Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menilai bahwa perputaran uang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekitar Rp18,2 triliun berpotensi menciptakan efek ganda bagi perekonomian nasional, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj Jaenal Effendi menjelaskan bahwa pemerintah mendorong agar belanja besar dalam penyelenggaraan haji tidak hanya berhenti pada layanan ibadah, tetapi juga bisa memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

"Kira-kira dari sekitar Rp18,2 triliun pelaksanaan ibadah haji ini biayanya, ini bisa mendatangkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar," ujar Jaenal saat diwawancarai Tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Kantor Daerah Kerja Madinah, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, efek ekonomi tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM nasional melalui rantai pasok kebutuhan haji, produk konsumsi, hingga sektor logistik dan perdagangan.

“Harapannya dari pelaksanaan ibadah haji ini ada manfaat ekonomi yang juga dirasakan oleh masyarakat UMKM di Indonesia," katanya.

Salah satu upaya agar perputaran uang itu tertransmisi ke pelaku usaha di Indonesia adalah dengan memperkuat ekosistem ekonomi haji berbasis digital melalui platform oleh-oleh haji, yang disiapkan untuk mempermudah transaksi produk Indonesia secara lebih aman dan terintegrasi.

Platform tersebut sekaligus diarahkan untuk melindungi jemaah dari praktik penipuan serta memperluas akses produk UMKM nasional di pasar haji dan umrah.

"Alhamdulillah di Indonesia kita juga sudah punya platform oleh-oleh haji," ujar Jaenal.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan penghitungan lebih rinci terkait dampak ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Namun, sejumlah indikator awal mulai terlihat dari meningkatnya aktivitas UMKM dan ekspor produk kebutuhan jemaah.

Menurutnya, pertumbuhan ekspor bumbu hingga keterlibatan pelaku usaha Indonesia di sekitar hotel jemaah di Arab Saudi menjadi salah satu parameter awal yang tengah dievaluasi pemerintah.

"Ini masih belum final kita peroleh angkanya, tetapi nanti akan dikuantifikasi," katanya.

Kemenhaj menilai penguatan ekosistem ekonomi haji menjadi bagian dari implementasi visi Tri Sukses Haji, termasuk mendukung layanan haji ramah lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui penguatan rantai logistik dan layanan pendukung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin membuat ekosistem ekonomi haji dengan salah satunya meningkatkan kunjungan wisatawan asing dari Timur Tengah ke Indonesia.

Pembangunan ekosistem ekonomi haji itu akan dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ekosistem itu bertujuan agar perputaran uang terkait dengan haji tidak hanya banyak keluar ke Arab Saudi.

Salah satu sektor yang akan masuk ke dalam ekosistem itu adalah pariwisata. Caranya adalah dengan melibatkan usaha jasa perjalanan (travel) haji dan umroh untuk juga menyiapkan paket perjalanan ke Indonesia.

Dahnil menyebut selama ini jumlah wisatawan Timur Tengah ke Indonesia sekitar 33.000 orang per tahun, sedangkan sebaliknya bisa mencapai 3 juta orang. Pemerintah disebut menginginkan agar jumlah itu bertambah.

"Pihak travel yang selama ini jualannya paket wisata, atau paket umroh [dari] Indonesia, harusnya mereka juga jualan paket wisata ke Indonesia kira-kira," ujarnya usai bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Sabtu (41/2/2026).

Selain dari jasa travel, dia menyebut Kementerian Pariwisata diharapkan bisa secara maksimal mempromosikan wisata ke Indonesia di Timur Tengah. Nantinya, upaya yang akan turut dilakukan yakni dengan memaksimalkan maskapai penerbangan nasional yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

"Supaya wisatawan Timur Tengah banyak ke sini, juga melalui maksimalisasi national flight kita Garuda. Supaya Garuda buka paket-paket murah misalnya, atau paket-paket wisata, atau tujuan-tujuan ke daerah-daerah di Indonesia," lanjut Dahnil.

Di luar itu, sektor perdagangan turut dilibatkan untuk membangun ekosistem tersebut. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Arab Saudi. Tujuannya, agar uang yang dikeluarkan jamaah haji di sana digunakan dengan rupiah.

Prabowo disebut menginginkan agar perputaran uang jamaah haji seimbang antara uang masuk dan keluar. "Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflow-nya bisa 50%," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, ekosistem ekonomi haji itu juga mencakup pusat logistik berupa kawasan berikat bagi eksportir ke Arab Saudi. Keinginan ini, terang Dahnil, dilatarbelakangi oleh besarnya perputaran uang jamaah haji setiap tahunnya yakni sekitar Rp40 triliun. Namun demikian, sebagian besarnya justru keluar (cash outflow) bukan masuk ke Tanah Air.

"Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp40 triliun-an. Jumlahnya itu 80% itu cash outflow. Nah, itulah perintah Presiden harus dikurangi cash outflow-nya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin membuat ekosistem ekonomi haji dengan salah satunya meningkatkan kunjungan wisatawan asing dari Timur Tengah ke Indonesia.

Pembangunan ekosistem ekonomi haji itu akan dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut ekosistem itu bertujuan agar perputaran uang terkait dengan haji tidak hanya banyak keluar ke Arab Saudi.

Salah satu sektor yang akan masuk ke dalam ekosistem itu adalah pariwisata. Caranya adalah dengan melibatkan usaha jasa perjalanan (travel) haji dan umroh untuk juga menyiapkan paket perjalanan ke Indonesia.

Dahnil menyebut selama ini jumlah wisatawan Timur Tengah ke Indonesia sekitar 33.000 orang per tahun, sedangkan sebaliknya bisa mencapai 3 juta orang. Pemerintah disebut menginginkan agar jumlah itu bertambah.

"Pihak travel yang selama ini jualannya paket wisata, atau paket umroh [dari] Indonesia, harusnya mereka juga jualan paket wisata ke Indonesia kira-kira," ujarnya usai bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Sabtu (41/2/2026).

Selain dari jasa travel, dia menyebut Kementerian Pariwisata diharapkan bisa secara maksimal mempromosikan wisata ke Indonesia di Timur Tengah. Nantinya, upaya yang akan turut dilakukan yakni dengan memaksimalkan maskapai penerbangan nasional yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

"Supaya wisatawan Timur Tengah banyak ke sini, juga melalui maksimalisasi national flight kita Garuda. Supaya Garuda buka paket-paket murah misalnya, atau paket-paket wisata, atau tujuan-tujuan ke daerah-daerah di Indonesia," lanjut Dahnil.

Di luar itu, sektor perdagangan turut dilibatkan untuk membangun ekosistem tersebut. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Arab Saudi. Tujuannya, agar uang yang dikeluarkan jamaah haji di sana digunakan dengan rupiah.

Prabowo disebut menginginkan agar perputaran uang jamaah haji seimbang antara uang masuk dan keluar. "Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflow-nya bisa 50%," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, ekosistem ekonomi haji itu juga mencakup pusat logistik berupa kawasan berikat bagi eksportir ke Arab Saudi. Keinginan ini, terang Dahnil, dilatarbelakangi oleh besarnya perputaran uang jamaah haji setiap tahunnya yakni sekitar Rp40 triliun. Namun demikian, sebagian besarnya justru keluar (cash outflow) bukan masuk ke Tanah Air.

"Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp40 triliun-an. Jumlahnya itu 80% itu cash outflow. Nah, itulah perintah Presiden harus dikurangi cash outflow-nya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya untuk mengurangi arus uang keluar ke Arab Saudi saat masa haji, karena sebagian besar dari perputaran uang ibadah haji masyarakat Indonesia setiap tahunnya hanya keluar dari Tanah Air.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak usai bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Atas keinginan Presiden Prabowo itu, Dahnil meminta bantuan Airlangga untuk membentuk ekosistem ekonomi haji. Dia menyampaikan bahwa Presiden ingin agar cashflow terkait dengan haji lebih banyak masuk ke Indonesia dibandingkan keluar.

Ekosistem ekonomi haji yang diinginkan Prabowo, terang Dahnil, mencakup sektor perdagangan, pariwisata termasuk juga Kampung Haji yang juga akan dibangun Danantara.

"Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp40 triliunan. Jumlahnya itu 80% itu cash outflow. Nah, itulah perintah presiden harus dikurangi cash outflow-nya," terangnya kepada wartawan usai bertemu Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurut Dahnil, Airlangga mengusulkan beberapa cara salah satunya yakni memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Arab Saudi. Tujuannya, agar uang yang dikeluarkan jamaah haji di sana digunakan dengan rupiah.

Prabowo disebut menginginkan agar perputaran uang jamaah haji seimbang antara uang masuk dan keluar.

"Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflow-nya bisa 50%," lanjut politisi Partai Gerindra itu.

Tidak hanya itu, pemerintah berencana untuk memaksimalkan sektor pariwisata dengan menambah jumlah turis dari Timur Tengah ke Indonesia. Dahnil menyebut selama ini jumlah wisatawan Timur Tengah ke Indonesia sekitar 33.000 orang per tahun.

Pemerintah menginginkan agar jumlah tersebut bertambah. Caranya dengan memaksimalkan peran penyedia jasa perjalanan (travel) umroh dan haji. Mereka diharapkan juga menyiapkan jasa perjalanan dari Timur Tengah ke Indonesia.

"Bayangkan loh kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta [orang], masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33.000. Nah itu yang kami sepakati tadi bersama Pak Airlangga," ujarnya.

Selain itu, ekosistem ekonomi haji itu juga mencakup pusat logistik berupa kawasan berikat bagi eksportir ke Arab Saudi.

"Jadi, logistik-logistik komoditas-komoditas kita yang mau kita ekspor ke Saudi itu dimasukkan dulu ke pusat logistik berikat," tuturnya.

Nantinya, Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga akan menyiapkan kelompok kerja (pokja) khusus untuk menyiapkan ekosistem ekonomi haji. Kementerian/lembaga yang kemungkinan diikutsertakan seperti Kementerian Pariwisata serta Kementerian Perdagangan.

"Kami sudah minta ke Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, untuk melakukan di sektor pangan. Nah, Pak Airlangga kan sebagai Menko Perekonomian bisa lebih luas, lebih di lintas sektoral. Kami berharap beliau melakukan itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah menyatakan bahwa perputaran uang selama pelaksanaan ibadah haji bisa mencapai Rp18 triliun, sehingga sangat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Teguh Dwi Nugroho menjelaskan bahwa ekosistem ekonomi yang sangat besar muncul dalam pelaksanaan ibadah haji. Meskipun ibadah berlangsung di Arab Saudi, manfaat ekonomi mengalir deras bagi Indonesia.

Dia menyebut bahwa triliunan rupiah berputar setiap tahunnya dari sejak persiapan ibadah haji, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga proses setelahnya.

“Perputaran uang dari haji itu sampai Rp18 triliun. Kalau menghitung umrah, perputaran uangnya bisa mencapai Rp60 triliun—66 triliun,” ujar Teguh saat memberikan paparan dalam diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Jumat (16/1/2026).

Menurut Teguh, perputaran uang itu dapat berefek positif bagi perekonomian Tanah Air karena bukan hanya melibatkan pelaku ekonomi yang berada di Arab Saudi, tetapi juga di Indonesia.

“Perputaran uang yang sangat besar harus bisa memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Efek berganda ekonomi dari pelaksanaan ibadah haji misalnya dapat berasal dari pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menyediakan atribut bagi jemaah seperti pakaian, gelang, dan lainnya.

Penyediaan makanan pun bisa berefek positif bagi ekonomi, misalnya dengan UMKM atau usaha-usaha lokal yang memasok bumbu untuk kebutuhan makan jemaah dan petugas haji saat di Tanah Air.

“Uang itu kembali lagi ke Indonesia, tidak hanya [berputar] di Arab Saudi,” ujarnya.

Pengembangan ekosistem ekonomi juga menjadi satu dari tiga target kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji, yang disebut Tri Sukses Haji. Berikut daftarnya

1. Sukses Ritual

Terlaksananya ibadah haji sesuai syariat, sah, tertib, dan berkualitas.

2. Sukses Ekosistem Ekonomi

Terbangunnya ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berdampak pada kesejahteraan umat

3. Sukses Keadaban dan Peradaban

Terbentuknya jemaah dan tata kelola haji yang mencerminkan akhlak, etika, dan citra bangsa Indonesia.

Pengembangan ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan dan berdampak pada pemberdayaan sosial serta peningkatan kesejahteraan umat juga masuk sebagai misi ibadah haji. Visi lainnya mencakup transparansi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, hingga kelembagaan Kemenhaj yang profesional.

Pembentukan Kemenhaj juga membuat pemerintah memiliki lembaga yang memiliki fungsi spesifik terkait pengembangan ekosistem haji dan umrah. Misalnya, terdapat direktorat khusus yang menangani industri pendukung haji dan umrah, hingga soal kemitraan nasional dan internasional.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatra Barat mengambil langkah penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mensukseskan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Ranah Minang.

Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumbar, M. Rifki mengatakan dalam membangun ekosistem ekonomi haji ini, Kanwil Kemenhaj Sumbar melibatkan dari pihak perbankan hingga pelaku UMKM.

“Perbankan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program-program ekosistem ekonomi haji dan umrah. Makanya, melalui kolaborasi ini tidak cukup dilakukan sekali, tetapi perlu diperkuat melalui komunikasi dan konsolidasi yang berkelanjutan,” katanya, dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Dia menilai kehadiran perbankan sangat strategis dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Karena memang, pengelolaan haji dan umrah tidak bisa hanya dipandang sebagai kegiatan musiman.

Menurutnya jika haji berlangsung dalam rentang waktu tertentu, maka umrah berjalan sepanjang tahun dan memiliki potensi besar, baik dari sisi layanan maupun dampak ekonomi.

“Untuk di Sumbar saja, keberangkatan umrah sangat ramai. Senin dan Rabu awal Januari 2026 masing-masing 420 jemaah berangkat langsung ke Jeddah. Bahkan dalam setahun potensinya bisa lebih dari 50 ribu jemaah umrah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rifki menegaskan bahwa peran Kemenhaj dalam pengawasan dan pengelolaan keberangkatan umrah masih perlu diperkuat. Setiap pekan, ratusan jemaah berangkat umrah dari Sumbar, dan hal ini merupakan potensi besar, namun selama ini belum dikelola dalam satu sistem yang utuh.

Ke depan, kata Rifki, pihaknya akan mengintensifkan pengawasan terhadap penyelenggara umrah, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap sistem yang berlaku. “Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan tertib, terdaftar, dan terlindungi. Di sisi lain, potensi ekonomi dari umrah ini sangat besar dan belum sepenuhnya terkelola,” sebut dia.

Dikatakannya dari sisi lain, Kemenhaj Sumbar juga tengah merancang konsep pemberangkatan umrah terpusat melalui Asrama Haji, menyerupai pola layanan haji. Jemaah direncanakan menginap satu malam, menyelesaikan seluruh proses administrasi, imigrasi, hingga diberangkatkan secara terkoordinasi.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, dan UPT Asrama Haji. Semua mendukung. Jika ini terwujud, Asrama Haji akan hidup setiap hari, dan ekosistem ekonomi haji–umrah akan tumbuh lebih kuat,” jelasnya.

Kemudian Rifki juga mengungkapkan dorongan dari pemerintah pusat agar daerah mulai menyiapkan UMKM yang mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji dan umrah. Mulai dari kebutuhan perlengkapan jamaah hingga produk khas daerah yang dapat mendukung perputaran ekonomi lokal.

“Bayangkan jika UMKM Sumbar bisa menyiapkan perlengkapan jamaah, koper, kain ihram, hingga produk makanan. Potensi ini sangat besar. Bahkan satu jamaah membawa satu kilogram produk lokal saja, dampaknya luar biasa bagi ekonomi daerah,” ungkap dia.

Dengan sinergi yang solid, lanjutnya, ekosistem ekonomi haji dan umrah di Sumbar diharapkan mampu bangkit dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di tengah pemulihan pascabencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anhar Simanjuntak mendorong skema pesawat charter haji agar tidak hanya mengangkut jemaah ke Arab Saudi, tetapi juga membawa wisatawan Arab ke Indonesia.

"Kami sudah mulai berbicara beberapa bulan belakangan terkait dengan skema agar pesawat-pesawat charter kita itu bisa juga mengangkut wisatawan, misalnya dari Arab Saudi," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).

Untuk itu, Dahnil mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pariwisata telah membentuk satuan tugas atau satgas promosi.

Pasalnya, jumlah wisatawan mancanegara asal Arab Saudi hanya sebanyak 120.000 orang. Sementara jumlah warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi atau disebut sebagai wisatawan nasional, mencapai tiga juta orang (haji dan umrah).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisman dari Arab Saudi sebanyak 18.415 orang per Agustus 2025. Sementara jumlah wisnas yang berkunjung ke Arab Saudi mencapai 156.574 orang.

Data BPS menunjukkan, Malaysia menjadi negara tujuan utama wisnas dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, yaitu sebesar 30,81% dari total 684.930 wisatawan.

Mengekor, Arab Saudi menjadi negara tujuan terbanyak kedua setelah Malaysia, yaitu sebesar 22,86%. Kemudian, Singapura menjadi tujuan terbanyak ketiga, yaitu sebesar 13,19% dari total perjalanan wisnas pada Agustus 2025.

"Oleh sebab itu, kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan promosi secara masif di Arab Saudi, baik pada musim haji maupun sebelum musim haji," tambah Dahnil.

Dirinya juga mengusulkan kepada Komisi VIII DPR untuk membahas terkait ekosistem ekonomi haji.

Dahnil menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, untuk bersama-sama mendorong terbitnya regulasi ekosistem ekonomi haji melalui peraturan presiden (Perpres).

"Agar kemudian koordinasi antar lembaga itu bisa dipermudah untuk mendorong akselerasi ekosistem ekonomi haji, khususnya terkait dengan pangan. Juga kampung haji yang direncanakan akan dipimpin oleh Danantara," tambahnya.

Di samping itu, pemerintah juga berencana menambah embarkasi atau bandara haji, yakni Yogyakarta International Airport (YIA).

Adapun, Komisi VIII DPR RI telah menerima daftar alokasi kuota dari Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang totalnya sebanyak 221.000 jemaah.

Kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92% atau sebanyak 203.320 jemaah, sedangkan kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% atau sebanyak 17.680 jemaah.

Secara perinci, kuota haji reguler terbagi menjadi kuota Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing. Dengan demikian, kuota reguler murni dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi sejumlah 201.585 jemaah.