Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) bekerja sama dengan BINUS University dalam upaya memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pelaksanaan Program Catur Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

"Melalui kerja sama dengan BINUS University, kami berharap dapat menghadirkan berbagai program yang mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing talenta dan pelaku ekonomi kreatif Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Badan Ekraf Dessy Ruhati dalam keterangan yang diterima, Jumat.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, alih teknologi, hingga pengembangan diri yang selaras dengan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang.

Kerja sama itu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif nasional melalui penguatan sumber daya manusia, riset, inovasi, serta program-program kolaboratif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dessy mengatakan dalam pengembangan ekonomi kreatif pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga lembaga keuangan.

“Melalui kolaborasi ini, Kementerian Ekraf berkomitmen membangun ekosistem yang mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kekayaan intelektual, serta membawa karya anak bangsa ke pasar global,” ujar Dessy.

Selain penandatanganan MoU, forum diskusi juga terjadi antara Kementerian Ekraf dan BINUS University untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti pada masa mendatang.

Rektor BINUS University Dr Nelly, S.Kom., M.M mengatakan ekonomi kreatif saat ini tumbuh pesat seiring perkembangan teknologi dan semakin kuatnya peran talenta muda. Momentum itu yang melatarbelakangi pentingnya sinergi antara pendidikan dan pemerintah, sehingga melalui penandatanganan Kesepahaman Bersama tersebut.

“Kami berharap terbuka kolaborasi yang lebih luas bagi program-program mahasiswa ataupun pengembangan startup yang berbasis ekonomi kreatif, hingga tentunya penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan lokakarya yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini," kata Nelly.

Kesepakatan itu diharapkan menjadi fondasi yang lebih erat antara dunia akademik dan pemerintah untuk mencetak talenta kreatif yang mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kreatif Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar mengatakan integrasi dan kolaborasi lintas sektor antara ekosistem hiburan dan layanan keuangan digital dapat menjadi motor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sinergi seperti ini menunjukkan bagaimana inovasi digital dapat memperluas akses pasar, meningkatkan pengalaman audiens, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk musisi dan pelaku usaha pendukungnya," ujar Irene Umar dalam keterangan yang diterima ANTARA, Senin.

Irene mengatakan kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan misi Kementerian Ekraf dalam memperkuat infrastruktur komersial industri musik dan memperluas akses pasar pejuang ekonomi kreatif demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya festival musik berskala besar berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai nilai industri kreatif.

Integrasi antara industri pertunjukan musik, teknologi digital, dan layanan keuangan diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin pertumbuhan baru nasional (the new engine of growth).

Ia pun mengapresiasi festival musik Allo Bank Festival 2026 Sabtu lalu yang menunjukkan potensi kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

"Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan industri festival musik komersial ini juga dibarengi dengan proteksi dan penguatan nilai ekonomi yang adil bagi seluruh pekerja seni di dalamnya. Festival besar ini harus menjadi standardisasi baru dalam hal tata kelola panggung, promosi, hingga hilirisasi produk musik yang berkelanjutan," tambahnya.

Allo Bank Festival merupakan festival musik tahunan berkonsep all-in-one yang digelar sejak 2022. Acara ini memadukan konser musik, area kuliner, serta beragam aktivitas interaktif, sehingga menjadikannya salah satu festival musik komersial terbesar di Indonesia.

Festival ini menghadirkan musisi lintas genre dan segmen pasar, mulai dari pop, dangdut, hingga K-pop global.

Festival ini berhasil menarik antusiasme tinggi dengan kehadiran sekitar 15 ribu pengunjung serta melibatkan 15 gerai UMKM.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan komitmen untuk menjaga keamanan pangan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas hidup warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Swesti Fanloni mengatakan alasan pentingnya menjaga keamanan pangan ini lantaran meningkatnya mobilitas distribusi bahan pangan serta kompleksitas rantai pasok yang juga datang dari luar Padang.

"Jadi pengawasan pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Kami ingin memastikan kondisi semua itu terjaga dengan baik," ucap Swesti Fanloni dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Swesti menyampaikan bahwa untuk memastikan hal tersebut Pemkot Padang bergerak memperkuat sistem pengawasan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui pertemuan pendampingan pengisian tools kabupaten dan kota untuk pangan aman.

"Pemkot Padang dalam mengejar target sebagai Kota Pangan Aman 2026, kami memastikan seluruh pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan konsumsi," ujarnya.

Dia menjelaskan agenda tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari audiensi antara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dan Sekretaris Daerah Kota Padang.

Menurut Swesti pencapaian predikat Kota Pangan Aman membutuhkan kesamaan langkah dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Perlu untuk menyamakan pemahaman bersama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar seluruh pangan di Kota Padang aman dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

Dia berpendapat pencapaian predikat Kota Pangan Aman bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, target tersebut merupakan cerminan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko pangan berbahaya, mulai dari kontaminasi bahan kimia, distribusi produk kedaluwarsa, hingga pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Dengan penguatan pengawasan lintas sektor, Padang berharap dapat membangun ekosistem pangan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya," tegas dia.

Kemudian, BBPOM Padang juga memberikan asistensi langsung kepada OPD dalam pengisian instrumen penilaian.

Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli BBPOM Padang Asfrianti mengatakan pendampingan terhadap pangan aman di daerah ini bertujuan memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat dilengkapi secara optimal.

Menurutnya kelengkapan data dan bukti dukung menjadi faktor penting dalam menentukan capaian penilaian Kota Pangan Aman.

"Kami berharap seluruh OPD dapat melengkapi data yang dibutuhkan secara maksimal sehingga mampu mengantarkan Kota Padang meraih predikat juara kabupaten dan kota Pangan Aman 2026," tuturnya.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses self-assessment atau penilaian mandiri, sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh OPD, mulai dari perencanaan, pengawasan distribusi, hingga edukasi masyarakat.

"Keterlibatan aktif seluruh OPD sangat berdampak pada maksimalnya pengisian tools. Dengan pendampingan intensif ini, kami optimistis Kota Padang mampu mencapai level tertinggi dan menjaga keberlanjutannya," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai Indonesia perlu memulai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara bertahap melalui proyek awal 10 gigawatt (GW) sebelum mengejar target ambisius 100 GW PLTS yang dicanangkan pemerintah. Menurut Eko, pendekatan bertahap penting agar Indonesia memiliki model implementasi yang terbukti berhasil sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

Ia mengatakan pembangunan PLTS 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di tingkat Asia. "Saya senang kalau ada target 100 GW dan baterai 320 GWh (gigawatt hour). Tapi saya mencoba menurunkan itu menjadi 10 GW dulu sebagai fase pembuktian," kata Eko dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan target 10 GW lebih realistis dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM), operasi dan pemeliharaan sistem, hingga pembangunan ekosistem industri energi surya nasional. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, pengembangan SDM lokal dan koordinasi antarlembaga juga dinilai lebih mudah dilakukan.

Menurut Eko, pengembangan PLTS nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari sekolah menengah kejuruan, politeknik, perguruan tinggi, PLN, Pertamina, pemerintah daerah, hingga vendor teknologi energi.

"Potensi ekonominya bisa lebih terfokus dan pembangunan SDM lokalnya bisa dikejar," ujarnya.

Ia memperkirakan proyek awal 10 GW dapat menjangkau ribuan desa dengan kapasitas PLTS sekitar 0,8 hingga 1 megawatt per desa. Sementara kapasitas baterai yang dibutuhkan diperkirakan berkisar antara 1 sampai 3 megawatt hour (MWh) per desa.

Dengan pendekatan itu, implementasi proyek disebut lebih realistis dibandingkan mengejar target puluhan gigawatt dalam waktu singkat. Eko mengatakan proyek percontohan tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

Menurut dia, prioritas pengembangan PLTS desa harus diarahkan pada wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Ia menilai kebutuhan energi tiap desa berbeda sehingga desain sistem tidak bisa diseragamkan.

Eko menjelaskan desa pesisir dan desa perikanan membutuhkan dukungan listrik untuk cold storage, pabrik es, pengolahan ikan, hingga penerangan dermaga. Sementara desa pertanian membutuhkan sistem pompa air, irigasi, serta fasilitas pengering hasil panen.

"Tidak boleh semua desa disamakan. Harus melihat karakteristik ekonominya," katanya.

Untuk pulau kecil dan wilayah terpencil, PLTS dan baterai dapat digunakan menggantikan genset diesel sekaligus mendukung penyediaan air bersih dan listrik rumah tangga. Adapun desa wisata memerlukan listrik untuk mendukung homestay, kuliner, penerangan, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, internet, dan fasilitas wisata lainnya.

Sementara bagi desa dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin produksi, pengemasan produk, hingga pendingin penyimpanan hasil usaha. Eko juga menyoroti kondisi desa-desa yang sebenarnya telah tersambung jaringan listrik PLN tetapi memiliki kualitas tegangan rendah dan sering mengalami pemadaman.

Menurutnya, PLTS dan baterai dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau backup power untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Ia mengatakan proyek awal 10 GW perlu diperlakukan sebagai fase pembuktian untuk mengetahui dampak nyata pengembangan energi surya terhadap masyarakat desa.

"Nanti akan jelas auditnya. Apakah setelah pemasangan PLTS biaya energi menjadi lebih murah, apakah produksi ekonomi lokal meningkat, apakah pendapatan masyarakat bertambah," katanya.

Selain itu, fase awal tersebut juga penting untuk menentukan ukuran atau sizing sistem PLTS dan baterai yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Eko, banyak proyek microgrid di desa gagal karena sistem yang dipasang terlalu besar atau overspec.

Ia mengatakan kesalahan tersebut sering muncul karena perencana proyek menggunakan asumsi kebutuhan listrik yang tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat desa. "Membangun sistem listrik di daerah yang belum pernah mendapat akses listrik jauh lebih sulit dibandingkan membangun di kota," ujarnya.

Menurut Eko, masyarakat di wilayah yang belum pernah menikmati listrik sering kali belum dapat memperkirakan kebutuhan energinya di masa depan. Karena itu, desain sistem kelistrikan desa harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

"Kalau di kota lebih mudah karena pola konsumsi listriknya sudah terlihat. Kalau di desa yang belum ada listrik, masyarakat sendiri sering bingung nanti listrik dipakai untuk apa," katanya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah menggelar akad massal 1.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Bali yang mendapat pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akad dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Wakil Menteri UMKM Helfi Nurhasan.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut akad massal tersebut sebagai langkah besar dalam memperkuat ekosistem UMKM Bali agar naik kelas dan semakin kompetitif.

"Saya bangga melihat akad ini. Bali memiliki ekosistem yang memberi kesempatan tumbuh bersama. UMKM adalah pahlawan ekonomi nasional karena menopang 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Muhaimin Iskandar, Rabu (13/5/2026).

Dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap UMKM dari pungutan liar, hambatan usaha, hingga premanisme agar pelaku usaha dapat berkembang dengan aman dan percaya diri.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif nasional. Ia menyebut penyaluran KUR sektor ekonomi kreatif secara nasional telah mencapai Rp8,9 triliun.

Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif membutuhkan pendekatan heksa helix melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, media, serta pelaku usaha.

"Pemerintah tidak bisa sendiri. Kami terus mendorong akses pembiayaan, perlindungan HAKI, pembinaan, penguatan kapasitas, dan jejaring usaha agar pelaku ekonomi kreatif Indonesia bisa go global," kata Teuku Riefky.

Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menambahkan kehadiran program Sapa UMKM menjadi bentuk nyata pendekatan kementerian kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Sapa UMKM bukan sekadar aplikasi, tetapi bentuk kehadiran Kementerian UMKM agar bisa berinteraksi dengan pelaku UMKM kapan pun dan di mana pun," ujarnya.

Kegiatan akad massal tersebut merupakan yang keempat digelar di Indonesia dan melibatkan sekitar 2.000 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dari seluruh Bali.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 15 kepala daerah, badan usaha, dan usaha kecil menengah (UKM) menerima penghargaan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Program ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi.

“Pekerja rentan memiliki risiko sosial ekonomi yang sangat tinggi. Apabila mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarganya berpotensi terperosok ke dalam kemiskinan baru. Karena itu, program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi jaring pengaman penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga mereka,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Ia menambahkan, tanpa perlindungan jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja maupun kematian dapat mendorong keluarga pekerja jatuh ke dalam kemiskinan.

“Hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan keluarga pekerja tetap dapat melanjutkan kehidupan secara layak,” lanjutnya.

Hingga kini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi sekitar 47,4 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6,7 juta pekerja rentan memperoleh perlindungan melalui dukungan APBD, APBDes, Program SERTAKAN, kolaborasi pemangku kepentingan, serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyampaikan apresiasi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dukungan ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Saiful.

Menurut Saiful, perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pihak. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan mengajak pemerintah daerah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 Juta Pekerja Rentan Terlindungi.

“Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional,” imbuhnya.

Untuk mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan regulasi dan imbauan pemerintah daerah hingga perluasan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat komunitas melalui organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, RT/RW, dan berbagai simpul sosial lainnya.

Selain itu, keterlibatan dunia usaha, lembaga zakat, komunitas sosial, dan masyarakat luas juga terus diperkuat melalui Gerakan SERTAKAN sebagai bentuk gotong royong nasional dalam melindungi pekerja rentan.

Saiful mengatakan BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperkuat strategi lembaga melalui pendekatan 3C, yakni coverage, care, dan credibility. Dari sisi coverage, perluasan perlindungan dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan ekosistem, terutama bagi pekerja informal dan rentan.

Pada aspek care, pihaknya akan memastikan kualitas layanan dan manfaat program dapat diakses secara cepat dan mudah. Sementara dari sisi credibility, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas terus dilakukan guna menjaga kepercayaan publik.

“Karena perlindungan pekerja adalah fondasi penting bagi keluarga yang lebih sejahtera, masyarakat yang lebih tangguh, dan Indonesia yang lebih kuat,” tutup Saiful.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai mempercepat penataan kabel udara yang dinilai semrawut di berbagai wilayah perkotaan.

Program yang menjadi arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu ditargetkan mulai berjalan bertahap pada 2026 melalui kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah terpadu penataan jaringan utilitas.

Pihak yang akan dilibatkan antara lain APJATEL, penyedia layanan internet, provider telekomunikasi, hingga PLN.

"Pak Gubernur sudah memberikan arahan. Secepatnya kami akan mengundang semua komponen, mulai dari APJATEL, provider internet, hingga PLN untuk duduk bersama," kata Herman kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan rencana pembangunan jaringan utilitas dengan program penataan jalan dan trotoar yang tengah disiapkan pemerintah daerah.

"Kita akan overlay dan sinergikan rencana mereka dengan rencana Pemda dalam penataan jalan dan trotoar," katanya.

Menurutnya penataan kabel akan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan. Kedua, penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama.

Ketiga, integrasi perencanaan teknis sebelum masuk tahap eksekusi di lapangan. "Setelah konsolidasi dan ada kesepakatan, kita buat MoU. Berikutnya integrasi perencanaan teknis antara provider, PLN, APJATEL, dan pemerintah daerah, baru eksekusi," ujarnya.

Ia menegaskan, program tersebut tidak akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan, melainkan mulai berjalan secara bertahap sejak tahun ini. "2026 sudah mulai operasional, tidak ditunda-tunda," katanya.

Menurut Herman, sejumlah pekerjaan penataan sebenarnya sudah mulai berjalan paralel di lapangan. Pemprov Jabar juga telah melakukan komunikasi informal dengan beberapa pihak agar pekerjaan utilitas yang sedang berlangsung tidak mengganggu estetika maupun fungsi ruang publik.

Dia mencontohkan penanganan penggalian kabel di sekitar Gedung Sate yang sempat menjadi sorotan. "Kami sudah komunikasi dengan APJATEL agar pekerjaan yang berjalan jangan sembarangan. Seperti di depan Gedung Sate kemarin, setelah kami komunikasikan langsung dirapikan," ujarnya.

Ke depan, Pemprov Jabar meminta seluruh pekerjaan utilitas terkoordinasi penuh dengan rencana penataan trotoar dan jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR). Gubernur Dedi Mulyadi menekankan agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pembangunan infrastruktur utilitas.

"Pak Gubernur mengharapkan tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus terintegrasi dan bersinergi. Tidak pakai lama," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergelaran Jakarta Marketing Week akan kembali berlangsung pada Mei 2026 mendatang. Ajang pemasaran tahunan ini akan kembali dengan tajuk ANTAM Presents The 14th Annual Jakarta Marketing Week (JAKMW) 2026.

Founder & Chair MCorp Hermawan Kartajaya menyampaikan bahwa Jakarta Marketing Week tahun ini akan mengusung tema “Jakarta, The Global City: Inclusive, Creative, & Collaboration” sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Pihaknya menargetkan kehadiran lebih dari 400.000 audiens lintas generasi selama lima hari, yakni pada 6-10 Mei 2026.

“Prinsip utama kota global adalah tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada yang merasa diistimewakan. Jakarta harus menjadi kota yang inklusif, kreatif, dan tumbuh lewat kolaborasi lintas sektor,” kata Hermawan dalam konferensi pers di MarkPlus Main Campus, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, aspek ekonomi dan investasi turut berperan dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai bagian dari jaringan kota global. Hal ini dapat didorong melalui kolaborasi strategis lintas kota dan institusi.

Sementara itu, M. Adityo Kusumowardhono, Precious Metal Commercial Division Head PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) menyampaikan bahwa emas kini tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi sebagai bagian dari ekosistem investasi yang semakin inklusif.

Sebagai Title Partner JAKMW 2026, Adityo menyebut bahwa ekosistem yang terintegrasi secara global dapat memicu masyarakat untuk memiliki peluang yang lebih besar dalam pasar investasi.

“Kami ingin menghadirkan akses investasi yang lebih luas melalui ekosistem emas yang terintegrasi, dari tambang hingga ke tangan konsumen, sekaligus memperkuat konektivitas dengan pasar global,” ujar Adityo.

Adapun, ajang JAKMW 2026 juga menggandeng sejumlah sektor yang relevan dengan tujuan tersebut. Terdapat PAM Jaya dari sektor utilitas, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dari aspek konektivitas, hingga LSPR Institute of Communication and Business yang mendukung perspektif pendidikan.

Terdapat pula Teater Abang None untuk memperkuat dimensi budaya, Transjakarta dari sisi mobilitas publik, hingga Ismaya Group dari sektor gaya hidup.

Selama penyelenggaraannya, JAKMW 2026 akan menghadirkan rangkaian program yang menggabungkan konferensi, kompetisi, hingga pertunjukan kreatif dalam satu platform kolaboratif.

Seluruh rangkaian JAKMW 2026 dapat diakses secara gratis tanpa dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat berkunjung secara langsung di lokasi acara yang terletak di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, PEKANBARU — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) II Dumai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Dumai pada 2026 melalui penguatan personel, peralatan, dan koordinasi lintas lembaga.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui Apel Siaga Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Lapangan Bapor Komplek Perumahan Pertamina (Komperta) Bukit Datuk. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 500 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur perusahaan.

General Manager Kilang Dumai, Iwan Kurniawan, mengatakan pengendalian karhutla menjadi aspek penting karena berpengaruh terhadap lingkungan sekaligus operasional kilang yang termasuk objek vital nasional.

“Karhutla merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius karena berdampak langsung terhadap keandalan operasional dan keselamatan lingkungan serta masyarakat. Dampak asap dapat mengganggu kesehatan pekerja dan aktivitas operasional,” ujarnya Senin (27/4/2026).

Menurutnya, melalui fungsi Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), perusahaan memperkuat kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peralatan, serta sistem respons di lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menghadapi potensi karhutla, terutama menjelang musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Niño.

“Peran swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla bersama TNI/Polri, BPBD, dan masyarakat,” tegasnya.

Sepanjang 2026, Kilang Dumai mencatat telah menangani sejumlah titik karhutla di wilayah Dumai, antara lain di Tanjung Palas, Parit Paman, dan Kelurahan Bukit Timah. Penanganan dilakukan oleh tim Fire Brigade dengan dukungan armada Auxiliary Fire Truck (AFT) serta suplai air lebih dari 10 kali pengiriman dengan kapasitas 5.000–6.000 liter per trip.

Perusahaan juga menyalurkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla. Pada Maret 2026, dua unit nozzle gambut diserahkan kepada Polres Dumai. Sebelumnya, BPBD Dumai juga menerima bantuan 10 unit nozzle gambut, tiga pompa portabel, dan lima selang pemadam.

Nozzle gambut merupakan alat yang digunakan untuk menginjeksikan air ke dalam tanah guna memadamkan api bawah permukaan.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pengendalian karhutla dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan pada kesiapan rantai pasok pangan di tengah peningkatan kebutuhan nasional. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar ekspansi program tidak memicu gangguan distribusi dan pasokan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras menilai penguatan kolaborasi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program. Hal itu disampaikan dalam APPMBGI Summit 2026 di Gedung APPMBGI, Kalisari, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).

Rivai mengatakan, program MBG membutuhkan dukungan luas dari berbagai pihak. “Program sebesar makan bergizi gratis tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendirian. Ini membutuhkan dukungan semua lapisan masyarakat. APPMBGI hadir sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang ikut memastikan program ini berjalan baik, terukur, dan berkelanjutan,” kata Rivai.

Rivai menyoroti kerentanan rantai pasok pangan nasional seiring meningkatnya permintaan untuk MBG. Ia mengatakan tekanan tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi jika tidak dikelola dengan tepat. “Namun, implementasi di lapangan menyimpan tantangan yang harus dijawab secara serius, terutama dalam aspek tata kelola dan keamanan pasokan,” kata Rivai.

Menurut dia, koordinasi antara pemasok, pengelola dapur, dan pelaku usaha pendukung perlu diperkuat. “Kita ingin memastikan program MBG tidak merusak rantai pasok yang sudah ada, tetapi justru memperkuat ekosistem ekonomi rakyat,” kata Rivai.

Forum ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang menyoroti aspek berbeda dalam pelaksanaan MBG. Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menekankan perlunya MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis lintas sektor yang menggabungkan pengawasan dan efektivitas implementasi.

Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan integrasi cadangan pangan nasional. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Then Suyanti menekankan aspek higienitas dan standar operasional dapur untuk menjamin keamanan pangan.

Ketua Umum PERSAGI Doddy Izwardy menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari volume distribusi, tetapi juga kualitas gizi. “Gizi bukan hanya soal kenyang, tetapi soal kualitas generasi,” kata Doddy.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN Umi Muamanah menambahkan pentingnya membangun ekosistem industri pendukung yang efisien dan adaptif melalui integrasi riset dan inovasi.

Forum juga menyoroti keterlibatan petani, nelayan, UMKM pangan, hingga sektor logistik sebagai penggerak ekonomi dalam rantai nilai MBG. Penguatan sistem digital dan pemetaan geospasial dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta mengantisipasi tekanan pasokan di berbagai wilayah.