Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat strategi dalam rangka mendukung proses dekarbonisasi dan transisi energi secara berkelanjutan di tanah air.

Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3KL) PLN EPI Muhammad Aminuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan sebagai perusahaan, yang mengelola energi primer, PLN EPI memiliki tanggung jawab tidak hanya menjaga ketahanan pasokan energi, tetapi juga memastikan operasional bisnis berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir yang menjadi lokasi strategis berbagai fasilitas energi perusahaan.

"PLN EPI memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Namun, di saat yang sama, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem pesisir yang menjadi rumah bagi mangrove dan padang lamun sebagai penyerap karbon alami atau blue carbon," ujar Aminuddin.

Dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026, PLN EPI menyelenggarakan HSSE Talk #4 bertema "Nature-Based Solutions for Decarbonization: Unlocking the Power of Blue Carbon Ecosystems".

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (22/5/2026) itu diikuti jajaran manajemen dan insan PLN EPI Group sebagai bagian dari penguatan budaya keberlanjutan perusahaan.

Aminuddin menjelaskan ekosistem mangrove dan padang lamun memiliki kemampuan menyerap karbon hingga sepuluh kali lebih efektif dibandingkan hutan daratan.

Potensi tersebut menjadikan ekosistem pesisir sebagai salah satu solusi berbasis alam (nature-based solutions/NBS) yang penting dalam mendukung target penurunan emisi nasional dan komitmen net zero emission Indonesia pada 2060.

Aminuddin menambahkan pengembangan bisnis energi ke depan harus dijalankan dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

Menurut dia, meningkatnya tuntutan regulasi, ekspektasi investor, serta berkembangnya pasar karbon domestik menjadi momentum bagi PLN EPI untuk memperkuat strategi bisnis yang nature positive.

"PLN EPI perlu memposisikan diri sebagai pelopor integrasi nature-positive strategy dalam operasional energi. Keberlanjutan bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dalam membangun bisnis energi masa depan yang resilien dan bernilai tambah," sebut Aminuddin.

Senior Business Development Manager CarbonEthics Farhan Prastiyan menjelaskan bahwa solusi berbasis alam memiliki potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Menurut Farhan, rehabilitasi mangrove, konservasi lahan gambut, hingga pengelolaan pesisir berkelanjutan tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas penyerapan karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru berbasis blue economy dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam salah satu proyek rehabilitasi mangrove di Tanjung Pakis, Karawang, PLN EPI bekerja sama dengan Carbon Ethics menjadi bagian dari penanaman mangrove dengan melibatkan komunitas lokal dan menciptakan manfaat bagi ribuan masyarakat pesisir melalui pelatihan, pengembangan UMKM, hingga ekonomi berbasis ekowisata.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026