REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Gusti Ayu Surtiari menilai fase transisi pascabencana di Sumatera menjadi momen krusial. Menurutnya fase ini akan menentukan apakah proses pemulihan di daerah terdampak bencana hanya kembali ke kondisi semula atau justru mampu melahirkan ketangguhan baru menghadapi risiko bencana di masa depan.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah memasuki fase transisi penanganan bencana akhir November lalu dari tanggap darurat menjadi darurat. BNPB mengungkapkan Aceh juga akan segera memasuki fase darurat.

Gusti Ayu mengingatkan, di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pola pembangunan yang belum berorientasi pada penduduk, Indonesia perlu memanfaatkan fase transisi darurat secara lebih strategis dan berpusat pada manusia.

Menurutnya, kerusakan masif yang terjadi akibat bencana, seperti banjir di Sumatera, berpotensi memperlambat proses peralihan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Padahal, fase tersebut sangat menentukan keberhasilan upaya pulih lebih baik atau build back better.

“Kita bisa memanfaatkan fase transisi ini untuk pulih dengan lebih baik. Karena kita tahu, ke depan kita akan menghadapi bencana yang lebih banyak,” ujarnya dalam diskusi mingguan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Kamis (8/1/2025).

Ia menjelaskan, penanganan bencana secara umum terbagi ke dalam tiga fase, yakni pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana. Pada fase pascabencana, terdapat tahapan tanggap darurat, fase transisi darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Fase tanggap darurat biasanya berlangsung antara tujuh hingga 14 hari, tergantung skala dan magnitudo bencana, dan dapat diperpanjang hingga proses pendataan kerusakan, kerugian, dan korban selesai dilakukan secara menyeluruh.

Dalam konteks bencana di Sumatera, Gusti Ayu mencatat adanya perpanjangan fase tanggap darurat sebelum kemudian memasuki fase transisi darurat sejak akhir Desember hingga awal Januari. Pada fase transisi ini, pemerintah telah mulai membangun hunian sementara (huntara), menyiapkan rencana relokasi, serta merancang pemulihan ekonomi dan infrastruktur.

Meski demikian, ia menekankan fase rehabilitasi yang akan datang merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan arah pemulihan, apakah hanya kembali normal, menjadi lebih baik, atau justru lebih buruk dari kondisi sebelum bencana.

“Fase transisi darurat ini adalah jembatan dari tanggap darurat menuju pemulihan jangka panjang,” katanya.

Pada fase ini, pemerintah biasanya fokus pada pemulihan infrastruktur dasar yang bersifat utama, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung mobilisasi bantuan serta aktivitas penduduk. Namun, ia mengingatkan terdapat aspek lain yang sering kali kurang mendapatkan porsi perhatian yang memadai, yakni perlindungan kelompok rentan, pemulihan sosial ekonomi, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengelolaan risiko bencana.

Menurutnya, konsentrasi sumber daya yang besar pada pembangunan fisik kerap membuat kebutuhan penduduk terdampak secara langsung kurang terakomodasi. Akibatnya, masih muncul laporan warga yang belum tersentuh bantuan, potensi konflik di tingkat lokal, hingga hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan pihak luar.

“Penduduk memang ter-capture secara besar dalam data, tetapi fokus perhatian belum sepenuhnya ke sana,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Total korban jiwa sebanyak 1.137, korban hilang menjadi 163 jiwa, dan 457.255 pengungsi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan terjadi penambahan dua korban jiwa pada hari ini, Jumat (26/12/2025). Penambahan jumlah korban jiwa berada di Aceh dan Sumatra Barat.

Selain korban jiwa, Abdul menjelaskan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

"Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara pararel kemudian masuk pada fase recovery," kata Abdul saat konferensi secara daring di akun YouTube @BNPB Indonesia, Jumat (26/12/2025).

Dari data yang dipaparkan Abdul, di Aceh kabupaten/kota yang telah melakukan transisi, yakni:

1. Aceh Tenggara

2. Aceh Selatan

3. Kota Subulussalam

4. Kota Langsa

5. Aceh Singkil (proses pengesahan SK)

6. Aceh Besar (proses pengesahan SK)

Di Sumatra Utara transisi darurat ke pemulihan dilakukan oleh:

1. Deli Serdang

2. Langkat

3. Mandailing Natal

4. Kota Sibolga

5. Kota Padang Sidempuan

6. Batubara

7. Binjai (proses SK)

8. Tebing Tinggi (proses SK)

9. Tapanuli Selatan

10. Tapanuli Tengah

Sedangkan di Sumatra Barat transisi darurat ke pemulihan berada di kabupaten/kota:

1. Kota Padang Panjang

2. Pasaman

3. Solok

4. Padang Pariaman

5. Kota Pariaman

6. Lima Puluh Kota (proses pengesahan SK)

7. Pesisir Selatan (proses pengesahan SK)

8. Kota Padang (proses pengesahan SK)

Sementara itu, sejumlah jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Di Aceh, kata Abdul, 33 dari 38 ruas jalan nasional sudah diperbaiki; 11 dari 12 jalan nasional di Sumatra Utara telah diperbaiki; dan Sumatra Barat sudah rampung secara menyeluruh.

"Sehingga dari total kumulatif dari tiga provinsi 80 titik ruas terdampak, 74 ruas sudah operasional sehingga kisaran progres per Harini 92,5%," papar Abdul.

Abdul menuturkan untuk perbaikan jembatan di Aceh, sebanyak 9 jembatan telah diperbaiki, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah rampung secara menyeluruh. Sehingga 26 dari 33 jembatan kembali berfungsi.