masa depan sektor peternakan nasional sangat bergantung pada kemampuan berbagai pihak, termasuk dalam berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi digital

Malang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Jawa Timur, menggandeng International Labour Organization (ILO) dalam upaya menguatkan akses keuangan bagi peternak sapi perah dengan mengenalkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

Peluncuran ERP yang sekaligus sebagai bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) tersebut dilakukan di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis, yang dihadiri oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder dan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso dalam sambutan peluncuran ERP tersebut mengatakan masa depan sektor peternakan nasional sangat bergantung pada kemampuan berbagai pihak, termasuk dalam berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi digital.

"Dengan kolaborasi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tampak mustahil bisa menjadi mungkin apabila seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dan bekerja bersama," katanya.

Ia memaparkan sektor peternakan sapi perah di tanah air masih menghadapi tantangan besar, mulai dari dampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), keterbatasan akses pembiayaan serta masih rendahnya produksi susu dalam negeri.

Indonesia, lanjutnya, baru memproduksi sekitar satu juta ton susu segar per tahun, sedangkan kebutuhan nasional jauh lebih besar, sehingga Indonesia masih mengimpor susu segar sekitar 3,7 juta ton per tahun senilai Rp25 triliun.

"Kita membutuhkan sekitar 1,4 juta ekor tambahan sapi perah indukan yang produktif jika ingin mencapai target swasembada susu. Karena itu, produktivitas harus ditingkatkan," ujarnya.

Ia mengatakan kendala utama peternak sapi selama ini adalah sulitnya mengakses pembiayaan formal akibat minimnya data usaha yang terdokumentasi dengan baik.

Melalui sistem ERP yang dikembangkan OJK bersama ILO dalam program Promise 2 impact, seluruh aktivitas usaha peternak dapat terdigitalisasi dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian kredit.

Menurut dia, peternak yang selama ini unbankable kini memiliki kesempatan mengakses pembiayaan, karena data usaha mereka tercatat secara digital dan terpercaya.

Melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah dan peluncuran ERP peternakan sapi perah ini, OJK berharap sektor peternakan rakyat semakin modern, inklusif, dan mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan serta pengurangan ketergantungan impor susu nasional.

Menurutnya, digitalisasi dan peningkatan produktivitas harus menjadi gerakan bersama agar Indonesia mampu menjadi negara maju lebih cepat.

"Kita harus berani punya visi dan mimpi besar. Kalau produktivitas kita meningkat dan digitalisasi dimanfaatkan optimal, Indonesia akan lebih cepat bangkit dan menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sistem ERP terhubung dengan Platform Aggregator Jasa Keuangan (PAJK) yang memungkinkan peternak mengakses berbagai layanan keuangan mulai dari kredit usaha, asuransi ternak, hingga produk jasa keuangan lainnya.

Peluncuran ERP tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang dihadiri Sekda Jatim Adhy Karyono, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso, Bupati Malang Sanusi, Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder, Kepala OJK Malang Farid Falatehan, Kepala OJK Jember Aris Budiman, serta undangan lainnya.

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian terhadap penguatan industri penjaminan seiring dengan besarnya peran sektor tersebut dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun, dan Pengawasan Khusus OJK Asep Iskandar mengungkapkan penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM pada Desember 2025 baru mencapai 18,42% dari total pembiayaan dari berbagai lembaga jasa keuangan.

Menilik datanya, porsi tersebut setara dengan Rp1.809,33 triliun. Adapun, kredit terbesar diberikan oleh bank umum sebesar Rp1.505,31 triliun dan diikuti oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp149,28 triliun.

“Tentu mungkin dengan melihat angka ini sebetulnya ada hal yang bisa ditingkatkan lagi terkait dengan porsi pembiayaan UMKM dari para lembaga jasa keuangan,” katanya dalam acara daring dengan tema ‘Penguatan Ekosistem Penjaminan Kredit UMKM untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’, Kamis (16/4/2026).

Asep berpendapat bahwa alasan utama yang membuat UMKM terbatas dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan seperti agunan.

“Dan kendala administrasi yang terkait dengan kegiatan usahanya, sehingga dinilai unbankable,” bebernya.

Oleh sebab itu, OJK menilai keberadaan industri penjaminan menjadi jembatan bagi sektor UMKM kepada lembaga penyalur pembiayaan dalam memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial, untuk mendukung UMKM yang feasible namun unbankable menjadi bankable.

Asep mengatakan, sebenarnya ada tiga peran perusahaan penjaminan dalam rangka menunjang UMKM. Pertama, untuk bisa meningkatkan ketertarikan atau attractiveness dari UMKM bagi sektor pembiayaan.

“Kemudian akses terhadap lembaga pembiayaan [accessibility], yang mana dengan bantuan perusahaan penjaminan aksesnya semakin dibuka atau ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk membangun kapasitas serta kelola dan manajemen risiko pada sektor UMKM,” ungkapnya.

Oleh karena itu, OJK sudah menerbitkan Peta Jalan (Roadmap) Industri Penjaminan 2024—2028 yang target makronya adalah terciptanya pemurnian usaha penjaminan, 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi, dan proporsi outstanding penjaminan terhadap PDB meningkat menjadi 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memandang pemerintah perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan yang menjadi program prioritas Kabinet Merah Putih.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan model pembiayaan ultramikro mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau oleh sumber pendanaan dengan pendekatan konvensional seperti bank.

Fokus lembaga pembiayaan ultramikro memang pada segmen kelompok masyarakat yang unbankable. Ceruk itu, kata dia, selama ini diisi oleh keberadaan rentenir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat.

Peran pembiayaan ultramikro seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga memiliki misi pemberdayaan kepada kelompok bawah tidak sekadar menyalurkan pembiayaan.

“Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil ‘mentas’ dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Sunarsip menilai lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar.

“Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan,” kata ekonom senior tersebut.

Suara senada datang dari Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto. Menurutnya, secara umum pembiayaan ultramikro menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah.

Namun, plafon kredit ultramikro yang menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, menurut Eko, perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.

“Kredit ultramikro penting untuk akses mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Berbagai kebijakan dan program pun disiapkan. Demi memastikan program tepat sasaran, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Beberapa program yang sudah berjalan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, membangun Sekolah Rakyat, program renovasi rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Saya diberitahu oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Oktober 2025, bertepatan 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Sebagai gambaran, ada dua institusi yang menjadi pelopor penyaluran kredit ultramikro yakni BRAC dan Grameen Bank. Dua lembaga nonpemerintah yang lahir di Bangladesh itu sudah membuktikan kiprah mereka dalam menekan angka kemiskinan.

BRAC, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) terbesar di dunia, berdiri sejak 1972. Semula lembaga ini hanya ‘bermain’ di negara Bangladesh, singkatan dari Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC).

Ketika mulai menyalurkan pinjaman ultramikro, BRAC berganti nama menjadi Bangladesh Rural Advancement Committee. Program itu diduplikasi ke beberapa negara yakni Pakistan, Tanzania, Uganda, Sierra Leone, Liberia, dan Myanmar.

“Pembiayaan ultramikro strategi sangat ampuh membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Itulah sebabnya selama lebih dari empat dekade, layanan itu menjadi inti pendekatan holistik BRAC dalam pembangunan,” ungkap Sir Fazle Hasan Abe, pendiri BRAC di situs lembaga itu.

Grameen Bank mulai beroperasi pada 1983. Lembaga yang dibidani oleh ekonom Dr. Muhammad Yunus mengusung tagline Bank untuk Orang Miskin. Situs Grameen Bank mengklaim telah menyalurkan pembiayaan kepada 10,77 juta nasabah.

Pada 2006, Yunus dan Grameen Bank menerima Nobel Perdamaian sebagai apresiasi atas upayanya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial melalui kredit ultramikro dalam memerangi kemiskinan.

Di dalam negeri ada PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang dibentuk pada 1999 semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Pada 2016, PNM merilis pembiayaan ultramikro berupa program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM kemudian tergabung dalam holding ultramikro—dibentuk pada September 2021—dengan BRI sebagai induk dan satu anggota lain yakni PT Pegadaian.

Meski baru muncul beberapa dekade setelah BRAC dan Grameen Bank, Mekaar berkembang pesat melampaui dua lembaga itu dari sisi jumlah nasabah. Hingga semester pertama 2025, sekitar 22,4 juta nasabah di 6.165 kecamatan di Indonesia menikmati pembiayaan ultramikro dari PNM. Seluruh penerima adalah perempuan.

Selama 2025, perusahaan pelat merah ini membidik nasabah aktif Mekaar sebanyak 16 juta orang. Selama 2024, jumlah pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai Rp73,93 triliun.

"Nasabah kami berasal dari kelompok ekonomi desil I sampai desil III. Yang masuk kemiskinan ekstrem sekitar 6 juta nasabah. Jadi PNM dari sejak digagas dan dilahirkan sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan," ujar Dirut PNM Arief Mulyadi dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum pada Juli 2025.