Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai standar teknis yang kuat dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.17 /2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) akan mempermudah dan meningkatkan kepatuhan pelaku industri digital nasional dalam mendukung regulasi tersebut.

Ketua Bidang OTT/E-Commerce MASTEL Alex Candra berpendapat setiap sektor mulai dari teknologi finansial (fintech), media sosial, hingga e-commerce memiliki karakteristik digital yang berbeda.

Tanpa standar teknis yang matang, proses verifikasi identitas wali dan perlindungan data pribadi anak akan menjadi tantangan prosedural yang membingungkan dalam implementasi PP Tunas.

"Jadi, standar teknis [yang jelas] akan mengurangi kebingungan pengguna, orang tuanya,” ujar Alex di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Kamis (7/5/2026).

Alex menambahkan sektor UMKM dan startup lokal juga berpotensi menghadapi dilema karena keterbatasan infrastruktur verifikasi yang canggih dalam mematuhi PP Tunas. Tanpa dukungan teknologi seperti machine learning atau tim verifikasi yang andal, pelaku usaha kecil berisiko gagal memenuhi standar keamanan yang diminta regulasi.

Akibat beban kepatuhan yang berat, dikhawatirkan startup justru mempertimbangkan untuk melarang total akses anak-anak di bawah usia 18 tahun ke platform mereka. Langkah ini diambil bukan karena konten yang ilegal, melainkan demi menghindari kerumitan prosedur hukum.

“Pertanyaannya, apakah UMKM atau startup lokal ini punya infrastruktur yang cukup canggih untuk verifikasi data?” tambah Alex.

Persoalan lain yang muncul adalah masa transisi selama enam bulan yang dianggap terlalu singkat untuk transformasi sistem yang kompleks. Alex mengkhawatirkan jika ribuan perusahaan memilih membatasi usia pengguna secara masif, Indonesia akan menghadapi risiko generasi gagap teknologi.

Dari sisi industri, kebutuhan mendesak saat ini adalah adanya kepastian hukum dan teknis yang selaras dengan mitigasi risiko. Dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku ekonomi digital menjadi kunci agar perlindungan anak tetap terjaga tanpa mematikan ekosistem teknologi nasional.