Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset NEXT Indonesia Center menyebut saat ini arah penyaluran kredit perbankan nasional mulai mengalami perubahan ke sektor produktif, setelah sebelumnya ekspansi kredit lebih banyak ditopang pembiayaan konsumsi.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan perubahan arah penyaluran kredit itu menunjukkan industri perbankan selektif terhadap sektor dengan prospek pertumbuhan lebih baik dengan risiko yang tetap terkendali.

“Ini sinyal positif, saat ini bank tidak hanya melihat besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan prospek usaha, kualitas risiko, dan potensi sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah," ujar Christiantoko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam laporan NEXT Indonesia Center terbaru bertajuk “Sektor Usaha Favorit Perbankan” menunjukkan bahwa outstanding kredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Per April 2026, total kredit bank umum mencapai Rp8.755 triliun, sedangkan kredit yang mengalir ke sektor ekonomi mencapai Rp6.454 triliun, sementara kredit bukan sektor ekonomi (konsumsi rumah tangga) mencapai Rp2.301 triliun.

Perubahan paling mencolok terlihat pada komposisi penggunaan kredit. Sepanjang periode 2024-2026, kredit investasi menjadi motor utama pertumbuhan.

Per April 2026, kredit investasi tumbuh 19,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh melampaui pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 6,04 persen yoy maupun kredit konsumsi sebesar 6,13 persen yoy.

“Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, dan investasi jangka panjang,” katanya.

Berdasarkan analisis NEXT Indonesia Center, terdapat lima sektor usaha yang saat ini menjadi tujuan utama ekspansi kredit perbankan, yaitu konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial.

Menurut Christiantoko, dominasi kredit investasi menjadi indikator penting bahwa dunia usaha mulai kembali melakukan ekspansi.

“Kredit investasi biasanya mencerminkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek bisnis beberapa tahun ke depan. Ketika jenis kredit ini tumbuh paling cepat, berarti ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki ruang untuk berkembang,” katanya.

Di sisi lain, kualitas kredit perbankan secara umum masih terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross yang berada di level 2,17 persen pada April 2026.

Namun, jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan kredit, profil risikonya mulai menunjukkan perbedaan. Kredit investasi menjadi segmen dengan kualitas kredit paling baik dengan NPL sebesar 1,34 persen pada April 2026.

Sebaliknya, kredit modal kerja tetap menjadi segmen dengan risiko paling besar dengan NPL mencapai 2,64 persen pada April 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan edisi ke-17 Banking on Climate Chaos (BOCC) menunjukkan bahwa 65 bank terbesar di dunia mengucurkan dana senilai US$906 miliar kepada perusahaan bahan bakar fosil sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya.

BOCC mencatat, sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015, kelompok bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan mencapai US$8,7 triliun kepada industri minyak, gas, dan batu bara. BOCC menyebut laporannya sebagai sumber data terbuka paling komprehensif di dunia terkait pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan komersial.

Dalam laporannya, BOCC menemukan bahwa JPMorgan Chase tetap menjadi bank yang membiayai bahan bakar fosil nomor satu di dunia, dengan menyediakan US$58 miliar kepada perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 2025, naik 12,6% dari 2024.

Bank of America menempati peringkat kedua dengan U$47 miliar, dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dari Jepang menempati peringkat ketiga dengan U$47 miliar, meningkat 21% dalam satu tahun.

“Dirty Dozen” atau dua belas bank terbesar yang membiayai bahan bakar fosil kini menyediakan hampir 40% dari seluruh pembiayaan bahan bakar fosil oleh bank-bank di seluruh dunia, yang melibatkan sekitar 2.000 bank.

“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, kini hanya dua belas bank yang menggerakkan lebih dari sepertiga pembiayaan bahan bakar fosil di dunia — bukti bahwa ini bukan lagi masalah pasar, melainkan sekelompok kecil pembuat keputusan yang secara aktif mengambil pilihan,” kata Direktur Riset, Rainforest Action Network Niko Lusiani dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Pembiayaan bagi perusahaan yang secara aktif memperluas usaha bahan bakar fosil melonjak 27% menjadi US$508 miliar pada 2025. Pembiayaan ekspansi semacam itu, jelas laporan tersebut, tidak sejalan dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

“Pemerintah harus turun tangan dan mengambil tindakan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan perusahaan bahan bakar fosil atas peran mereka dalam krisis iklim,” ujar Manajer Kampanye Industri Global, Oil Change International David Tong.

Kontribusi Bank-Bank AS Meningkat

Pangsa bank-bank AS dalam total pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan global meningkat menjadi 32%, naik dari 28% pada 2021, dan menjadi sumber modal bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Sementara itu, bank-bank Eropa menunjukkan tren penurunan yang paling jelas. BNP Paribas mengurangi transaksi terkait bahan bakar fosil sebesar 28%; UBS sebesar 36%; La Caixa sebesar 34%.

Namun, Standard Chartered justru meningkatkan pembiayaan bahan bakar fosilnya sebesar 28%, Deutsche Bank sebesar 20%, dan HSBC sebesar 16%.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak dari komitmen iklim sukarela yang terbatas, serta kebutuhan akan langkah-langkah regulasi yang lebih kuat. Menyusul runtuhnya Net-Zero Banking Alliance (NZBA), bank-bank mempercepat pencabutan kebijakan mereka.

Dari 15 bank Amerika Utara yang menjadi cakupan laporan, 12 di antaranya kini tidak memiliki komitmen berarti terkait bahan bakar fosil. JPMorgan Chase dan Goldman Sachs sepenuhnya menghentikan kebijakan pengecualian terhadap batu bara dan Arktik, dan mengubahnya menjadi standar uji tuntas yang diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

“Penelitian kami mengungkapkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara bank-bank yang menanggapi krisis iklim dengan serius dan mereka yang bertindak seolah-olah krisis tersebut tidak ada. Bank memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi dan ekonomi yang berkelanjutan, dan masing-masing dari mereka harus mengambil peran aktif,” tutur Penggiat Keuangan Urgewald Philipp Noack.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian terhadap penguatan industri penjaminan seiring dengan besarnya peran sektor tersebut dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun, dan Pengawasan Khusus OJK Asep Iskandar mengungkapkan penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM pada Desember 2025 baru mencapai 18,42% dari total pembiayaan dari berbagai lembaga jasa keuangan.

Menilik datanya, porsi tersebut setara dengan Rp1.809,33 triliun. Adapun, kredit terbesar diberikan oleh bank umum sebesar Rp1.505,31 triliun dan diikuti oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp149,28 triliun.

“Tentu mungkin dengan melihat angka ini sebetulnya ada hal yang bisa ditingkatkan lagi terkait dengan porsi pembiayaan UMKM dari para lembaga jasa keuangan,” katanya dalam acara daring dengan tema ‘Penguatan Ekosistem Penjaminan Kredit UMKM untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’, Kamis (16/4/2026).

Asep berpendapat bahwa alasan utama yang membuat UMKM terbatas dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan seperti agunan.

“Dan kendala administrasi yang terkait dengan kegiatan usahanya, sehingga dinilai unbankable,” bebernya.

Oleh sebab itu, OJK menilai keberadaan industri penjaminan menjadi jembatan bagi sektor UMKM kepada lembaga penyalur pembiayaan dalam memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial, untuk mendukung UMKM yang feasible namun unbankable menjadi bankable.

Asep mengatakan, sebenarnya ada tiga peran perusahaan penjaminan dalam rangka menunjang UMKM. Pertama, untuk bisa meningkatkan ketertarikan atau attractiveness dari UMKM bagi sektor pembiayaan.

“Kemudian akses terhadap lembaga pembiayaan [accessibility], yang mana dengan bantuan perusahaan penjaminan aksesnya semakin dibuka atau ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk membangun kapasitas serta kelola dan manajemen risiko pada sektor UMKM,” ungkapnya.

Oleh karena itu, OJK sudah menerbitkan Peta Jalan (Roadmap) Industri Penjaminan 2024—2028 yang target makronya adalah terciptanya pemurnian usaha penjaminan, 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi, dan proporsi outstanding penjaminan terhadap PDB meningkat menjadi 3,5%.

Jakarta (ANTARA) - Perbankan nasional dapat memperluas akses pembiayaan, khususnya segmen yang belum terlayani secara optimal, melalui kolaborasi dengan platform peer-to-peer (P2P) lending.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

"Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu

Menurutnya, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang acapkali kesulitan mengakses pembiayaan dari bank.

"Ada bank sukses dengan bisnisnya di segmen mikro atau ultramikro. Tapi selalu langkah tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal dan human capital yang lebih besar," katanya.

Dari perspektif perbankan, lanjutnya, kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

"Setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama," ujarnya.

Standar tersebut, tambahnya, menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Ia menambahkan standar tersebut mencakup tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan risiko yang kuat.

Oleh karena itu, menurut perempuan yang akrab dipanggil Dhany itu, asosiasi industri perlu berperan dalam merumuskan standar kemitraan untuk menjaga stabilitas ekosistem.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Aftech, rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024-2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4 persen, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46 persen.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34 persen pada periode 2019-2024.

"Bank memiliki kekuatan dari sisi permodalan dan biaya dana yang lebih rendah. Sementara P2P lending unggul dalam kecepatan proses, teknologi underwriting digital, serta pemanfaatan data alternatif. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service.

Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

Menurut dia, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel, namun pertumbuhan tidak boleh mengorbankan kualitas.

"Elemen paling krusial dalam kolaborasi ini adalah manajemen risiko. Tanpa penyelarasan risk appetite, komunikasi terbuka, dan review kualitas portofolio yang disiplin, kolaborasi bisa menjadi sumber risiko baru,” katanya.

Data dalam white paper menunjukkan bahwa porsi outstanding kredit bank yang disalurkan melalui P2P lending meningkat signifikan dari sekitar 0,05 persen dari total keseluruhan kredit bank melalui berbagai saluran pada Januari 2021 menjadi sekitar 1,30 persen pada April 2025.

"Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan adanya arus mudik ini, masyarakat yang di kota membelanjakan uangnya di daerah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo optimis aktivitas mudik Lebaran tahun ini mampu mendorong peningkatan belanja masyarakat, terutama di wilayah luar Jakarta.

“Dengan adanya arus mudik ini, masyarakat yang di kota membelanjakan uangnya di daerah masing-masing, dan itu kami rasa hal yang sangat baik karena tiap daerah akhirnya ekonominya tumbuh karena ada spending (belanja) yang meningkat,” ucap Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, optimisme peningkatan belanja masyarakat selama libur Lebaran tersebut sejalan dengan penyaluran pembiayaan perseroan yang tetap tercatat positif pada Januari-Februari 2026, atau dua bulan sebelum periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia mengatakan, pembiayaan BSI tahun ini difokuskan untuk segmen konsumer, yang pada kuartal IV 2025 proporsinya mencapai 46 persen.

Anggoro menyampaikan, kinerja pembiayaan selama dua bulan di awal 2026 tersebut masih sesuai dengan rencana perseroan.

“Kami memang (merencanakan pertumbuhan pembiayaan per bulannya) proporsional dari (target) setahun kan, setahun ini kan kami targetkan pertumbuhan double digit (dua digit) dan untuk pembiayaan aktif sampai dengan dua bulan terakhir ini masih on the track (sesuai rencana),” katanya.

Saat ditanya mengenai adanya kecenderungan masyarakat untuk menyimpan Tunjangan Hari Raya (THR) mereka, Anggoro mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan pemahaman keuangan yang semakin baik dan bijak di masyarakat.

Ia menuturkan, masyarakat kini mulai memahami bahwa sumber daya yang dimiliki terbatas, termasuk uang, sehingga mereka berupaya untuk mengatur kapan uang tersebut harus dimanfaatkan dan kapan harus disimpan.

Namun, Anggoro menilai antusiasme masyarakat untuk berbelanja masih akan tetap ada, apalagi menghadapi hari raya besar keagamaan seperti Idul Fitri.

Hanya saja, ia menyoroti porsi pengeluarannya bisa jadi berubah antara nilai yang disimpan, digunakan untuk keperluan keluarga, maupun dibelanjakan untuk keperluan pribadi.

“Spending bisa macam-macam kan, spending-nya bisa untuk keluarga, bisa untuk diri sendiri, kan bisa jadi kan spending-nya untuk keluarga tetap sama, tapi untuk diri sendirinya mungkin berkurang, untuk baju barunya mungkin nggak sebanyak yang tahun lalu,” jelasnya.

“Tapi, poin saya sih (meningkatnya pemahaman untuk menabung) itu sinyal yang baik buat masyarakat bahwa mereka sudah paham bahwa saving (menabung) itu penting,” imbuh Anggoro.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta, mengungkap pengembang tak lagi hanya dapat mengandalkan pembiayaan bank untuk ekspansi pengembangan perumahan.

Ketua Umum (Ketum) DPD REI Jakarta, Arvin F. Iskandar menjelaskan bahwa untuk itu pihaknya tengah mendorong para pengembang dapat melaksanakan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

"Ketergantungan pembiayaan konvensional bank saja tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan para developer untuk jangka panjang," kata Arvin dalam agenda Go Public Workshop DPD REI Jakata di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Terlebih, Arvin menilai pasar properti saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di mana, siklus proyek yang panjang mendorong kebutuhan modal kerja yang cenderung besar.

Akan tetapi, realisasinya dinilai tidak mudah lantaran banyak pengembang rumah subsidi yang masih ragu untuk mulai memasarkan sahamnya ke publik.

"Pengembang anggota DPD REI DKI Jakarta kurangi lebih saat ini ada 100 yang sudah Tbk. dan terus kita di REI DKI akan cari upaya agar semuanya bisa menjadi Tbk anggota REI DKI yang jumlahnya mencapai 500 perusahaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) juga sempat menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau IPO.

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal]." jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Ia mengatakan momentum perayaan bagi umat Muslim tersebut biasanya mampu mendorong permintaan kredit perbankan, tapi nilai penyaluran pada periode Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2026 diproyeksikan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

“Penyaluran kredit perbankan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026 diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan, meskipun tidak sekuat periode musiman pada tahun-tahun sebelumnya,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARAdari Jakarta, Senin (26/1).

Ia mengatakan permintaan kredit pada periode tersebut biasanya banyak didorong oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga dan peningkatan aktivitas usaha, sehingga meningkatkan kredit pada segmen konsumsi dan pembiayaan perdagangan.

“Namun, peningkatan tersebut berpotensi tertahan oleh sikap kehati-hatian perbankan dalam mengelola risiko, serta kecenderungan pelaku usaha dan masyarakat yang lebih berhitung dalam menambah kewajiban pembiayaan,” ujar dia.

Rizal mengatakan di tengah penurunan tipis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 menjadi 123,5 dari 124 pada bulan sebelumnya, serta kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan pemerintah berperan penting untuk memperkuat permintaan kredit pada kuartal I 2026.

Selain mempercepat realisasi belanja negara, ia mengatakan pemerintah juga perlu memperkuat program bantuan yang bersifat produktif serta meningkatkan dukungan fiskal bagi UMKM dan sektor usaha penyerap tenaga kerja agar dapat memperbaiki likuiditas dan prospek pendapatan masyarakat.

“Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas moneter dan kebijakan makroprudensial perlu diarahkan untuk memberi ruang pembiayaan yang lebih kondusif bagi sektor produktif, sehingga pertumbuhan kredit tidak hanya bersifat temporer, tetapi berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan,” katanya menambahkan.

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69 persen (year-on-year/yoy), masih berada dalam kisaran prakiraan Bank Indonesia yang sebesar 8-11 persen (yoy).

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06 persen (yoy), 4,52 persen (yoy), dan 6,58 persen (yoy).

BI pun mengajak para pelaku usaha untuk melakukan ekspansi atas usaha mereka dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang tercatat mencapai Rp2,44 kuadriliun pada Desember 2025, atau 22,12 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan di segmen UMKM diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun ini, imbas ketidakpastian geopolitik global dan permintaan pembiayaan yang belum sepenuhnya pulih.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli menyampaikan, kendati tekanan di segmen ini masih akan berlanjut pada 2026, Permata Bank tetap optimistis terhadap potensi pertumbuhan UMKM, didukung oleh regulasi baru dan digitalisasi proses kredit.

“Bank tetap optimistis terhadap potensi pertumbuhan UMKM,” kata Meliza kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Di tengah kondisi ini, Permata Bank telah menyiapkan strategi dalam menyeleksi debitur. Meliza menuturkan, bank akan menerapkan strategi prudent growth dengan fokus pada segmen mikro dan UMKM yang memiliki rekam jejak digital.

Selain itu, perseroan juga akan memanfaatkan Innovative Credit Scoring (ICS), serta kolaborasi ekosistem untuk memperkuat rantai pasok UMKM.

Dia menambahkan, Permata Bank telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk dapat berkontribusi menghidupkan kembali pertumbuhan domestik dan memperkuat ketahanan ekonomi.

“Permata Bank dan Bangkok Bank berkomitmen untuk mendukung nasabah menghadapi tantangan dan menangkap peluang, melalui wawasan, solusi, dan konektivitas di seluruh Asean,” tuturnya.

Senada, Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum Allo Bank Ganda Raharja Rusli memperkirakan tekanan di segmen ini masih akan berlanjut pada 2026.

Menurut dia, risiko segmen UMKM cukup merata di seluruh sektor industri, baik sektor UMKM konsumsi seperti makanan maupun sektor UMKM produksi yang menjadi bagian ekosistem pelaku usaha yang lebih besar.

Kendati demikian, Ganda menilai peluang usaha cukup terbuka lebar terutama UMKM yang mendukung industri besar yang tengah berkembang.

“LJK wajib memiliki strategi filtering yang baik dan monitoring usaha sangat diperlukan untuk menghadapi dan keseimbangan peluang dan risiko tersebut,” jelas Ganda kepada Bisnis.

Sebaliknya, Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy melihat peluang besar bagi UMKM untuk rebound, didorong oleh stabilitas ekonomi yang membaik.

“Strategi utama BSI adalah masuk ke dalam ekosistem [ecosystem based financing],” ungkap Kemas kepada Bisnis.

Dia mengungkapkan, BSI tidak lagi menyasar debitur satu per satu secara acak, melainkan masuk melalui rantai pasok (value chain) industri halal, pesantren, hingga komunitas.

“Faktor risiko tetap ada, namun kami memitigasinya dengan digitalisasi proses bisnis dan scoring yang lebih akurat,” katanya.

Sebagai gambaran, kredit UMKM pada November 2025 turun makin dalam, didorong oleh kredit skala mikro dan menengah yang mengalami kontraksi.

Berdasarkan laporan Perkembangan Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit kepada UMKM mencapai Rp1.493,8 triliun pada November 2025, atau terkontraksi sebesar 0,7% secara tahunan (year-on-year/YoY), setelah mengalami kontraksi sebesar 0,1% YoY pada Oktober 2025.

“Penyaluran kredit kepada UMKM pada November 2025 terkontraksi sebesar 0,7% YoY,” tulis BI dalam laporannya.

Otoritas moneter itu mengungkapkan bahwa penurunan kredit UMKM ini didorong oleh kredit skala mikro dan menengah yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,5% YoY dan 0,6% YoY.

Pada Oktober 2025, kredit skala mikro dan menengah juga tercatat menurun, masing-masing turun sebesar 4,3% YoY dan 1,4% YoY. Sementara itu, kredit UMKM pada skala kecil mencatatkan pertumbuhan.

Di sisi lain, pada November 2025 kredit UMKM pada skala kecil mencapai Rp526,9 triliun tumbuh 5,9% YoY. Kendati begitu dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kredit UMKM pada skala kecil tumbuh melambat dari Oktober 2025 yang tumbuh 6,4% YoY.

Menurut jenis penggunaan, BI mencatat bahwa kontraksi kredit UMKM pada November 2025 dipengaruhi oleh Kredit Modal Kerja, yang terkontraksi sebesar 4,1% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perry menyampaikan, dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 67 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Penurunan suku bunga kredit perbankan juga berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 24 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.509,4 triliun atau 23,18% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK tumbuh 12,03% pada November 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kreditperbankan per Oktober 2025 tumbuh melambat yakni 7,36% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan September 2025 sebesar 7,7% YoY.

Bank Indonesia sebelumnya melaporkan lesunya permintaan kredit tersebut tercermin dari fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan yang mencapai Rp2.450,7 triliun per Oktober 2025. Nilai itu setara 22,97% dari plafon kredit yang tersedia.

Permintaan kredit yang belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.

Sementara, dari sisi penawaran kapasitas pembiayaan bank memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,47%.

Selain itu, DPK tercatat tumbuh sebesar 11,48% YoY pada Oktober 2025 didorong ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar, serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

Melihat kondisi ini, otoritas moneter memprediksi pertumbuhan kredit pada 2025 berada pada batas bawah kisaran 8%-11%. Kredit diperkirakan meningkat pada 2026.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini kredit perbankan terus tumbuh hingga akhir tahun, sesuai perkiraan hasil evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menunjukkan tidak adanya revisi signifikan dari bank.

Meski terdapat tekanan dari sisi permintaan kredit, optimisme terhadap pemulihan beberapa sektor ekonomi serta dukungan optimal dari fiskal, regulasi perdagangan, kebijakan industri, dan investasi akan meningkatkan efek peningkatan (multiplier) ke konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.

Terkait dengan perkembangan tersebut, upaya pemerintah serta dukungan dari pelaku usaha dalam memperkuat fungsi intermediasi akan dikupas melalui rangkaian gelaran Big Conference pada Senin (8/12/2025).

Mengusung tema ‘Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi’, forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor hingga para pakar untuk membahas lebih dalam fungsi intermediasi sektor keuangan dalam memompa pertumbuhan ekonomi.

BIG Conference yang merupakan rangkaian acara HUT ke-40 Bisnis Indonesia ini akan menggelar forum diskusi, salah satunya bertajuk ‘Financial Deepening: Fungsi Intermediasi Sektor Keuangan dalam Memompa Pertumbuhan Ekonomi’.

Forum diskusi akan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, mulai dari Kepala Direktorat Stabilitas Sistem Keuangan OJK Bayu Dwi Kariastanto, Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo, dan Ketua 1 Bisnis Asbisindo Bob Tyasika Ananta.

Sesi diskusi ini akan dipandu oleh Dian Ayu Yustina yang merupakan Head of Macro and Financial Markets OCE PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Acara BIG Conference dapat diikuti secara online melalui streaming Youtube pada link berikut ini:

Jakarta, CNBC Indonesia- Industri perbankan berperan penting dalam mendukung penguatan perekonomian nasional. Salah satunya dibuktikan melalui aktifnya penyaluran kredit perbankan ke berbagai usaha.

Penyaluran kredit terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian, investasi, mendorong lapangan kerja, hingga berkontribusi terhadap ekonomi kerakyatan.

Pemerintah sendiri memiliki target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada 2025 senilai Rp 300,48 triliun. Diharapkan, penyaluran KUR ini bisa berdampak pada terciptanya lapangan kerja bagi 12 juta orang.

Hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR telah mencapai Rp 217,20 triliun atau 76,86% dari target. Angka ini menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah 2,28%, atau jauh lebih rendah dari non-performing loan (NPL) Kredit UMKM secara nasional di level 4,55%.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, dari total KUR yang disalurkan, dana sebanyak Rp 282,57 triliun di antaranya ditujukan langsung untuk program KUR, kemudian Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Rp 199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 754 miliar, dan Kredit Program Perumahan Rp 17,16 triliun.

"Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat kita di satu sisi, tapi kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan maupun tadi penciptaan lapangan kerja," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ferry menambahkan, efek dari penyaluran KUR bagi para pengusaha atau masyarakat yakni berupa penyerapan tenaga kerja. Mengutip catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa setiap satu debitur KUR mampu menyerap setidaknya 3 orang pekerja.

"Jadi kalau kita lihat historical-nya, rata-rata KUR itu debiturnya sekitar 4 juta debitur per tahun. Jadi dengan demikian kita harapkan ada paling tidak 12 juta serapan tenaga kerja yang bisa kita lakukan," paparnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam sembilan bulan pertama 2025, pemerintah menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru.

Dari situ, Ferry Irawan mengatakan, pihaknya terus melakukan pendalaman pasar keuangan dari sisi pasar modal, obligasi, hingga perbankan.

"Kemudian peningkatan akses pembiayaan, total plafon 2025 sebesar Rp 300 T. Ini kita harapkan bisa tingkatkan pembiayaan di satu sisi mendorong lapangan kerja. KUR misalnya 1 debitur serap 3 orang tenaga kerja. KUR itu debiturnya 4 juta per tahun setidaknya ada 12 juta serapan yang kita lakukan," ungkap dia.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai salah satu bank milik pemerintah berkomitmen dan senantiasa aktif menyalurkan kredit sepanjang tahun ini. Terbukti, saat ini pertumbuhan kredit BNI lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan BNI dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Sektor produktif yang dimaksud meliputi pertanian, industri makanan dan minuman, telekomunikasi, infrastruktur, perumahan, hilirisasi energi, dan UMKM. Hingga akhir September 2025, total penyaluran kredit BNI tumbuh 10,5% year on year (YoY) menjadi Rp 812,2 triliun.

Kredit korporasi BNI juga naik 12,4% YoY menjadi Rp450,7 triliun. Raihan ini ditopang oleh peningkatan pembiayaan kepada korporasi swasta, BUMN, dan institusi. Tak hanya itu, kredit segmen menengah tumbuh 14,3% YoY, dan kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9% YoY menjadi Rp46,3 triliun, menandakan komitmen BNI dalam memperkuat sektor riil dan mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Tak ketinggalan, segmen konsumer juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 9,6% YoY menjadi Rp150,2 triliun, ditopang pembiayaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Sinergi dengan anak perusahaan pun turut memperkuat ekosistem bisnis BNI, tercermin dari pertumbuhan kredit usaha di level grup yang naik 15,3% YoY menjadi Rp17,4 triliun.