Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 6 komponen yang ada di THR PNS dan Pensiunan PNS untuk memenuhi kebutuhan lebaran 2026.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan sedang dalam proses dengan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun.

“Nanti begitu presiden pulang (dari Amerika Serikat), mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap.” Ujarnya (23/2/2026)

Dengan dasar hukum yang jelas dan skema yang transparan, pemerintah berharap THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Ada 6 komponen yang akan diterima oleh PNS dan Pensiunan PNS

• Gaji pokok, disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak.
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan bagi ASN non-jabatan.
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan besarannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah.
• Tambahan penghasilan daerah (TPP) untuk PNS daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Seperti diketahui, besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan tersebut gaji pokok PNS ditentukan menurut golongan dan masa kerja. Nominal terendah pada golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700 hingga Rp 2.522.600. Sementara yang tertinggi pada golongan IVe antara Rp 3.880.400 sampai 6.373.200.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan Lebaran, sekaligus menjaga daya beli dan mendorong perputaran ekonomi nasional. Pada 2026, pemerintah kembali menyiapkan kebijakan THR PNS yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.

Meskipun besaran resmi THR PNS 2026 masih menunggu pengumuman lanjutan, skema dan perkiraannya sudah bisa diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR PNS 2026 diperkirakan cair 10–15 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Pemerintah biasanya menyalurkan THR lebih awal agar aparatur negara memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

Penerima THR tidak hanya terbatas pada PNS aktif. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025, kelompok yang berhak menerima THR meliputi:

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Pemberian THR ini merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian aparatur dan pensiunan kepada bangsa dan negara.

Tujuan Pemberian THR

Pemberian THR memiliki tujuan strategis, antara lain:

• Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat
• Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
• Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
• Memberikan penghargaan atas pengabdian kepada negara

Komponen THR PNS 2026

Komponen THR PNS mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025, yang mencakup:

• Gaji pokok, disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak.
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan bagi ASN non-jabatan.
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan besarannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah.
• Tambahan penghasilan daerah (TPP) untuk PNS daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Secara prinsip, THR dibayarkan 100 persen tanpa potongan dan tidak dikenakan iuran. Namun, khusus tunjangan kinerja, besarannya bisa diberikan penuh atau sebagian sesuai keputusan pemerintah.

Beberapa tunjangan dikecualikan dari THR, antara lain tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko dan bahaya, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus wilayah (Papua, perbatasan, dan sejenisnya), serta tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR.

Perhitungan THR Berdasarkan Masa Kerja

Perhitungan THR ASN umumnya mengacu pada masa kerja pegawai:

• Masa kerja lebih dari 12 bulan: THR sebesar 1 bulan gaji pokok, ditambah tunjangan tetap jika berlaku.
• Masa kerja kurang dari 12 bulan: (Masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok.

Skema ini dianggap lebih adil karena memberikan hak proporsional bagi ASN yang baru diangkat, tanpa mengurangi hak ASN senior.

Ketentuan Khusus

Beberapa kelompok ASN memiliki aturan khusus:

1. Guru ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan maksimal setara satu bulan.
2. Dosen ASN: Jika tidak menerima tunjangan kinerja, berhak atas tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan profesor sesuai ketentuan.
3. CPNS: Menerima 80 persen gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja jika tersedia.
4. PPPK: Dengan masa kerja kurang dari satu tahun, menerima THR secara proporsional sesuai bulan kerja. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Hari Raya tidak menerima THR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan sedang dalam proses dengan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun.

“Nanti begitu presiden pulang (dari Amerika Serikat), mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap.” Ujarnya (23/2/2026)

Dengan dasar hukum yang jelas dan skema yang transparan, pemerintah berharap THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

Bisnis.com, JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bentuk kewajiban perusahaan maupun negara kepada pekerja dan aparatur negara sebagai bentuk apresiasi menjelang hari raya keagamaan.

Pemberian THR bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan tambahan saat Lebaran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara perhitungan dan komponen THR menjadi hal penting, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk tahun 2026, THR PNS diperkirakan cair secara bertahap sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui rekening masing-masing penerima. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada ASN atas pengabdian dan kinerja mereka selama menjalankan tugas pelayanan publik.

Komponen THR PNS 2026

Hingga saat ini, nominal resmi THR PNS 2026 masih dinantikan, namun jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR yang diterima PNS mencakup beberapa unsur utama.

1. Gaji pokok, yang besarannya disesuaikan dengan pangkat, golongan, masa kerja, serta ketentuan penggajian yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan keluarga, yang meliputi tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak bagi PNS yang memenuhi syarat administratif.
3. Tunjangan pangan, yang biasanya diberikan dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen ini mencakup tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, maupun tunjangan umum bagi ASN yang tidak menduduki jabatan tertentu.

THR pada prinsipnya dibayarkan secara utuh 100 persen tanpa potongan, termasuk tidak dikenakan potongan iuran. Namun, untuk tunjangan kinerja (tukin), pemberiannya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Besaran tukin akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, sehingga dapat diberikan secara penuh maupun sebagian.

Perhitungan THR ASN

Jika melihat pola perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya, THR ASN dapat diakumulasikan berdasarkan masa kerja.

• Masa kerja > 12 bulan = 1 bulan gaji pokok (+ tunjangan tetap, jika berlaku)
• Masa kerja < 12 bulan = (masa kerja (bulan)) : 12) x gaji pokok

Skema ini memberikan keadilan bagi ASN yang baru diangkat namun tetap memberikan hak sesuai masa pengabdian.

Ketentuan THR Khusus Guru, Dosen, dan CPNS

Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan khusus bagi kelompok tertentu. Guru ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, dengan besaran maksimal setara satu bulan.

Sementara itu, dosen ASN yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja berhak menerima tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan bagi profesor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah menetapkan skema berbeda. CPNS hanya menerima 80 persen dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia.

Tunjangan yang Tidak Masuk Perhitungan THR

Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua jenis tunjangan masuk dalam komponen THR. Beberapa tunjangan yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan
• Tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR.

Dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah berharap pemberian THR dan gaji ke-13 dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, serta mendorong perputaran ekonomi nasional menjelang hari raya keagamaan.