Bisnis.com, JAKARTA — Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah bakal mengeluarkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu meminta agar seluruh peserta BPJS yang memiliki tunggakan agar segera melakukan registrasi ulang untuk mengembalikan status kepesertaannya.

Dalam program ini, kata Imin, peserta yang sebelumnya nonaktif akibat menunggak iuran dapat kembali memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan akhir tahun ini," ujar Cak Imin di Istana Presiden, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal ini, Imin berharap agar program pemutihan ini bisa meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS.

Meskipun begitu, sejatinya pemerintah belum mengungkap mekanisme program ini secara detail.

Namun demikian, berdasarkan rancangan pemutihan BPJS yang tengah disusun, program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Khususnya, program pemutihan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Selanjutnya, BPJS juga berencana hanya menghapus tunggakan sampai dengan dua tahun. Alhasil, apabila peserta memiliki tunggakan di luar batas tersebut maka tidak akan dihapus.

Syarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

Nah, berikut ini syarat untuk bisa ikut pemutihan iuran BPJS:

1. Peserta yang beralih ke PBI jadi prioritas.

2. Pemutihan untuk peserta dari kalangan tidak mampu.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang iuran BPJS Kesehatan mulai akhir tahun ini.

Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia membeberkan kebijakan itu usai menghadap Prabowo di istana.

"Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang," kata Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/11).

"Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan," ucapnya.

Ia belum mau membeberkan tanggal rinci penghapusan utang iuran BPJS Kesehatan. Cak Imin hanya berkata akan ada pengumuman resmi beberapa waktu mendatang.

Cak Imin menjelaskan registrasi ulang akan membuat orang yang pernah utang iuran BPJS Kesehatan terdaftar kembali sebagai peserta aktif.

Kebijakan ini juga akan mengalihkan tanggungan iuran ke BPJS Kesehatan.

"Otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengumumkan rencana penghapusan utang iuran BPJS Kesehatan. Ia berkata total nilai utang yang akan dihapuskan sekitar Rp10 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyiapkan anggaran untuk kebijakan itu. Namun, ia menyebut kebijakan itu akan dilakukan menggunakan APBN 2026.

"Sudah, sudah ada, Rp20 triliun itu sudah kita anggarkan (di APBN 2026)," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10).