaan jangka pendek.

"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya," katanya, Senin (12/1/2026).

Dia menyampaikan berdasarkan hasil keputusan Rakernas, meminta presiden untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen dan pemberdayaan Kompolnas.

Melalui upaya tersebut, tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Begitupun bagi TNI yang diharapkan profesional dan terhindar dari politik praktis.

"Rakernas I Partai menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis," ujarnya.

Selain itu, pemerintah didesak menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sesuai dengan risiko pengabdian prajurit di medan tugas.

"Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia telah mengalami transformasi dan dinamika dalam empat tahun terakhir. Reformasi menjadi cara untuk meningkatkan peran dan pelayanan di masyarakat.

Saat Orde Baru, Angkatan Bersenjata Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Polri pernah menjadi satu bagian. Namun, pada masa masa Reformasi, Polri dan ABRI dipisahkan, sehingga Polri menjadi lembaga sipil. Setelah ABRI berpisah dari Polri, maka ABRI berganti nama menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pemisahan tersebut ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, sekaligus menjadi titik tolak besar bagi institusi kepolisian untuk berubah menjadi organisasi sipil yang profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. TAP MPR 2000 juga mengatur tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Reformasi polisi di Indonesia, dibagi ke dalam tiga kategori perubahan yaitu, struktural, instrumental dan kultural. Dikatakan sebagai perubahan struktural jika menyangkut perubahan posisi dalam pemerintahan dimana Polri berada atau ditempatkan. Instrumental jika menyangkut perubahan berbagai piranti lunak terkait visi, misi, peraturan internal kepolisian serta kurikulum di berbagai lembaga pendidikan Polri.

Reformasi polisi merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan. Reformasi polisi didefinisikan sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Setelah pada bertransformasi pada pada 2002, Polri berharap tingkat kepercayaan masyarakat bisa semakin pulih. Namun, sangat tidak disangka bahwa Polri berpolemik dengan KPK. Polemik ini membuat SBY turun tangan untuk mengurai seteru yang sempat meruncing hingga di kalangan masyarakat. SBY menilai bahwa KPK dan Polri adalah penegak hukum yang bisa bersama-sama menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Saat itu, SBY tahu, kapan presiden harus ambil alih dalam penegakan hukum. Menurutnya, peran presiden yang paling tepat adalah menengahi dan memediasi agar permasalahan itu bisa diatasi. SBY juga pernah menengahi ketika ada perselisihan antara lain KPK dengan MA, itu sekitar tahun 2006, BPK dengan MA tahun 2007, KPK dan Polri tahun 2009.

Namun, Presiden tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan penegak hukum dalam menangani UU yang bukan kewenangan presiden. Hal yang sama dalam menangani kewenangan penyidik itu juga berlaku bagi Jaksa Agung, KPK, kecuali ada kewenangan yang diatur dalam UU.

SBY menjelaskan bahwa presiden memiliki 4 kewenangan yaitu pemberian grasi dan amnesti dan abolisi dengan mendengarkan DPR. Permasalahan ini menyangkut permasalah KPK-Polri merupakan yang kedua kalinya.

"Saya ingat perselisihan KPK dengan lembaga yang lain dan saya ikut memediasinya. Ini yang ketiga kalinya. Saya tidak pernah melakukan pembiaran atau melakukan mediasi. Tetapi harus dihindari presiden terlalu sering untuk urusan penegakan hukum ini. Lima tahun lalu saya punya inisiatif untuk pemberantasan korupsi, banyak yang kritik saya itu tidak tepat karena itu mencampuri penegakan hukum," ungkap SBY.

Presiden ke-6 RI ini sadar bahwa presiden tidak boleh mencampuri urusan penegakan hukum. Dia juga menegaskan bahwa sinergi KPK dan Polri sangat penting dalam melakukan penegakan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia.

Tim Reformasi Percepatan Polri

Pembenahan di tubuh Polri terus dilakukan agar bisa melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik. Pemerintah lantas membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri dengan harapan berkurangnya aksi kekerasan terhadap masyarakat.

Salah satu pemicu terbentuknya Tim Percepatan Reformasi Polri adalah peristiwa demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota-kota besar. Hingga puncaknya adalah seorang driver online meninggal dunia karena dilindas oleh mobil rantis milik Brimob. Peristiwa ini memancing kemarahan masyarakat di Indonesia dan menimbulkan aksi demo hingga hampir 2 minggu.

Kelompok masyarakat sipil, tokoh nasional, hingga mahasiswa menuntut agar adanya reformasi di tubuh Polri. Kemudian Presiden RI Prabowo juga memerintahkan untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri dan mengemukakan sejumlah rencana kerja selama tiga bulan ke depan usai resmi dibentuk.

Seiring dengan semakin banyaknya aksi massa di masyarakat, Polri harus belajar untuk beradaptasi dengan cara yang lebih humanis dan responsif. Insiden-insiden kekerasan dalam penegakan hukum, seperti yang terjadi selama demonstrasi, mendorong perlunya pelatihan tambahan dan pendekatan baru dalam menghadapi protes yang berlangsung. Reformasi kebijakan pertemuan dengan masyarakat juga diperlukan untuk memperbaiki citra Polri.

Seluruh masyarakat Indonesia kini berharap agar Tim Percepatan Reformasi Polri bisa mengayomi masyarakat, menciptakan keamanan, dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat berhadap mendapatkan perlindungan kepolisian tanpa melalui kekerasan.

Kini Reformasi Polri dalam 40 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Polri juga bisa meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, serta penguatan undang-undang yang ada. Masyarakat Indonesia berharap agar Polri diharapkan mampu menjadi institusi yang lebih akuntabel dan prima dalam melindungi masyarakat.

Perjalanan reformasi Polri selama 40 tahun terakhir adalah cerminan dari usaha masyarakat untuk menuntut institusi penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.