Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai standar teknis yang kuat dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.17 /2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) akan mempermudah dan meningkatkan kepatuhan pelaku industri digital nasional dalam mendukung regulasi tersebut.

Ketua Bidang OTT/E-Commerce MASTEL Alex Candra berpendapat setiap sektor mulai dari teknologi finansial (fintech), media sosial, hingga e-commerce memiliki karakteristik digital yang berbeda.

Tanpa standar teknis yang matang, proses verifikasi identitas wali dan perlindungan data pribadi anak akan menjadi tantangan prosedural yang membingungkan dalam implementasi PP Tunas.

"Jadi, standar teknis [yang jelas] akan mengurangi kebingungan pengguna, orang tuanya,” ujar Alex di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Kamis (7/5/2026).

Alex menambahkan sektor UMKM dan startup lokal juga berpotensi menghadapi dilema karena keterbatasan infrastruktur verifikasi yang canggih dalam mematuhi PP Tunas. Tanpa dukungan teknologi seperti machine learning atau tim verifikasi yang andal, pelaku usaha kecil berisiko gagal memenuhi standar keamanan yang diminta regulasi.

Akibat beban kepatuhan yang berat, dikhawatirkan startup justru mempertimbangkan untuk melarang total akses anak-anak di bawah usia 18 tahun ke platform mereka. Langkah ini diambil bukan karena konten yang ilegal, melainkan demi menghindari kerumitan prosedur hukum.

“Pertanyaannya, apakah UMKM atau startup lokal ini punya infrastruktur yang cukup canggih untuk verifikasi data?” tambah Alex.

Persoalan lain yang muncul adalah masa transisi selama enam bulan yang dianggap terlalu singkat untuk transformasi sistem yang kompleks. Alex mengkhawatirkan jika ribuan perusahaan memilih membatasi usia pengguna secara masif, Indonesia akan menghadapi risiko generasi gagap teknologi.

Dari sisi industri, kebutuhan mendesak saat ini adalah adanya kepastian hukum dan teknis yang selaras dengan mitigasi risiko. Dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku ekonomi digital menjadi kunci agar perlindungan anak tetap terjaga tanpa mematikan ekosistem teknologi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai implementasi platform digital seperti Google, Meta, dan lain sebagainya akan makin optimal dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) jika didukung standar teknis yang matang.

Ketua Bidang OTT dan E-commerce Mastel Alex Chandra mengatakan penerapan PP Tunas di Indonesia merupakan langkah positif. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi anak di ruang digital, pelaksanaannya belum sepenuhnya matang dan masih menimbulkan kebingungan di kalangan industri.

Menurut Alex, tantangan terbesar dalam implementasi PP Tunas adalah belum adanya standar teknis yang jelas. Regulasi yang ada dinilai masih bersifat umum sehingga pelaku industri butuh arahan yang lebih pasti.

"Jadi standar teknis ini benar-benar penting sebetulnya karena kalau dilihat, objek pengaturannya bagaimana,” kata Alex dalam acara Bisnis Indonesia Forum pada Senin (4/5/2026).

Akibatnya, menurutnya, perusahaan digital harus meraba-raba dalam menerjemahkan keinginan regulator. Hal ini menyebabkan tidak adanya keseragaman pendekatan antarperusahaan, baik di sektor fintech, media sosial, maupun e-commerce.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di berbagai pihak, mulai dari perusahaan, pengguna, hingga orang tua dan anak-anak sebagai pengguna akhir.

Oleh karena itu, pendekatan safety by design menjadi penting, yakni sistem yang sejak awal dirancang untuk aman bagi anak.

Namun, penerapan konsep ini tidaklah sederhana. Alex menilai perubahan menuju safety by design membutuhkan transformasi struktural yang kompleks. Bahkan, hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan pengguna dewasa, sehingga muncul dilema antara perlindungan dan pengalaman pengguna yang optimal.

Tidak sampai di situ, aspek verifikasi usia dan identitas juga menjadi persoalan penting. Banyak platform, termasuk yang digunakan dalam sektor pendidikan, dituntut untuk memastikan pengguna adalah anak atau orang tua yang sah. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kesiapan institusi, terutama sekolah dan pelaku usaha kecil (UMKM).

“Apakah mereka punya infrastruktur canggih gak buat verifikasi data? apakah mereka punya tim yang cukup jago untuk verifikasi? layer nya itu berlapis-lapis,” kata Alex.

Alex juga menjelaskan adanya risiko overregulasi dan dampak jangka panjang. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan berpotensi mengambil jalan pintas dengan membatasi akses sepenuhnya bagi pengguna di bawah usia 18 tahun.

Jika hal ini terjadi secara luas, maka akan ada risiko jangka panjang terhadap generasi muda. Anak-anak bisa kehilangan akses terhadap teknologi digital sejak dini, yang justru berpotensi menyebabkan kesenjangan literasi digital di masa depan.

Selain itu, tenggat waktu implementasi yang relatif singkat juga menjadi tantangan tersendiri. Transformasi sistem digital yang kompleks tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kepatuhan yang bersifat administratif semata, bukan substantif.

“Masalahnya 6 bulan itu benar-benar cukup nggak untuk misal transformasi sistem yang kompleks. Akibatnya daripada repot-repot udahlah rubah aja dengan ketentuannya.” kata Alex

PP Tunas tidak dapat berjalan efektif tanpa kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah, industri, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman.

Koordinasi antar kementerian juga menjadi Penting, mengingat sektor digital melibatkan banyak regulator dengan kewenangan berbeda. Tanpa sinkronisasi, perusahaan berisiko dianggap patuh di satu sisi, namun melanggar di sisi lain.

Selain itu, dialog yang terbuka antara regulator dan industri dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menghambat inovasi. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, AGAM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan komitmennya menindak pelaku usaha pertambangan yang tidak tertib menjalankan kaidah pertambangan. Ia menempatkan disiplin perizinan sebagai fondasi utama agar aktivitas tambang tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Penegasan ini ia sampaikan usai meninjau warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Rabu (3/12/2025).

Bahlil mengatakan penindakan akan diarahkan kepada perusahaan yang mengoperasikan tambang tanpa kepatuhan terhadap standar teknis. Ia menekankan pemerintah tidak ingin masyarakat menanggung dampak dari praktik pertambangan yang menyimpang dari koridor yang sudah ditetapkan.

“Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan tidak akan pandang bulu. Semua perusahaan wajib menjalankan standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan,” ujarnya, dikutip Kamis (4/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Bahlil menyampaikan target penyelesaian persoalan tambang ilegal. Ia menempatkan pencabutan izin sebagai langkah korektif bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban. Instruksi kepada jajaran di Kementerian ESDM juga ditegaskan untuk memastikan evaluasi perizinan berjalan menyeluruh.

Langkah tersebut ia tindak lanjuti dengan perintah langsung kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk memeriksa izin usaha pertambangan satu per satu. Pemeriksaan diarahkan pada kepatuhan teknis, pelaksanaan reklamasi, dan legalitas operasional badan usaha tambang di seluruh daerah.

“Kalau dalam evaluasi ditemukan pelanggaran dan ketidaktertiban, kami akan ambil tindakan sesuai aturan. Untuk pertambangan yang tidak sesuai standar, saya tidak segan mencabut izinnya,” kata Bahlil.

Gerak penertiban sektor pertambangan ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap praktik penambangan ilegal. Instruksi presiden menjadi acuan bagi kementerian dan aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan pertambangan ilegal dari hulu hingga hilir.

Upaya tersebut diperkuat oleh kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Menteri ESDM juga menjadi anggota. Satgas ini telah menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang dimanfaatkan secara ilegal dan menempatkannya kembali dalam pengelolaan negara.

Hingga kini, total 3.312.022,75 hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali Satgas PKH. Dari jumlah tersebut, 915.206,46 hektare telah diserahkan kepada kementerian terkait. Sebanyak 833.413,46 hektare dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif, sedangkan 81.793,00 hektare dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Sisanya, seluas 2.398.816,29 hektare, masih dalam proses administrasi untuk kemudian diserahkan.

Satgas PKH juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal. Pemerintah menegaskan bahwa aset tersebut harus kembali memberi manfaat kepada negara dan masyarakat. Pendekatan hukum tegas dan dukungan lintas lembaga menjadi dasar untuk memastikan pengelolaan hutan dan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Tokyo, CNBC Indonesia - Proses masuknya mobil impor ke Indonesia ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebelum bisa dipasarkan secara resmi, setiap unit harus melalui serangkaian tahap ketat yang memastikan kendaraan tersebut sesuai dengan regulasi di Tanah Air.

Marketing Director and Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Sri Agung Handayani, mengungkapkan salah satu contohnya ialah dalam impor Rocky Hybrid. Mobil ini masih diimpor dari Jepang atau Completely Built-Up (CBU).

"Rocky Hybrid proses pertama homoligasi dulu, kemudian uji tipe, jadi nggak otomatis langsung masuk Indonesia, tapi harus sesuai ketentuan, misal sensor ECU sesuai ganti ban yang ada nggak supplier dengan SNI itu dipenuhi, baru diproduksi di Jepang," katanya dalam Daihatsu Media Trip to Japan, Kamis (30/10/2025).

Ia menegaskan bahwa mobil impor harus memenuhi standar tertentu, mulai dari aspek teknis hingga kelengkapan informasi dalam bahasa yang sesuai dengan regulasi Indonesia.

"Dashboard harus bahasa Inggris, huruf atau karakter Jepang diganti at least dengan bahasa Inggris, jadi nggak gampang impor CBU. Jadi huruf Jepang nanti nggak ada di Indonesia," katanya.

Selain itu, sistem elektronik juga perlu disesuaikan agar kompatibel dengan sistem di Indonesia. Dengan berbagai persyaratan teknis dan administratif tersebut, kehadiran mobil impor di Indonesia membutuhkan waktu serta proses penyesuaian yang tidak singkat.

"Sensor ECU karena harus nyambung maka ECU diganti karena beda dengan cara bahasa Jepang. Terkait pemberitahuan atau labeling nggak boleh dengan bahasa Jepang," tambah Agung

Produksi Rocky Hybrid untuk pasar Indonesia juga akan segera dilakukan. Mobil ini sudah mulai dikenalkan di Indonesia sejak GIIAS 2025 lalu.

"Prioritas akan diberikan ke customer yang memesan lebih awal. Produksi pertama untuk spek Indonesia mulai 3 November untuk spek Indonesia. Secepatnya deliver bertahap dan banyaknya deliver di Januari," ujar Agung di sela gelaran Japan Mobility Show 2025 di Tokyo.

Saat ini jumlah pemesan Rocky Hybrid juga sudah tembus ribuan unit.

"Pre-book waktu momen produksi Daihatsu 9 juta unit ada di 500an unit, mungkin sekarang 1000 SPK kurang lebih. Harga penyesuaian setelah GIIAS, siapapun order setelah GIIAS harganya di Rp299,8 juta," tuturnya.