JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono bangga dengan peran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang kini ikut terlibat dalam mengurus sektor pertanian. Dia menyebut perluasan peran TNI ini bukanlah bentuk kembalinya konsep Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru .

"Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke Dwifungsi Orde Baru, akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dave menyatakan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, definisi kedaulatan negara kini telah berkembang luas. Menurutnya, TNI memiliki peran krusial tidak hanya dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan di sektor-sektor strategis lainnya.

Legislator Partai Golkar ini merinci bahwa kehadiran TNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan digital. Ia menilai optimalisasi fungsi TNI di sektor-sektor tersebut adalah langkah nyata dalam menegakkan kedaulatan negara secara utuh.

"Karena kan kedaulatan itu kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital, nah di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional. Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

"Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. "Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan."

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. "Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu," ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional. "Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," pungkasnya.

JAKARTA - Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menyebut adanya upaya melemahkan TNI sebagai pilar pertahanan negara. Salah satunya dengan menggiring opini negatif untuk mendiskreditkan institusi militer.

"Kami tidak akan diam! Setiap upaya pelemahan TNI adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan negara,” kata Presidium BRCT Muh. Ihsanudin Idi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/4/2026).

Menurut Ihsanudin, serangan terhadap TNI tersebut tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terstruktur dan sistematis. Tujuannya, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Lihat video: Pengadilan Militer Terima Berkas Perkara Andrie Yunus, Sidang Perdana Digelar 29 April

"Segala yang mereka sampaikan untuk mendiskreditkan TNI bukan cuma kritik, tetapi pola yang berulang dan terorganisir untuk merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara. Kami menolak keras segala bentuk rongrongan itu," tegasnya.

Di sisi lain, BRCT mengingatkan MK agar tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang dapat melemahkan institusi negara. “MK harus berdiri di garis konstitusi, bukan menjadi ruang kompromi bagi agenda yang mengancam stabilitas nasional," ucapnya.

Lihat video: TNI Buka Bukti, Bantah Lakukan Penyerangan, Justru KKB Dalang Dibalik Serangan



Ihsanudin juga mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga marwah TNI sebagai garda terdepan negara. Menurutnya, menjaga TNI tidak ubahnya menjaga Indonesia dan itu menjadi tanggung jawab semua anak bangsa.

"Jangan biarkan institusi yang menjaga negeri ini justru dilemahkan oleh narasi yang menyesatkan. Ini saatnya kita berdiri dan melawan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mendesak pemerintah untuk menjalankan reformasi TNI-Polri guna mencegah dwifungsi hingga memastikan aparat penegak hukum bebas dari intervensi politik.

Desakan merupakan hasil Rapat Kerja Nasional ke-I PDIP. Keputusan yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin menjelaskan bahwa transformasi Polri berupaya menguatkan akuntabilitas untuk memastikan kinerja Polri sesuai tupoksi sebagai alat negara, bukan pada kekuasaan jangka pendek.

"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya," katanya, Senin (12/1/2026).

Dia menyampaikan berdasarkan hasil keputusan Rakernas, meminta presiden untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen dan pemberdayaan Kompolnas.

Melalui upaya tersebut, tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Begitupun bagi TNI yang diharapkan profesional dan terhindar dari politik praktis.

"Rakernas I Partai menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis," ujarnya.

Selain itu, pemerintah didesak menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sesuai dengan risiko pengabdian prajurit di medan tugas.

"Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," tandasnya.