Bisnis.com, BANDUNG — Nilai ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai US$15,97 miliar atau tumbuh 3,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor sektor nonmigas.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan nilai ekspor nonmigas sepanjang lima bulan pertama 2026 mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85% secara tahunan.

"Peningkatan ini didorong oleh dominasi ekspor nonmigas yang mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85%," ujarnya dalam Berita Resmi Statistik (BRS) di Bandung, Rabu (2/7/2026).

Sebaliknya, ekspor migas tercatat sebesar US$100,27 juta atau turun 14,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Barat pada Mei 2026 mencapai US$3,40 miliar. Nilai tersebut turun 1,63% dibandingkan April 2026, tetapi masih tumbuh 2,10% dibandingkan Mei 2025.

Dari sisi komoditas, mesin dan peralatan mekanis menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan nilai ekspor bertambah US$296,93 juta atau naik 25,27% sepanjang Januari–Mei 2026.

Kinerja positif juga dicatatkan oleh ekspor kendaraan dan bagiannya yang tumbuh 7,91%, serta perhiasan atau permata yang meningkat 14,47%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan. Ekspor karet dan barang dari karet turun US$94,41 juta atau 14,64%, sedangkan mesin dan perlengkapan elektrik terkoreksi 2,53%.

Margaretha mengatakan Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor Jawa Barat dengan nilai mencapai US$2,63 miliar selama Januari–Mei 2026.

Filipina berada di posisi kedua dengan nilai ekspor US$1,47 miliar, disusul Jepang sebesar US$1,15 miliar. Ketiga negara tersebut menyumbang 33,08% dari total ekspor nonmigas Jawa Barat.

Berdasarkan kawasan, negara-negara ASEAN menyerap ekspor senilai US$4,37 miliar atau setara 27,54% dari total ekspor nonmigas. Sementara itu, kawasan Amerika dan Eropa mencatatkan nilai impor produk asal Jawa Barat sebesar US$5,96 miliar.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih mendominasi ekspor Jawa Barat dengan kontribusi 98,75% dan tumbuh 3,85% sepanjang Januari–Mei 2026. Sektor pertanian juga meningkat 3,11%, sedangkan sektor pertambangan turun 8,84%.

Volume ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai 4,01 juta ton, naik 12,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,57 juta ton. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 16,16%.

Sementara itu, nilai impor Jawa Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar US$0,98 miliar, turun 10,74% dibandingkan April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China masih menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia sepanjang Januari—Mei 2026, dengan pangsa mencapai 41,83% atau nilai mencapai US$39,27 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan impor dari China didominasi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$8,73 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya (HS 85) sebesar US$8,43 miliar, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai US$2,33 miliar.

“Impor nonmigas dari China mencapai US$39,27 miliar, terutama didominasi oleh mesin/peralatan mekanik atau HS 84 dengan sharenya 22,24% dan tumbuh 15,20% secara C-to-C,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (1/7/2026).

Kemudian, Jepang menjadi negara asal impor nonmigas terbesar kedua dengan nilai US$5,17 miliar atau pangsa 5,51%. Data menunjukkan, komoditas utama yang diimpor dari Jepang meliputi mesin dan peralatan mekanis beserta bagiannya (HS 84) senilai US$1,07 miliar, besi dan baja (HS 72) sebesar US$700 juta, serta kendaraan dan bagiannya (HS 87) senilai US$670 juta.

Selanjutnya, impor nonmigas dari Australia tercatat sebesar US$5,02 miliar. Berbeda dengan China dan Jepang yang didominasi produk mesin, impor dari Australia terutama berupa logam mulia dan perhiasan atau permata (HS71)dengan pangsa 29,83%. Nilai impor komoditas tersebut melonjak 216,88% secara kumulatif tahunan (cumulative-to-cumulative/ctc). Selain itu, Indonesia juga mengimpor serealia senilai US$600 juta dan bahan bakar mineral sebesar US$560 juta dari Australia.

Lebih lanjut, BPS mencatat ketiga negara tersebut memiliki kontribusi sebesar 52,69% terhadap total impor nonmigas Indonesia selama lima bulan pertama tahun ini.

“Tiga besar negara asal impor yaitu China, Jepang, dan juga Australia. Ketiga negara tersebut memberikan andil ataupun share-nya sebesar 52,69% dari total impor nonmigas Indonesia,” terangnya.

Selain China, Jepang, dan Australia, impor nonmigas Indonesia juga berasal dari kawasan Asean dengan pangsa 14,88%, Uni Eropa sebesar 6,59%, serta negara dan kawasan lainnya yang secara kumulatif menyumbang 25,84% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari–Mei 2026.

Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I tahun 2026 mencapai Rp11,88 miliar atau 18,01 persen dari total pagu Rp66,01 miliar yang dialokasikan untuk enam pemda di Provinsi Papua Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Fitriyanto di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran DAK fisik tahap I tersebut telah diterima oleh empat pemerintah daerah, dengan tiga di antaranya telah memenuhi syarat penyaluran sebesar 25 persen dari pagu masing-masing.

Empat pemerintah daerah tersebut meliputi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2,63 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp2,87 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp3,85 miliar, serta Kabupaten Teluk Wondama Rp2,53 miliar atau 17,63 persen dari total pagu yang dialokasikan.

“Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar,” kata Fitriyanto.

Menurut dia, masih terdapat dua pemda yang belum menerima penyaluran DAK fisik tahap I, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain itu, Kabupaten Teluk Wondama juga perlu mempercepat pemenuhan persyaratan agar realisasi penyaluran tahap I mencapai batas minimal 25 persen.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan masing-masing pemda bahwa keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik yang diajukan melalui aplikasi OMSPAN TKD umumnya dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, serta penginputan data kontrak.

“Ini yang menjadi konsentrasi kami karena batas waktu penyaluran DAK fisik tahap I sampai 22 Juli 2026. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka dana tidak dapat disalurkan,” ujarnya.

Fitriyanto menyebut alokasi DAK fisik tahun 2026 terbesar diterima Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Rp15,41 miliar, disusul Kabupaten Teluk Wondama Rp14,33 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp11,52 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp10,52 miliar, Kabupaten Manokwari Rp10,03 miliar, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp4,20 miliar.

Besaran alokasi tersebut disesuaikan dengan jumlah pekerjaan pada masing-masing daerah. Pemprov memiliki satu bidang kesehatan yang masih dalam tahap perencanaan, Pemkab Manokwari satu bidang kesehatan masih menunggu data kontrak dan proses lelang, sedangkan Teluk Wondama sedang menyelesaikan proses input data kontrak.

“Hanya Manokwari Selatan dan Teluk Wondama yang memiliki dua bidang kegiatan, sedangkan daerah lainnya masing-masing satu bidang. Untuk Manokwari Selatan, penyaluran DAK fisik tahap I pada dua bidang tersebut sudah terealisasi 100 persen,” katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sistem listrik dengan interkoneksi modern di sejumlah wilayah Pulau Sumatra menghadapi tantangan berupa variabilitas cuaca yang makin meningkat seiring dengan perubahan pola iklim.

Pengamat sistem tenaga listrik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor, mengatakan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan karena faktor-faktor tersebut memengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” kata Kevin dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Dia menilai perubahan pola iklim turut memengaruhi variabilitas cuaca yang makin dinamis. Kondisi tersebut membuat operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

Menurutnya, perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi.

Dia menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai faktor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik. Dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan system tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurutnya, makin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat. Namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Dia berpendapat teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern.

Kendati demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatra dinilai sangat mungkin dipicu tekanan mekanis akibat angin kencang pada jaringan transmisi, terutama di titik sambungan kabel atau mid span jointing. Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr Ir Djoko Darwanto menilai faktor cuaca memiliki peran besar dalam peristiwa tersebut.

Hal itu terlihat dari karakteristik gangguan yang mengarah pada tekanan mekanis di area sambungan konduktor transmisi. “Kalau melihat pola gangguan yang disampaikan dan titik kerusakannya berada di sambungan kabel, maka faktor cuaca sangat mungkin berkontribusi dalam peristiwa ini,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (29/5/2026).

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), dan PLN menyebut terdapat tiga kemungkinan penyebab putusnya kabel transmisi, yakni stress thermal akibat cuaca, faktor pada area sambungan, serta tekanan mekanis akibat beban dan pengaruh angin.

Menurut Djoko, masyarakat kerap menilai kondisi cuaca berdasarkan situasi di permukaan tanah. Padahal, pada ketinggian konduktor transmisi, kecepatan angin dapat jauh lebih besar dan memicu osilasi kabel secara terus-menerus.

“Di bawah mungkin terasa tidak ekstrem, tetapi di area konduktor, angin bisa cukup kuat untuk menyebabkan kabel bergerak dan saling menarik. Kondisi itu dapat memunculkan tekanan berulang pada kabel,” katanya.

Ia menjelaskan, pergerakan berulang akibat terpaan angin dapat menambah tekanan pada area sambungan kabel, terutama ketika sistem sedang menerima beban tinggi.

Terlebih, titik yang mengalami putus diketahui berada pada area mid span jointing atau sambungan di tengah bentangan kabel transmisi. Area tersebut merupakan lokasi penyatuan dua konduktor yang disambung menggunakan metode dan pelindung khusus.

Menurut dia, titik sambungan menjadi salah satu area yang paling diperhatikan dalam sistem transmisi karena menerima kombinasi pengaruh getaran, perubahan temperatur, serta distribusi tekanan ketika kabel bergerak akibat angin.

“Pada area sambungan, distribusi tekanannya berbeda dibanding bagian kabel utuh. Karena itu area ini menjadi salah satu titik yang paling diperhatikan dalam sistem transmisi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan impor komoditas utama nonmigas pada kuartal I/2026 didorong kuat oleh mesin dan perlengkapan industri, mencerminkan ekspansi produksi domestik yang semakin intensif.

Badan Pusat Statistik mencatat impor mesin dan peralatan mekanis tumbuh 22,10% menjadi US$9,44 miliar sepanjang Januari—Maret 2026. Komoditas ini menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 17,82% dari total impor nonmigas.

Kenaikan nilai tersebut sejalan dengan peningkatan volume sebesar 11,62% menjadi 1,12 juta ton. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan kebutuhan peralatan produksi di sektor industri.

Sementara itu, impor mesin dan perlengkapan elektrik juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 17,91% menjadi US$8,02 miliar, dengan pangsa 15,14%. Lonjakan volume bahkan mencapai 50,82% menjadi 0,59 juta ton, menandakan percepatan adopsi teknologi dan peralatan elektronik.

Di sisi lain, impor plastik dan barang dari plastik tumbuh lebih moderat sebesar 1,50% menjadi US$2,55 miliar dengan pangsa 4,81%. Volume impor komoditas ini naik 7,42% menjadi 1,65 juta ton.

Struktur ini menunjukkan bahwa peningkatan impor lebih terkonsentrasi pada barang modal dan penunjang produksi, khususnya mesin dan peralatan, yang menjadi indikator ekspansi kapasitas industri dalam negeri.

Magelang (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dinilai mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

Ia menuturkan di Magelang, Sabtu, menyampaikan pemerintah menegaskan bahwa pengaturan harga hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.

Pertamax Turbo dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Ia menyampaikan hal tersebut usai menjadi narasumber pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akmil di Magelang.

Ia menuturkan, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi.

Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.

Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM non-subsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri dan pengguna dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Ia menuturkan, terkait potensi eksplorasi migas, prosesnya tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Kegiatan eksplorasi diawali melalui proses tender wilayah kerja (blok migas).

Setelah perusahaan memenangkan tender, barulah dapat melanjutkan ke tahap eksplorasi untuk mengetahui potensi sumber daya yang tersedia.

Pemerintah memastikan seluruh proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas menyumbang surplus US$3,23 miliar pada Januari 2026. Kendati demikian, penyumbang surplus dagang tersebut masih didominasi komoditas dengan nilai tambah rendah.

Berdasarkan data BPS, lima komoditas penyumbang surplus perdagangan terbanyak pada Januari 2026 yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan kontribusi US$3,10 miliar; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) sebesar US$1,52 miliar; nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar; serta alas kaki (HS 64) sebesar US$0,49 miliar.

Sebaliknya, lima komoditas penyumbang defisit perdagangan terbesar justru didominasi komoditas dengan nilai tambah tinggi seperti mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang mencapai -US$2,23 miliar; mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) mencapai -US$0,73 miliar; instrumen kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) mencapai -US$0,47 miliar; serta serealia (HS 10) mencapai -US$0,36 miliar.

Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US$0,95 miliar per Januari 2026, menjadi yang terendah sejak Mei 2025 lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Januari 2026 mencapai US$22,16 miliar atau naik 3,39% dibandingkan Januari 2025 (year on year/YoY).

Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$0,89 miliar atau turun 15,62%. sementara nilai ekspor nonmigas naik 4,38% dengan nilai pada Januari 2026 US$21,26 miliar.

Ateng menyebut peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh beberapa komoditas yaitu lemak/minyak nabati, nikel, dan mesin/perlengkapan elektrik.

Adapun, nilai impor Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar atau naik 18,21% dibandingkan Januari 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar atau naik 27,52% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Januari 2026 mencapai US$18,04 miliar atau naik 16,71% secara yoy.

"Pada Januari 2026, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$0,95 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Ateng pada Senin (2/3/2026).

Surplus pada Januari 2026 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$3,22 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas menyumbang surplus US$3,23 miliar pada Januari 2026. Kendati demikian, penyumbang surplus dagang tersebut masih didominasi komoditas dengan nilai tambah rendah.

Berdasarkan data BPS, lima komoditas penyumbang surplus perdagangan terbanyak pada Januari 2026 yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan kontribusi US$3,10 miliar; bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) sebesar US$1,52 miliar; nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar; serta alas kaki (HS 64) sebesar US$0,49 miliar.

Sebaliknya, lima komoditas penyumbang defisit perdagangan terbesar justru didominasi komoditas dengan nilai tambah tinggi seperti mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang mencapai -US$2,23 miliar; mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) mencapai -US$0,73 miliar; instrumen kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) mencapai -US$0,47 miliar; serta serealia (HS 10) mencapai -US$0,36 miliar.

Adapun secara keseluruhan, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US$0,95 miliar per Januari 2026, menjadi yang terendah sejak Mei 2025 lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Januari 2026 mencapai US$22,16 miliar atau naik 3,39% dibandingkan Januari 2025 (year on year/YoY).

Nilai ekspor migas tercatat sebesar US$0,89 miliar atau turun 15,62%. sementara nilai ekspor nonmigas naik 4,38% dengan nilai pada Januari 2026 US$21,26 miliar.

Ateng menyebut peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh beberapa komoditas yaitu lemak/minyak nabati, nikel, dan mesin/perlengkapan elektrik.

Adapun, nilai impor Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar atau naik 18,21% dibandingkan Januari 2025 (year on year/yoy). Nilai impor migas Januari 2026 mencapai US$3,17 miliar atau naik 27,52% secara yoy, sedangkan nilai impor nonmigas Januari 2026 mencapai US$18,04 miliar atau naik 16,71% secara yoy.

"Pada Januari 2026, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar US$0,95 miliar. Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Ateng pada Senin (2/3/2026).

Surplus pada Januari 2026 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$3,22 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan total nilai impor mencapai US$241,86 miliar sepanjang 2025. Nilainya naik 2,83% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$235,20 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan total nilai impor tersebut terdiri dari impor migas sebesar US$32,77 miliar atau turun 9,67% dan nilai impor nonmigas sebesar US$209,09 miliar atau naik 5,11%.

Jika ditinjau menurut penggunaannya, secara kumulatif, peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal. BPS mencatat nilai impor barang modal mencapai US$50,13 miliar atau naik 20,06% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu US$41,75 miliar dan memberikan andil 3,56%.

“Impor barang modal yang naik cukup besar, yaitu pada mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85, mesin perlengkapan mekanis dan bagiannya atau HS84, serta kendaraan dan bagiannya yaitu HS87,” kata Ateng dalam Rilis Berita Resmi BPS, Senin (2/2/2026).

Di sisi lain, impor bahan baku atau bahan penolong itu turun 0,83% menjadi US$169,30 miliar. Begitu pula pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 1,35% menjadi US$22,42 miliar.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat tiga besar negara asal impor nonmigas sepanjang 2025, yaitu China, Jepang, dan juga Amerika Serikat (AS). Ketiganya memberikan pangsa pasar sebesar 53,20% dari total impor nonmigas di Indonesia selama Januari—Desember 2025.

“Impor nonmigas China mencapai US$86,99 miliar, ini terutama didominasi oleh impor mesin dan peralatannya dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 22,69% dan tumbuh 13,34% secara ctc,” ujarnya.

Kemudian, impor nonmigas dari Jepang tercatat US$14,42 miliar, yang didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 21,54% dan tumbuh 2,74% secara ctc.

Berikutnya, impor nonmigas dari AS tercatat sebesar US$9,84 miliar, yang didominasi terutama impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 18,56% dan tumbuh untuk yang mesin dan peralatan mekanis ini sebesar 18,81% ctc.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas barang impor yang membanjiri pasar Indonesia masih berasal dari China hingga November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan pangsa impor nonmigas dari China mencapai 41,10% sepanjang Januari—November 2025.

“Impor nonmigas dari China mencapai US$77,52 miliar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 22,75% dan tumbuh 12,33% secara c to c [cumulative to cumulative],” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2025).

Secara terperinci, impor mesin alat peralatan mekanis dan bagiannya naik 12,33% c to c menjadi US$17,63 miliar, mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya yang juga naik 27,92% ctc menjadi US$16,97 miliar dan impor kendaraan dan bagiannya yang naik 48,56% ctc menjadi US$4,37 miliar.

Selain China, BPS juga mencatat impor nonmigas tertinggi kedua adalah dari Jepang yang mencapai US$13,28 miliar. Impor yang berasal dari Jepang didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 21,70% dan tumbuh 5,76% secara c to c.

Impor nonmigas terbesar selanjutnya ialah dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$8,93 miliar dan didominasi oleh impor mesin dan peralatan mekanis atau HS84 dengan share 18,36% dan tumbuh 16,25% secara c to c.

Secara keseluruhan, sepanjang Januari—November 2025, tiga besar negara asal impor adalah China, Jepang, dan AS dengan share sekitar 52,87% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari hingga November 2025.

Sementara itu, BPS mencatat total nilai impor Indonesia pada Januari-November 2025 mencapai US$218,02 miliar atau naik 2,03% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun, secara tahunan, total nilai impor November 2025 mencapai US$19,86 miliar atau turun 0,46% dibandingkan November 2024 (year on year/yoy). Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh peningkatan impor migas dengan andil sebesar 1,46%.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan 100 persen dari total pagu dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2025 untuk enam pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Barat sebanyak Rp1,357 triliun.

Pemerintah daerah yang dimaksud meliputi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

"Dana Otsus 2025 untuk enam pemda sudah disalurkan 100 persen," kata Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Selasa.

Dia merinci, realisasi penyaluran Dana Otsus periode 2025 melalui rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Papua Barat kurang lebih sebanyak Rp687,006 miliar, dan Pemkab Manokwari Rp133,271 miliar.

Kemudian, Pemkab Teluk Bintuni sebanyak Rp156,532 miliar, Pemkab Teluk Wondama Rp141,065 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp136,217 miliar, dan Pemkab Manokwari Selatan kurang lebih Rp103,756 miliar.

"Walaupun sudah 100 persen, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan masing-masing pemda agar penyaluran periode mendatang tepat waktu," ujarnya.

Dia menyebut bahwa, Dana Otsus dapat disalurkan oleh KPPN ke masing-masing RKUD berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Hal itu berkaitan dengan kewenangan DJPK untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen syarat salur Dana Otsus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024.

"Dokumen syarat salur harus lengkap. Antara lain, rencana anggaran program (RAP) Otsus, dan laporan penggunaan Dana Otsus tahun sebelumnya yang terintegrasi dengan program APBD," ucapnya.

Selain itu, kata dia, PMK 33 juga mengatur mekanisme penyaluran Dana Otsus setiap tahun, yaitu 30 persen tahap I paling lambat April, 45 persen tahap II paling lambat Juli, dan 25 persen tahap III paling lambat Oktober.

Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah dalam memenuhi semua dokumen syarat salur sesuai batas waktu yang ditetapkan.

"Sudah semestinya ada perbaikan tata kelola anggaran melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan pengawasan optimal agar Dana Otsus digunakan tepat sasaran," kata Kurniawan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025