Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia jauh lebih baik dari catatan Asia Pasifik maupun global sekalipun.

"Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Kota Padang, Senin.

Untuk capaian SDGs di Indonesia sendiri sudah mencapai 62 persen dimana terdapat 13 indikator yang mengalami kemajuan dan terdapat 24 persen lainnya dalam kategori merah. Dari hasil itu, Indonesia kini menempati urutan 77 dari 167 negara di dunia atau melesat 25 peringkat jika dibandingkan dengan 2019.

Dalam paparannya, ia menyampaikan sejumlah keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan poin-poin SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu meliputi akses listrik yang semakin menguat dan bagus.

Kemudian termasuk juga layanan energi, sektor ekosistem laut hingga kemajuan kemitraan yang berkontribusi terhadap implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Namun, ia tidak menampik SDGs poin pertama terkait tanpa kemiskinan menjadi pekerjaan yang mesti segera dituntaskan, dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai contoh persoalan konsumsi pangan, tengkes yang terjadi masih menjadi isu hingga praktik perdagangan orang.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah SDGs di Provinsi Sumbar maupun Pulau Sumatera. Persoalan tersebut yakni kemiskinan, tengkes, angka kematian ibu, angka kematian bayi hingga akses terhadap pendidikan tinggi dan menengah serta perlindungan terhadap perempuan.

"Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian," kata dia.

Terakhir, di sektor lingkungan pemangku kepentingan masih dihadapi dengan isu-isu air minum yang aman dikonsumsi, hunian, sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, emisi gas rumah kaca dan resiko bencana.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali meraih penghargaan PROPER Biru dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk periode penilaian 2025–2026.

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan memenuhi seluruh persyaratan dasar pengelolaan lingkungan serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Penyerahan sertifikat evaluasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut berlangsung di Sofifi.

Manajer Health, Safety & Environment (HSE) NHM, Widi Wijaya, menerima langsung sertifikat PROPER Biru dari Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Halim Muhammad.

Agenda apresiasi ini turut dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, emiten pertambangan, dan berbagai pelaku usaha di wilayah Maluku Utara.

PROPER merupakan program evaluasi resmi pemerintah untuk menilai aspek kepatuhan korporasi terhadap ekosistem. Program ini bertujuan mendorong ketaatan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), serta memperkuat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Manajer HSE NHM, Widi Wijaya, menyampaikan penghargaan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup menandakan bahwa NHM memenuhi ketentuan (comply) terhadap regulasi yang berlaku.

“Kami berharap pencapaian ini dapat terus memotivasi seluruh tim untuk memberikan yang terbaik dalam pengelolaan lingkungan dengan dukungan dari semua pihak,” ujar Widi, dikutip Selasa (16/6/2026).

Lebih lanjut, Widi menjelaskan standar penilaian PROPER ke depan akan semakin berkembang dan menuntut korporasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola hijau.

Perusahaan bersiap melakukan investasi dan adaptasi sistem operasional secara berkala sejalan dengan pengetatan parameter evaluasi.

Adapun tantangan ke depan, menurutnya, adalah pemenuhan regulasi PROPER yang semakin ketat, sehingga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan berbagai upaya terbaik dalam pengelolaan lingkungan.

“Harapannya, operasional NHM tidak hanya tetap memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja menuju aspek beyond compliance sebagai salah satu persyaratan dalam pencapaian PROPER Hijau,” tambahnya.

Bagi perusahaan tambang emas ini, pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari praktik ekstraksi komoditas yang bertanggung jawab.

Melalui penerapan standar operasional yang mengedepankan kepatuhan, pengelolaan risiko lingkungan yang berkelanjutan, serta upaya perbaikan berkesinambungan, NHM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara kegiatan operasional, perlindungan alam, dan penciptaan nilai bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Universitas Brawijaya (UB) mendapat kepercayaan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) untuk menerjemahkan ringkasan eksekutif laporan PBB terkait kondisi sumber daya air dunia tahun 2026.

Hasil terjemahan tersebut diterbitkan dalam buku berjudul "Air untuk Semua" yang diluncurkan secara internasional di Paris, Kamis (19/3), bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia. Buku tersebut berisi gambaran komprehensif mengenai tantangan dan strategi pengelolaan sumber daya air global.

Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kepercayaan ini merupakan bentuk pengakuan global terhadap kapasitas akademik Indonesia dalam berkontribusi pada agenda krisis air berkelanjutan.

"Kepercayaan kepada UB yang diberikan oleh UNESCO merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar," kata Widodo pada Kamis (19/3).

Adapun inisiatif yang dimotori oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Internasionalisasi, Prof. Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc. ini menegaskan peran UB dalam membangun reputasi akademik, juga menghadirkan manfaat nyata bagi kemanusiaan.

Prof. Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc. menjelaskan bahwa proses penunjukan ini berlangsung pada 2025 melalui koordinasi intensif dengan pihak UNESCO.

"UB tidak hanya bertindak sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai representasi Indonesia. Kami memiliki tanggung jawab memastikan informasi ilmiah ini dapat diakses dan dipahami masyarakat luas," kata Andi.

Menurutnya, laporan PBB itu menjadi salah satu referensi ilmiah paling krusial dalam memetakan ketersediaan air dunia, sehingga penyebarluasan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami menjadi sangat penting.

Sinergi ini turut menjadi langkah maju UB dengan menjalin kemitraan bersama organisasi global seperti UNESCO. Umumnya, kerja sama internasional perguruan tinggi cenderung terbatas pada kolaborasi akademik antaruniversitas.

"Kalau kita berbicara tentang globalisasi peran perguruan tinggi, maka tidak cukup hanya bekerja sama dengan kampus luar negeri. Kita harus masuk ke lembaga strategis dunia, dan salah satu yang paling relevan dengan bidang pendidikan dan sumber daya air adalah UNESCO," tutur Andi.

Keterlibatan UB dalam UNESCO ini pun tidak terlepas dari peningkatan urgensi isu air di tingkat global. Kini, krisis air menjadi salah satu permasalahan utama di banyak negara, baik di Asia, Eropa, maupun kawasan lainnya.

"Hari ini kita melihat bahwa permasalahan lingkungan semakin nyata di depan mata. Fakta-fakta ilmiah menunjukkan bahwa krisis air terus berkembang dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat dunia. Ini bukan lagi isu lokal atau parsial, tetapi sudah menjadi isu strategis global," tambah Andi.

Sementara itu, Direktur Regional UNESCO di Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa mengatakan bahwa laporan Pembangunan Air Dunia PBB 2026 menunjukkan ketimpangan gender terus memengaruhi krisis air global.

"Tersedianya Ringkasan Eksekutif dalam Bahasa Indonesia membantu memastikan bahwa pengetahuan ini dapat mendasari keputusan dan tindakan yang lebih inklusif di Indonesia. Kolaborasi dengan institusi akademik adalah kunci untuk mewujudkan hal ini, dan kontribusi Universitas Brawijaya melalui penerjemahan adalah contoh nyata bagaimana kemitraan semacam itu dapat membantu meningkatkan kesadaran akan tantangan terkait air dan membuat pengetahuan lebih mudah diakses di tingkat nasional," papar Maki.

Buku "Air untuk Semua" ini antara lain mengulas tentang kesetaraan gender, yang disebut memegang peranan vital dalam akses sumber daya air dan pemenuhan hak asasi manusia atas sanitasi. Perempuan yang memikul tanggung jawab utama dalam urusan air rumah tangga, justru paling terdampak oleh keterbatasan akses air bersih, dan seringkali tidak memiliki hak kepemilikan lahan yang memadai untuk pemanfaatan air secara produktif.

Mengatasi ketimpangan gender tak semata soal keadilan. Hal ini juga menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan mempersempit kesenjangan gender, peluang pengelolaan air yang lebih luas, akuntabel, dan berkelanjutan jadi lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Buku laporan ini diterbitkan UNESCO WWAP atas nama UN-Water dan diterjemahkan oleh Universitas Brawijaya, yang juga terlibat dalam komite nasional untuk IHP UNESCO sejak 2025. Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) adalah program antarpemerintah dari UNESCO yang berfokus terhadap manajemen hidrologi atau yang berkaitan dengan air.

Andi menyampaikan, selain proyek translasi, UB saat ini tengah bersiap mengajukan diri sebagai UNESCO Chair di bidang pengelolaan sumber daya air, khususnya untuk kawasan pesisir.

UNESCO sendiri diakui melihat potensi besar UB dalam bidang tersebut. Jika berhasil, UB akan mendapatkan puengakuan internasional atas praktik terbaik (best practices) yang telah dikembangkan selama ini.

"Dengan menjadi UNESCO Chair, diharapkan formula pengelolaan air di UB bisa dirumuskan secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan Asia Pasifik maupun dunia," pungkas Andi.

Upaya UB ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar internasionalisasi kampus yang berorientasi pada kontribusi nyata terhadap isu-isu strategis global.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat peran desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional program pemberdayaan Desa BRILian, yang hingga akhir 2025 tercatat menjangkau 5 ribu desa di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan pada 2020, pengembangan Desa BRILiaN difokuskan pada optimalisasi potensi desa berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Program ini terdiri dari empat pilar pemberdayaan, yaitu peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau Koperasi Desa, digitalisasi, keberlanjutan (sustainability), dan inovasi.

Dalam perjalanannya, Desa BRILiaN berkembang menjadi salah satu strategi utama pemberdayaan BRI untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi di tingkat lokal. Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa pemberdayaan Desa BRILiaN merupakan wujud komitmen BRI membangun ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Adapun program ini dirancang untuk menghasilkan role model pengembangan desa melalui penerapan praktik kepemimpinan desa yang unggul serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Akhamd menyatakan, Desa BRILiaN merupakan salah satu instrumen strategis BRI dalam memperluas dampak pembangunan desa.

"Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan, BRI mendorong desa agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan," ujar Akhmad.

Selain Desa BRILiaN, BRI juga menjalankan rangkaian inisiatif pemberdayaan berbasis komunitas yang saling terintegrasi. Hingga 2025, BRI telah mengembangkan lebih dari 42 ribu klaster usaha di berbagai daerah sebagai wadah penguatan kapasitas dan kolaborasi pelaku usaha di tingkat lokal.

Tak sampai di sana, BRI turut menghadirkan LinkUMKM sebagai platform digital yang menghubungkan pelaku UMKM dengan pasar, mitra usaha, serta akses layanan keuangan. Sebanyak 14,98 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan platform ini untuk memperluas jangkauan usaha dan mempercepat proses naik kelas.

Penguatan ekosistem UMKM ini dilengkapi dengan pembinaan 54 Rumah BUMN di berbagai daerah, hingga penyelenggaraan 18.218 pelatihan yang mencakup peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital.

"Penguatan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. BRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara desa dan ekonomi modern, memastikan masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan ekonomi," pungkas Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya.

Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.Sc.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB)

INDONESIA gemar berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Seminar demi seminar digelar, dokumen kebijakan diproduksi, dan jargon hijau diulang tanpa lelah. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah kapal bernama Indonesia ini masih dalam posisi layak berlayar?

Secara administratif, sekitar dua pertiga daratan Indonesia diklaim sebagai kawasan kehutanan. Sisanya—hanya sepertiga—harus menampung seluruh kebutuhan hidup 280 juta manusia: pemukiman, pertanian pangan, perkebunan, industri, infrastruktur, dan ruang sosial lainnya. Ini bukan sekadar soal tata ruang, melainkan soal ketimpangan struktural dalam pembagian beban ruang hidup.

Ironisnya, sektor kehutanan yang menguasai dua pertiga daratan tersebut menyumbang kurang dari satu persen terhadap Produk Domestik Bruto. Tentu akan segera muncul sanggahan klasik: hutan memberi jasa lingkungan yang tidak tercermin dalam GDP. Pernyataan ini benar, tetapi sering dipakai secara tidak jujur. Jasa lingkungan yang besar tidak otomatis membenarkan penguncian ruang hidup manusia secara masif, apalagi jika kapasitas negara untuk mengelolanya sendiri sangat terbatas.

Akibatnya, jutaan manusia “dipadatkan” secara sistemik di sepertiga ruang nasional. Kepadatan ini lalu melahirkan masalah turunan: konflik lahan, tekanan lingkungan, kemiskinan struktural, hingga bencana yang kemudian ditafsirkan sebagai kesalahan moral manusia semata. Seolah-olah masalahnya adalah kerakusan individu, bukan desain sistem.

Bayangkan Indonesia sebagai sebuah kapal. Dua pertiga ruang kapal diklaim sebagai area khusus yang tidak boleh disentuh, sementara seluruh penumpang dan muatan dipaksa menumpuk di satu sisi. Kapal seperti ini tidak perlu badai besar untuk celaka—cukup gelombang sedang saja sudah membuatnya oleng.

Ekonom lingkungan Herman Daly pernah menggunakan metafora Plimsoll mark, tanda batas aman muatan kapal. Pasar, kata Daly, sangat pandai mengatur distribusi muatan di dalam kapal—harga bekerja efisien mengatur siapa mendapat apa. Tetapi pasar sama sekali tidak memberi tahu kita kapan kapal itu kelebihan muatan. Ia tidak mengenal batas skala.

Masalah Indonesia lebih parah. Kita bukan hanya gagal menentukan batas aman ekologis, tetapi juga gagal menata batas sosial-spasial. Beban manusia, ekonomi, dan pembangunan diletakkan tidak proporsional, sementara dua pertiga ruang dikunci secara administratif tanpa kapasitas pengelolaan yang memadai. Negara bahkan kewalahan menjaga kawasan lindung dan konservasi yang ada, tetapi tetap mempertahankan klaim ruang yang sangat luas.

Yang paling absurd: di atas kapal yang sudah miring inilah pembangunan berkelanjutan terus dibicarakan. Keberlanjutan direduksi menjadi soal etika individual, perubahan perilaku, atau larangan ini-itu, tanpa pernah menyentuh akar persoalan: arsitektur pembagian ruang hidup yang timpang.

Setiap kali bencana terjadi, publik diajak marah pada sektor tertentu, pada aktivitas ekonomi tertentu, pada kelompok tertentu. Narasi ini mudah dicerna, emosional, dan terasa moral. Tetapi ia menutupi kenyataan yang lebih tidak nyaman: kita sedang hidup dalam sistem yang sejak awal tidak seimbang.

Berbicara keberlanjutan tanpa menata ulang beban ruang ibarat membicarakan keselamatan pelayaran tanpa memperhatikan posisi muatan kapal. Kita sibuk mengatur posisi peti kemas, sementara kapal itu sendiri sudah melewati garis aman.

Jika keberlanjutan sungguh ingin diwujudkan, maka keberanian yang dibutuhkan bukan sekadar menambah slogan hijau atau memperketat larangan, melainkan menata ulang desain ruang hidup bangsa ini secara rasional dan adil. Tanpa itu, pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi dongeng indah—diceritakan di atas kapal yang perlahan tenggelam.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan aspek sosial dalam kerangka environmental, social, and governance alias ESG menjadi penting dalam setiap investasi di Indonesia

Hal ini dirasa perlu dilakukan mengatasi stagnasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama penerapan investasi di dalam negeri

Direktur Social Investment Indonesia, Pitono Nugroho, bahwa percepatan SDGs membutuhkan terobosan pemikiran dan kolaborasi lintas sektor yang lebih inovatif. Dirinya merujuk laporan Sustainable Development Solutions Network (SDSN), yang menunjukkan penurunan skor indeks SDGs Indonesia turun dalam dua terakhir.

Pada 2024 skor Indeks SDG's Indonesia sebesar 69,4 poin, turun dari 70,16 pada 2023, sehingga peringkat Indonesia di global turun dari posisi 75 ke 78.

“Kita perlu melampaui batasan sosial dan bekerja sama secara inovatif agar target-target pembangunan berkelanjutan bisa dipercepat,” ujar Pitono melalui keterangan resminya, dikutip pada Jumat (12/12/2025).

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan dalam penguatan aspek sosial dalam investasi, sehingga berdampak kepada target SDG's Indonesia.

Pertama, inovasi sosial berbasis komunitas dan teknologi yang memadukan pendekatan akar rumput dengan solusi digital. Kedua, penguatan pendanaan berkelanjutan melalui skema investasi berdampak dan blended finance.

"Ketiga, pengukuran dampak sosial yang akuntabel, termasuk penerapan Social Return on Investment (SROI).

Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan, menentukan jatuh bangunnya peradaban.

“Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan jatuh bangunnya peradaban. Kita dapat belajar dari peradaban kuno seperti mereka yang membangun sistem irigasi kuno di Dujiangyan, China, pada 150 sebelum masehi, secara intuitif memahami hubungan penting dalam menyeimbangkan air, tanah, pangan, dan energi bahan bakar,” ucapnya dalam Peluncuran Peta Jalan Water, Energy, Food Nexus Indonesia di Jakarta, Rabu.

Di era industri saat ini, terjadi peningkatan hubungan air-pangan-energi secara global. Produksi pangan dan energi saling membutuhkan air dalam jumlah besar, sehingga menciptakan tekanan terhadap sumber daya Indonesia yang terbatas.

Karena itu, Indonesia dinilai perlu mengintegrasikan manajemen hubungan tersebut untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk bebas kelaparan, serta mampu menghasilkan air dan energi bersih.

Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, telah disahkan mandat melalui AstaCita untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, dalam hal ini memandang kemandirian pangan, energi, serta air sebagai pilar vital kemerdekaan bangsa.

Untuk menginterpretasikan tujuan AstaCita tersebut, lanjutnya, Indonesia menerapkan trisula pembangunan, yaitu pembangunan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tentu saja, peristiwa hari ini krusial, namun membutuhkan kolaborasi dan partisipasi kita semua. Dalam peristiwa krusial ini, saya juga ingin menggaungkan pentingnya air-energi-pangan yang saling bergantung (nexus) bagi kehidupan kita,” ungkap Menteri PPN.

Melalui kerja sama antara pemerintah Inggris dan United Nations Development Programme (UNDP), Bappenas meluncurkan Peta Jalan Water, Energy, Food (WEF) Nexus untuk kepentingan nasional maupun global.

Peta jalan ini juga dilengkapi digital decision support yang dapat membantu alokasi sumber daya yang optimal dengan berbasis data.

Semua ini dianggap menjadi mercusuar kuat bagi negara-negara lain, menawarkan model yang dapat direplikasi untuk mengatasi tantangan sumber daya yang saling terkait, mendorong inovasi hijau, dan memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dengan memperjuangkan pendekatan terpadu ini, Indonesia mengamankan masa depannya sendiri dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan global,” ujar Kepala Bappenas.

United Nations Secretary-General (UNSG) Special Envoy for Water Retno Marsudi menganggap peluncuran peta jalan ini menjadi tonggak penting tentang perubahan pemahaman tentang pembangunan.

Sebelumnya, kemajuan seringkali dikejar sektor demi sektor, tetapi pendekatan sektoral seperti itu tak bisa digunakan lagi, mengingat realitas yang dihadapi ialah pentingnya mengaitkan antara air-energi-pangan.

“Kompleksitas yang dihadapi menuntut kita untuk fokus pada integrasi dan koherensi. Ketika kita gagal menghubungkan, masyarakat-lah yang menanggung akibatnya. Itulah mengapa keterkaitan air, energi, dan pangan sangat penting,” kata Retno.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, menerima penghargaan Bisnis Indonesia Women in SDG's Action Award 2025, yang digelar Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menggerakkan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya di bidang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Tidak dipungkiri, Alissa sejak lama terlibat dalam berbagai inisiatif SDG's melalui Jaringan GUSDURian Indonesia. Dia turut berperan dalam advokasi isu-isu sosial, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif, serta berkontribusi dalam kampanye global Aksi 2015 yang mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam implementasi SDG's tidak bisa diabaikan.

“Sejak 2012, saya bersama jaringan Gusdurian sudah terlibat dalam porsi masyarakat sipil pada persiapan SDGs. Waktu itu ada kampanye global Action 2015 dan dari situ saya melihat langsung bahwa dalam semua goals SDGs, bahkan lima pilar SDGs itu, perempuan sebagai aktor itu sangat konkret,” tutur Alissa yang hadir menerima penghargaan sekaligus menjadi panelis dalam diskusi bertajuk ‘Perempuan dan Kemandirian’.

Bagi Alissa, SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi gerakan kemanusiaan yang menuntut kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif.

Ajang Women in SDGs Action Award dibuat Bisnis Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta pada Selasa (11/11/2025), kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh Bisnis Indonesia untuk mengangkat berkontribusi perempuan dalam agenda-agenda pembangunan berkelanjutan dan berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan apresiasi kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor, dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas inisiatif dan kontribusinya yang sangat positif bagi tercapainya perbaikan kualitas hidup masyarakat di Tanah Air.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengatakan bahwa perempuan merupakan agen perubahan di berbagai sektor, yang telah menunjukkan kontribusi nyata dalam bisnis, ekonomi, maupun lingkungan.

Mereka menghadirkan inovasi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menjadi pemimpin masa depan.

Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender dan pencapaian SDGs masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan masih terjadi di berbagai sektor. Banyak perempuan belum memperoleh akses dan kesempatan yang setara, akibat hambatan-hambatan struktural yang perlu diatasi bersama.

“Karena itu, acara hari ini menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan hebat dan mandiri yang menjadi inspirasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Arifah dalam sambutannya.

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan rangkaian HUT ke-40 Bisnis Indonesia, yakni program Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, dan sebagai puncak acara pada Desember nanti akan digelar BIG Conference, sebagai forum economic outlook 2026 yang juga memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh ekonomi dan bisnis di Tanah Air.

Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) menanam 2.000 pohon mangrove di Perairan Tanjung Pakis Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai upaya mendorong aksi lingkungan dan ekonomi lokal.

“Melalui kegiatan ini, Peruri tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan untuk masa depan bumi yang berkelanjutan,” kata POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Peruri Yahdi Lil Ihsan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kegiatan penanaman mangrove itu turut berkolaborasi dengan CarbonEthics.

Selain berfungsi sebagai penahan abrasi dan tempat hidup biota laut, ekosistem mangrove juga menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berperan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.

Dengan penanaman 2.000 pohon tersebut, Peruri membidik kontribusi pada penyerapan ratusan ton karbon selama masa hidup pohon-pohon tersebut.

Langkah itu, kata Yahdi, merupakan komitmen perusahaan melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk dukungan nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Nomor 14 (Ekosistem Lautan).

Di samping penanaman, Peruri juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui edukasi konservasi serta pengembangan ekonomi lokal berbasis produk tanaman mangrove.

Perusahaan berharap aksi-aksi berkelanjutan seperti ini dapat menunjukkan peran perusahaan dalam upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan lingkungan Indonesia.

Sebelumnya, Peruri juga berkolaborasi bersama 28 badan usaha milik negara (BUMN) dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Olah Sampah di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Program Kolaborasi Olah Sampah merupakan inisiatif Kementerian BUMN (kini Badan Pengaturan BUMN) sejak tahun 2022 yang bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendorong ekonomi sirkular di daerah wisata prioritas nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera terus dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), tidak hanya melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga lewat peningkatan taraf hidup masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan. Bersama BRI Insurance, PNM mewujudkan program sanitasi layak di Desa Hutumuri, RT 02 Dusun Toisapu, Ambon, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua.

Lokasi RT 02 Dusun Toisapu dipilih karena terbatasnya fasilitas air bersih di wilayah tersebut. Selama ini, masyarakat dan nasabah PNM Mekaar di daerah itu harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengambil air langsung dari mata air. Melalui program kolaborasi ini, masyarakat kini difasilitasi tandon air untuk menampung air bersih dari mata air, serta jaringan pipa yang menyalurkan air ke setiap rumah warga.

Inisiatif sederhana ini membawa dampak besar. Akses air bersih kini lebih mudah dijangkau, sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, mulai dari menjaga kebersihan rumah tangga, mencuci, hingga memasak untuk mendukung kebutuhan berjualan.

Menurut Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, inisiatif seperti ini adalah bentuk nyata dari misi sosial PNM yang tidak hanya berorientasi pada bisnis semata.

“PNM hadir bukan sekadar memberikan pembiayaan, tetapi juga berupaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat prasejahtera secara menyeluruh. Akses terhadap air bersih adalah kebutuhan dasar, dan kami percaya bahwa ketika kebutuhan dasar terpenuhi, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat,” ungkap Dodot.

Lebih lanjut, Dodot menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan semangat ekosistem pemberdayaan ultra mikro berkelanjutan yang dijalankan PNM bersama mitra lainnya.

“Bagi kami, pemberdayaan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup agar masyarakat dapat tumbuh dengan sehat, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.

Dengan hadirnya fasilitas air bersih di Dusun Toisapu, masyarakat kini tak perlu lagi berjalan jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Program ini menjadi bukti bahwa kehadiran PNM tidak hanya mengubah ekonomi, tetapi juga menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat prasejahtera di pelosok negeri.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM