Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih memproses pencairan gaji ke-13 bagi segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan wilayah setempat, dengan target pembayaran paling cepat pada Juni 2026.

Kebijakan pencairan ini mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 9/2026 serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/3183/SJ.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widayati menerangkan saat ini pihaknya sedang menyiapkan seluruh tahapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah guna memastikan proses pencairan berjalan tertib.

"Pemkot Surabaya berkomitmen melaksanakan pembayaran gaji ketiga belas sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembayaran dilakukan melalui tahapan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah agar tepat sasaran, tertib, dan akuntabel," ujar Wiwiek, Kamis (11/6/2026).

Wiwiek menjelaskan, besaran nilai gaji ke-13 yang akan diterima oleh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026. Sesuai aturan, pembayaran instrumen penghargaan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Merujuk pada PP No. 9/2026, pembayaran gaji ke-13 juga berlaku secara proporsional bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun, sesuai dengan jumlah bulan bekerja. Namun, aturan tersebut mengecualikan PPPK yang masa kerjanya kurang dari satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2026. Golongan ini dipastikan tidak diberikan gaji ke-13.

Terkait teknis pelaksanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Wiwiek menegaskan bahwa Pemkot Surabaya saat ini tengah menggodok regulasi turunannya.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari APBD, diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan Gaji ke-13 sebesar total Rp13,9 triliun untuk 2,35 juta pegawai negeri sipil (PNS). Gaji ke-13 juga disalurkan kepada pensiunan serta pegawai pemerintah daerah (pemda).

Data realisasi pembayaran gaji ke-13 ini ditarik per pukul 15.00 WIB, Selasa (2/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan bahwa sudah 8.838 satuan kerja (satker) sudah menyalurkan gaji ke-13.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan gaji ketiga belas sebanyak 8.838 satker (99,3%)," kata Deni melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Secara terperinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS sebesar Rp7,5 triliun dan disalurkan kepada 902.265 pegawai. Kemudian, untuk PPPK sebesar Rp1,2 triliun bagi 387.311 pegawai, untuk Polri Rp1,89 triliun bagu 477.433 personil/pegawai, untuk prajurit TNI sebesar Rp3,07 triliun untuk 574.824 personil/pegawai, serta untuk PPNPN sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain PNS, gaji ke-13 disalurkan kepada pensiunan sebanyak 3,09 juta orang sebesar Rp9,73 triliun. Realisasinya sudah mencapai 79,27% dari target alokasi.

Secara terperinci, penyaluran melalui Taspen sebesar Rp8,3 triliun untuk 2,6 juta pensiunan (76,79%) dan melalui Asabri Rp1,42 triliun untuk 496.750 pensiunan (97,61%).

Adapun penyaluran gaji ke-13 untuk pemda sudah terealisasi Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai. Realisasinya merupakan yang paling rendah yakni 0,92% dari target, dan baru dilakukan oleh 5 dari total 546 pemda.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan Gaji ke-13 sebesar total Rp13,9 triliun untuk 2,35 juta pegawai negeri sipil (PNS). Gaji ke-13 juga disalurkan kepada pensiunan serta pegawai pemerintah daerah (pemda).

Data realisasi pembayaran gaji ke-13 ini ditarik per pukul 15.00 WIB, Selasa (2/6/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan bahwa sudah 8.838 satuan kerja (satker) sudah menyalurkan gaji ke-13.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan Gaji Ketiga Belas sebanyak 8.838 satker (99,3%)," kata Deni melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Secara terperinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS sebesar Rp7,5 triliun dan disalurkan kepada 902.265 pegawai.

Kemudian, untuk PPPK sebesar Rp1,2 triliun bagi 387.311 pegawai, untuk Polri Rp1,89 triliun bagu 477.433 personil/pegawai, untuk prajurit TNI sebesar Rp3,07 triliun untuk 574.824 personil/pegawai, serta untuk PPNPN sebesar Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain PNS, gaji ke-13 disalurkan kepada pensiunan sebanyak 3,09 juta orang sebesar Rp9,73 triliun. Realisasinya sudah mencapai 79,27% dari target alokasi.

Secara terperinci, penyaluran melalui Taspen sebesar Rp8,3 triliun untuk 2,6 juta pensiunan (76,79%) dan melalui Asabri Rp1,42 triliun untuk 496.750 pensiunan (97,61%).

Adapun penyaluran gaji ke-13 untuk pemda sudah terealisasi Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai. Realisasinya merupakan yang paling rendah yakni 0,92% dari target, dan baru dilakukan oleh 5 dari total 546 pemda.

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 ASN, PNS, dan pensiunan dikabarkan mulai dicairkan hari ini, Selasa 2 Juni 2026.

Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 kembali menjadi perhatian karena, terutama untuk ASN yang sudah lama menunggu.

Tambahan penghasilan ini biasanya paling ditunggu para pegawai negeri karena bertepatan dengan kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.

Pemerintah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada aparatur negara sesuai aturan yang berlaku. Penerima tidak hanya mencakup ASN aktif, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI, Polri, hingga pensiunan.

Ketentuan mengenai gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pencairan diperkirakan dilakukan pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Biasanya, pembayaran gaji ke-13 dilakukan setelah pemerintah menerbitkan regulasi resmi terkait mekanisme pencairannya. Selain pegawai aktif, para pensiunan yang memenuhi syarat juga berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Besaran gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan pesiunan berbeda-beda tergantung gaji pokok, jabatan, hingga tunjangan yang berbeda. Sebagai gambaran, ini besaran maksimalnya untuk beberapa golongan, dilansir lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026.

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Besaran Gaji ke-13 Eselon dan Pegawai Sesuai Masa Kerja Lanjut Halaman 2...

Gambaran Besaran Gaji ke-13 Juni 2026

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

Itulah besaran gaji ke-13 untuk ASN, PNS, dan Pensiunan. Jika berdasarkan data di atas, masing-masing bisa mendapat antara Rp4 jutaan hingga Rp31 juta, tergantung masa kerja dan jabatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 akan segera dicairkan oleh pemerintah pada awal Juni. Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Komponen Gaji ke-13 ASN 2026

Adapun besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN 2026

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, hingga pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri baru.

Berikut rinciannya:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 akan segera dicairkan oleh pemerintah pada awal Juni. Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Besaran Gaji ke-13 ASN 2026

Adapun besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN 2026

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah juga menetapkan batas maksimal gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, hingga pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah, lembaga nonstruktural, serta perguruan tinggi negeri baru.

Berikut rinciannya:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

Pegawai Non-ASN di Lembaga Nonstruktural Setara Eselon

• Setara Eselon I: Rp28.446.200
• Setara Eselon II: Rp19.514.200
• Setara Eselon III: Rp13.842.300
• Setara Eselon IV: Rp10.612.900

Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp6.591.000
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja hingga 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500.

Jadwal pencairan gaji ke-13 selalu dinantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru, sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang. Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti jadwal pencairan gaji ke-13 PNS.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan.

[Gambas:Youtube]

Kapan gaji ke-13 PNS 2026 cair selalu dinantikan para abdi negara. Gaji ini diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Adapun besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan

Kapan gaji ke-13 PNS 2026 cair selalu dinantikan para abdi negara. Gaji ini diberikan pemerintah membantu para ASN, CPNS, PPPK, TNI, Polri dan pejabat negara membiayai pendidikan anak, serta memberikan stimulus ekonomi menjelang tahun ajaran baru sekitar Juli atau Agustus.

Pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret lalu.

PP tersebut mengatur gaji ke-13 PNS 2026 cair paling cepat Juni mendatang.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) PP tersebut.

Namun, PP tersebut juga memuat soal kemungkinan pencairan gaji ke-13 PNS mundur. Jika demikian, pembayaran oleh pemerintah akan dilaksanakan setelah Juni.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP itu.

Adapun besaran gaji ke-13 PNS 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei. Besarannya berbeda-beda sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Namun demikian, tidak semua ASN berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berdasarkan Pasal 8 PP ini, ada dua kategori ASN tidak berhak menerimanya:

- ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara- ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri, dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja, sesuai dengan pangkat atau jabatan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Bisnis.com, JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan bentuk kewajiban perusahaan maupun negara kepada pekerja dan aparatur negara sebagai bentuk apresiasi menjelang hari raya keagamaan.

Pemberian THR bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan tambahan saat Lebaran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara perhitungan dan komponen THR menjadi hal penting, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk tahun 2026, THR PNS diperkirakan cair secara bertahap sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui rekening masing-masing penerima. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada ASN atas pengabdian dan kinerja mereka selama menjalankan tugas pelayanan publik.

Komponen THR PNS 2026

Hingga saat ini, nominal resmi THR PNS 2026 masih dinantikan, namun jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, komponen THR yang diterima PNS mencakup beberapa unsur utama.

1. Gaji pokok, yang besarannya disesuaikan dengan pangkat, golongan, masa kerja, serta ketentuan penggajian yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan keluarga, yang meliputi tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak bagi PNS yang memenuhi syarat administratif.
3. Tunjangan pangan, yang biasanya diberikan dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen ini mencakup tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, maupun tunjangan umum bagi ASN yang tidak menduduki jabatan tertentu.

THR pada prinsipnya dibayarkan secara utuh 100 persen tanpa potongan, termasuk tidak dikenakan potongan iuran. Namun, untuk tunjangan kinerja (tukin), pemberiannya masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Besaran tukin akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, sehingga dapat diberikan secara penuh maupun sebagian.

Perhitungan THR ASN

Jika melihat pola perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya, THR ASN dapat diakumulasikan berdasarkan masa kerja.

• Masa kerja > 12 bulan = 1 bulan gaji pokok (+ tunjangan tetap, jika berlaku)
• Masa kerja < 12 bulan = (masa kerja (bulan)) : 12) x gaji pokok

Skema ini memberikan keadilan bagi ASN yang baru diangkat namun tetap memberikan hak sesuai masa pengabdian.

Ketentuan THR Khusus Guru, Dosen, dan CPNS

Mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan khusus bagi kelompok tertentu. Guru ASN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat memperoleh THR berupa tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN, dengan besaran maksimal setara satu bulan.

Sementara itu, dosen ASN yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja berhak menerima tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan bagi profesor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pemerintah menetapkan skema berbeda. CPNS hanya menerima 80 persen dari gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja apabila tersedia.

Tunjangan yang Tidak Masuk Perhitungan THR

Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua jenis tunjangan masuk dalam komponen THR. Beberapa tunjangan yang dikecualikan antara lain:

• Tunjangan insentif kerja
• Tunjangan risiko dan bahaya
• Tunjangan pengamanan
• Tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan
• Tunjangan khusus lainnya di luar komponen resmi THR.

Dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah berharap pemberian THR dan gaji ke-13 dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, serta mendorong perputaran ekonomi nasional menjelang hari raya keagamaan.