Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia jauh lebih baik dari catatan Asia Pasifik maupun global sekalipun.

"Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Kota Padang, Senin.

Untuk capaian SDGs di Indonesia sendiri sudah mencapai 62 persen dimana terdapat 13 indikator yang mengalami kemajuan dan terdapat 24 persen lainnya dalam kategori merah. Dari hasil itu, Indonesia kini menempati urutan 77 dari 167 negara di dunia atau melesat 25 peringkat jika dibandingkan dengan 2019.

Dalam paparannya, ia menyampaikan sejumlah keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan poin-poin SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu meliputi akses listrik yang semakin menguat dan bagus.

Kemudian termasuk juga layanan energi, sektor ekosistem laut hingga kemajuan kemitraan yang berkontribusi terhadap implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Namun, ia tidak menampik SDGs poin pertama terkait tanpa kemiskinan menjadi pekerjaan yang mesti segera dituntaskan, dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai contoh persoalan konsumsi pangan, tengkes yang terjadi masih menjadi isu hingga praktik perdagangan orang.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah SDGs di Provinsi Sumbar maupun Pulau Sumatera. Persoalan tersebut yakni kemiskinan, tengkes, angka kematian ibu, angka kematian bayi hingga akses terhadap pendidikan tinggi dan menengah serta perlindungan terhadap perempuan.

"Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian," kata dia.

Terakhir, di sektor lingkungan pemangku kepentingan masih dihadapi dengan isu-isu air minum yang aman dikonsumsi, hunian, sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, emisi gas rumah kaca dan resiko bencana.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.Sc.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)

INDONESIA gemar berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Seminar demi seminar digelar, dokumen kebijakan diproduksi, dan jargon hijau diulang tanpa lelah. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah kapal bernama Indonesia ini masih dalam posisi layak berlayar?

Secara administratif, sekitar dua pertiga daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan kehutanan. Sisanya—hanya sepertiga—harus menampung seluruh kebutuhan hidup 280 juta manusia: pemukiman, pertanian pangan, perkebunan, industri, infrastruktur, dan ruang sosial lainnya. Ini bukan sekadar soal tata ruang, melainkan soal ketimpangan struktural dalam pembagian beban ruang hidup.

Ironisnya, sektor kehutanan yang menguasai dua pertiga daratan tersebut menyumbang kurang dari satu persen terhadap Produk Domestik Bruto. Tentu akan segera muncul sanggahan klasik: hutan memberi jasa lingkungan yang tidak tercermin dalam GDP. Pernyataan ini benar, tetapi sering dipakai secara tidak jujur. Jasa lingkungan yang besar tidak otomatis membenarkan penguncian ruang hidup manusia secara masif, apalagi jika kapasitas negara untuk mengelolanya sendiri sangat terbatas.

Akibatnya, jutaan manusia “dipadatkan” secara sistemik di sepertiga ruang nasional. Kepadatan ini lalu melahirkan masalah turunan: konflik lahan, tekanan lingkungan, kemiskinan struktural, hingga bencana yang kemudian ditafsirkan sebagai kesalahan moral manusia semata. Seolah-olah masalahnya adalah kerakusan individu, bukan desain sistem.

Bayangkan Indonesia sebagai sebuah kapal. Dua pertiga ruang kapal diklaim sebagai area khusus yang tidak boleh disentuh, sementara seluruh penumpang dan muatan dipaksa menumpuk di satu sisi. Kapal seperti ini tidak perlu badai besar untuk celaka—cukup gelombang sedang saja sudah membuatnya oleng.

Ekonom lingkungan Herman Daly pernah menggunakan metafora Plimsoll mark, tanda batas aman muatan kapal. Pasar, kata Daly, sangat pandai mengatur distribusi muatan di dalam kapal—harga bekerja efisien mengatur siapa mendapat apa. Tetapi pasar sama sekali tidak memberi tahu kita kapan kapal itu kelebihan muatan. Ia tidak mengenal batas skala.

Masalah Indonesia lebih parah. Kita bukan hanya gagal menentukan batas aman ekologis, tetapi juga gagal menata batas sosial-spasial. Beban manusia, ekonomi, dan pembangunan diletakkan tidak proporsional, sementara dua pertiga ruang dikunci secara administratif tanpa kapasitas pengelolaan yang memadai. Negara bahkan kewalahan menjaga kawasan lindung dan konservasi yang ada, tetapi tetap mempertahankan klaim ruang yang sangat luas.

Yang paling absurd: di atas kapal yang sudah miring inilah pembangunan berkelanjutan terus dibicarakan. Keberlanjutan direduksi menjadi soal etika individual, perubahan perilaku, atau larangan ini-itu, tanpa pernah menyentuh akar persoalan: arsitektur pembagian ruang hidup yang timpang.

Setiap kali bencana terjadi, publik diajak marah pada sektor tertentu, pada aktivitas ekonomi tertentu, pada kelompok tertentu. Narasi ini mudah dicerna, emosional, dan terasa moral. Tetapi ia menutupi kenyataan yang lebih tidak nyaman: kita sedang hidup dalam sistem yang sejak awal tidak seimbang.

Berbicara keberlanjutan tanpa menata ulang beban ruang ibarat membicarakan keselamatan pelayaran tanpa memperhatikan posisi muatan kapal. Kita sibuk mengatur posisi peti kemas, sementara kapal itu sendiri sudah melewati garis aman.

Jika keberlanjutan sungguh ingin diwujudkan, maka keberanian yang dibutuhkan bukan sekadar menambah slogan hijau atau memperketat larangan, melainkan menata ulang desain ruang hidup bangsa ini secara rasional dan adil. Tanpa itu, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi dongeng indah—diceritakan di atas kapal yang perlahan tenggelam.

Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan, menentukan jatuh bangunnya peradaban.

“Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban. Kita dapat belajar dari peradaban kuno seperti mereka yang membangun sistem irigasi kuno di Dujiangyan, China, pada 150 sebelum masehi, secara intuitif memahami hubungan penting dalam menyeimbangkan air, tanah, pangan, dan energi bahan bakar,” ucapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Water, Energy, Food Nexus Indonesia di Jakarta, Rabu.

Di era industri saat ini, terjadi peningkatan hubungan air-pangan-energi secara global. Produksi pangan dan energi saling membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan tekanan terhadap sumber daya Indonesia yang terbatas.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengintegrasikan manajemen hubungan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk bebas kelaparan, serta mampu menghasilkan air dan energi bersih.

Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah disahkan mandat melalui AstaCita untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dalam hal ini memandang kemandirian pangan, energi, serta air sebagai pilar vital kemerdekaan bangsa.

Untuk menginterpretasikan tujuan AstaCita tersebut, lanjutnya, Indonesia menerapkan trisula pembangunan, yaitu pembangunan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tentu saja, peristiwa hari ini krusial, namun membutuhkan kolaborasi dan partisipasi kita semua. Dalam peristiwa krusial ini, saya juga ingin menggaungkan pentingnya air-energi-pangan yang saling bergantung (nexus) bagi kehidupan kita,” ungkap Menteri PPN.

Melalui kerja sama antara pemerintah Inggris dan United Nations Development Programme (UNDP), Bappenas meluncurkan Peta Jalan Water, Energy, Food (WEF) Nexus untuk kepentingan nasional maupun global.

Peta jalan ini juga dilengkapi digital decision support yang dapat membantu alokasi sumber daya yang optimal dengan berbasis data.

Semua ini dianggap menjadi mercusuar kuat bagi negara-negara lain, menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengatasi tantangan sumber daya yang saling terkait, mendorong inovasi hijau, dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan memperjuangkan pendekatan terpadu ini, Indonesia mengamankan masa depannya sendiri dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan global,” ujar Kepala Bappenas.

United Nations Secretary-General (UNSG) Special Envoy for Water Retno Marsudi menganggap peluncuran peta jalan ini menjadi tonggak penting tentang perubahan pemahaman tentang pembangunan.

Sebelumnya, kemajuan seringkali dikejar sektor demi sektor, tetapi pendekatan sektoral seperti itu tak bisa digunakan lagi, mengingat realitas yang dihadapi ialah pentingnya mengaitkan antara air-energi-pangan.

“Kompleksitas yang dihadapi menuntut kita untuk fokus pada integrasi dan koherensi. Ketika kita gagal menghubungkan, masyarakat-lah yang menanggung akibatnya. Itulah mengapa keterkaitan air, energi, dan pangan sangat penting,” kata Retno.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menanam 2.000 pohon mangrove di Perairan Tanjung Pakis Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai upaya mendorong aksi lingkungan dan ekonomi lokal.

“Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan,” kata POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kegiatan penanaman mangrove itu turut berkolaborasi dengan CarbonEthics.

Selain berfungsi sebagai penahan abrasi dan tempat hidup biota laut, ekosistem mangrove juga menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berperan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dengan penanaman 2.000 pohon tersebut, Peruri membidik kontribusi pada penyerapan ratusan ton karbon selama masa hidup pohon-pohon tersebut.

Langkah itu, kata Yahdi, merupakan komitmen perusahaan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk dukungan nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Nomor 14 (Ekosistem Lautan).

Di samping penanaman, Peruri juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui edukasi konservasi serta pengembangan ekonomi lokal berbasis produk tanaman mangrove.

Perusahaan berharap aksi-aksi berkelanjutan seperti ini dapat menunjukkan peran perusahaan dalam upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan lingkungan Indonesia.

Sebelumnya, Peruri juga berkolaborasi bersama 28 badan usaha milik negara (BUMN) dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Olah Sampah di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Program Kolaborasi Olah Sampah merupakan inisiatif Kementerian BUMN (kini Badan Pengaturan BUMN) sejak tahun 2022 yang bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendorong ekonomi sirkular di daerah wisata prioritas nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025