Aceh Selatan: Angin segar kini berembus bagi para nelayan di ujung barat Indonesia. Urusan mencari solar untuk melaut kini tak lagi menjadi beban berat bagi warga pesisir Aceh Selatan.

Pasalnya, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah baru saja meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Bakongan Timur pada Selasa, 28 April 2026.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pemerataan energi sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir di Serambi Mekkah.

Kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan pesisir

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan SPBUN menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan SPBUN Nelayan. Ini merupakan terobosan yang kami lakukan bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan juga Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas solar yang nantinya akan digunakan untuk melaut,” ungkapnya di SPBUN Kecamatan Bakongan Timur Aceh Selatan dikutip dari siaran pers, Rabu, 29 April 2026.

Ferry menegaskan, untuk menjawab kebutuhan nelayan, pemerintah berkomitmen menambah jumlah SPBUN di sepanjang garis pantai Indonesia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengungkapkan, pembangunan SPBUN ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan BUMN.

Menurutnya, fasilitas itu menjadi bagian dari program prioritas Presiden RI melalui Kampung Nelayan Merah Putih.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan program prioritas Bapak Presiden, yaitu membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang mana di dalamnya terdapat SPBUN yang dikelola oleh koperasi milik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Hal ini berkaitan dengan sinergi antara program KNMP dan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kami melakukan kolaborasi agar tata kelolanya berjalan dengan baik di lapangan,” jelas Didit.

Distribusi energi hingga ujung barat Indonesia

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menegaskan, BPH Migas terus mengawal distribusi energi hingga wilayah terluar Indonesia, termasuk ujung barat Tanah Air di Aceh Selatan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan penyediaan energi merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran SPBU nelayan berbasis koperasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses BBM subsidi bagi nelayan secara lebih dekat dan tepat sasaran, sehingga mendukung aktivitas melaut yang lebih efisien serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Selain SPBU yang kesembilan yang dikelola oleh Koperasi KNTI, dan ini menjadi salah satu mitra kami juga, di Aceh Selatan sendiri sudah ada 6 SPBU nelayan, 19 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan hampir sekitar 416 SPBU nelayan di seluruh Indonesia,” sebut Eko Ricky.

(ANN)

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di kawasan pesisir menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

"Kehadiran negara melalui pendirian SPBUN ini dapat mengubah tatanan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Ferry Juliantono di Aceh Selatan, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkop Ferry Juliantono pada peresmian SPBUN Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan.

Ferry Juliantono mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT Pertamina (Persero) melalui entitas usahanya PT Pertamina Patra Niaga, sehingga SPBUN tersebut hadir untuk nelayan di Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Menkop, kehadiran SPBUN di wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Selatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui akses bahan bakar minyak (BBM) yang lebih mudah, terjangkau, dan tepat sasaran bagi nelayan.

SPBUN berbasis koperasi ini, kata dia, mampu menekan biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pengelolaan potensi kelautan secara modern dan berkelanjutan, dengan koperasi sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.

"Nelayan yang tinggal di pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin, sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah melalui pembangunan SPBUN," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Kami juga memastikan konsep pembangunan SPBUN yang disatukan di dalam ekosistem KDKMP akan direplikasi lebih banyak untuk berbagai wilayah lainnya di Indonesia," kata Ferry Juliantono.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan kehadiran SPBUN di Kabupaten Aceh Selatan merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat khususnya para nelayan.

"SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi, menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Aceh Selatan," katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan menjelaskan kabupaten yang dipimpinnya memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, di mana terdapat 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000-an orang.

Besarnya jumlah nelayan tersebut, kata Bupati, menjadi urat nadi bagi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan, terutama dalam hal pemenuhan pangan berupa produk perikanan dan kelautan.

"Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar kehidupan para nelayan dapat terus meningkat sejalan dengan besarnya kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah dan nasional," kata Mirwan.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Total korban jiwa sebanyak 1.137, korban hilang menjadi 163 jiwa, dan 457.255 pengungsi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan terjadi penambahan dua korban jiwa pada hari ini, Jumat (26/12/2025). Penambahan jumlah korban jiwa berada di Aceh dan Sumatra Barat.

Selain korban jiwa, Abdul menjelaskan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

"Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara pararel kemudian masuk pada fase recovery," kata Abdul saat konferensi secara daring di akun YouTube @BNPB Indonesia, Jumat (26/12/2025).

Dari data yang dipaparkan Abdul, di Aceh kabupaten/kota yang telah melakukan transisi, yakni:

1. Aceh Tenggara

2. Aceh Selatan

3. Kota Subulussalam

4. Kota Langsa

5. Aceh Singkil (proses pengesahan SK)

6. Aceh Besar (proses pengesahan SK)

Di Sumatra Utara transisi darurat ke pemulihan dilakukan oleh:

1. Deli Serdang

2. Langkat

3. Mandailing Natal

4. Kota Sibolga

5. Kota Padang Sidempuan

6. Batubara

7. Binjai (proses SK)

8. Tebing Tinggi (proses SK)

9. Tapanuli Selatan

10. Tapanuli Tengah

Sedangkan di Sumatra Barat transisi darurat ke pemulihan berada di kabupaten/kota:

1. Kota Padang Panjang

2. Pasaman

3. Solok

4. Padang Pariaman

5. Kota Pariaman

6. Lima Puluh Kota (proses pengesahan SK)

7. Pesisir Selatan (proses pengesahan SK)

8. Kota Padang (proses pengesahan SK)

Sementara itu, sejumlah jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Di Aceh, kata Abdul, 33 dari 38 ruas jalan nasional sudah diperbaiki; 11 dari 12 jalan nasional di Sumatra Utara telah diperbaiki; dan Sumatra Barat sudah rampung secara menyeluruh.

"Sehingga dari total kumulatif dari tiga provinsi 80 titik ruas terdampak, 74 ruas sudah operasional sehingga kisaran progres per Harini 92,5%," papar Abdul.

Abdul menuturkan untuk perbaikan jembatan di Aceh, sebanyak 9 jembatan telah diperbaiki, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah rampung secara menyeluruh. Sehingga 26 dari 33 jembatan kembali berfungsi.

Bank Mandiri melanjutkan dukungan penanganan bencana di wilayah Sumatera dengan kembali menyalurkan tambahan paket bantuan ke Aceh pada Rabu (17/12), yang menjadi tahap ke-10 dari rangkaian distribusi Program Mandiri Tanggap Bencana.

Pada pengiriman kali ini, dialokasikan 9 ribu paket bantuan yang terdiri atas 5 ribu paket untuk Aceh Tamiang, 2 ribu paket untuk Aceh Selatan, dan 2 ribu paket untuk Kabupaten Gayo Lues, sebagai bagian dari total bantuan yang telah dan akan disalurkan Bank Mandiri di wilayah Sumatera.

Sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan dan menyiapkan total lebih dari 82 ribu paket bantuan ke Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Konsistensi ini menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk hadir, bergerak cepat, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat di wilayah bencana.

Untuk memastikan proses distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan bersama jajaran Direksi Bank Mandiri turun langsung memberikan arahan sekaligus memimpin koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

Pada tahap distribusi ini, Bank Mandiri mengerahkan 10 truk bantuan sebagai bagian dari total 30 truk yang telah disiapkan untuk penyaluran bertahap dalam beberapa hari ke depan. Armada bantuan tersebut akan menjangkau sejumlah wilayah terdampak, termasuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, koordinasi ini diperkuat oleh keterlibatan aktif relawan internal karyawan Bank Mandiri atau yang dikenal Mandirian dari lintas unit kerja maupun wilayah penempatan. Tergabung dalam Relawan BUMN Peduli, para Mandirian siap menjadi garda terdepan dalam memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat, aman, dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana."Mandirian Tanggap Bencana yang pernah terlibat dalam penanganan tsunami Aceh serta gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu kembali kami aktifkan. Dengan pengalaman tersebut, relawan akan diberangkatkan langsung ke Aceh untuk mendukung penyaluran bantuan dan pendampingan di lapangan," ujar Riduan saat melepas armada bantuan dan relawan Mandiri Tanggap Bencana di Medan, Rabu (17/12).

Selain penyaluran bantuan, bank berlogo pita emas ini juga mendirikan posko-posko BUMN Peduli Tanggap Bencana di wilayah terdampak, masing-masing berlokasi di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan. Posko tersebut dilengkapi dengan dapur umum serta fasilitas pendukung untuk layanan pendidikan, kesehatan, psikososial, genset listrik, dan akses internet.

Riduan memastikan bahwa seluruh proses distribusi berjalan optimal serta selaras dengan kebutuhan di lapangan.

"Dalam kondisi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi menjadi kunci. Karena itu, Bank Mandiri memastikan seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait termasuk Danantara," tuturnya.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesiapan penyaluran bantuan di berbagai wilayah terdampak bencana, sejalan dengan implementasi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang menjangkau sejumlah daerah di Sumatera. Melalui sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah, BPBD, aparat setempat, Mandiri Amal Insani (MAI), serta relawan karyawan Bank Mandiri (Mandirian), perseroan memastikan setiap bantuan dapat disalurkan secara efektif dan akuntabel.

Riduan menambahkan, ke depan Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat terdampak melalui langkah-langkah pemulihan pascabencana yang terukur dan berkelanjutan, meliputi bantuan fisik, revitalisasi lingkungan, sarana pendidikan dan rumah ibadah.

Selain dukungan kemanusiaan, Bank Mandiri juga menyiapkan dukungan relaksasi pembiayaan sesuai ketentuan dalam upaya meringankan beban dan mendukung pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap.

"Kami menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Melalui Mandiri Tanggap Bencana, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus hadir mendampingi warga, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah agar penanganan darurat hingga proses pemulihan sosial dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi," pungkas Riduan.

Roro Ratih Dewanti

Mahasiswa Magister Komunikasi Korporat Universitas Paramadina

“Saya H. Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak...”

Beginilah penggalan permintaan maaf Bupati Aceh Selatan melalui akun Instagram pribadinya pada 9 Desember 2025. Namun yang justru mengemuka bukan pengakuan atas tindakan meninggalkan daerah saat bencana banjir dan longsor melanda rakyatnya, melainkan alasan-alasan yang menggeser substansi.

Alih-alih meminta maaf atas perbuatannya, Mirwan MS meminta maaf atas “ketidaknyamanan” publik. Alih-alih mengutamakan masyarakat Aceh Selatan sebagai penerima permohonan maafnya, Bupati lebih dulu menghaturkannya kepada Presiden, Mendagri, dan Gubernur Aceh.

Yang muncul bukanlah ketulusan, tetapi pembelaan terselubung. Yang terdengar dan terbaca bukan empati, tetapi retorika yang menjauh dari realitas warga.

Bukan kealpaan, kasus ini menjadi satu lagi ilustrasi, betapa lemahnya literasi komunikasi krisis sejumlah pejabat Indonesia, yang berdampak salah satunya: permintaan maaf yang tidak sungguh-sungguh meminta maaf.

Kronologi Bupati Umrah saat Bencana

Beberapa hari sebelum foto umrah viral, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan secara resmi telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan.

Bernomor 360/1315/2025, dokumen ditandatangani Mirwan MS. Surat pernyataan ini disebut menjadi langkah administratif strategis untuk mendorong percepatan penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi Aceh, di mana ketidaksanggupan menjadi syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana.

Namun berselang hari, tepatnya 2 Desember 2025, Mirwan bersama istrinya justru berangkat umrah. Padahal Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.

Dituangkan dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025, penolakan beralasan jelas: Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat hidrometeorologi, termasuk Aceh Selatan yang status daruratnya ditetapkan oleh Mirwan sendiri.

Keputusan untuk tetap berangkat, meski telah dilarang, memperkuat persepsi publik bahwa ini bukan kelalaian administratif, melainkan pilihan sadar yang bertentangan dengan mandat moral seorang pejabat publik. Sorotan dan kritik publik pun tak terhindarkan. Gubernur Aceh disebut murka.

Partai Gerindra, tempat Mirwan bernaung, mencopotnya dari jabatan ketua DPC. Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka meminta Mendagri Tito Karnavian mencopot Mirwan dari jabatan Bupati Aceh Selatan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda pada 7 Desember 2025. Kementerian Dalam Negeri kemudian memastikan Mirwan akan diperiksa inspektorat.

Dalam ruang publik, krisis ini mencapai puncaknya ketika foto-foto Mirwan dan istrinya di Tanah Suci beredar luas. Foto-foto awalnya diunggah oleh agen travel yang digunakan Mirwan dalam perjalanan umrahnya.

Kegagalan Dasar: Permintaan Maaf tanpa Mengakui Dosa

Struktur permintaan maaf Mirwan memperlihatkan tiga masalah fundamental: Pertama, tidak menyebut dan mengakui tindakan yang salah secara eksplisit. Bukan tindakan pergi di tengah bencana yang diakui, melainkan “ketidaknyamanan” publik seolah masalahnya terletak pada reaksi masyarakat, bukan tindakannya sendiri.

Tanggung jawab dilebur menjadi perasaan orang lain, bukan akibat dari tindakannya sendiri. Kedua, urutan penerima maaf yang tidak sensitif. Masyarakat Aceh Selatan yang paling terdampak dan paling jadi tanggung jawab, justru jadi yang paling belakang.

Permintaan maaf pertama ditujukan justru pada presiden, diikuti pemimpin lainnya. Ini mengirimkan pesan bahwa yang paling penting baginya adalah hirarki kekuasaan, bukan warganya yang kehilangan rumah bahkan keluarga.

Ketiga, gaya bahasa kolektif yang mengaburkan subjek. Penggunaan kata kami bukannya saya, mengalihkan beban personal menjadi beban institusional. Padahal yang memutuskan pergi adalah individu, bukan institusi. Ini adalah pola klasik defensive apologia, mengalihkan beban moral ke entitas kolektif.

Dalam komunikasi publik, khususnya komunikasi krisis, ketidakjelasan adalah bentuk penolakan tanggung jawab. Dalam konteks sosial yang sedang berduka, inipun menjadi pengkhianatan emosional. Ketidakjelasan bukan hanya miskomunikasi, melainkan pengabaian moral.

SCCT: Ketika Respons Tidak Sesuai Kategori Krisis

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menawarkan kerangka untuk memahami fenomena ini secara lebih sistematis, Dalam SCCT, setiap krisis tidak dipandang sama. W. Timothy Coombs membagi krisis dalam tiga kategori:

1. Victim Cluster atau klaster korban, yaitu situasi ketika organisasi atau pemimpin sebenarnya ikut menjadi korban. Contohnya bencana alam atau serangan teroris. Pada kategori ini, publik cenderung tidak menyalahkan organisasi karena mereka tidak memiliki kendali atas peristiwa tersebut.

2. Accidental Cluster atau klaster kecelakaan, yaitu krisis yang muncul akibat kesalahan yang tidak disengaja, misalnya kecelakaan teknologi atau human error yang tidak memiliki motif lalai. Tanggung jawab tetap ada, tetapi publik memandangnya sebagai peristiwa yang tidak diniatkan.

3. Preventable Cluster atau klaster yang dapat dicegah. Di sini, krisis terjadi akibat kelalaian, pengabaian, atau keputusan yang sebenarnya bisa dicegah. Pada kategori ini, atribusi tanggung jawab kepada pemimpin atau organisasi sangat tinggi, karena publik menilai bahwa mereka memiliki kendali penuh namun gagal menggunakannya.

Walau SCCT berbicara tentang organisasi, pejabat publik pada dasarnya adalah representasi dari organisasi. Keputusan dan tindakan personal seorang pemimpin adalah keputusan institusi atau organisasi, dalam persepsi publik.

Kasus Aceh Selatan jelas masuk preventable, atau krisis dengan tingkat atribusi tanggung jawab publik tertinggi. Krisis jenis ini muncul ketika peristiwa sebenarnya dapat dicegah, tetapi gagal diantisipasi karena kelalaian atau keputusan yang disengaja.

Keputusan Mirwan bepergian adalah tindakan personal yang sepenuhnya berada dalam kendalinya, diambil pada saat status tanggap darurat telah ditetapkan, dan justru pada momen ketika pemimpin seharusnya menjadi aktor kunci dalam penanganan bencana. Karena itu, publik memandang krisis reputasi ini bukan sebagai keadaan tak terduga, tetapi akibat pilihan yang tidak tepat.

Dalam klaster yang dapat dicegah, SCCT menegaskan bahwa strategi komunikasi yang tepat adalah rebuilding. Pendekatan ini menuntut full apology berupa permintaan maaf total yang jelas menyebut kesalahan, corrective action berupa langkah perbaikan konkret, compensation bila diperlukan untuk memulihkan kerugian warga, serta mortification berupa pengakuan jujur dan personal atas kesalahan yang terjadi.

Namun yang muncul justru kebalikannya avoidance dan justification, dua respons yang menurut SCCT tidak dianjurkan karena dalam krisis yang sejatinya bisa dicegah, langkah ini malah akan memperdalam kerusakan reputasi, mempebesar kekecewaan publik, mengekskalasi kemarahan, dan memperpanjang siklus krisis.

Mengapa Publik Menolak Permintaan Maaf

Penolakan publik terhadap permintaan maaf Bupati Aceh Selatan bukan hanya soal teks permintaan maaf yang dinilai keliru. Penolakan menyentuh aspek-aspek lebih dalam tentang moralitas dan representasi kepemimpinan. Ada tiga alasan utama:

Pertama, ketidakhadiran dibaca sebagai pengabaian moral. Dalam budaya Indonesia, kehadiran pemimpin sejak lama memegang fungsi simbolik sebagai tanda kepedulian dan tanggung jawab. Ketidakhadiran Mirwan saat bencana membuat permintaan maafnya tak mempunyai landasan moral.

Kedua, kontras visual memperparah luka sosial. Foto Mirwan dan istrinya di Tanah Suci, tersebar bersamaan dengan potret rumah-rumah rusak, warga yang mengungsi, bahkan korban meninggal dunia. Kontras ini menciptakan visual dissonance, atau ketidaksingkronan emosional antara pemimpin dan realitas warganya. Dalam situasi seperti ini, kata-kata tak mampu menyembunyikan apa yang tersaji secara visual.

Ketiga, kontra-narasi publik lebih kuat daripada klarifikasi tunggal. Di era media sosial, publik bukan lagi penerima informasi pasif. Video bencana, komentar warganet, dan laporan media membentuk arus narasi yang jauh lebih kuat daripada satu video permintaan maaf. Publik kini adalah co-creator of public meaning.

Publik menilai moralitas tindakan pejabat berdasarkan bukti-bukti valid yang mereka lihat dan sebarkan sendiri. Karena itu, permintaan maaf Mirwan tidak hanya dipandang kurang tepat, tetapi tidak relevan dengan kenyataan emosional dan moral yang sedang dialami masyarakat.

Nir-Ketulusan Melongsorkan Kepercayaan

Dalam literatur trust repair, para ahli menyebutkan bahwa pemulihan kepercayaan publik bergantung pada tiga prasyarat utama: pengakuan eksplisit atas tindakan yang salah, motif tulus untuk memperbaiki keadaan, dan komitmen konkret untuk mencegah pengulangan.

Mirwan hanya menyentuh aspek terakhir, ini pun dalam bentuk pernyataan formalitas minus pernyataan terkait langkah nyata. Tanpa pengakuan, “maaf” kehilangan makna; tanpa ketulusan, komitmen terdengar sebagai slogan. Inilah yang disebut sebagai pseudo-apology: permintaan maaf yang tampak sopan secara retoris, tetapi tidak memikul tanggung jawab. Semacam air mata buaya versi birokratis.

Refleksi Komunikasi Krisis bagi Pejabat Publik

Kasus Aceh Selatan memperlihatkan bahwa bahwa sejumlah pejabat publik masih memahami komunikasi krisis sebagai ritual administratif, bukan tindakan moral. Dari kasus ini pun setidaknya ada tiga refleksi penting:

1. Empati tidak bisa direkayasa

Urutan penerima maaf mencerminkan prioritas moral. Ketika pejabat pusat lebih dulu disebut ketimbang korban, publik menangkapnya sebagai pengabaian kemanusiaan.

2. Kepemimpinan adalah performatif sekaligus substantif

Dalam bencana, kehadiran pemimpin bukan sekadar keberadaan fisik melainkan simbol bahwa pemerintah ada dan bersama warganya. Sebaliknya, absensi menjadi pesan, dan ini pesan yang menyakitkan.

3. Krisis membutuhkan kejujuran, bukan retorika

Krisis menolak eufemisme dan membutuhkan tindak nyata. Kalimat-kalimat panjang bernarasi kerendahan hati akan terbaca, terdengar, dan terasa hampa, jika tidak menyentuh akar persoalannya.

Pejabat publik yang memahami prinsip-prinsip dasar ini akan dapat terhindar dari komunikasi. Respons yang tepat dapat meredam bahkan mengantisipasi amarah publik, bukan malah menyulutnya.

Memulihkan Makna “Maaf” dalam Ruang Publik

“Maaf” seharusnya menjadi jembatan moral antara pemimpin dan rakyat. Namun dalam kasus ini, kata ini kehilangan daya, kehilangan konteks, dan kehilangan subjek. Publik tidak menuntut pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang hadir, jujur, berempati dan bertanggung jawab.

Dalam bencana, masyarakat pun tidak menanti klarifikasi yang tersusun rapi, melainkan pemimpin yang tidak pergi. Dan jika seorang pemimpin melakukan kekhilafan, yang dinanti tak lain permohonan maaf yang disampaikan dalam kesungguhan, ketulusan, dan diikuti tindak nyata sebagai perbaikan.

Pada akhirnya, setiap krisis menguji dua hal: kompetensi komunikasi dan integritas moral. Dalam kasus ini, keduanya runtuh bersamaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai keputusan pemerintah memberlakukan sanksi pemberhentian sementara terhadap Bupati Aceh Selatan merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun di balik itu, dia menyoroti permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencopot bupati tersebut, yang menurutnya menunjukkan kecenderungan sentralistik dan berpotensi melampaui mekanisme hukum yang berlaku.

“Setelah presiden meminta mendagri mencopot bupati Aceh Selatan, sanksi pemberhentian sementarapun diberlakukan. Sanksi ini, nampaknya, merupakan jalan tengah antara pemberhentian dengan tetap menjabat sebagai bupati,” kata Ray lewat rilisnya, Rabu (10/12/2025).

Menurut Ray, dasar hukumnya jelas. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 76 ayat (1) huruf i, Mendagri dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis.

“Maka berdasar inilah, sang bupati diberhentikan sementara,” ujarnya.

Ray menambahkan bahwa sanksi tersebut tetap bisa digugat. “Misalnya, jika alasan tidak izin itu tidak ditemukan. Bupati nonaktif dapat menggugatnya,” tuturnya.

Meskipun memahami dasar sanksi administratif, tetapi Ray menilai permintaan Kepala negara agar Mendagri langsung mencopot Bupati Aceh Selatan sebagai hal yang patut dicermati.

Dia memaparkan lima hal yang menurutnya menjadikan permintaan tersebut problematis.

Pertama, Ray menegaskan bahwa pencopotan kepala daerah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. UU No. 23/2014 mengatur bahwa pemberhentian tetap harus melalui mekanisme DPRD dan rekomendasi Mahkamah Agung, sementara pemerintah pusat hanya berperan administratif.

Kedua, Ray mengatakan permintaan presiden bukan didorong ketidaktahuan akan mekanisme tersebut.

“Sebagai ketua partai, dan kini menjadi presiden, tentu saja Pak Prabowo hafal dan paham sangat tentang aturan ini. Oleh karena itulah, kita sangat menyayangkan permintaan tersebut. Diaminkan oleh mendagri pula,” kata Ray.

Dia menilai hal itu memberi kesan adanya kuasa presiden yang menjurus ke sikap arogansi. Ketiga, dia menyebut permintaan tersebut mencerminkan cara pandang sentralistik Presiden Prabowo.

Menurut Ray, presiden dipengaruhi latar belakang militer dan pola pemerintahan Orde Baru yang menempatkan presiden sebagai pusat kendali seluruh lapisan pemerintahan. Dia menyebut contoh program retret kepala daerah beberapa waktu lalu sebagai simbol cara pandang itu.

Keempat, dia mengatakan kecenderungan sentralistik juga tampak dari gagasan Presiden untuk menghapus pilkada langsung dan menggantinya dengan pemilihan oleh DPRD.

“Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, pada akhirnya akan menempatkan kepala daerah di bawah kendali pemerintahan pusat. Seturut itu otonomi alias desentralisasi diakhiri,” kata Ray.

Kelima, Ray menegaskan bahwa pelanggaran Bupati Aceh Selatan memang tidak bisa dibenarkan, tetapi penyelesaiannya tidak boleh melampaui batasan hukum.

Ray menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh dipengaruhi keinginan untuk memperluas kontrol pusat.

“Kita mengkritik bupati Aceh Selatan, tapi mencopotnya melalui mekanisme mendagri adalah kekeliruan yang sangat fatal,” tandas Ray.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Aceh Selatan, Mirwan kini harus menelan pil pahit setelah melancong ke luar negeri untuk ibadah umrah. Ibadah yang seharusnya berlangsung khidmat justru berakhir dengan keputusan politik yang pelik bagi dirinya.

Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu "safari" ketika wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat diterpa bencana hidrometeorologi yang memporak-porandakan infrastruktur, menelan korban jiwa, sampai hilangnya ratusan orang.

Keberadaannya di Tanah Suci terkuak di media sosial sehingga memancing protes publik dan elite partai politik baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Keputusan cepat diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono dengan memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono mengatakan pencopotan Mirwan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari berbagai pihak. Dia menyayangkan sikap kepemimpinan dari Mirwan.

“Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono, Jumat (5/12/2025).

Sugiono menjelaskan tindakan Mirwan bertentangan dengan Partai Gerindra yang mengharuskan kadernya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.

Sugiono menilai kepemimpinan Mirwan sangat buruk. Sikapnya juga mencoreng marwah partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Gerindra begitu gencar memerintahkan seluruh jajaran untuk gotong royong memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh.

Menteri Luar Negeri itu mengatakan proses administrasi pemberhentian telah dilakukan DPP Partai Gerindra. Termasuk mencari pengganti Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

“Saya juga sudah memerintahkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh untuk mencari penggantinya sekaligus membuat surat keputusan untuk itu,” ucapnya, Senin (8/12/2025).

Pada hari yang sama setelah Anggota Parlemen menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang ke-II Tahun 2025-2026, Ketua DPR, Puan Maharani memberikan tanggapan atas sikap Mirwan.

Menurut Puan, setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani wilayah dan masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

"Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati," tegas Puan.

Tanggapan lainnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dirinya mendesak Mirwan diberhentikan sementara dari jabatannya untuk menjalani hukuman.

Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan. Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan pejabat sementara atau Plt.

"Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt," jelas Dasco

Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif.

Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

Usai Dasco memberikan tanggapan, pernyataan sikap disampaikan oleh Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman yang mengatakan bahwa membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan.

Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang berat bagi Mirwan.

Pada esok hari, Selasa (9/12/2025), Mirwan akhirnya meminta maaf melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official. Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, terutama terhadap warga Aceh Selatan.

"Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak," ujar Mirwan.

Mirwan mengakui tindakan yang dilakukan salah karena berlangsung disaat Aceh dilanda bencana sehingga mengganggu stabilitas nasional.

Mirwan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca bencana. Dia akan bekerja keras memulihkan nama baik di mata publik dan berjanji kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebagaimana peribahasa, "Nasi sudah menjadi bubur" Mirwan harus menerima konsekuensi atas perbuatannya meskipun berjanji tidak mengulangi dan meminta maaf kepada publik.

Sebab, Selasa (9/12/2025) siang, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menggelar konferensi pers di Gedung A Kementerian Dalam Negeri. Tito mengatakan telah meneken dua Surat Keputusan (SK).

Surat pertama terkait pemberhentian sementara Mirwan selama 3 bulan ke depan dan SK penunjukan Plt atau Pelaksana Tugas sementara sebagai Bupati Aceh Selatan.

Tito menjelaskan bahwa Mirwan telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni bepergian ke luar negeri tanpa izin menteri.

Kemudian, dia menyebut sanksi pemberhentian selama 3 bulan diatur dalam Pasal 77. Sanksi berlaku sejak Selasa, 9 Desember 2025.

"Pemberhentian sementara selama 3 bulan bagi Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan provinsi Aceh hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 untuk masa jabatan 2025-2020," katanya.

Tito menjelaskan selama pemberhentian sementara, Mirwan akan menjalani masa magang di sejumlah tempat yang berada di bawah naungan Kemendagri.

Salah satunya di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menangani bencana yang dibantu oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

"Yang mungkin yang bersangkutan belum terlalu terlatih bagaimana menangani menghadapi bencana, menghadapi krisis. Kita nanti sampaikan dasar-dasar cara menangani krisis. Ini kan krisis Krisis akibat bencana alam," tutur Tito.

Tito menceritakan, pada 22 November 2025 mulanya Mirwan mengajukan permohonan izin ke Pemerintah Provinsi untuk pergi ke luar negeri yang nantinya diproses oleh Kemendagri.

Namun, tidak berselang lama bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengakibatkan dampak yang cukup besar. Hingga akhirnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat.

Tito mengatakan bahwa Mirwan sempat ke Jakarta lalu kembali ke Banda Aceh untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun pada tanggal 2 Desember 2025, dia berangkat umrah melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh.

Tito kemudian menelepon Mirwan setelah pemberitaan umrah tersebar di media sosial. Tito lantas meminta Mirwan segera kembali ke Tanah Air.

Tito menanyakan kepada Mirwan bahwa "apakah sudah mendapatkan izin?" namun Mirwan hanya mengatakan pernah mengajukan izin sehingga surat tidak sampai ke Mendagri.

Menurut Tito, alasan Mirwan tetap nekat umrah adalah ingin menuntaskan nazar. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dibenarkan di tengah bencana yang memakan banyak korban jiwa.

Adapun pada SK kedua terkait penunjukan Plt. Bupati Aceh Selatan, Tito telah menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis sebagai Plt.

"SK yang kedua adalah mengenai penggantinya, jadi bukan penggantian tetap tapi namanya Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan yaitu menurut aturan juga yang ada Wakil Bupati yaitu saudara Baital Mukadis yang bersangkutan Plt Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara," paparnya.

Tito menyampaikan bahwa surat penunjukan Plt akan segera dikirim ke Baital dalam jangka waktu dekat. Di sisi lain, Tito juga telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kepala daerah agar tidak bepergian ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan alasan Bupati Aceh Selatan, Mirwan tetap pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana hidrometeorologi.

Pasalnya, ibadah yang dilakukan Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Tito mengatakan Mirwan nekat berangkat lantaran telah memiliki nazar untuk umrah.

"Yang bersangkutan saya tanya menyatakan sudah punya nazar. Saya tidak tahu nazar apa dan kemudian ibadah umrah," kata Tito saat konferensi pers, Selasa (9/12/2025).

Tito lantas menegur Mirwan melalui sambungan telepon bahwa membantu rakyat di tengah kesusahan menghadapi bencana adalah bagian dari ibadah.

Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa Mirwan memang sempat mengajukan izin pergi ke luar negeri ke Pemerintah Provinsi untuk nantinya ditandatangani oleh Kemendagri. Namun surat ditolak karena kondisi Aceh yang porak-poranda akibat bencana tersebut.

Tito menuturkan Mirwan sempat ke Jakarta lalu kembali ke Banda Aceh untuk membantu warga yang terdampak. Tetapi, menurut Tito bantuan itu tidak sebanding dengan jumlah korban dan kerusakan fasilitas yang sampai saat ini belum pulih sepenuhnya.

"Yang bersangkutan sudah membantu tapi kan tidak cukup sekadar hanya membantu masyarakat ya. Tapi ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana," jelasnya.

Akibat perbuatan tersebut, Tito memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan yang terhitung sejak Selasa, 9 Desember 2025.

Sebab, Mirwan telah melanggar ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf i Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni bepergian ke luar negeri tanpa izin menteri.

Kemudian, dia menyebut sanksi pemberhentian selama 3 bulan diatur dalam Pasal 77. Dalam surat keputusan yang diteken Tito, Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadi menjadi Plt. Bupati Aceh Selatan.

"SK yang kedua adalah mengenai penggantinya, jadi bukan penggantian tetap tapi namanya Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan yaitu menurut aturan juga yang ada Wakil Bupati yaitu saudara Baital Mukadis yang bersangkutan Plt Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara," pungkas Tito.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menceritakan kronologi perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms yang dilakukan tanpa izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga diminta untuk pulang melalui sambungan telepon.

Tito menjelaskan, sebenarnya Mirwan sempat mengajukan surat ke Pemprov Aceh terkait proses izin ke luar negeri bagi kepala daerah 22 November 2025.

“Jadi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Setelah itu kan tanggal 24 terjadi banjir sampai dengan tanggal 30 ya, dan kemudian Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Tito menerangkan, surat yang dilayangkan Mirwan itu kemudian ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pada 28 November 2025. Tito menyatakan permohonan izin tidak dapat diproses lebih lanjut lantaran situasi daerah dalam keadaan bencana.

“Kemudian Bupati Aceh Selatan kembali di Banda Aceh, dia sebelumnya sudah berangkat di Jakarta tadi, balik ke Banda Aceh dan kemudian dia juga melakukan apa, kegiatan untuk membantu masyarakatnya,” ujar dia.

Namun sayangnya, 2 Desember 2025, Mirwan Ms malah tetap berangkat umrah melalui Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Setelah menerima kabar tersebut, Tito mengaku langsung menelepon Mirwan dan memintanya segera pulang.

“Saya kemudian langsung menelepon kepala yang bersangkutan, minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang,” ungkapnya.

“Dan saya tanyakan apakah ada izin. Yang bersangkutan menyatakan sudah pernah mengajukan izin, tapi kemudian yang bersangkutan tetap berangkat gitu. Kalau ke Kemendagri nggak ada izin sama sekali, karena memang belum sampai ke Kemendagri sudah ditolak oleh Gubernur, Pak Muzakir Manaf,” sambung Tito.

Situasi tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Tito langsung diminta Kepala Negara untuk segera mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan.

“Saya kemudian langsung menelepon yang bersangkutan, minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk yang bersangkutan segera pulang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Mirwan MS dicopot sementara dari jabatan Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan imbas berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda bencana. Kini, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai pelaksana tugas.

ACEH - Bupati Aceh Selatan nonaktif Mirwan MS menjalankan ibadah umrah di tengah banjir dan tanah longsor melanda daerahnya. Mirwan menjalankan umrah lantaran menunaikan nazarnya.

"Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap juga ke luar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan bahwa sudah punya nazar, saya enggak tahu nazar apa, dan kemudian melaksanakan ibadah umrah," kata Mendagri Tito Karnavian, Selasa (9/12/2025).

Saat itu Mirwan sempat menyatakan telah membantu. Tito menegaskan membantu masyarakat adalah ibadah yang paling utama, terlebih sedang dalam kondisi bencana dan kesulitan.

“Yang bersangkutan mengatakan sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekadar hanya membantu masyarakat. Ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana,” jelasnya.

Tito kemudian merincikan terdapat enam kecamatan dan 12 kampung di Aceh Selatan yang terdampak bencana. Sebanyak 2.174 KK atau 5.940 jiwa dievakuasi ke empat titik lokasi pengungsian.

Kemudian, tiga kantor pemerintahan, tiga tempat ibadah, dan satu bangunan sekolah rusak berat. Disusul ruas jalan nasional yang menjadi penghubung daerah Tapak Tuan-Medan pun masih terputus.

“Ada satu jembatan namanya Lhok Miera di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, yang memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat ya,” ungkapnya.

Tercatat pula 750 unit rumah dalam keadaan rusak berat, 460 hektare sawah terendam lumpur, 35 hektare kebun gagal panen, serta 70 hektar tambak gagal panen.

“Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan terus pergi begitu. Ada persoalan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan leadership, kepemimpinan. Apalagi bupati yang dipilih rakyat. Kalau umrah ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Sementara ini masyarakat, membantu rakyat, itu ibadah juga dan ibadah menurut saya ibadah yang utama gitu,” jelas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan diberhentikan karena pergi umrah tanpa izin saat bencana.

Hal itu disampaikan oleh Tito saat konferensi pers di Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa (9/12/2025). Tito menceritakan, pada 22 November 2025 mulanya Mirwan mengajukan permohonan izin ke Pemerintah Provinsi untuk pergi ke luar negeri yang nantinya diproses oleh Kemendagri.

Namun, tidak berselang lama bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengakibatkan dampak yang cukup besar. Hingga akhirnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat

"Pak Muzakir Manaf menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi dalam keadaan bencana," kata Tito.

Tito mengatakan bahwa Mirwan sempat ke Jakarta lalu kembali ke Banda Aceh untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun pada tanggal 2 Desember 2025, dia berangkat umrah melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh

Tito kemudian menelepon Mirwan setelah pemberitaan umrah tersebar di media sosial. Tito lantas meminta Mirwan segera kembali ke Tanah Air. Tito menanyakan kepada Mirwan bahwa 'apakah sudah mendapatkan izin?' namun Mirwan hanya mengatakan pernah mengajukan izin.

"Kalau dari Kemendagri enggak ada izin sama sekali karena memang belum nyampe ke Kemendagri sudah ditolak oleh Gubernur Pak Muzaki Manaf," jelas Tito.

Menurut Tito, alasan Mirwan tetap kekeh umrah adalah ingin menuntaskan nazar. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dibenarkan di tengah bencana yang memakan banyak korban jiwa.

Tito menuturkan bahwa dirinya diinstruksikan oleh Presiden Prabowo mencopot Mirwan. Namun, Tito menjelaskan tetap merujuk pada Undang-Undang, yakni pemberhentian sementara selama 3 bulan.

Mantan Kapolri itu telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri, khususnya bagi kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

"Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai tanggal 15 Januari 2026," jelasnya.

Adapun Tito telah meneken Surat Keputusan untuk menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan sebagai Plt. Bupati Aceh Selatan hingga masa pemberhentian sementara selesai.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan sementara Mirwan MS dari jabatan Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan imbas berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan, selama pencopotan tersebut, Mirwan MS bakal dibina dan diberikan pelatihan.

“Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti ya bolak-balik ke Kemendagri untuk magang, kita bina,” kata Tito saat konferensi pers di Kantor Kemendagri, Selasa (9/12/2025).

Tito menjelaskan, pembinaan yang akan diberikan kepada Mirwan sama seperti kasus Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Nantinya, Mirwan akan diberikan pelatihan bagaimana menangani bencana.

“Sama seperti waktu Bupati Indramayu. Nanti dia di mana, magang di Ditjen Adwil, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah bagaimana menyusun APBD, Adwil bagaimana menangani bencana, di situ ada Satpol PP, ada Damkar, itu kan di bawah pembinaan pemadam kebakaran, Satpol PP itu kan di bawah pembinaan Ditjen Administrasi Wilayah,” ujar dia.

“Yang mungkin yang bersangkutan belum terlalu terlatih bagaimana menangani menghadapi bencana, menghadapi krisis. Kita apa nanti sampaikan ya dasar-dasar cara menangani krisis, ini kan krisis ya, krisis akibat bencana alam,” sambung dia.

Sebagai informasi, Mirwan MS dicopot sementara dari jabatan Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan imbas berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda bencana. Kini, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis sebagai pelaksana tugas.