JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong pembagian tanggung jawab penggunaan kontrasepsi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan berkualitas.

Hingga saat ini, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan. Berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar digunakan oleh perempuan, sementara keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana masih relatif rendah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga, Wahidin menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma bahwa keluarga berencana bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

"Selama ini beban penggunaan kontrasepsi lebih banyak berada di pihak perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya diambil bersama. Peran laki-laki perlu diperkuat, tidak hanya dalam mendukung pasangan, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana," ujarnya dalam media briefing, Rabu (1/7/2026).

Data Kemendukbangga menunjukkan bahwa dari sekitar 76 juta keluarga di Indonesia terdapat sekitar 40 juta pasangan usia subur, dengan lebih dari 25 juta peserta aktif keluarga berencana.

Namun, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat kecil dibandingkan perempuan. Saat ini pengguna kondom tercatat sekitar 920 ribu orang, sedangkan peserta Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sekitar 31 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi KB pria secara bertahap hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2029, sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan keluarga berencana nasional.

Menurut Deputi KBKR, rendahnya partisipasi laki-laki tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pilihan metode kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, minimnya informasi yang benar, serta anggapan bahwa keluarga berencana merupakan urusan perempuan.

"Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah tanggung jawab istri. Padahal keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan komitmen bersama pasangan," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga mengembangkan program "Ayah Idaman" yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui program ini, sekitar 1.000 bidan akan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan agar suami lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kontrasepsi pascapersalinan.

Program ini merupakan implementasi tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) "Ayah Wajib Hadir", yang menempatkan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping istri, pengasuh anak, dan mitra dalam setiap keputusan keluarga.

Kemendukbangga juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap kontrasepsi pria, khususnya vasektomi. Metode tersebut hanya memutus saluran sperma sehingga tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, gairah seksual, kemampuan ereksi, maupun kemampuan ejakulasi.

Selain memperluas edukasi kepada masyarakat, Kemendukbangga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan KB pria, serta menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan komunitas untuk membangun pemahaman bahwa keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Kemendukbangga berharap semakin banyak laki-laki yang terlibat aktif dalam perencanaan keluarga sehingga beban penggunaan kontrasepsi tidak lagi bertumpu pada perempuan. Partisipasi yang lebih setara antara suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2 menggelar Program ParenTRING Khitanan Massal Tahun 2026. Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada ratusan anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kalideres, Pondok Jaya, Pondok Aren dan Cirendeu.

Khitanan massal diselenggarakan di dua tempat, yakni pada Senin 29 Juni 2026 terfokus di Gedung Almaka, Kalideres. Sementara di hari kedua yakni pada Selasa 30 Juni 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Praba Dakara, Pondok Aren. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial. Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2, Maryono mengungkapkan khitanan massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

Sebagai perusahaan yang tengah bertransformasi modern, Pegadaian ingin memastikan bahwa penguatan aspek ESG dan TJSL tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan sebuah aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat prasejahtera. ”Kami berharap layanan kesehatan yang kami fasilitasi ini dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat dan ceria dalam menyongsong masa depan mereka," katanya, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini sukses diwujudkan berkat adanya sinergi yang solid dan kolaboratif antara Pegadaian, tim tenaga medis profesional, mitra pelaksana, serta pemerintah setempat, khususnya Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Jurangmangu Timur yang memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan.

Apresiasi mendalam disampaikan oleh Camat Kecamatan Kalideres, Ziki Zulkarnaen, yang hadir memantau pelaksanaan di hari pertama. Menurutnya, program khitanan massal gratis ini memberikan dampak langsung yang sangat meringankan beban finansial warga, khususnya keluarga prasejahtera di wilayah Kalideres. ”Sinergi seperti inilah yang kami harapkan dari sektor korporasi—hadir memberikan solusi konkret bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan pihak pemerintah setempat pada pelaksanaan hari kedua di wilayah Pondok Aren. Sekretaris Lurah Kelurahan Jurangmangu Timur, Salahuddin menyatakan dukungan penuhnya terhadap keberlanjutan program ini.

"Pemerintah Kelurahan Jurangmangu Timur menyambut sangat baik kolaborasi ini. Akses kesehatan yang higienis, aman, dan ramah anak seperti ini adalah hak dasar yang sangat dibutuhkan oleh generasi penerus kita. Kami berharap program ParenTRING dari Pegadaian ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terus menjadi agenda berkelanjutan demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera," katanya.

Keterlibatan aktif dari para dokter dan perawat ahli memastikan bahwa seluruh proses tindakan khitan dilakukan dengan standar operasional medis yang ketat, higienis, dan ramah anak. Melalui kolaborasi terintegrasi ini, Pegadaian tidak hanya memastikan acara berjalan dengan aman dan lancar, melainkan juga berupaya menciptakan dampak sosial positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

BOGOR - Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi penanggulangan narkoba . Caranya melalui pendekatan seimbang antara penegakan hukum tanpa pidana dengan merehabilitasi dan penguatan ketahanan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan dalam talkshow "Sinergi Kebijakan Hukum dan Rehabilitasi sebagai Strategi Nasional Melawan Narkoba untuk Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Selasa, 30 Juni 2026 di Pusat Rehabilitasi YAKITA, Ciawi, Bogor.

Kegiatan ini menghadirkan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar, Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon, musisi sekaligus pegiat kampanye antinarkoba Ivanka Slank, serta Co-Founder PT PBG Perry Primanda.

Empat narasumber menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum dengan mempidana tetapi juga membutuhkan rehabilitasi yang efektif serta dukungan keluarga dan masyarakat agar penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Urgensi tersebut didukung hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2025 yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73 persen pada 2023 menjadi 2,11 persen pada 2025, atau setara dengan sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia berusia 15–64 tahun. Penelitian itu juga mengungkap bahwa lingkungan sosial menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong penyalahgunaan narkotika.

BNN juga mencatat sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba atau sekitar 18.000 orang setiap tahun. Mayoritas korban berasal dari kelompok usia 14–25 tahun yang merupakan generasi produktif dan calon pemimpin bangsa di masa depan.

Anang mengatakan, strategi nasional pemberantasan narkotika harus menempatkan penegakan hukum mempidana dan penegakan hukum tanpa mempidana dengan alternatif hukuman berupa rehabilitasi sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Penyalahguna narkotika berpredikat sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan yang berpredikat pecandu harus memperoleh akses rehabilitasi agar dapat kembali berfungsi di tengah masyarakat.

"Kebijakan penanggulangan narkotika harus berjalan secara seimbang. Bandar dan jaringan peredaran harus ditindak tegas, sementara penyalahguna baik sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun sebagai pecandu wajib diberikan kesempatan menjalani rehabilitasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Anang.

Founder YAKITA Joyce Djaelani Gordon menuturkan keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada lembaga rehabilitasi, tetapi juga pada dukungan keluarga serta lingkungan sosial yang menerima penyintas untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif.

"Rehabilitasi bukanlah akhir dari proses pemulihan melainkan awal bagi seseorang untuk membangun kembali kehidupannya. Karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu hadir bersama agar para penyintas memiliki kesempatan kedua untuk pulih dan berkarya," ujar Joyce.

Sebagai seseorang yang pernah mengalami adiksi Ivanka Slank berbagi pengalaman bahwa proses pemulihan tidak berhenti ketika seseorang berhenti menggunakan narkoba. Dukungan keluarga, lingkungan yang menerima, serta hilangnya stigma menjadi faktor penting agar penyintas mampu membangun kembali kehidupannya.

Pengalaman tersebut diperkuat oleh Co-Founder PT PBG Perry Primanda yang membuktikan kesempatan kedua mampu mengubah penyintas menjadi individu yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Rehabilitasi bukan sekadar menghentikan ketergantungan, tetapi mengubah cara berpikir, membangun harapan, dan mempersiapkan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan secara sehat. Ketika negara, keluarga, masyarakat, dan dunia kerja memberikan kesempatan kedua, mantan penyalahguna tidak lagi menjadi beban, melainkan dapat kembali berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa," ungkapnya.

Harta gono-gini atau harta bersama kerap menjadi persoalan ketika pasangan suami istri bercerai maupun saat salah satunya meninggal dunia. Namun, benarkah konsep harta gono-gini dikenal dalam syariat Islam?

Dalam literatur fikih klasik, istilah harta gono-gini tidak ditemukan secara eksplisit. Para ulama terdahulu lebih menekankan adanya pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Dengan kata lain, harta yang diperoleh suami tetap menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh istri tetap menjadi milik istri, kecuali ada akad atau kesepakatan lain yang dibenarkan syariat.

Pembahasan mengenai harta bersama merupakan persoalan yang relatif baru dalam kajian hukum Islam. Pada masa para ulama terdahulu, konsep pencarian nafkah secara bersama antara suami dan istri belum menjadi fenomena yang banyak dibahas, sehingga tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai harta gono-ginidalam kitab-kitab fikih klasik.

Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A., pernah menjelaskan bahwa istilah harta gono-gini bukan berasal dari ajaran Islam.

"Tidak ada istilah harta gono-gini. Istilah tersebut datang dari masyarakat dan tidak memiliki dasar secara khusus dalam syariat Islam," jelasnya dalam salah satu kajian.

Karena itu, dalam Islam kepemilikan harta tetap melekat kepada masing-masing pemiliknya.

Islam Menjaga Hak Kepemilikan Setiap Orang

Ustaz Muhammad Idris Lc, memaparkan, Syariat Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang telah baligh dan cakap mengelola hartanya memiliki hak penuh atas harta tersebut.

Allah SWT berfirman:



"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS An-Nisa: 6)

" Ayat tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain tanpa kerelaan pemiliknya," ungkap dai alumni PP. Imam Bukhari Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, KSA tersebut.

Prinsip itu juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:



"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda maupun sungguh-sungguh." (HR Abu Dawud)

Hadis ini berlaku umum, termasuk dalam hubungan suami istri.

Apakah Harta Suami Otomatis Menjadi Milik Istri?

Ikatan pernikahan tidak menjadikan seluruh harta suami otomatis menjadi milik istri. Begitu pula sebaliknya, harta istri tidak otomatis menjadi hak suami.

Meski demikian, Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. Setelah nafkah tersebut diberikan, maka harta itu sepenuhnya menjadi milik istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya.

Allah SWT berfirman:



"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita... karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS An-Nisa: 34)

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud mencakup mahar, biaya hidup, dan seluruh tanggungan yang diwajibkan Allah kepada suami terhadap istrinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:



"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menahan nafkah orang yang menjadi tanggungannya." (HR Muslim)

Karena itu, nafkah yang telah diberikan kepada istri menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa izinnya.

Bagaimana Pembagian Harta Saat Terjadi Perceraian?

Apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia, langkah pertama yang dilakukan menurut prinsip syariat adalah mengembalikan setiap harta kepada pemiliknya masing-masing.

Jika terdapat rumah, kendaraan, usaha, saham, atau aset lain yang dibeli secara patungan, maka besaran kepemilikan masing-masing harus diketahui terlebih dahulu. Setelah hak setiap pihak dipisahkan, barulah sisa harta milik orang yang meninggal dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum waris Islam.

Karena itu, para pasangan dianjurkan mencatat setiap bentuk kepemilikan bersama sejak awal, terutama jika membeli aset menggunakan dana dari kedua belah pihak. Pencatatan tersebut dapat menghindari perselisihan apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau pembagian warisan.

Islam Mengutamakan Musyawarah

Apabila muncul perselisihan mengenai pembagian harta, Islam menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian.

Rasulullah SAW bersabda:



"Perdamaian di antara kaum muslimin diperbolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR Tirmidzi)

Musyawarah menjadi jalan terbaik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mampu menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan

Dalam perspektif fikih, Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini sebagaimana dipahami dalam hukum perdata modern. Syariat lebih menekankan prinsip kepemilikan individu, di mana harta suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing, kecuali terdapat akad, hibah, atau kerja sama yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, setiap pasangan dianjurkan bersikap terbuka mengenai kepemilikan aset yang diperoleh selama pernikahan. Langkah tersebut dapat meminimalkan sengketa apabila suatu saat terjadi perceraian maupun pembagian warisan, sekaligus menjaga hak setiap pihak sesuai tuntunan syariat Islam.

Perceraian memang mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab yang lahir dari sebuah pernikahan.

Dalam syariat Islam, terdapat hak-hak yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan nafkah bagi mantan istri dan anak. Islam mengatur persoalan ini secara rinci agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu kepada mantan istri selama masa iddah serta berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mampu mandiri.

Nafkah Mantan Istri Selama Masa Iddah

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian adalah memberikan nafkahkepada mantan istri selama menjalani masa iddah. Masa iddah merupakan waktu tunggu yang ditetapkan syariat setelah perceraian dan menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan.

Nafkah yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama mantan istri tidak terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami).

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Talaq ayat 6:



"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS At-Talaq: 6)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa mantan istri tetap memiliki hak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa iddah sesuai kemampuan mantan suami.

Selain nafkah iddah, dalam kondisi tertentu mantan istri juga berhak memperoleh nafkah mut'ah, yakni pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah terjadinya perceraian.

Nafkah Anak Tetap Menjadi Tanggung Jawab Ayah

Berbeda dengan hubungan suami istri yang telah berakhir, kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak pernah putus karena perceraian. Ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, biaya kesehatan hingga tempat tinggal sesuai kemampuan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang patut.

Karena itu, perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut tetap melekat hingga anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jenis Nafkah Pasca Perceraian

Secara umum, kewajiban nafkah setelah perceraian dalam Islam meliputi:

1. Nafkah iddah, yaitu nafkah bagi mantan istri selama masa iddah.

2. Nafkah mut'ah, berupa pemberian kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian.

3. Nafkah anak, meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal hingga anak mandiri.

4. Maskan, yakni penyediaan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah sesuai ketentuan syariat.

Bagaimana Jika Mantan Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Apabila mantan suami mengabaikan kewajibannya, mantan istri atau wali anak dapat menempuh jalur hukum. Dalam hukum positif Indonesia, hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk ketentuan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian. Pengadilan Agama berwenang menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh ayah kepada anak maupun kewajiban lain yang berkaitan dengan perceraian.

Meski demikian, Islam menganjurkan agar penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan.

Hikmah Kewajiban Nafkah Setelah Perceraian

Kewajiban nafkah pasca perceraian memiliki hikmah yang besar. Aturan tersebut menjaga kehormatan perempuan, melindungi hak-hak anak, serta menanamkan tanggung jawab kepada seorang ayah meskipun rumah tangga telah berakhir.

Islam tidak memandang perceraian sebagai alasan untuk menghilangkan hak seseorang. Sebaliknya, syariat memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 1.590 anak dari keluarga prasejahtera seluruh tanah air guna membantu mereka melanjutkan pendidikan.

Direktur Utama PNM, Kindaris menyatakan bantuan finansial yang disalurkan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

"Pendidikan merupakan jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik," ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, lanjutnya, melalui PNM Scholarship, perusahaan menyalurkan beasiswa kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Menurut dia, pendekatan tersebut menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak, diharapkan keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Mengutip data UNICEF atau Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa, ia menyebutkan sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 - 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah. Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal.

Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

"Oleh karena itu kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujar Kindaris.

Salah satu penerima manfaat program beasiswa tersebut yakni keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari yang mana . anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya, dan berharap banyak keluarga prasejahtera lain yang menerima program beasiswa tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANYUWANGI - Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Umumnya, kesulitan ekonomi dialami anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Sementara itu, Susenas 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen mencatat alasan anak tidak sekolah antara lain karena tidak ada biaya sebesar 20,35%.

Menyikapi masalah tersebut, Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerimaanbeasiswa PNM Scholarship 2026. Program ini diberikan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan keluarga nasabah.

"Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM menerima beasiswa pendidikan, mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi," ujar Direktur Utama PNM Kindaris, Sabtu (27/6/2026).

Dia menyampaikan pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera.

“PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka,” ujar Kindaris.

Program ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan PNM tidak hanya berhenti pada nasabah sebagai pengusaha ultra mikro, tetapi turut menjangkau anggota keluarganya.

Melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak nasabah, PNM berupaya memperluas manfaat pemberdayaan agar keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi masa depan generasi berikutnya.

Sinta Ratnasari, nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi mengaku bersyukur anaknya yang bernama Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 SLB, menjadi salah satu penerima beasiswa.

“Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya. Terima kasih banyak untuk PNM, semoga PNM semakin sukses, semakin lancar, dan terus membawa kebaikan untuk banyak keluarga seperti kami,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles sebesar 3,56% atau merosot ke 5.883,88 pada akhir perdagangan Rabu (24/6/2026).

Koreksi tajam pada sesi kedua ini tercatat jauh lebih dalam dibandingkan dengan penutupan sesi pertama yang hanya mengalami pelemahan sebesar 1,62%.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyampaikan bahwa rilis MSCI Annual Market Classification Review menjadi sentimen utama penekan indeks. Dalam tinjauan ini, MSCI menyoroti kekhawatiran investor global terkait aspek investabilitas di Indonesia.

MSCI bahkan membuka opsi untuk mereklasifikasi status Indonesia dari pasar berkembang atau emerging market menjadi pasar perintis (frontier market) pada November 2026 apabila tidak ada kemajuan.

Nafan menilai penurunan tajam itu mencerminkan respons langsung dari para pelaku pasar luar negeri yang kecewa terhadap hasil evaluasi berkala tersebut.

“Anjloknya IHSG pasca-pengumuman menunjukkan bahwa ekspektasi pasar, terutama investor asing belum sepenuhnya terpenuhi. Pasalnya, asing kerap mengantisipasi adanya perbaikan bobot atau kejelasan regulasi yang lebih akomodatif,” ucap Nafan kepada Bisnis Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan ketika hasil review tidak membawa katalis positif baru atau justru menyoroti isu struktural, aliran dana keluar jangka pendek menjadi respons alami akibat aksi ambil untung atau rebalancing portofolio.

Di sisi lain, pergeseran narasi global yang kembali bersiap menghadapi era suku bunga tinggi untuk jangka waktu lebih lama turut memperberat langkah indeks.

Penundaan ekspektasi pemangkasan Fed Rate serta aksi jual besar-besaran pada sektor teknologi di Wall Street disebut kian memperkeruh sentimen eksternal.

“Di sisi lain, tekanan eksternal dari dinamika geopolitik Timur Tengah agak mereda seiring perkembangan diplomasi AS–Iran. Namun, tekanan masih belum hilang sebab Iran masih mengembangkan program nuklir,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Pasar saham Indonesia kembali menjadi perhatian investor global setelah MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada salah satu indikator dalam Global Market Accessibility Review 2026.

Meski status Indonesia sebagai Emerging Market tetap aman, keputusan ini memunculkan pertanyaan penting apakah penurunan tersebut bisa memengaruhi aliran dana asing dan valuasi saham domestik?

Penurunan hanya terjadi pada satu indikator dari total 18 indikator yang dinilai MSCI. Namun indikator tersebut menyangkut aspek yang sangat sensitif bagi investor global, yakni Information Flow atau kualitas keterbukaan informasi pasar.

Alih-alih mempertanyakan apakah pasar saham Indonesia sehat atau tidak, perhatian investor kini tertuju pada satu hal yaitu seberapa besar risiko tambahan yang akan diperhitungkan investor global terhadap pasar Indonesia ke depan.

Melansir Pintar Saham.id, dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis 19 Juni 2026, MSCI menurunkan kriteria Information Flow Indonesia ke level "−", dengan alasan transparansi struktur kepemilikan, indikasi coordinated trading, dan keterbatasan informasi berbahasa Inggris.

Indonesia tetap berstatus Emerging Market. Namun catatan ini menjadi variabel pengawasan menjelang keputusan klasifikasi final yang dijadwalkan 24 Juni 2026 waktu Indonesia.

Apa itu Global Market Accessibility Review?

Global Market Accessibility Review adalah penilaian tahunan MSCI tentang seberapa mudah investor institusi global mengakses sebuah pasar.

Penilaian ini bukan vonis moral, melainkan ukuran teknis terkait keterbukaan, arus modal, efisiensi operasional, ketersediaan instrumen, dan stabilitas kelembagaan.

Indonesia menjadi salah satu dari dua pasar Emerging Market yang mengalami penurunan pada Information Flow tahun ini, bersama Turki.

Konteksnya penting dalam review itu adalah penurunan terjadi saat IHSG menjadi salah satu pasar saham berkinerja terburuk secara global, sehingga sentimen sedang rapuh.

Apa yang sebenarnya diturunkan MSCI

MSCI menilai tiga hal yaitu keterbatasan transparansi struktur kepemilikan, indikasi coordinated trading yang mengganggu pembentukan harga wajar, dan informasi detail yang tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris.

Inti kekhawatirannya satu, investor global kesulitan memastikan free float asli dan keyakinan bahwa harga di layar terbentuk dari pasar yang sehat.

Mengapa skala "−" ini tidak sama dengan penurunan kelas

Penting dibedakan: penurunan kriteria berbeda dari penurunan klasifikasi. Skala MSCI menggunakan "++" (tanpa isu), "+" (tanpa isu mayor, masih bisa diperbaiki), dan "−" (perlu perbaikan).

Indonesia turun satu peringkat pada satu kriteria saja, bukan turun kelas dari Emerging Market ke Frontier Market.

Indonesia tidak berada di dasar

Mayoritas indikator Indonesia justru kuat. Berdasarkan rincian penilaian:

- Custody, registry/depository, trading, market regulations, dan availability of investment instruments memperoleh "++".
- Clearing and settlement, transferability, stock lending, short selling, dan stability of institutional framework memperoleh "+".
- Hanya Information Flow yang berada di "−".

Dibandingkan banyak Emerging Market lain yang memiliki lebih banyak tanda minus pada akses asing dan mekanisme pasar, posisi Indonesia relatif di tengah, bukan di dasar.

Jalur dampak ke valuasi

Mekanisme transmisinya berjalan lewat risk premium. Jika investor global menaikkan diskon risiko atas keandalan harga, mereka menuntut imbal hasil lebih tinggi, yang berarti valuasi wajar lebih rendah.

Ilustrasi moderat: jika equity risk premium yang disyaratkan naik tipis, dampak ke target valuasi terbatas selama arus dana indeks tetap stabil.
Ilustrasi ekstrem: jika catatan ini berlanjut ke ulasan berikutnya dan memicu pengurangan bobot Indonesia di indeks global, tekanan outflow pasif bisa membesar — terutama pada saham berkapitalisasi besar yang menjadi konstituen utama indeks MSCI Indonesia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026–2031 AH Bimo Suryono menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan etika, menghormati hukum, serta tidak mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat luas. Dia menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun, demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan etika maupun mengorbankan stabilitas nasional yang sedang dibangun di tengah berbagai tantangan ekonomi global. “Demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan etika, apalagi mengorbankan stabilitas nasional yang sedang dibangun bersama,” kata Bimo dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut memperkuat koordinasi antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta bank-bank Himbara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi tersebut menunjukkan bahwa menjaga perekonomian nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lembaga negara dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Bimo menilai hasil koordinasi tersebut mulai terlihat dari sejumlah indikator ekonomi, seperti penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pergerakan positif pasar modal, serta penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski demikian, ia menegaskan stabilitas ekonomi harus terus dijaga melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia, OJK, LPS, Bank Himbara, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, Bimo mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, menurut dia, pelaksanaan hak tersebut harus tetap menghormati hak masyarakat lain, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tata cara pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, pengamanan kawasan Objek Vital Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 guna melindungi objek strategis nasional demi menjaga kepentingan negara, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Karena itu, Bimo mengingatkan agar penyampaian aspirasi yang dilakukan di kawasan strategis maupun pusat aktivitas ekonomi tetap memperhatikan ketentuan hukum sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas maupun aktivitas perekonomian nasional. “Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional. Namun, melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat bukanlah tujuan demokrasi. Demokrasi harus menjadi sarana membangun bangsa, bukan menghambat roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, Bimo turut menyoroti munculnya tuntutan untuk menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, kritik terhadap pelaksanaan program tersebut merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, langkah yang diperlukan adalah evaluasi, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting itu perlu terus disempurnakan, bukan serta-merta dihapus. “Program sebesar MBG tentu membutuhkan penyempurnaan. Namun evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar narasi politik,” katanya.

Bimo juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah maupun Presiden. Menurut dia, kritik merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintahan, bukan berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang menggunakan analogi seekor kucing yang kemudian dipahami banyak pihak sebagai sindiran kepada Presiden. Terlepas dari berbagai penafsiran yang berkembang, Bimo berpandangan ruang publik semestinya diisi dengan argumentasi berbasis data, kajian akademik, dan gagasan konstruktif.

“Tradisi intelektual tidak dibangun melalui diksi yang berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan, melainkan melalui argumentasi yang mampu memberikan solusi bagi bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan dan moral force akan lebih dihormati apabila menyampaikan pandangan melalui argumentasi ilmiah, data yang akurat, etika yang baik, serta solusi yang konstruktif. “Bangsa ini membutuhkan kritik yang mencerdaskan, bukan narasi yang memperkeruh suasana,” katanya.

Sebagai Ketua Umum KBPP Polri, Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung TNI dalam menjalankan tugas pengamanan berbagai aksi penyampaian pendapat secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Menurut dia, profesionalisme Polri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika demokrasi. Polri dinilai mampu mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.

“Polri telah menunjukkan komitmennya sebagai institusi negara yang mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Bimo menegaskan Indonesia membutuhkan demokrasi yang dewasa, yakni demokrasi yang mampu mengoreksi pemerintah tanpa kehilangan adab, menghormati hukum tanpa membungkam kritik, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kritiklah kebijakan apabila memang perlu diperbaiki. Awasi jalannya pemerintahan. Berikan solusi. Tetapi jangan pernah menjadikan penghinaan sebagai budaya baru dalam demokrasi Indonesia. Sebab ketika etika hilang dari ruang publik, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, melainkan juga kualitas demokrasi, persatuan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Bimo menyampaikan dukungan kepada Polri untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. “Bravo Polri! Teruslah menjadi Bhayangkara Negara yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Tetaplah hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal demokrasi yang bermartabat demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan domestik, hingga langkah tak biasa Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar jadwal rapat rutin dinilai menjadi sinyal bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas yang serius.

Peneliti Ekonomi Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau great Institute, Yossi Martino mengatakan kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan tantangan jangka pendek di pasar keuangan, tetapi juga menjadi ujian terhadap kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program strategis nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, pasar saat ini tengah menilai apakah agenda besar pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengelolaan Danantara, hingga reformasi tata niaga komoditas strategis, dapat dijalankan dengan disiplin fiskal, independensi moneter, kepastian regulasi, serta tata kelola kelembagaan yang kuat.

“Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global, serta keputusan BI menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).

Dalam kondisi saat ini, dia menilai pemerintah perlu menjaga tiga pilar kredibilitas secara bersamaan agar kepercayaan investor dan publik tetap terjaga.

Pertama, sebutnya, adalah kredibilitas fiskal, yakni memastikan setiap program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang jelas, target yang terukur, serta batas risiko yang dapat dikendalikan. Menurut Yossi, program-program besar pemerintah harus didukung perencanaan fiskal yang matang agar tidak membebani stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Kedua adalah kredibilitas kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu memastikan seluruh program strategis memiliki tata kelola yang baik, indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi berkala, serta sistem pengawasan yang transparan.

Dalam konteks Koperasi Merah Putih, misalnya, Yossi menilai pemerintah perlu memperkuat sistem pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa berbagai dugaan penyimpangan atau persoalan tata kelola yang muncul harus segera dijawab melalui investigasi independen, transparan, dan berbasis fakta.

“Keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program,” katanya.

Adapun pilar ketiga adalah kredibilitas makroekonomi, yang mencakup menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, serta koordinasi yang sehat antara kebijakan fiskal dan moneter tanpa mengaburkan peran masing-masing otoritas.

BI Harus Tetap Independen

Yossi menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan terhadap pasar keuangan domestik.

Menurutnya, independensi bank sentral tidak semata-mata untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar, melainkan untuk melindungi daya beli masyarakat dari risiko inflasi dan gejolak ekonomi.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa disiplin fiskal tidak boleh dipersepsikan sebagai penolakan terhadap program-program pro rakyat. Sebaliknya, disiplin fiskal diperlukan agar program tersebut dapat dibiayai secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, kepastian berusaha juga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. Menurut Yossi, kepastian regulasi bukan berarti memberikan ruang tanpa batas kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja berlangsung dengan risiko yang terukur.

“Disiplin fiskal bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” kata Yossi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah mengalami koreksi yang semakin dalam hingga menembus level Rp 18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026). Menanggapi hal itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi faktor global, terutama dampak konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

“Pelemahan nilai tukar masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek perdamaian, sehingga mendorong harga minyak tetap tinggi serta meningkatkan risiko inflasi global dan arus dana keluar dari negara emerging market,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, Destry menuturkan kebutuhan terhadap dolar AS di dalam negeri juga masih tinggi, antara lain untuk repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai fundamentalnya. Selain itu, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market agar tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik,” tuturnya.

Intervensi secara berkesinambungan akan terus dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Koordinasi dan komunikasi dengan korporasi maupun pelaku pasar lainnya juga terus dilakukan secara intensif.

“Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar,” lanjutnya.

Kerja sama tersebut telah terjalin dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA). Menurut Destry, diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT terus meningkat. Hingga April 2026, nilainya mencapai sekitar 22,7 miliar dolar AS, dibandingkan sepanjang tahun lalu yang mencapai sekitar 25,7 miliar dolar AS.

“Secara umum, pelemahan rupiah masih sejalan dengan mata uang regional. Secara year to date (YTD), rupiah melemah 7,44 persen. Cadangan devisa tetap terjaga di level 146,2 miliar dolar AS pada akhir April 2026,” katanya.