Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memulai pelarangan operasional truk barang sumbu tiga atau lebih di sejumlah ruas tol dan jalan arteri mulai hari ini, Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 WIB. Kebijakan ini diberlakukan guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026/Idulfitri 1447 H.

Pembatasan angkutan barang tersebut direncanakan berlangsung selama 17 hari hingga Minggu (29/3/2026). Langkah ini diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menekan risiko kemacetan di jalur-jalur utama yang akan dipadati pemudik.

"[Hal ini] dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan penyeberangan," tulis Ditjen Perhubungan Darat dalam SKB tersebut, dikutip Jumat (13/3/2026).

Kebijakan ini berlaku secara efektif pada jalur tol kedua arah yang telah dipetakan oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri. Pelarangan mencakup truk pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan, hingga kereta gandengan.

Meski demikian, terdapat pengecualian larangan bagi truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM), uang, hewan ternak, pupuk, hingga bahan pokok (sembako). Namun, kendaraan yang dikecualikan tersebut wajib memenuhi ketentuan batas muatan dan dimensi serta dilengkapi dokumen kontrak atau perjanjian antara pemilik barang dan perusahaan angkutan.

Berikut daftar ruas jalan tol yang memberlakukan pembatasan angkutan barang mulai hari ini:

Riau

Pekanbaru - Kandis - Dumai.

Jambi & Sumsel

Betung - Tempino - Jambi (Segmen Bayung Lencir - Tempino - Simpang Ness).

Lampung & Sumsel

Bakauheni - Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang

DKI Jakarta & Banten

Jakarta - Merak

Prof. Dr. Ir. Soedijatmo

Jakarta Outer Ring Road (JORR) I

Tol Dalam Kota ( Cawang - Tomang - Pluit dan Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit)

DKI Jakarta & Jawa Barat

Jagorawi

Bocimi (Ciawi - Cibadak)

Becakayu

Jakarta - Cikampek

Jawa Barat

Cipularang

Padaleunyi

Cipali

Palikanci

Cisumdawu

Bogor Outer Ring Road (BORR)

Japek II Selatan (Fungsional)

Jateng & DIY

Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang

Tol Semarang ABC

Semarang - Solo - Ngawi

Semarang - Demak

Solo - Yogyakarta (segmen operasional & fungsional)

Yogyakarta - Bawen (Fungsional)

Jawa Timur

Ngawi - Kertosono

Mojokerto - Surabaya

Surabaya - Gempol

Gempol - Malang

Surabaya - Gresik

Gempol - Pasuruan - Probolinggo

Probolinggo - Banyuwangi (Fungsional)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) bakal mulai berlaku pada 13 Maret 2026. Kebijakan ini diambil guna menekan lonjakan volume kendaraan selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026/Idulfitri 1447 H.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menjelaskan pembatasan operasional tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam rinciannya, pembatasan angkutan barang berlaku di Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Betung–Tempino–Jambi, serta Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung.

“Penerapan pembatasan ini merupakan bentuk dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik,” ujar Hamdani dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Secara teknis, pembatasan operasional bagi truk logistik ini akan diberlakukan secara terus-menerus mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 waktu setempat. Aturan ini baru akan dicabut pada Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, mencakup jalur tol maupun arteri.

HK memastikan telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk di akses masuk tol serta kanal radio untuk meminimalisir penumpukan di gerbang tol. Pengemudi yang melanggar akan diarahkan keluar tol atau diputarbalikkan oleh petugas kepolisian yang berjaga di lapangan.

“Kami meminta seluruh pengguna jalan tol, terutama pengemudi angkutan barang, untuk memahami dan mematuhi kebijakan pembatasan operasional ini demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026,” tambah Hamdani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan bahwa kendaraan yang dilarang mencakup mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil tempelan, kereta gandengan, serta pengangkut hasil tambang dan bahan bangunan. Larangan ini juga menyasar truk pengangkut tanah, pasir, batu, besi, semen, hingga kayu.

“Seperti angkutan Lebaran tahun lalu, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan, perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik,” tegas Aan.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi angkutan bahan bakar minyak (BBM/BBG), hantaran uang, hewan ternak, pupuk, dan bahan pokok. Kendaraan pengecualian ini wajib menempelkan surat muatan sah pada kaca depan sebelah kiri sebagai bukti identitas komoditas.

Langkah ini dipandang krusial mengingat mayoritas pengguna JTTS pada hari normal didominasi oleh kendaraan logistik berat. Dengan pengosongan jalur dari truk besar, diharapkan kapasitas jalan dapat menampung jutaan kendaraan pribadi yang akan melintas selama masa Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menerapkan pelarangan truk angkutan barang melintasi jalan tol dan nontol di ruas tertentu selama 17 hari pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyebrangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata-mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

"[Hal ini] dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan penyebrangan," tulis Ditjen Perhubungan Darat, dikutip pada Rabu (11/2/2026).

Pembatasan dilakukan mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 waktu setempat hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Artinya, truk gandeng yang mengangkut barang tertentu, baru dapat melintasi tol dan jalur nontol pada 30 Maret 2026 pukul 00.01 waktu setempat.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil batang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, dan mobil barang dengan kereta gandengan.

Peraturan ini juga berlaku pada seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, yang meliputi tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Adapun, pembatasan ini tidak berlaku bagi beberapa jenis kendaraan angkutan barang. Mulai dari kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hewan ternak, pupuk, serta bantuan korban bencana alam.

Pengecualian juga diberikan pada kendaraan pengangkut barang pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah–buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, serta cabai.

Dalam ketentuan ini pula berbeda dari SKB sebelumnya, yakni tak mengatur kendaraan hantaran uang maupun paket kiriman.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Muiz Thohir menyampaikan, angkutan barang untuk jenis barang bawaan tersebut tak lagi diatur karena tak menggunakan mobil dengan sumbu tiga atau lebih.

"Iya, karena pada dasarnya dapat dilakukan dengan kendaraan dua sumbu," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Bisnis.com, BEKASI — Usai 4 hari berlangsungnya masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menetapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time.

Mengacu kebijakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberlakukan window time atau waktu pada hari-hari tertentu untuk angkutan barang tetap dapat melintas di jalan tol selama masa pembatasan.

Dengan demikian, kini seluruh kendaraan yang masuk kategori pembatasan dilarang melewati jalan tol sampai dengan 4 Januari 2025.

“Kami memutuskan bahwa untuk selanjutnya kita melarang kendaraan yang sumbu tiga itu untuk beroperasi di jalan tol,” ujarnya kepada wartawan di kawasan Jasamarga Tollroad Command Center, Senin (22/12/2025).

Dudy menegaskan bahwa dari pantauan selama 2 hari pertama masa angkutan Nataru 2025/2026, memang terjadi peningkatan kendaraan di jalan tol.

Untuk itu, pelarangan kendaraan sumbu tiga secara penuh dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan baik dan tidak terganggu.

Pola pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor-koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama Nataru. Pengaturan ini juga diharapkan mengurangi potensi hambatan dan memperkuat upaya pengendalian arus pada titik rawan kepadatan.

Sementara itu, pembatasan angkutan barang di ruas jalan arteri atau non-tol tetap menggunakan window time pada pukul 05.00–22.00 waktu setempat. Ketentuan tersebut diberlakukan hingga 4 Januari 2026, dengan pengaturan lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta akan dievaluasi secara berkala.

Pelaksanaan pembatasan diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang sesuai klasifikasi dan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) yang menjadi pedoman.

Operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang diimbau menyesuaikan rencana perjalanan, memanfaatkan manajemen rantai pasok, serta mengoptimalkan jadwal distribusi agar tetap efisien dan tertib.

Penambahan pengaturan lalu lintas jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dituangkan dalam SKB Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025.

SKB tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada periode Nataru.

Pengaturan pembatasan mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis pada koridor Sumatra, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kawasan permukiman.

Adapun, ruas jalan tol yang dibatasi di antaranya :

 1.⁠ ⁠Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang

 2.⁠ ⁠DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang- Merak.

 3.⁠ ⁠DKI Jakarta:

a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;

b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan

c) Dalam Kota Jakarta:

•⁠ ⁠Cawang - Tomang - Pluit

•⁠ ⁠Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit

 4.⁠ ⁠DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a) Jakarta - Bogor - Ciawi;

b) Ciawi - Cigombong - Cibadak;

c) Bekasi - Cawang - Kampung Melayu; dan

d) Jakarta - Cikampek.

 5.⁠ ⁠Jawa Barat:

a) Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi;

b) Cikampek - Palimanan - Kanci - Pejagan;

c) Jakarta - Cikampek II Selatan segmen Sadang - Bojongmangu (Fungsional).

d) Cileunyi - Sumedang - Dawuan;

e) Bogor Ring Road (BORR).

 6.⁠ ⁠Jawa Tengah:

a) Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang;

b) Krapyak - Jatingaleh, (Semarang);

c) Jatingaleh - Srondol, (Semarang);

d) Jatingaleh - Muktiharjo, (Semarang);

e) Semarang - Solo - Ngawi;

f) Semarang - Demak; dan

g) Yogyakarta - Solo segmen Kartasura - Klaten - Prambanan.

 7.⁠ ⁠Jawa Timur:

a) Surabaya - Gempol;

b) Gempok - Pandaan - Malang;

c) Surabaya - Gresik;

d) Gempol - Pasuruan - Probolinggo;

e) Probolinggo - Banyuwangi segmen SS Gending - Paiton (Fungsional).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pembatasan penuh kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan hingga 4 Januari 2026 guna menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama libur akhir tahun.

“Hasil evaluasi menetapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time (istilah periode waktu tertentu). Pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Ahad (21/12/2025).

Menhub menegaskan pola pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama libur Natal dan Tahun Baru.

Pengaturan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi hambatan serta memperkuat upaya pengendalian arus pada titik-titik rawan kepadatan.

“Evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat,” ujar Dudy.

Pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan tanpa window time. Dengan demikian, selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.

Sementara itu, pembatasan angkutan barang di ruas jalan arteri atau non-tol tetap menggunakan window time pada pukul 05.00–22.00 waktu setempat.

Ketentuan tersebut juga diberlakukan hingga 4 Januari 2026, dengan pengaturan lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta dievaluasi secara berkala.

Ia menuturkan pelaksanaan pembatasan diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang sesuai klasifikasi dan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) yang menjadi pedoman.

Operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang diimbau menyesuaikan rencana perjalanan, memanfaatkan manajemen rantai pasok, serta mengoptimalkan jadwal distribusi agar tetap efisien dan tertib.

“Koordinasi kami dengan Korlantas Polri akan memastikan langkah manajemen operasional, termasuk diskresi kepolisian, dapat diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan,” kata Menhub menegaskan.

Penambahan pengaturan lalu lintas jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dituangkan dalam SKB Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025.

SKB tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru.

Pengaturan pembatasan mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis di koridor Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, termasuk jalur utama yang menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kawasan permukiman.

Rincian ruas yang diberlakukan pembatasan tercantum dalam SKB. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau mengikuti rambu, arahan petugas, serta informasi resmi selama perjalanan.

“Kementerian Perhubungan akan terus memantau kondisi lapangan dan memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengaturan tetap responsif terhadap dinamika arus lalu lintas,” kata dia pula.

Kementerian Perhubungan juga mengajak seluruh pihak mematuhi ketentuan pembatasan, mengutamakan keselamatan, serta memastikan perjalanan dan distribusi logistik berjalan tertib selama masa libur akhir tahun.

Adapun Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri melakukan evaluasi kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dudy mengatakan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan perjalanan di tengah prediksi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Pemerintah akan mengevaluasi pembatasan angkutan barang secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap proporsional, efektif, dan berpihak pada keselamatan pengguna jalan. Pembatasan ini bersifat dinamis, sehingga penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat perkembangan situasi lalu lintas di lapangan,” ujar Menhub lagi.

Kebijakan tersebut menindaklanjuti penerapan sistem kerja fleksibel aparatur sipil negara serta imbauan penerapan work from anywhere (WFA) yang diperkirakan memicu perubahan pola perjalanan pada periode libur akhir tahun.

“Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pengaturan pembatasan angkutan barang ditetapkan lebih adaptif dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan,” kata Menhub.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerapkan pembatasan truk angkutan barang untuk melintas di sejumlah ruas jalan tol sepanjang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, kebijakan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol yang semula terdapat window time, setelah dievaluasi maka kini ditetapkan untuk tidak ada window time.

"Artinya pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda sejak tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mendatang," ujar Aan dalam keterangannya dikutip Minggu (21/12/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan seiring adanya proyeksi peningkatan sekaligus perubahan pola pergerakan masyarakat selama libur akhir tahun, terutama setelah penerapan kebijakan work from anywhere (WFA).

Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol awalnya diterapkan dengan skema window time pada 19 Desember 2025 pukul 00.00 hingga 20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

Kemudian, kebijakan tersebut kemudian kembali diberlakukan pada 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 sepanjang pukul 00.00–24.00 waktu setempat. Sementara pada periode Tahun Baru 2026, pembatasan angkutan logistik dilaksanakan kembali pada 2–4 Januari 2026, juga berlaku penuh selama 24 jam.

"Untuk pembatasan angkutan barang di ruas jalan arteri atau non tol masih berlaku window time namun berlaku dari tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, masing-masing pukul 05.00 - 22.00 waktu setempat. Kemudian untuk pengaturan lainnya tidak ada perubahan," ujar Aan.

Kendaraan yang dilarang melintas selama periode tersebut meliputi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan angkutan barang dengan kereta tempelan, serta kereta gandengan.

Selain itu, pembatasan juga berlaku bagi mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan batu; hasil tambang; serta material bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu.

Pembatasan diterapkan di ruas jalan tol dari wilayah Lampung dan Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara pada ruas non-tol, kebijakan ini berlaku di Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, serta jalur Banten hingga Jawa Timur, termasuk Bali.

Adapun pengaturan lalu lintas selama periode Natal dan Tahun Baru turut dilakukan melalui penerapan sistem jalur atau lajur pasang surut (tidal flow/contraflow). Pemerintah juga melakukan pengaturan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Pelabuhan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk.

Berikut Daftar Ruas Tol yang Dilarang Dilintasi Truk selama Libur Nataru

1. Lampung dan Sumatra Selatan

* Bakauheni–Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung–Palembang

2. DKI Jakarta–Banten

* Jakarta–Tangerang–Merak

3. DKI Jakarta

* Prof. Dr. Ir. Sedyatmo

* Jakarta Outer Ring Road (JORR)

* Tol Dalam Kota Jakarta:

• Cawang–Tomang–Pluit

• Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit

4. DKI Jakarta dan Jawa Barat

* Jakarta–Bogor–Ciawi

* Ciawi–Cigombong–Cibadak

* Bekasi–Cawang–Kampung Melayu

* Jakarta–Cikampek

5. Jawa Barat

* Cikampek–Purwakarta–Padalarang–Cileunyi

* Cikampek–Palimanan–Kanci–Pejagan

* Jakarta–Cikampek II Selatan segmen Sadang–Bojongmangu (fungsional)

* Cileunyi–Sumedang–Dawuan

* Bogor Ring Road (BORR)

6. Jawa Tengah

* Pejagan–Pemalang–Batang–Semarang

* Krapyak–Jatingaleh (Semarang)

* Jatingaleh–Srondol (Semarang)

* Jatingaleh–Muktiharjo (Semarang)

* Semarang–Solo–Ngawi

* Semarang–Demak

* Yogyakarta–Solo segmen Kartasura–Klaten–Prambanan

7. Jawa Timur

* Surabaya–Gempol

* Gempol–Pandaan–Malang

* Surabaya–Gresik

* Gempol–Pasuruan–Probolinggo

* Probolinggo–Banyuwangi segmen SS Gending–Paiton (fungsional)