Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 'beranak-pinak' hingga melahirkan tujuh lapis anak usaha.

Managing Director Holding Operasional Danantara Agus Dwi Handaya mengungkapkan total ada 1.045 BUMN, di mana 50 di antaranya memiliki 338 anak usaha.

Dari 338 anak usaha tersebut muncul 585 cucu, serta 193 cicit perusahaan. Lalu, ada piut perusahaan 36, canggah 3, wareng 2 dan di level udheg-udheg ada 2 perusahaan.

Istilah yang disebut Agus mengacu pada silsilah keturunan keluarga di Jawa. Anak merupakan keturunan pertama, cucu keturunan kedua, cicit keturunan ketiga, piut keturunan keempat, canggah keturunan kelima, wareng keturunan keenam, serta udheg-udheg keturunan ketujuh.

"Ada tujuh layer (lapis). Saya setelah bekerja di Danantara baru paham sebutan layer itu. Dulunya, saya cuma paham kalau dari cucu-cicit (perusahaan)," ujar Agus di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DIY, Selasa (11/11).

Oleh karena itu, Danantara berupaya melakukan restrukturisasi alias perampingan jumlah BUMN yang mencapai ribuan tersebut menjadi hanya sekitar dua ratusan saja.

Upaya ini termasuk dalam salah satu pilar transformasi BUMN, yakni transformasi bisnis, langkah-langkah konsolidasi, redefinisi, dan juga membangun operasional excellence.

"Dari yang seribu (BUMN) tadi, yang tujuh layer tadi, itu akan di-streamline menjadi mungkin sekitar 200 BUMN," jelas Agus.

Pengelola investasi negara ini juga melihat banyaknya kasus mismanajemen lantaran banyak lapisan perusahaan. Misal, investasi pabrik senilai puluhan triliun yang tidak dilakukan dengan hati-hati dan cermat, mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses produksi.

"Tentunya dengan layering yang begitu banyak, mengakibatkan pengelolaan operasional yang tidak efisien dan tidak kompetitif. Terjadi tumpang tindih dan kompetisi sesama BUMN, bahkan sesama BUMN dalam satu induk," kata Agus.

"Project management yang lemah mengakibatkan cost overrun atau project tertunda. Portofolio bisnis yang beragam di luar daripada core-nya sehingga tidak mampu bersaing secara kompetitif," tambahnya.

Selain itu, subsidi harga yang strukturnya membuat insentif, tetapi berakibat pada inefisiensi, terutama di BUMN sektor pupuk.

"Mismatch financing. Banyak sekali proyek-proyek investasi jangka panjang, tapi pembiayaannya berasal dari jangka pendek. Proses restrukturisasi dilakukan secara parsial, tidak menuntaskan," kata Agus.