Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai standar teknis yang kuat dalam penerapan Peraturan Pemerintah No.17 /2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) akan mempermudah dan meningkatkan kepatuhan pelaku industri digital nasional dalam mendukung regulasi tersebut.

Ketua Bidang OTT/E-Commerce MASTEL Alex Candra berpendapat setiap sektor mulai dari teknologi finansial (fintech), media sosial, hingga e-commerce memiliki karakteristik digital yang berbeda.

Tanpa standar teknis yang matang, proses verifikasi identitas wali dan perlindungan data pribadi anak akan menjadi tantangan prosedural yang membingungkan dalam implementasi PP Tunas.

"Jadi, standar teknis [yang jelas] akan mengurangi kebingungan pengguna, orang tuanya,” ujar Alex di acara Bisnis Indonesia Forum, dilansir Kamis (7/5/2026).

Alex menambahkan sektor UMKM dan startup lokal juga berpotensi menghadapi dilema karena keterbatasan infrastruktur verifikasi yang canggih dalam mematuhi PP Tunas. Tanpa dukungan teknologi seperti machine learning atau tim verifikasi yang andal, pelaku usaha kecil berisiko gagal memenuhi standar keamanan yang diminta regulasi.

Akibat beban kepatuhan yang berat, dikhawatirkan startup justru mempertimbangkan untuk melarang total akses anak-anak di bawah usia 18 tahun ke platform mereka. Langkah ini diambil bukan karena konten yang ilegal, melainkan demi menghindari kerumitan prosedur hukum.

“Pertanyaannya, apakah UMKM atau startup lokal ini punya infrastruktur yang cukup canggih untuk verifikasi data?” tambah Alex.

Persoalan lain yang muncul adalah masa transisi selama enam bulan yang dianggap terlalu singkat untuk transformasi sistem yang kompleks. Alex mengkhawatirkan jika ribuan perusahaan memilih membatasi usia pengguna secara masif, Indonesia akan menghadapi risiko generasi gagap teknologi.

Dari sisi industri, kebutuhan mendesak saat ini adalah adanya kepastian hukum dan teknis yang selaras dengan mitigasi risiko. Dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku ekonomi digital menjadi kunci agar perlindungan anak tetap terjaga tanpa mematikan ekosistem teknologi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunggu kepatuhan platform digital lainnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang diterbitkan pada 6 Maret 2026.

Pada tahap awal, Komdigi meminta delapan platform berisiko tinggi untuk menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun. Delapan platform tersebut adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan aturan tersebut akan berlaku bagi seluruh platform digital secara bertahap.

“Delapan ini memang kami harapkan menjadi model di awal, dalam waktu dekat tentu kami akan kenakan kepada semua,” kata Meutya di kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya menambahkan pihaknya telah menerima banyak umpan balik dari sejumlah platform yang mulai mengirimkan hasil self-assessment mereka. Oleh sebab itu, dia berharap jumlah platform yang menyampaikan kepatuhan di luar delapan platform berisiko tinggi tersebut meningkat dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Komdigi juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan dilakukan secara bertahap, dimulai dari platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox, hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya menyebut Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang makin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Ia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.