Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menyatakan bahwa perputaran uang selama pelaksanaan ibadah haji bisa mencapai Rp18 triliun, sehingga sangat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Teguh Dwi Nugroho menjelaskan bahwa ekosistem ekonomi yang sangat besar muncul dalam pelaksanaan ibadah haji. Meskipun ibadah berlangsung di Arab Saudi, manfaat ekonomi mengalir deras bagi Indonesia.

Dia menyebut bahwa triliunan rupiah berputar setiap tahunnya dari sejak persiapan ibadah haji, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga proses setelahnya.

“Perputaran uang dari haji itu sampai Rp18 triliun. Kalau menghitung umrah, perputaran uangnya bisa mencapai Rp60 triliun—66 triliun,” ujar Teguh saat memberikan paparan dalam diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Jumat (16/1/2026).

Menurut Teguh, perputaran uang itu dapat berefek positif bagi perekonomian Tanah Air karena bukan hanya melibatkan pelaku ekonomi yang berada di Arab Saudi, tetapi juga di Indonesia.

“Perputaran uang yang sangat besar harus bisa memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Efek berganda ekonomi dari pelaksanaan ibadah haji misalnya dapat berasal dari pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyediakan atribut bagi jemaah seperti pakaian, gelang, dan lainnya.

Penyediaan makanan pun bisa berefek positif bagi ekonomi, misalnya dengan UMKM atau usaha-usaha lokal yang memasok bumbu untuk kebutuhan makan jemaah dan petugas haji saat di Tanah Air.

“Uang itu kembali lagi ke Indonesia, tidak hanya [berputar] di Arab Saudi,” ujarnya.

Pengembangan ekosistem ekonomi juga menjadi satu dari tiga target kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji, yang disebut Tri Sukses Haji. Berikut daftarnya

1. Sukses Ritual

Terlaksananya ibadah haji sesuai syariat, sah, tertib, dan berkualitas.

2. Sukses Ekosistem Ekonomi

Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berdampak pada kesejahteraan umat

3. Sukses Keadaban dan Peradaban

Terbentuknya jemaah dan tata kelola haji yang mencerminkan akhlak, etika, dan citra bangsa Indonesia.

Pengembangan ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat juga masuk sebagai misi ibadah haji. Visi lainnya mencakup transparansi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, hingga kelembagaan Kemenhaj yang profesional.

Pembentukan Kemenhaj juga membuat pemerintah memiliki lembaga yang memiliki fungsi spesifik terkait pengembangan ekosistem haji dan umrah. Misalnya, terdapat direktorat khusus yang menangani industri pendukung haji dan umrah, hingga soal kemitraan nasional dan internasional.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatra Barat mengambil langkah penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mensukseskan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Ranah Minang.

Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumbar, M. Rifki mengatakan dalam membangun ekosistem ekonomi haji ini, Kanwil Kemenhaj Sumbar melibatkan dari pihak perbankan hingga pelaku UMKM.

“Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program ekosistem ekonomi haji dan umrah. Makanya, melalui kolaborasi ini tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu diperkuat melalui komunikasi dan konsolidasi yang berkelanjutan,” katanya, dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Dia menilai kehadiran perbankan sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Karena memang, pengelolaan haji dan umrah tidak bisa hanya dipandang sebagai kegiatan musiman.

Menurutnya jika haji berlangsung dalam rentang waktu tertentu, maka umrah berjalan sepanjang tahun dan memiliki potensi besar, baik dari sisi layanan maupun dampak ekonomi.

“Untuk di Sumbar saja, keberangkatan umrah sangat ramai. Senin dan Rabu awal Januari 2026 masing-masing 420 jemaah berangkat langsung ke Jeddah. Bahkan dalam setahun potensinya bisa lebih dari 50 ribu jemaah umrah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rifki menegaskan bahwa peran Kemenhaj dalam pengawasan dan pengelolaan keberangkatan umrah masih perlu diperkuat. Setiap pekan, ratusan jemaah berangkat umrah dari Sumbar, dan hal ini merupakan potensi besar, namun selama ini belum dikelola dalam satu sistem yang utuh.

Ke depan, kata Rifki, pihaknya akan mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara umrah, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku. “Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan tertib, terdaftar, dan terlindungi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari umrah ini sangat besar dan belum sepenuhnya terkelola,” sebut dia.

Dikatakannya dari sisi lain, Kemenhaj Sumbar juga tengah merancang konsep pemberangkatan umrah terpusat melalui Asrama Haji, menyerupai pola layanan haji. Jemaah direncanakan menginap satu malam, menyelesaikan seluruh proses administrasi, imigrasi, hingga diberangkatkan secara terkoordinasi.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, dan UPT Asrama Haji. Semua mendukung. Jika ini terwujud, Asrama Haji akan hidup setiap hari, dan ekosistem ekonomi haji–umrah akan tumbuh lebih kuat,” jelasnya.

Kemudian Rifki juga mengungkapkan dorongan dari pemerintah pusat agar daerah mulai menyiapkan UMKM yang mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji dan umrah. Mulai dari kebutuhan perlengkapan jamaah hingga produk khas daerah yang dapat mendukung perputaran ekonomi lokal.

“Bayangkan jika UMKM Sumbar bisa menyiapkan perlengkapan jamaah, koper, kain ihram, hingga produk makanan. Potensi ini sangat besar. Bahkan satu jamaah membawa satu kilogram produk lokal saja, dampaknya luar biasa bagi ekonomi daerah,” ungkap dia.

Dengan sinergi yang solid, lanjutnya, ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumbar diharapkan mampu bangkit dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di tengah pemulihan pascabencana.