REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan yang berlaku bagi truk besar di sejumlah ruas jalan tol maupun jalan nasional ini mulai berlaku Jumat (13/3/2026) hingga Ahad (29/3/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korps Lalu Lintas Polri terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah.

Terkait hal yersebut Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengatakan kebijakan adalah langkah yang tidak terhindarkan. Lonjakan pergerakan masyarakat dalam waktu bersamaan dinilai memerlukan pengaturan lalu lintas yang lebih ketat agar arus mudik tetap aman dan terkendali.

Ia menyebut mobilitas masyarakat saat mudik merupakan fenomena besar yang jarang terjadi di negara lain. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi dampaknya terhadap lalu lintas.

Menurut dia, berdasarkan data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pergerakan masyarakat selama periode mudik diperkirakan mencapai sekitar 144 juta orang. Sementara dari wilayah Jabodetabek saja, sekitar 3,6 juta kendaraan diperkirakan bergerak menuju wilayah timur Pulau Jawa melalui jalan tol.

Tulus menjelaskan, lonjakan pergerakan kendaraan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan ekstrem apabila tidak disertai langkah pengendalian yang memadai.

“Kalau tidak dilakukan treatment dengan kebijakan yang juga luar biasa, saya khawatir akan terjadi horror traffic. Dampaknya bukan hanya kemacetan, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan,” kata Tulus.

Ia menilai pembatasan angkutan barang merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengamankan arus mudik. Selain pembatasan truk, pemerintah juga menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas seperti sistem contraflow hingga one way di ruas tol utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut Tulus, keberadaan kendaraan besar seperti truk di tengah lonjakan kendaraan pribadi dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan memperlambat arus lalu lintas secara signifikan.

“Ketika orang mudik itu psikologinya ingin cepat sampai di rumah. Mereka membawa keluarga, sering kali juga dalam kondisi lelah. Kalau di jalan ada kendaraan besar yang pergerakannya lambat, itu bisa meningkatkan risiko kecelakaan,” ujarnya.

Ia menambahkan pembatasan tersebut sebenarnya bukan pelarangan total terhadap angkutan barang. Kebijakan itu hanya berlaku bagi kendaraan logistik tertentu, khususnya truk bersumbu tiga atau lebih.

Sementara kendaraan yang mengangkut bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, maupun logistik penting lainnya tetap diperbolehkan beroperasi.

“Jadi ini bukan larangan total, tetapi pengendalian. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode mudik,” kata dia.

Menurut Tulus, kebijakan tersebut juga telah diterapkan hampir setiap tahun sehingga pelaku usaha transportasi logistik seharusnya sudah dapat mengantisipasi dampaknya melalui penyesuaian jadwal distribusi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Pertamina bersama pemerintah daerah harus menertibkan oknum yang mengganggu kelancaran distribusi BBM pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

“Bahkan PT Pertamina, Pemda, dan lain-lain harus mengupayakan penertiban oknum tertentu yang mendistorsi distribusi BBM, sehingga menyebabkan harga BBM lebih mahal,” kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan keberadaan BBM dan gas elpiji sangat mendesak, baik untuk sarana transportasi maupun kebutuhan domestik rumah tangga.

Oleh karena itu, menurut dia, distribusi energi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Tulus yang pernah menjabat Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2020-2025 itu mengimbau masyarakat agar membeli BBM dalam jumlah wajar dan tidak melakukan penimbunan.

“Masyarakat juga sebaiknya membeli BBM dalam jumlah yang wajar, jangan menimbun agar konsumen yang lain bisa membeli BBM juga,” ujar dia.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi percepatan rekonstruksi infrastruktur listrik oleh PT PLN (Persero) yang telah mencapai 99 persen.

Pemulihan jaringan listrik dinilai krusial untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat serta sarana umum seperti rumah sakit, SPBU, telekomunikasi dan sarana ibadah.

Tulus memberikan apresiasi atas langkah PLN dan Pertamina yang telah melakukan rekonstruksi infrastruktur listrik serta mempercepat distribusi BBM dan LPG di daerah-daerah terdampak banjir di Sumatera.

Ia mengatakan pekerjaan rekonstruksi jaringan listrik di tengah kondisi bencana tidak mudah, sebab berkaitan langsung dengan aspek keamanan, keselamatan, dan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

Tulus menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur listrik dan energi merupakan langkah strategis yang harus terus dijaga agar masyarakat segera kembali beraktivitas normal pascabencana.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pegiat perlindungan konsumen, yang juga Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) lebih banyak lagi memberikan improvisasi dalam layanannya.

"SPBU sebagai infrastruktur energi, punya peran signifikan, karena bukan hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga menyokong pertumbuhan ekonomi," ujarnya, dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Saat ini, Pertamina mengoperasikan lebih dari 7.000 SPBU di seluruh Indonesia.

Menurut Tulus, kemampuan Pertamina mengelola SPBU sebanyak itu layak diapresiasi karena perlu usaha keras untuk menjaga keandalan dan performa layanannya.

Ia melanjutkan tidak gampang mengelola SPBU dan mendistribusikan BBM di negara kepulauan seperti Indonesia.

Performa dan keandalan SPBU Pertamina bukan hanya soal menjamin kepastian dalam volume/takaran saja, tetapi dimensi lain, yang lebih membumi dan manusiawi bagi penggunanya.

"Ini menjadi sangat penting bagi pengguna SPBU, sebab saat kita mampir ke SPBU bukan hanya untuk mengisi BBM saja, tapi juga untuk urusan ke toilet, pergi ke mushala, mengisi angin, bahkan keperluan belanja camilan, plus makan dan minum," sebutnya.

Oleh karena itu, Tulus pun mengapresiasi improvisasi kecil, tetapi berarti bagi pengguna SPBU yakni adanya petugas yang menawarkan jasa untuk membuang sampah yang ada di kendaraan.

"Ini ide yang kreatif dan sangat menyentuh hati. Sebaiknya inovasi kecil ini bisa dikembangkan di semua SPBU Pertamina, setidaknya di SPBU kota besar atau SPBU antarkota seperti di rest area jalan tol, bisa juga di SPBU COCO, yang dimiliki dan dikelola langsung Pertamina," tambahnya.

Tulus juga mengatakan improvisasi Pertamina dengan meluncurkan "SPBU Signature", dari sisi pemasaran juga langkah inovatif dalam rangka membangun citra bahwa SPBU Pertamina memang berkelas.

"Keberadaan SPBU Signature ini perlu diperbanyak, tetapi dengan standar yang jelas, dan pengawasan yang ketat," ucapnya.

Di sisi lain, SPBU Pertamina sebaiknya juga membuat improvisasi pelayanan yang berbasis gen Z mengingat segmentasi gen itu kini cukup signifikan.

Misalnya, dibuat pojok di SPBU, yang "instragamable", khususnya di lokasi yang mempunyai pemandangannya indah dan luas.

"Inovasi semacam ini akan memberikan citra positif pada SPBU Pertamina. Bahkan, mampu untuk membangun kepercayaan publik kepada SPBU Pertamina," sebut Tulus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih merumuskan peraturan menteri (permen) yang secara khusus memuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Regulasi turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan itu diharapkan dapat meningkatkan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jalan tol di Indonesia.