Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam intraday perdagangan Kamis (4/6/2026) pukul 11.04 WIB melemah 3,88% ke 5.710. Level harga indeks komposit itu mencerminkan koreksi tajam sebesar 33,96% sejak awal tahun.

Secara bulanan, IHSG juga rutin terpangkas sejak Januari hingga Mei. Rentetan koreksi ini bahkan mendekati rekor koreksi bulanan terpanjang saat krisis finansial global 2008 silam.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan mengatakan bahwa terdapat empat faktor yang saling berkaitan menjadi penyebab koreksi IHSG. Menurutnya, penurunan tajam indeks komposit bukan sekadar aksi jual umum di pasar saham, melainkan cerminan dari kenaikan risk premium di emerging market seperti Indonesia.

Faktor pertama menurutnya adalah risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu konflik AS-Iran membuat harga minyak global melonjak, sedangkan Indonesia merupakan net importir minyak.

"Kedua adalah menurunnya kepastian kebijakan pemerintah. Misalnya perubahan kebijakan royalti tambang yang berulang hingga wacana kebijakan ekspor satu pintu," ujarnya, dikutip Kamis (4/6/2026).

Ketiga, faktor outlook negatif terhadap utang pemerintah yang dikeluarkan oleh pemeringkat global Moody's dan Fitch Rating.

Keempat, review MSCI yang menghapus enam saham berkapitalisasi besar Indonesia dari indeksnya membuat asing ramai-ramai hengkang.

"Arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia yang mencapai US$3,1 miliar sepanjang tahun ini mencerminkan proses pengurangan risiko (de-risking) oleh investor asing," ujar Erindra.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pelemahan tajam IHSG saat ini bersifat spesifik domestik. Pasalnya, kala pasar modal Indonesia tertekan, bursa negara kawasan Asia terpantau masih cukup stabil, bahkan ada yang melonjak signifikan di tengah gejolak geopolitik.

"Pasar modal Indonesia sedang dihukum investor global bukan karena ekonominya tidak tumbuh, melainkan karena masalah transparansi kepemilikan saham (free float) yang disorot MSCI serta kekhawatiran atas disiplin anggaran fiskal," kata Nafan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia. Moody's menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (medium-term notes/MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM. Seluruh prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

“Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah,” ujar Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Moody's menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, serta ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Selain itu, Moody's mengklasifikasikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) dan menerapkan pendekatan top-down.

Moody's juga tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA), yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang masih baru, rekam jejak yang terbatas, serta belum adanya operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri,” ujar Rachel.

Moody's mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola yang mendukung kemungkinan sangat tinggi adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Integrasi tata kelola tersebut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi serta eksekusi investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Senin 11 Mei 2026 diperkirakan bergerak fluktuatif tetapi cenderung ditutup melemah pada rentang Rp17.380 hingga Rp17.430 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan Jumat (8/5/2026), ditutup ditutup melemah 49 poin ke level Rp17.382 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.359 per dolar AS

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan indeks dolar Amerika Serikat kembali menekan rupiah di tengah memanasnya konflik AS dan Iran serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve.

Dia menambahkan konflik AS dan Iran kembali memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas jalur distribusi energi global, khususnya Selat Hormuz yang menjadi lintasan utama perdagangan minyak dan gas dunia.

Menurutnya, harapan pasar terhadap pembukaan penuh Selat Hormuz sempat muncul setelah muncul sinyal kesepakatan antara AS dan Iran. Namun, situasi kembali memanas setelah kedua negara saling menuduh melanggar gencatan senjata.

“Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata, sementara AS menyebut serangannya sebagai balasan atas tembakan Iran terhadap kapal angkatan lautnya,” katanya.

Di sisi lain, pasar juga dibayangi perbedaan pandangan pejabat Federal Reserve terkait arah suku bunga. Presiden Federal Reserve Cleveland Beth Hammack menyebut suku bunga masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan.

Dari dalam negeri, pasar turut menyoroti posisi utang pemerintah yang mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026 atau naik hampir 3% dibanding posisi akhir 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menyatakan rasio utang masih berada di bawah batas aman internasional sebesar 60% terhadap PDB.

Namun, tekanan terhadap APBN dinilai semakin besar seiring realisasi defisit anggaran yang mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB pada kuartal I/2026.

Di saat yang sama, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp258,7 triliun. Kondisi itu membuat pasar semakin sensitif terhadap prospek penerimaan negara dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah 49 poin ke level Rp17.382 per dolar AS pada perdagangan, Jumat (8/5/2026).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan indeks dolar Amerika Serikat kembali menekan rupiah di tengah memanasnya konflik AS dan Iran serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau Federal Reserve.

"Rupiah ditutup melemah 49 poin ke level Rp17.382 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.359 per dolar AS," kata Ibrahim dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan konflik AS dan Iran kembali memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas jalur distribusi energi global, khususnya Selat Hormuz yang menjadi lintasan utama perdagangan minyak dan gas dunia.

Menurutnya, harapan pasar terhadap pembukaan penuh Selat Hormuz sempat muncul setelah muncul sinyal kesepakatan antara AS dan Iran. Namun, situasi kembali memanas setelah kedua negara saling menuduh melanggar gencatan senjata.

“Iran menuduh AS melanggar gencatan senjata, sementara AS menyebut serangannya sebagai balasan atas tembakan Iran terhadap kapal angkatan lautnya,” katanya.

Di sisi lain, pasar juga dibayangi perbedaan pandangan pejabat Federal Reserve terkait arah suku bunga. Presiden Federal Reserve Cleveland Beth Hammack menyebut suku bunga masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan.

Dari dalam negeri, pasar turut menyoroti posisi utang pemerintah yang mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026 atau naik hampir 3% dibanding posisi akhir 2025 sebesar Rp9.637,9 triliun. Nilai tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menyatakan rasio utang masih berada di bawah batas aman internasional sebesar 60% terhadap PDB.

Namun, tekanan terhadap APBN dinilai semakin besar seiring realisasi defisit anggaran yang mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB pada kuartal I/2026.

Di saat yang sama, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp258,7 triliun. Kondisi itu membuat pasar semakin sensitif terhadap prospek penerimaan negara dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal.

Ibrahim memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada awal pekan depan di kisaran Rp17.380 hingga Rp17.430 per dolar AS.

Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan rasio utang negara akan dipertahankan di kisaran 40 persen, sementara defisit APBN dijaga pada level 3 persen.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4), yang dihadiri ratusan pejabat mulai dari birokrat, direksi BUMN, hingga pimpinan TNI dan Polri.

“Presiden menegaskan rasio utang akan dijaga di level 40 persen, meskipun undang-undang memperbolehkan hingga 60 persen. Begitu juga dengan defisit, tetap di 3 persen sampai akhir tahun,” ujar Airlangga usai rapat dikutip dari Antara.

Batas tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan ambang maksimal rasio utang dan defisit.

Indikator Ekonomi Dinilai Masih Solid

Dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam itu, pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi domestik masih relatif kuat.

Airlangga menyebutkan beberapa indikator utama seperti indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran berada dalam tren positif. Penerimaan pajak juga mencatat pertumbuhan signifikan.

“Hingga Maret, penerimaan pajak tumbuh 14,3 persen menjadi sekitar Rp462,7 triliun. Sektor manufaktur juga masih berada dalam fase ekspansi,” jelasnya.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tetap terjaga di kisaran target.

“Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama diperkirakan bisa mencapai sekitar 5,5 persen, bahkan berpotensi sama atau lebih tinggi dari itu,” kata Airlangga.

Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Sorotan

Selain kinerja makroekonomi, rapat juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang dinilai cukup kuat. Produksi beras sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,7 juta ton, sementara stok beras yang dikelola Bulog telah menyentuh 4,6 juta ton.

“Ketahanan pangan kita dalam kondisi relatif aman dengan stok yang cukup besar,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga fiskal, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.

Program ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun.
Jaga Momentum di Tengah Ketidakpastian

Meski sejumlah indikator menunjukkan kinerja positif, pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus stabilitas ekonomi.
Rapat Kerja Pemerintah yang dibuka untuk umum pada sesi awal tersebut kemudian dilanjutkan secara tertutup, dengan fokus pada pembahasan strategi kebijakan ke depan.

Dengan kombinasi disiplin fiskal, penguatan sektor riil, serta kebijakan energi, pemerintah berharap ekonomi Indonesia tetap tahan terhadap tekanan global sekaligus menjaga kepercayaan pasar.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (12/2/2026). Melemahnya rupiah saat seluruh mata uang lain di Asia bergerak menguat terhadap Greenback.
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup terkoreksi 0,25% ke level Rp16.828 per dolar AS. Sementara itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS bergerak menguat 0,01% ke level 96,84.
Sebaliknya, kinerja yen Jepang justru menguat 0,23%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dolar Singapura menguat 0,01%, atau dolar Taiwan turut menguat 0,08%.
Selain itu, kinerja won Korea juga menguat 0,54%, peso Filipina menguat 0,32%, rupee India menguat 0,12%, yuan China menguat 0,14%, ringgit Malaysia menguat 0,12%, dan baht Thailand menguat 0,14%.
Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa lesunya kinerja rupiah pada perdagangan hari ini disebabkan oleh tekanan fiskal Indonesia yang dinilai makin terasa seiring memebengkaknya belanja negara dan besarnya kewajiban utang pemerintah. Terlebih, penerimaan negara disebut belum pasti.
"Dalam APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka ini melonjak Rp391,3 triliun dibandingkan realisasi belanja 2025 mencapai Rp3.451,44 triiliun," kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Ibrahim menerangkan, dari total belanja pemerintah pusat, alokasi terbesar justru digunakan untuk pembayaran bunga utang yang mencapai sekitar 19%. Angka ini belum termasuk cicilan pokok utang pemerintah.
Selain utang, belanja besar juga dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan porsi 8,51%. Setelahnya, terdapat anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang berada pada angka sekitar 5%.
"Di sisi lain, upaya mengejar penerimaan negara dinilai tidak mudah. Pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp689,14 triliun atau setara 2,68% dari PDB," katanya.
Dari luar negeri, sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump yang disebut telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, bahwa mereka tidak mencapai kesepakatan pasti mengenai negosiasi dengan Iran.
Selain itu, data ketenagakerjaan AS pada Januari yang tertunda juga menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan.
"Laporan pasar tenaga kerja AS yang lebih kuat ini mengurangi urgensi untuk pemotongan suku bunga The Fed dalam waktu dekat dan dapat memberikan dukungan kepada dolar As dalam jangka pendek," katanya.
Ibrahim memprediksi, pada perdagangan besok rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung melemah di level Rp16.820--Rp16.850 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Ruang fiskal pemerintah makin sempit di tengah tren buruk peforma penerimaan pajak tahun 2025. Defisit anggaran telah melebar dibandingkan November tahun 2024. Sementara utang terus mengalami pembengkakan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp9.408 triliun sampai dengan akhir kuartal III/2025 atau September 2025.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyebut rasio utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu setara dengan 40,3% terhadap PDB.

"Utang pemerintah outstanding sebesar Rp9.408 triliun itu setara dengan 40,3% Dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman," terang Suminto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, Suminto menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN bisa melalui lelang maupun non-lelang.

Untuk lelang reguler, lelang surat utang negara (SUN) yang dilakukan 17 Desember 2025 lalu merupakan yang terakhir di tahun ini.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah masih memiliki pengadaan utang termasuk project financing yang penarikan utangnya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan proyek terkait.

Untuk 2025, sampai dengan akhir November 2025, pembiayaan APBN mencapai Rp573,5 triliun atau 86,63% terhadap outlook laporan semester I/2025 yaitu Rp662 triliun. Pembiayaan utang yakni mencapai Rp614,9 triliun sampai dengan akhir bulan lalu, sedangkan nonutang minus Rp41,4 triliun.

Suminto menjelaskan, kebutuhan pembiayaan APBN tetap di dalam jalur alias on track kendati defisit APBN tahun ini berdasarkan outlook melebar ke 2,78% terhadap PDB. Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN pada UU APBN 2025 yakni 2,53% terhadap PDB.

"Secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%, namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar. Karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp85,6 triliun," terangnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB sampai dengan Juni 2025.

Outstanding utang sampai dengan Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun.

Jakarta: Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat menurun. ULN Indonesia berada di level USD423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar USD425,6 miliar.

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam siaran pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik.

ULN pemerintah tetap terjaga

ULN pemerintah tercatat tetap terjaga dengan posisi mencapai USD210,5 miliar pada Oktober 2025 atau tumbuh 4,7 persen (yoy).

Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel.

Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,2 persen dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,6 persen, Jasa Pendidikan 16,4 persen, Konstruksi 11,7 persen, serta Transportasi dan Pergudangan 8,6 persen.

Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta mengalami penurunan

Sementara itu, ULN swasta pada Oktober 2025 tercatat sebesar USD190,7 miliar, menurun dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar USD192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen (yoy).

Penurunan ULN swasta terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 4,7 persen (yoy) serta perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang turun 1,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen dari total ULN swasta.

Struktur ULN tetap sehat dan terkendali

"Struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," jelasnya.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3 persen pada Oktober 2025.

Selain itu, ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,2 persen dari total ULN.

"Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN," tuturnya.

(ANN)