Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengatakan ia tidak akan mencairkan aset Iran atau mencabut sanksi apa pun sebelum kesepakatan damai tercapai.

Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan langkah-langkah tersebut setelah kesepakatan tercapai.

"Jika mereka berperilaku baik, jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik, kita mulai berbicara. Ya."

Trump juga mengatakan bahwa ia tidak menuntut agar Lebanon menjadi bagian dari kesepakatan jangka pendek dengan Teheran.

Pasukan AS dan Israel mulai menyerang Iran pada 28 Februari. Pemerintahan Trump telah mencoba untuk menegosiasikan kesepakatan damai potensial selama beberapa minggu.

"Kita sudah sangat dekat dengan kesepakatan, atau saya akan menghancurkan mereka," kata Trump kepada NBC News.

Presiden juga mengatakan dia bersedia berbicara dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, yang belum terlihat di depan umum sejak terluka dalam serangan AS di awal konflik.

"Saya tidak ingin mengatakan apakah saya tahu di mana dia berada atau tidak, tetapi ada kemungkinan besar bahwa saya tahu," kata Trump.

Para pejabat tinggi pemerintahan Trump seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio bersikeras bahwa perjanjian gencatan senjata sementara tetap berlaku meskipun ada serangan AS baru-baru ini terhadap Iran, dan mengatakan kepada anggota parlemen pekan lalu bahwa itu adalah tindakan defensif.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menahan diri untuk tidak mengenakan tarif ke negara-negara Eropa yang menentang upayanya untuk mengambil alih Greenland. Dia beralasan terdapat kerangka kesepakatan masa depan yang menurutnya telah tercapai mengenai pulau tersebut.

Dilansir Bloomberg, Kamis (22/12/2026) keputusan tersebut, yang diumumkan Trump pada Rabu (21/1/2026) di media sosial, menandai perubahan sikap Trump yang telah berulang kali mencoba untuk memaksa Eropa terkait Greenland. Keputusan itu diambil setelah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) Mark Rutte di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Namun, Trump tidak merinci parameter dari apa yang disebut kerangka tersebut dan tidak jelas apa isi perjanjian tersebut, terutama karena Denmark sebelumnya pada hari Rabu menolak negosiasi tentang penyerahan pulau semi-otonom tersebut kepada AS.

"Kami telah membentuk kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland dan, sebenarnya, seluruh Wilayah Arktik,” tulis Trump.

Kemudian dia juga menulis, “Solusi ini, jika terwujud, akan menjadi solusi yang bagus untuk Amerika Serikat, dan semua Negara NATO. Berdasarkan pemahaman ini, saya tidak akan memberlakukan Tarif yang dijadwalkan berlaku pada 1 Februari.”

Trump mengatakan kepada wartawan setelah mengunggah informasi tersebut bahwa dia akan segera merilis rincian perjanjian. Namun, dia menolak menjawab ketika ditanya apakah perjanjian itu memberikan kepemilikan AS atas Greenland.

“Ini adalah kesepakatan jangka panjang yang paling utama, dan saya pikir ini menempatkan semua orang pada posisi yang sangat baik. Perjanjian itu akan berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas," ujar Trump.

Menanggapi itu, saham AS melonjak setelah berita bahwa tarif tidak akan diterapkan, dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 mencapai level tertinggi sesi. Obligasi pemerintah AS memperpanjang kenaikan, dan Indeks Dolar Bloomberg naik ke level tertinggi harian.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyambut baik perkembangan terbaru ini, mengatakan dalam wawancara kemarin bahwa Trump belum menyerah pada ambisinya untuk menguasai Greenland, yang masih merupakan garis merah bagi Kerajaan Denmark.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan agreement on reciprocal trade alias ART antara pemerintah Indoneasia dengan Amerika Serikat (AS) segera ditandatangani pada bulan Januari 2026.

Sekadar catatan bahwa penandatanganan ART itu akan dilakukan oleh kedua pemimpin negara. Dia-pun telah mengatur waktu yang tepat untuk lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS.

Airlangga menuturkan bahwa sebagian tim negosiator dari Indonesia telah berada di AS untuk bertemu dengan pihak Kamar Dagang AS (USTR) dan pejabat tinggi AS lainnya guna memfinalisasi kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan antara kedua negara.

"Peluangnya besar dan saya sudah atur, kapan presiden pergi ke sana," ujar Airlangga kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Mantan menteri perindustrian itu menuturkan bahwa semula penandatangan ART ditargetkan pada pertemuan Asean di Malaysia beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, langkah itu urung dilakukan karena momentumnya tidak tepat. Apalagi lokasi pertemuannya berada di Malaysia.

"Jadi kita akan mengambil momentum christmas, jadi kami nanti tanggal 23 Desember pulang lagi ke Indonesia, siap-siap kalau seandainya dipanggil presiden nanti."

Berangkat Hari Ini

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke AS guna menyelesaikan kesepakatan dagang dengan pemerintah AS. Salah satu materi yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral adalah pengecualian minyak sawit dari tarif 19%.

Sejatinya, beberapa produk dan komoditas pertanian asli termasuk dari Indonesia seperti salah satunya kakao telah diputuskan untuk dikecualikan dari tarif resiprokal. Hal tersebut sudah tercantum dalam executive orders yang diterbitkan pemerintah AS khususnya bagian Annex II.

Namun, minyak sawit yang juga merupakan komoditas asli Tanah Air, tampaknya harus diberikan upaya ekstra. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, upaya ekstra harus dikeluarkan produk minyak kelapa sawit masih masuk dalam daftar produk yang akan dikecualikan dari tarif setelah selesainya perundingan antara kedua negara.

Apabila dikutip dari lampiran Executive Orders yang diterbitkan Gedung Putih AS pada 14 November 2025, produk minyak kelapa sawit dengan kode Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) 1511.10.00 dan 1511.90.00, masuk ke dalam kategori produk yang belum bersifat final untuk dikecualikan dari tarif resiprokal.

"Minyak kelapa sawit (1511.10.00 dan 1511.90.00) masih masuk dalam Annex III. Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners yang baru akan dikecualikan dari reciprocal tarif ketika negara mitra conclude agreement dengan AS," terang Susi, sapaannya, kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Susi pun menyebut nantinya Airlangga baru akan berangkat ke AS pada Kamis (18/12/2025) sore. Hal itu lantaran keduanya masih akan menghadiri acara di kantor Kemenko Perekonomian dan opening ceremony program BINA (belanja online) Great Sale.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong penyelesaian proses aspek legalitas (legal drafting) kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) pada Desember ini. Kesepakatan tersebut ditargetkan akan ditandatangani langsung dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dirinya akan bertolak ke AS lusa untuk mengawal finalisasi dokumen tersebut. Dia memastikan tim delegasi teknis Indonesia saat ini sudah berada di Washington D.C. dan telah memulai pembicaraan dengan pihak AS.

"Tim sudah sampai di AS dan mereka sudah mulai bicara, saya lusa [Rabu, 17 Desember 2025] ke sana," ujar Airlangga kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Terkait momentum penandatanganan, Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan terbang ke AS pada tahun ini. Pertemuan tingkat tinggi antara kedua kepala negara untuk meresmikan kerja sama ini akan diatur secara khusus setelah seluruh pembahasan teknis rampung.

Saat dikonfirmasi apakah penandatanganan kesepakatan akan dilakukan langsung oleh kedua pemimpin negara pada tahun depan, Airlangga memberikan sinyal positif. "Yang lain seperti itu [ditandatangani pemimpin negara]. Kita tunggu. Kemungkinan tahun depan," ungkapnya.

Fokus Kelapa Sawit dan Tarif 0%

Dalam kunjungan kerjanya nanti, Airlangga dijadwalkan bertemu dengan United States Trade Representative (USTR). Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah komoditas kelapa sawit yang masuk dalam kerangka pembahasan bilateral, terpisah dari executive orders yang mengatur pengecualian tarif untuk komoditas lain, seperti kakao.

Airlangga menekankan bahwa negosiasi utama sebenarnya telah mencapai tahap final. Fokus saat ini adalah penyelesaian legal drafting agar pengecualian tarif (tarif preferensi) dapat segera berlaku. Pemerintah menargetkan tarif nol persen untuk komoditas-komoditas unggulan Indonesia yang masuk dalam daftar pengecualian tersebut.

"Kan sudah final perundingannya, pengecualian itu targetnya [tarif] nol. Khusus kelapa sawit masuk ke bilateral, ini yang akan dibahas," jelas politisi Partai Golkar itu.

Dia menambahkan bahwa daftar komoditas yang akan mendapatkan fasilitas pengecualian tarif sudah dipertukarkan antara kedua negara dan tidak ada penambahan kriteria baru dari pihak AS. Pemberlakuan tarif baru ini akan efektif segera setelah dokumen ditandatangani oleh kedua kepala negara.

Isu Potensi Batal

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim. “Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Pada pengumuman Juli lalu, kedua negara menyatakan bahwa Indonesia sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99% barang asal AS serta menghilangkan hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebagai imbalannya, AS akan membatalkan rencana kenaikan tarif atas produk Indonesia dan menurunkannya menjadi 19% dari sebelumnya 32%.