Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pelaku usaha angkutan logistik untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan barang menjelang puncak arus balik Lebaran 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi dalam beberapa gelombang yakni pada 24, 25, dan 27 Maret 2026.

“Kami menyerukan para pengusaha angkutan logistik tetap mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan seluruh pengguna jalan,” ujar Dudy dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).

Untuk itu, dia mengimbau untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada SKB tersebut, operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih dibatasi pada 13–29 Maret 2026, guna menjaga kelancaran arus mudik dan keselamatan pengguna jalan.

Dia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam memastikan mobilitas masyarakat selama arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar. Koordinasi serta disiplin seluruh pihak juga diharapkan tetap terjaga hingga masa pembatasan berakhir.

Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada pelaku usaha logistik yang telah mematuhi ketentuan tersebut, serta kepada jajaran Kepolisian yang terus melakukan pengawasan di lapangan.

“Kami mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah menunjukkan kepatuhan, serta jajaran Polri yang konsisten mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Sinergi yang baik ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat, sehingga mobilitas pada masa arus balik dapat berlangsung aman, tertib, serta lancar,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik diimbau untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan matang dan menghindari periode puncak kepadatan. Penyebaran waktu perjalanan dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Masyarakat juga diminta untuk tetap tertib berlalu lintas, mematuhi rambu, serta mengikuti arahan petugas di lapangan dengan mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dinamika pergerakan arus balik di berbagai simpul transportasi. Kami berharap masyarakat dapat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memanfaatkan informasi resmi yang disampaikan agar perjalanan dapat berlangsung tertib dan selamat,” pungkasnya.

Bisnis.com, GARUT- Jalur Garut-Tasikmalaya diberlakukan one way atau jalur satu arah menuju Tasikmalaya. Hal itu dilakukan usai terjadi kepadatan kendaraan di Jalur Limbangan, Lewo hingga Malangbong, Kabupaten Garut.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, sejumlah petugas kepolisian melakukan pemberhentian di jalur-jalur arteri untuk mengantisipasi kendaraan masuk ke arah sebaliknya.

Sebelumnya, terjadi kepadatan arus lalu lintas selepas Simpang Nagreg, Kabupaten Bandung. Sempat jalanan lengang sebelum akhirnya kembali padat pascawaktu berbuka puasa.

Pemudik kembali memadati jalur ini hingga petugas akhirnya memberlakukan jalur satu arah hingga Jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya.

Petugas kepolisian yang bertugas belum bisa memastikan berapa durasi jalur satu arah ini diberlakukan.

Hingga kini, kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya memanfaatkan penerapan jalur satu arah ini untuk mempercepat kendaraan untuk menuju kampung halamannya di momen mudik lebaran Idulfitri 1447 Hijriah.

Truk Sumbu Tiga

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menindak puluhan sopir kendaraan truk sumbu tiga yang nekat melintas di jalur mudik wilayah Kabupaten Bandung, Minggu (15/3/2026).

Kendaraan berat tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama kepadatan arus lalu lintas sekaligus berpotensi memicu kecelakaan selama periode mudik Lebaran 2026.

Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar aturan pembatasan operasional saat arus mudik.

Menurut Rudi, berdasarkan analisis sementara jajaran kepolisian di lapangan, keberadaan truk sumbu tiga yang tetap beroperasi menjadi salah satu faktor memperlambat laju kendaraan pemudik. Kendaraan berat tersebut kerap menimbulkan antrean panjang terutama di ruas jalan dengan kondisi menanjak maupun menurun.

“Kami memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan sumbu tiga. Dari hasil analisis beberapa hari terakhir, salah satu penyebab arus lalu lintas menjadi lambat adalah kendaraan berat yang masih beroperasi,” ujar Rudi, Minggu (15/3/2026).

Dia mengingatkan para pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan barang selama periode mudik. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama pemerintah guna menjaga kelancaran perjalanan masyarakat yang pulang ke kampung halaman.

Rudi menilai kepatuhan pengusaha angkutan barang sangat penting agar perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman. Menurutnya, momen mudik merupakan waktu ketika jutaan masyarakat melakukan perjalanan secara bersamaan, sehingga diperlukan pengaturan lalu lintas yang ketat.

Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan sumbu tiga juga dinilai berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan evaluasi kepolisian, truk besar kerap melambat di tanjakan atau turunan, bahkan terkadang berhenti di bahu jalan sehingga mengganggu kendaraan lain yang melintas.

“Beberapa kecelakaan yang terjadi juga dipicu kelalaian kendaraan berat yang parkir di bahu jalan atau melambat di jalur padat. Kondisi ini bisa memperparah risiko kecelakaan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar sejak diterapkannya one-way atau satu arah dari KM 70 Cikampek.

Rekayasa lalu lintas tersebut berlaku sejak Selasa (17/3/2026) siang. Penerapan one way lokal Tahap I tersebut mulai dari KM 70 hingga KM 263.

Dalam pantauannya secara langsung pada Selasa malam, Dudy menuturkan bahwa penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Hingga malam hari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi terkendali.

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini arus lalu lintas terpantau terkendali dan berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Adapun, rekayasa lalu lintas yang diterapkan merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menjaga kelancaran sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan mudik.

Harapannya, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lancar melalui pemberlakuan kebijakan ini.

Kebijakan rekayasa lalu lintas merupakan bagian dari manajemen lalu lintas terpadu yang mencakup penerapan contraflow, one way, serta pembatasan operasional angkutan barang. Seluruh kebijakan dijalankan secara fleksibel, adaptif berbasis kondisi lapangan.

Korlantas Polri mencatat bahwa implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif, dengan penurunan angka kecelakaan sebesar 15,5 persen dan penurunan fatalitas hingga 38,9 persen.

Sementara itu, Jasa Marga melaporkan hingga sore hari (17/3), sekitar 1,1 juta kendaraan telah keluar dari Jakarta atau sekitar 32 persen dari total proyeksi, dengan tren yang terus meningkat menuju puncak arus mudik.

Menhub juga kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pembatasan operasional angkutan barang, khususnya kendaraan sumbu tiga ke atas, guna menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik.

“Pada kesempatan ini juga saya ingin sekali lagi, mungkin sudah dalam beberapa hari, mengimbau kepada para pengusaha maupun perusahaan yang mengoperasikan kendaraan truk sumbu tiga ke atas agar menghentikan pengoperasiannya untuk sementara waktu sesuai dengan pembatasan demi menjaga kelancaran maupun keselamatan dari saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik,” tuturnya.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menetapkan rekayasa lalu lintas one way nasional di KM 70 Cikampek hingga KM 414 Kalikangkung pada Rabu (18/3/2026) siang. Kondisi tersebut bertepatan dengan proyeksi puncak arus mudik yang akan terjadi pada hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyayangkan masih adanya pengusaha logistik yang nekat mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih pada periode pembatasan angkutan barang sejak 13 Maret 2026, sehingga menyebabkan kemacetan.

Dalam peninjauan pada akhir pekan kemarin, Dudy menekankan bahwa pelanggaran tersebut berdampak pada meningkatnya kepadatan alias kemacetan di simpul transportasi pada jalur mudik.

Khususnya pada di kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang melayani penyeberangan menuju Pelabuhan Ketapang, mengingat akan adanya penutupan pelabuhan jelang Hari Raya Nyepi.

“Ketidakpatuhan ini berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah titik strategis termasuk di pelabuhan penyeberangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Dirinya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pembatasan operasional angkutan barang merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam menjaga keselamatan, kelancaran mobilitas masyarakat, dan kelancaran distribusi logistik selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Dudy menyayangkan, masih adanya kendaraan logistik yang tetap beroperasi di luar ketentuan berpotensi memperparah kepadatan dan meningkatkan risiko keselamatan di jalan maupun di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, terkait antre menuju Pelabuhan Ketapan, Dudy telah memerintahkan KSOP dan ASDP untuk menambah operasi kapal, menerapkan tiba bongkar berangkat (TBB), hingga pengoperasian kapal besar.

Skema TBB sudah dilakukan sejak Sabtu untuk mengurai kepadatan. Kemenhub menugaskan kapal berkapasitas besar dari rute Padangbai-Lembar dialihkan ke Gilimanuk untuk mempercepat penyerapan.

“Waktu transisi di dermaga yang semula 45 menit diupayakan percepatan menjadi 30 menit. Sejumlah kapal juga disiapkan khusus untuk mengangkut kendaraan roda dua," kata Dudy.

Kemenhub juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Di lapangan juga dilakukan penghentian sementara perjalanan truk besar menuju Pelabuhan, khususnya truk sumbu tiga yang mengarah ke Pelabuhan Gilimanuk.

Truk besar dengan kondisi kosong diarahkan masuk ke kantong-kantong parkir yang telah disiapkan agar tidak menambah kepadatan. Buffer zone juga dioptimalisasi untuk kendaraan pribadi.

Nyatanya bukan hanya di kawasan pelabuhan, Dudy juga menemukan adanya pelanggaran di kawasan Subang, Jawa Barat.

Pasalnya, hanya kendaraan pengangkut barang tertentu yang mendapat pengecualian, seperti BBM, sembako, pupuk, ternak, dan kebutuhan vital lainnya, yang boleh melintas selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Jika tidak termasuk kategori tersebut, truk sumbu tiga ke atas seharusnya tidak beroperasi selama periode pembatasan. Apalagi ini menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat pada angkutan Lebaran.

“Adapun bagi yang melanggar, kami berkolaborasi dengan Korlantas Polri bahwa akan dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi. Hal ini dilakukan demi mementingkan keselamatan dan kemanusiaan bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran," tegasnya.

Adapun berdasarkan SKB, truk sumbu tiga ke atas dilarang melintasi jalan tol dan jalan non-tol selama periode angkutan lebaran yakni dari tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

SKB ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengumumkan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) bakal mulai berlaku pada 13 Maret 2026. Kebijakan ini diambil guna menekan lonjakan volume kendaraan selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026/Idulfitri 1447 H.

Plh. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menjelaskan pembatasan operasional tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam rinciannya, pembatasan angkutan barang berlaku di Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Betung–Tempino–Jambi, serta Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung.

“Penerapan pembatasan ini merupakan bentuk dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode mudik dan balik,” ujar Hamdani dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Secara teknis, pembatasan operasional bagi truk logistik ini akan diberlakukan secara terus-menerus mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 waktu setempat. Aturan ini baru akan dicabut pada Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, mencakup jalur tol maupun arteri.

HK memastikan telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk di akses masuk tol serta kanal radio untuk meminimalisir penumpukan di gerbang tol. Pengemudi yang melanggar akan diarahkan keluar tol atau diputarbalikkan oleh petugas kepolisian yang berjaga di lapangan.

“Kami meminta seluruh pengguna jalan tol, terutama pengemudi angkutan barang, untuk memahami dan mematuhi kebijakan pembatasan operasional ini demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026,” tambah Hamdani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan bahwa kendaraan yang dilarang mencakup mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil tempelan, kereta gandengan, serta pengangkut hasil tambang dan bahan bangunan. Larangan ini juga menyasar truk pengangkut tanah, pasir, batu, besi, semen, hingga kayu.

“Seperti angkutan Lebaran tahun lalu, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan, perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik,” tegas Aan.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi angkutan bahan bakar minyak (BBM/BBG), hantaran uang, hewan ternak, pupuk, dan bahan pokok. Kendaraan pengecualian ini wajib menempelkan surat muatan sah pada kaca depan sebelah kiri sebagai bukti identitas komoditas.

Langkah ini dipandang krusial mengingat mayoritas pengguna JTTS pada hari normal didominasi oleh kendaraan logistik berat. Dengan pengosongan jalur dari truk besar, diharapkan kapasitas jalan dapat menampung jutaan kendaraan pribadi yang akan melintas selama masa Lebaran.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan mulai menerapkan pembatasan angkutan barang mulai 13 Maret 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur Sumbar Nomor 550/86/DISHUB-SB/III/2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah di Provinsi Sumatera Barat.

Di dalam pengumuman itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pengaturan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan volume kendaraan selama periode mudik Lebaran 2026.

"Pemerintah daerah bersama unsur terkait telah melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat selama masa mudik dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kemacetan maupun gangguan keselamatan lalu lintas," katanya, Sabtu (7/3/2026).

Mahyeldi menyampaikan dengan adanya ketentuan itu, Pemprov Sumbar ingin memastikan perjalanan masyarakat selama mudik dan arus balik lebaran berjalan aman dan lancar.

Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar, Dedy Diantolani menjelaskan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan operasional angkutan barang yang akan berlaku mulai Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.

Pembatasan tersebut diberlakukan pada dua ruas jalan utama, yakni jalur Padang–Solok–Kiliran Jao–batas Provinsi Jambi di Kabupaten Dharmasraya dan jalur Padang–Padang Panjang–Bukittinggi–batas Provinsi Riau di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk arah sebaliknya.

Menurutnya pembatasan operasional tersebut berlaku bagi mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan maupun gandengan, serta kendaraan pengangkut CPO, hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

"Meskipun begitu pembatasan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak atau gas, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, serta kendaraan pengangkut kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) berbasis waktu pada jalur Padang–Padang Panjang, tepatnya di kawasan Lembah Anai.

Dia mengemukakan pemberlakuan sistem satu arah ini akan dibagi berdasarkan waktu. Pukul 10.00 sampai 14.00 WIB diberlakukan arus satu arah dari Padang menuju Padang Panjang, kemudian pukul 14.00 sampai 18.00 WIB diberlakukan arus satu arah dari Padang Panjang menuju Padang.

"Jadi pada setiap pergantian waktu akan diterapkan clearance time atau waktu steril untuk memastikan ruas jalan benar-benar kosong sebelum arus berikutnya dibuka,” jelas Dedy.

Dia menyampaikan selama masa Angkutan Lebaran 2026 jalur Lembah Anai juga akan dibuka selama 24 jam mulai H-10 hingga H+10 lebaran dan diperuntukkan bagi kendaraan ringan roda empat serta sepeda motor.

Pemerintah Provinsi Sumbar turut mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh pengaturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan selama masa mudik dan arus balik lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang mulai hari ini, Jumat (19/12/2025), selama 11 hari.

Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai 19 Desember 2025 pukul 00.00 - 20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

Kemudian, diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

Selanjutnya, pembatasan pada 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat.

Adapun, pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat.

Dilanjutkan kembali pada 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 - 22.00 waktu setempat.

Kemudian, pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Kebijakan ini diterapkan dalam rangka pengaturan lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang diproyeksikan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat cukup tinggi.

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Rudi Irawan menekankan, Kemenhub memiliki sejumlah pertimbangan terkait pembatasan angkutan barang berdurasi 11 hari.

“Perpanjangan periode ini, dari sembilan hari menjadi 11 hari, adalah langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (14/12/2025).

Rudi menegaskan, keputusan ini telah melalui kajian mendalam, khususnya berdasarkan evaluasi komprehensif dari penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru tahun-tahun sebelumnya

Menurutnya, fokus utama Kemenhub adalah meminimalisir potensi kemacetan parah di ruas-ruas jalan utama, khususnya jalan tol dan non-tol strategis, agar pergerakan masyarakat yang akan berlibur atau merayakan Nataru dapat berjalan dengan nyaman dan aman.

Pertimbangan lainnya, yakni mengenai kelonggaran atau pengecualian. Kemenhub selalu memberikan dispensasi untuk angkutan yang membawa kebutuhan vital, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga kementerian (Perhubungan, PU, dan Kepolisian).

Melalui SKB itu pula, pihaknya menjamin angkutan yang membawa hantaran pos dan uang termasuk dalam kategori pengecualian dan diizinkan untuk tetap beroperasi sesuai jadwal pengiriman.

“Kami berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan ini demi terwujudnya penyelenggaraan angkutan Nataru yang lancar dan selamat bagi semua pengguna jalan,” lanjut Rudi.

Kemenhub pun berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan serta menganalisis terhadap pergerakan lalu lintas pada ruas-ruas jalan untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada masa Nataru.

Pembatasan ini juga tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, tidak semua ruas jalan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 24 jam.

Hanya ruas-ruas jalan tol yang diberlakukan selama 24 jam sedangkan ruas jalan arteri (non tol) hanya diberlakukan selama 16 jam yaitu mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00.

Kemudian pembatasan operasional ini berlaku untuk mobil barang sumbu tiga ke atas, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, mobil barang yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan/atau batu, hasil tambang, bahan bangunan.

Kemudian perusahaan dapat memilih dan mengatur perjalanan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selain itu, pembatasan pada ruas jalan tol ini adalah untuk menjaga kapasitas ruas jalan serta kelancaran lalu lintas, mengingat sesuai dengan hasil analisis bahwa V/C ratio (rasio volume lalu lintas per kapasitas jalan) sudah mendekati 0,8.

Rasio tersebut menunjukkan kepadatan lalu lintas cenderung pada kemacetan parah dan jika ini terjadi maka waktu perjalanan semakin bertambah dan biaya yang harus dikeluarkan pada biaya transportasi pun semakin tinggi

Respons Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan kebijakan pembatasan angkutan barang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) karena berlangsung cukup lama, yakni 11 hari.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan rencana pembatasan yang akan mulai pada 19 Desember tersebut, sedikit banyak dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang selama Nataru.

Apabila pasokan barang terhambat, Anne tak menampik adanya potensi kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya mengerek harga barang yang harus konsumen bayar.

“Kita berharap bahwa pemerintah me-review kembali, dan hal-hal yang sangat krusial untuk domestik atau untuk ekspor,” ujarnya di Kantor DPN Apindo, Senin (8/12/2025).

Khusus untuk ekspor, Anne mengungkapkan bahwa jalur logistik sudah jelas menuju pelabuhan. Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru.

“Jadi lebih baik di H-1 atau H-1 puncaknya, cukup. Harapannya yang ekspor, jangan terlalu dibatasin seperti itu,” tuturnya.

Sekalipun pemerintah mengecualikan kendaraan yang mengangkut bahan pokok maupun BBM, tetapi kebutuhan selama Natal maupun tahun baru bukan hanya sebatas makanan.

Dirinya pun menyayangkan kebijakan pembatasan tahun ini yang tercatat lebih lama dari tahun sebelumnya, yang selama sembilan hari.

Anne mempertanyakan alasan pemerintah menetapkan pembatasan tersebut, padahal pelaksanaan angkutan Nataru 2024/2025 dinilai cukup baik dan lancar.

“Kalau tahun lalu itu sudah cukup baik dan lancar, kenapa harus ditambah [jadwal pembatasannya],” ucapnya.

Di tengah bayang-bayang pembatasan tersebut, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman menyampaikan bahwa dari sisi industri sudah mengantisipasi lonjakan permintaan pada Nataru maupun Idulfitri yang waktunya cukup berdekatan.

Dirinya memastikan bahwa industri, baik makanan, minuman, pakaian, garmen, sepatu, dan lainnya telah siap menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), bahkan hingga ke daerah-daerah agar tak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang signifikan.

Adhi pun juga telah berkoordinasi dengan para retailer dan distributor terkait hal tersebut. Menurutnya, arus barang dari manufaktur ke distributor maupun retailer sudah sangat terkoordinasi dengan baik.

“Tapi kita harus melihat dari retail ke konsumen. Ini yang harus menjadi perhatian. Kalau sampai ini berhenti di retail ke konsumen [penimbunan], itu menjadi masalah baru,” ungkapnya.

Angkutan Barang yang Diizinkan Beroperasi

Angkutan barang tetap boleh melintasi jalan tol dan non-tol selama libur Natal 2025 dan Tahun baru 2026 (Nataru), tetapi khusus yang mengangkut sejumlah barang penting dan pokok.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri tertanggal 28 November 2025.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan operasional selama libur Nataru. Namun, mobil tersebut harus memiliki surat muatan yang berisi jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman, serta nama dan alamat pemilik barang.

“Angkutan barang harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan surat muatan diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut,” tulis Diktum keenam beleid tersebut, dikutip pada Rabu (3/12/2025).

Surat muatan tersebut nantinya wajib ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Selain itu, pemilik barang dengan pengusaha angkutan juga harus memiliki perjanjian bahwa kendaraan yang digunakan tidak kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over loading/ODOL).

Secara umum, pemerintah bakal melakukan pembatasan operasional kendaraan barang dengan sumbu tiga atau lebih selama 11 hari.

Meski demikian, pembatasan tidak dilakukan secara beruntun, tetapi pada waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam kurun waktu 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Pembatasan tersebut dilakukan terhadap angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan.

Kemudian, mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan (besi, semen, kayu), juga dilarang melintas.

Pembatasan ini dilakukan di jalan tol sepanjang Lampung/Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara untuk ruas non-tol, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten—Jawa Timur, serta Bali.

Untuk jalur tol, pembatasan kendaraan barang dilakukan secara penuh sejak pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat. Sementara untuk non-tol, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Mulai dari tanggal 19–20 Desember, 23–28 Desember 2025, dan periode 2–4 Januari 2026.

Daftar Angkutan Barang Yang Boleh Melintas Selama Libur Nataru 2025/2026

• Bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)
• Hantaran uang
• Hewan ternak
• Pupuk
• Keperluan penanganan bencana alam
• Pakan ternak
• Sepeda motor gratis
• Barang-barang pokok seperti beras, daging, jagung, ikan, dll

Daftar Jalan yang Tidak Boleh Dilintasi Angkutan Barang Selama Nataru 2025/2026

Berikut daftar ruas jalan tol dan non-tol yang tidak boleh dilintasi oleh angkutan barang tertentu selama periode Nataru 2025/2026, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terbaru yang disusun oleh Kemenhub bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ruas Jalan yang Dibatasi

• Bakauheni - Terbanggi Besar Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung

• Kayu Agung - Palembang

• Jakarta - Tangerang

• Tangerang - Merak

• Prof Dr. Ir. Soedijatmo

• Jakarta Outer Ring Road I (JORR)

• Tol Dalam Kota (Cawang - Tomang - Pluit) dan Cawang - Tj Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit)

• Jakarta - Bogor - Ciawi

• Ciawi - Sukabumi (seksi Cigombong - Cibadak)

• Bekasi - Cawang - Kp Melayu

• Jakarta - Cikampek

• Cikampek - Padalarang - Cileunyi

• Bogor Ring Road

• Cikampek - Palimanan - Kanci - Pejagan

• Cileunyi - Sumedang - Dawuan

• Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang

• Semarang - Demak

• Semarang ABC

• Jogja - Solo

• Semarang - Solo - Ngawi

• Surabaya - Gempol

• Gempol - Pandaan - Malang

• Surabaya - Gresik

• Probolinggo - Banyuwangi (Segmen Gendring - Krakasan)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) akan berbicara dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait larangan operasional selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2025.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Nataru, pasalnya muatan hantaran pos tidak termasuk dalam angkutan barang yang dikecualikan operasionalnya.

“Segera akan dikoordinasikan dengan kementerian karena tahun-tahun lalu dikecualikan untuk kiriman pos,” ujar Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Budi menuturkan, sebelumnya truk kurir selalu diberikan keleluasaan untuk tetap dapat beroperasi dalam momen-momen serupa. Alhasil, pesanan barang untuk masyarakat pun tetap dapat dikirim dan sampai tepat waktu.

Barang-barang jenis pos umumnya dapat diangkkut dengan truk enam ban yang melitasi tol maupun non-tol.

Sebelumnya pun, asosiasi memberikan surat imbauan atau rekomendasi bahwa barang-barang yang di kirim jenisnya adalah kiriman Pos.

“Sehingga surat tersebut jadi pegangan driver apabila ada kendala di lapangan,” tambahnya.

Sebagaimana SKB Nomor: KP - DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025, pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Sementara kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap dapat beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis, serta barang pokok.

Untuk barang diluar ketentuan tersebut, artinya masuk dalam pembatasan dan harus menyesuaikan waktu operasional.

Pembatasan ini dilakukan di jalan tol sepanjang Lampung/Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara untuk ruas non-tol, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten—Jawa Timur, serta Bali.

Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00—20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat.