Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengusulkan enam langkah strategis dalam proses konsolidasi industri perbankan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Menurut Nixon, konsolidasi perbankan tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah bank, melainkan harus memiliki tujuan akhir yang jelas terkait arah pengembangan industri perbankan nasional.

"Yang pertama adalah memang mesti ditetapkan institusinya, dirumuskan tujuan akhir dari sektor industri perbankan, bukan cuma menuju pengurangan jumlah perbankan. Jadi konsolidasinya ke arah mana, itu yang mesti didefinisikan," ujar Nixon.

Dia menilai pemerintah dan regulator perlu menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas beserta tahapan waktu pelaksanaannya agar seluruh pelaku industri dapat menyesuaikan diri secara bertahap.

Dia menilai bahwa masa transisi menjadi penting terutama bagi bank-bank kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan KBMI 2, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

"Harus ada roadmap dan timeline yang diberikan untuk disesuaikan secara bertahap. Khususnya KBMI 1 dan 2, BPD maupun BPR, mereka perlu diberikan waktu yang cukup," katanya.

Selain itu, Perbanas juga mengusulkan pemberian insentif bagi bank yang melakukan konsolidasi, baik melalui merger maupun akuisisi. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, relaksasi regulasi sementara, hingga percepatan proses perizinan.

Menurut Nixon, salah satu hambatan dalam proses konsolidasi selama ini adalah lambatnya implementasi aturan turunan yang tidak sejalan dengan semangat percepatan yang telah ditetapkan dalam regulasi utama.

"Kalau terjadi konsolidasi, misalnya ada insentif pajak, kemudian proses merger dan akuisisi, relaksasi regulasi sementara, serta perizinannya bisa lebih cepat. Kadang-kadang di aturan turunannya tidak mengikuti percepatan regulasi yang diharapkan," ujarnya.

Usulan keempat yang disampaikan Perbanas adalah pentingnya konsistensi kebijakan antarotoritas.

Nixon menekankan perlunya harmonisasi berbagai regulasi, baik yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), agar tidak menciptakan fragmentasi baru di industri perbankan.

Dia mencontohkan pengalaman dalam proses pemisahan (spin-off) unit usaha syariah yang menurutnya masih menghadapi kendala pada tahap implementasi meski telah memiliki landasan hukum yang kuat.

"Kita melihat aturan-aturan nanti baik POJK, PBI, semua harus diselaraskan dan menghindari kebijakan yang justru menambah fragmentasi. Kalau sudah ada undang-undang, pelaksananya juga harus mengikuti semangat yang sama," kata Nixon.

Selanjutnya, Perbanas mengusulkan agar pemegang saham, baik domestik maupun asing, tunduk pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang sama. Selain itu, seluruh bank juga perlu memiliki standar rencana pemulihan (recovery plan) yang setara guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Usulan terakhir adalah perlunya regulasi yang adaptif. Nixon berpandangan bahwa undang-undang sebaiknya memuat norma-norma umum, sementara ketentuan teknis dapat diatur lebih rinci melalui peraturan OJK maupun Bank Indonesia sehingga lebih fleksibel menghadapi perubahan kondisi industri.

"Undang-undangnya mungkin lebih normatif dan tidak terlalu detail. Detail teknisnya kami sarankan diatur di POJK atau PBI sehingga tetap adaptif dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.

Melalui enam usulan tersebut, Perbanas berharap agenda konsolidasi perbankan nasional dapat memperkuat struktur industri, meningkatkan daya saing, serta menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan kesiapan pelaku industri yang berada di berbagai kelompok usaha bank.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Jerman menandatangani Work Plan kerja sama bidang Quality Infrastructure atau infrastruktur mutu periode 2026—2027. Langkah ini dilakukan guna memperkuat daya saing industri nasional dan memperluas akses pasar ekspor.

Penandatanganan dilakukan dalam agenda 3rd High-Level Indonesian-German Annual Meeting on Quality Infrastructure di Jakarta, Kamis (7/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penguatan infrastruktur mutu menjadi kunci bagi industri nasional untuk menghadapi dinamika perdagangan global dan transformasi industri berbasis digital.

“Kerja sama Indonesia dan Jerman di bidang Quality Infrastructure diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri nasional agar semakin kompetitif, adaptif terhadap perkembangan regulasi global, serta mampu memperluas akses pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, penguatan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan transformasi digital perlu terus didorong agar industri manufaktur nasional mampu memenuhi standar global dan meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

Sementara itu, Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan, kerja sama Indonesia dan Jerman juga diarahkan untuk memperkuat harmonisasi regulasi teknis dan transformasi digital industri di tengah tantangan global.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Jerman dipimpin oleh Ole Janssen dari Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWE). Adapun forum membahas tiga isu strategis.

Pertama, harmonisasi sistem Quality Infrastructure dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), termasuk peluang peningkatan akses pasar melalui penguatan standar dan penilaian kesesuaian.

Kedua, yaitu mengangkat penguatan keselamatan dan kualitas produk melalui standardisasi. Termasuk di dalamnya, peran standardisasi nasional, kesesuaian dengan sistem internasional, serta pentingnya keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian dalam mendukung regulasi dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Adapun sesi ketiga menyoroti digitalisasi infrastruktur mutu, khususnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi Digital Product Passport (DPP) Uni Eropa. Diskusi mencakup konteks kebijakan DPP, inisiatif digitalisasi Quality Infrastructure, serta contoh implementasi DPP di sektor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, kementeriannya memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh regulasi mendukung kelancaran investasi di berbagai sektor.

“Pemerintah sangat terbuka terhadap investasi. Tugas kami memastikan regulasi yang ada selaras dan mendukung kelancaran investasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya dalam acara Halalbihalal PT Donggi Senoro LNG di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Supratman juga mengapresiasi kontribusi PT Donggi Senoro LNG dalam pengembangan sektor minyak dan gas, khususnya di Sulawesi Tengah. Dia menilai keberadaan proyek LNG tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara investasi domestik dan asing.

Ia turut menyoroti kemitraan antara Mitsubishi Corporation dan Korea Gas Corporation dengan Pertamina serta Medco Energi Internasional sebagai contoh konkret sinergi lintas negara dan sektor.

“Ini adalah bentuk nyata kolaborasi investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah. Momentum ini juga memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan investor,” katanya.

Sementara itu, President Director PT Donggi Senoro LNG Yuichi Sakaguchi menyampaikan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

"Acara ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah dan pelaku industri, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan sektor energi nasional," tuturnya.

Sebagai informasi, PT Donggi Senoro LNG didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) pada 28 Desember 2007 dengan komposisi awal pemegang saham terdiri dari Pertamina Energy Services Pte Ltd (29%), PT Medco LNG Indonesia (20%), dan Mitsubishi Corporation (51%).

Namun demikian, sejak Februari 2011 struktur kepemilikan berubah menjadi PT Pertamina Hulu Energi (29%), PT Medco LNG Indonesia (11,1%), dan Sulawesi LNG Development Ltd (59,9%).

DSLNG merupakan proyek LNG pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang kegiatan usaha hilir, yang memungkinkan pemisahan antara kegiatan hulu sebagai penyedia gas dan kegiatan hilir berupa pengolahan LNG.

Model bisnis hilir tersebut memberikan keuntungan bagi negara karena mengalihkan kebutuhan investasi serta risiko pembangunan kilang LNG dari pemerintah kepada badan usaha.

Adapun kilang DSLNG berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sekitar 45 kilometer tenggara Kota Luwuk. Fasilitas ini berdiri di atas lahan lebih dari 300 hektare di pesisir yang menghadap Selat Peling, dengan akses jalur pelayaran laut dalam yang menghubungkan Surabaya dan Makassar menuju Luwuk hingga Manado.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP," ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

"Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih merumuskan peraturan menteri (permen) yang secara khusus memuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol.

Regulasi turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan itu diharapkan dapat meningkatkan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jalan tol di Indonesia.