Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan akan kembali menggelar unjuk rasa terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Jawa Barat pada Kamis (8/1/2026) mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak dan daya beli buruh, serta dipandang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi 100% kebutuhan hidup layak [KHL], yaitu sekitar Rp5,89 juta,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, UMP DKI Jakarta tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876 kian tertinggal jauh dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Pihaknya menuntut agar Pemprov DKI setidaknya dapat menggunakan indeks tertentu 0,9 dalam formula UMP, sehingga masih mendekati angka 100% KHL. Selain itu, Said juga berharap besaran upah minimum sektoral provinsi (UMSP) di Ibu Kota dapat ditetapkan hingga 5% di atas perhitungan KHL.

“KSPI berharap UMSP DKI Jakarta 2026 sudah ditetapkan paling lambat 7 Januari 2026,” imbuhnya.

Terkait UMSK Jawa Barat, Said mengaku menemukan kejanggalan dalam penetapan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Salah satunya, upah di pabrik kecap dan pabrik roti ditetapkan mendekati Rp6 juta, sementara pabrik-pabrik elektronik multinasional berada di bawah angka tersebut.

Dia memandang bahwa ketimpangan ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di industri makanan dan minuman.

“Tuntutan buruh Jawa Barat hanya satu, yakni mengembalikan UMSK 2026 di 19 kabupaten dan kota se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota masing-masing,” ujar Said.

Di samping itu, dirinya berujar bahwa KSPI akan secara resmi mengajukan gugatan penetapan UMP 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan UMSP 2026 ke PTUN Bandung pekan depan, yakni 5 Januari atau 6 Januari 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara resmi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601 per bulan pada Rabu (24/12). Angka tersebut naik Rp126.363 atau sekitar 5,77 persen dari UMP 2025, Rp2.191.238.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penetapan UMP dilakukan dengan mengambil posisi moderat. Perhitungan dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga hasilnya diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan.

"Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah, kan itu biasa," ucap Dedi dalam konferensi pers di kantornya.

Menurut Dedi, perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat pemerintah berada di posisi penyeimbang antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Jabar juga mengumumkan besaran UMK 2026 di wilayahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan bahwa keputusan UMK 2026 sepenuhnya mengacu pada rekomendasi dari masing-masing pemerintah daerah.

"Kalau di kabupaten kota sesuai dengan rekomendasi dari bupati wali kota. Ya kalau arahan Pak Gubernur seperti itu. Rekomendasi tidak ada yang diubah," kata Kim.

Terkait Kota Depok yang sebelumnya mengajukan tiga opsi besaran UMK, Kim memastikan bahwa Pemprov Jabar memilih rekomendasi resmi dari Pemerintah Kota Depok, bukan dari usulan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha.

"Nah, itu nanti diambil ya karena kalau di SP (Serikat Pekerja) itu kan cenderung tinggi, kemudian APINDO pasti rendah. Jadi kita ambil usulan dari pemerintah. Hanya Depok saja yang tiga angka, yang lainnya satu angka," jelas Kim.

Berdasarkan data usulan UMK yang telah ditetapkan, UMK Kota Bekasi 2026 merupakan yang tertinggi mencapai Rp5,99 juta.

Sementara, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran termasuk wilayah dengan UMK paling kecil dengan masing-masing Rp2,36 juta dan Rp2,35 juta.

"Sebenarnya kalau dari UMK-nya kenaikan yang paling kecil itu, Banjar termasuk tiga ter terbawah sama Pangandaran," jelas dia.

Berikut daftar UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar:

1. Kota Bekasi: Rp5.992.931,932. Kabupaten Karawang: Rp5.886.852,343. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.8854. Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.8565. Kabupaten Subang: Rp3.737.4826. Kota Depok: Rp5.522.6627. Kota Bogor: Rp5.437.2038. Kabupaten Bogor: Rp5.161.7699. Kabupaten Sukabumi: Rp3.893.20110. Kabupaten Cianjur: Rp3.338.359,1811. Kota Sukabumi: Rp3.192.80712. Kota Bandung: Rp4.737.67813. Kota Cimahi: Rp4.090.56814. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.990.42815. Kabupaten Sumedang: Rp3.949.855,3616. Kabupaten Bandung: Rp3.972.20217. Kabupaten Indramayu: Rp2.910.25418. Kota Cirebon: Rp2.878.64619. Kabupaten Cirebon: Rp2.880.797,8620. Kabupaten Majalengka: Rp2.595.36821. Kabupaten Kuningan: Rp2.369.379,2722. Kota Tasikmalaya: Rp2.980.33623. Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.87424. Kabupaten Garut: Rp2.472.22725. Kabupaten Ciamis: Rp2.373.643,4626. Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.25027. Kota Banjar: Rp2.361.777,09

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan dewan pengupahan masih membahas besaran upah buruh untuk 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan upah sektoral akan ditandatangani pada Rabu (24/12/2025) besok sesuai tenggat.

Menurutnya, dewan pengupahan yang diampu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat masih berunding, bersama buruh dan juga pengusaha, termasuk para ahli, sebab upah 2026 harus diumumkan besok.

"Nanti tanggal 24 [Desember] saya tandatangani ya, hari ini lagi masih finalisasi [UMP dan UMK 2026]," katanya di Bandung, Selasa (23/12/2025).

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat pleno terkait kenaikan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 di Gedung Sate, pekan lalu/

Usulan serikat pekerja maupun pengusaha melalui Apindo turut ditampung Dewan Pengupahan. Dalam usulannya, Serikat buruh meminta rata-rata Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2025 di angka Rp3.589.619.

Hanya saja, ada anomali besaran upah seperti Kota Banjar yang hanya Rp2.204.754 dan sedangkan Kota Bekasi tembus Rp5.690.753. Angka tersebut memiliki selisih atau disparitas cukup tinggi mencapai Rp3.485.999.

Regulasi anyar yang diterbitkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dinilai tidak bisa menjawab persoalan disparitas yang terjadi. Karena, formulasi perhitungan yang digunakan, inflasi tahunan (YoY) September 2025 sebesar 2,19%.

Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 5,11% dikali dengan indeks tertentu, alpha 0,5-0,9 belum mampu mengejar disparitas.

Seperti Kota Banjar, bila UMK 2026 ditetapkan menggunakan alpha paling maksimal sekalipun, 0,9 maka tetap tidak akan mampu mengejar Kota Bekasi.

Serikat pekerja meminta supaya disparitas bisa diurai dan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai rujukan.

Kemudian, jika hasil kajian International Labour Organization (ILO) dijadikan pertimbangan sebagai kebutuhan hidup layak (KHL) di Jabar, maka buruh meminta agar UMP 2026 sebesar Rp3.833.318. Sedangkan untuk UMSP, serikat buruh meminta pada 2026 di angka Rp3.870.004.

Bisnis.com, BANDUNG - DPD KSPSI Jawa Barat menolak rencana pemerintah pusat yang akan mengeluarkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perubahan kedua PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto mengatakan, draf RPP tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

"Setelah mempelajari isi RPP tersebut, kami menyatakan menolak RPP tersebut, karena seharusnya sesuai perintah putusan MK 168 tahun 2024, pemerintah harus membuat UU ketenagakerjaan yang baru," katanya dikutip Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, setelah UU ketenagakerjaan baru dibuat, baru pemerintah membuat aturan turunannya sebagai dasar penetapan UMP. Masalah lainnya, isi RPP tersebut masih membatasi kenaikan upah minimum dengan indeks tertentu dengan simbol @ (Alfa) dibatasi dari 0,20 sampai dengan 0,70.

"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi plus inflasi dikali alfa hasilnya akan kecil, sedangkan putusan MK Alfa adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota masing-masing," katanya.

Seharusnya nilai Alfa tidak dibatasi dan harusnya diserahkan kepada Dewan Pengupahan kabupaten/kota atau Provinsi untuk menentukan besarnya.

"Dan upah minimum berdasarkan putusan MK, harus menggambarkan kebutuhan hidup layak," katanya.

Draf RPP dinilai memuat syarat dan ketentuan yang rumit dalam menetapkan upah minimum sektoral seperti harus minimal dua perusahaan sejenis, harus ada kesepakatan hingga hanya untuk pekerjaan yang berisiko tinggi.

"Gubernur juga diberikan untuk mengevaluasi usulan/rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota terkait Upah minimum Sektoral kabupaten/kota, dengan kata lain Gubernur bisa tidak menetapkan, walaupun ada usulan dari kabupaten/kota. Oleh karena itu kami menolak RPP pengupahan tersebut dan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 paling sedikit 8,5%," tambahnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa mengatakan hingga saat ini belum ada informasi terbaru tentang penetapan UMP 2026.

Adapun, UMP Jabar pada 2025 adalah Rp2.201.519. Alhasil jika naik 8,5% menjadi sekitar Rp2,3 juta.