Bisnis.com, JAKARTA -- Pecahnya perang Iran-Israel di Timur Tengah diprediksi bakal membuat harga minyak dunia memanas sehingga bisa menekan Indonesia. Sebagai net importer energi, kondisi ini berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) domestik.

Prasasti Center for Policy Studies menilai situasi geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor krusial yang harus diantisipasi pemerintah. Kenaikan harga energi global dinilai tidak bisa dilepaskan dari risiko inflasi dan tekanan terhadap fiskal dalam negeri.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menyebutkan bahwa tekanan terhadap harga BBM domestik hampir tidak terhindari ketika harga minyak dunia meningkat.

“Dalam situasi harga minyak naik, tekanan terhadap harga BBM domestik tentu meningkat,” ujarnya dalam taklimat resmi, Kamis (3/3/2026).

Menurut dia, persoalannya bukan sekadar apakah harga BBM akan naik atau tidak sebagai imbas dari konflik di Timur Tengah.

“Pertanyaannya adalah seberapa jauh pemerintah bisa menahan kenaikan itu dengan kemampuan fiskal yang terbatas,” imbuhnya.

Piter memaparkan bahwa Indonesia saat ini mengonsumsi hampir 1,5 juta barel minyak per hari. Sementara produksi dalam negeri tidak sampai setengah dari kebutuhan tersebut, tingkat ketergantungan impor masih sangat tinggi.

Kondisi itu membuat Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global dan pergerakan nilai tukar dolar AS. Kombinasi kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah berpotensi memperbesar tekanan harga barang impor serta inflasi domestik.

Dari sisi fiskal, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$10 per barel berpotensi menambah beban subsidi energi sekitar Rp50 triliun. Angka tersebut menunjukkan konsekuensi besar apabila pemerintah memilih menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi.

Menurut Piter, jika harga ditahan, beban APBN akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika harga dilepas mengikuti mekanisme pasar, tekanan inflasi dapat menguat dan memengaruhi daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga energi akan memicu efek rambatan ke biaya produksi dan distribusi, sehingga tekanan inflasi bisa terjadi bertahap,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi pasar keuangan, dia menilai volatilitas global tidak otomatis memicu arus keluar modal besar-besaran. Struktur ekonomi Indonesia yang bertumpu pada pasar domestik dinilai memberi bantalan relatif terhadap guncangan eksternal.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi situasi ini. “Dampak perang ini besar, mulai dari harga BBM hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ini yang harus diantisipasi oleh otoritas,” kata Piter.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup berbalik arah dengan naik tipis 0,22 poin atau 0,00% ke level 8.235,48 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (27/2/2026) setelah melemah pada zona merah sepanjang perdagangan. Saham BNBR, BUVA, hingga ENRG menguat sore ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, sebanyak 341 saham menguat, 315 saham melemah, dan 163 saham stagnan. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada kisaran 8.093-8.246. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp14.816 triliun.

Saham PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) tercatat menguat sore ini, dengan naik 32,92% ke level Rp214 per saham.

Demikian juga saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) yang menguat 1,41% ke level Rp1.435 per saham.

Saham PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) juga menguat 8,64% ke level Rp1.760 per saham.

Sementara itu, sejumlah saham melemah sore ini, dengan INDF yang turun 4,09% ke level Rp6.450, saham BBCA melemah 1,71% ke level Rp7.175, dan saham BBRI turun 1,01% ke level Rp3.910 per saham.

Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan pasar cenderung bergerak hati-hati menjelang rilis PMI China bulan Februari dan juga pasar menunggu pertemuan parlemen tahunan minggu depan.

Pertemuan tahunan China berlangsung dari 4 Maret hingga sekitar 11 Maret, diharapkan merilis Rencana Lima Tahun ke-15 yang merinci tujuan kebijakan untuk tahun 2026–2030.

Selain itu, sentimen dari ketidakpastian mengenai tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) masih berlanjut, dengan AS yang menetapkan bea masuk antisubsidi atau countervailing duties (CVD) terhadap panel surya dari India, Laos, dan Indonesia. Kebijakan ini dinilai memperburuk tensi dagang dan memicu kekhawatiran lanjutan terhadap perlambatan sektor energi hijau global.

Dari dalam negeri, S&P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia. Tekanan fiskal tersebut akan berdampak pada penurunan peringkat kredit negara.

S&P Global Ratings menyampaikan bahwa hal ini seiring dengan kenaikan beban pembayaran bunga utang pemerintah. S&P Global Ratings memperingatkan bahwa kenaikan biaya bunga utang yang kemungkinan telah melampaui 15% dari pendapatan pemerintah meningkatkan risiko penurunan peringkat kredit Indonesia.

S&P menilai rasio bunga yang terus naik sejak pandemi, defisit fiskal 2,9% PDB akibat lemahnya penerimaan, serta risiko arus keluar modal asing dapat menekan rupiah, meningkatkan biaya pembiayaan, dan memperlemah keuangan publik.
______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (12/2/2026). Melemahnya rupiah saat seluruh mata uang lain di Asia bergerak menguat terhadap Greenback.
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup terkoreksi 0,25% ke level Rp16.828 per dolar AS. Sementara itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS bergerak menguat 0,01% ke level 96,84.
Sebaliknya, kinerja yen Jepang justru menguat 0,23%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dolar Singapura menguat 0,01%, atau dolar Taiwan turut menguat 0,08%.
Selain itu, kinerja won Korea juga menguat 0,54%, peso Filipina menguat 0,32%, rupee India menguat 0,12%, yuan China menguat 0,14%, ringgit Malaysia menguat 0,12%, dan baht Thailand menguat 0,14%.
Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa lesunya kinerja rupiah pada perdagangan hari ini disebabkan oleh tekanan fiskal Indonesia yang dinilai makin terasa seiring memebengkaknya belanja negara dan besarnya kewajiban utang pemerintah. Terlebih, penerimaan negara disebut belum pasti.
"Dalam APBN 2026, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka ini melonjak Rp391,3 triliun dibandingkan realisasi belanja 2025 mencapai Rp3.451,44 triiliun," kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Ibrahim menerangkan, dari total belanja pemerintah pusat, alokasi terbesar justru digunakan untuk pembayaran bunga utang yang mencapai sekitar 19%. Angka ini belum termasuk cicilan pokok utang pemerintah.
Selain utang, belanja besar juga dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan porsi 8,51%. Setelahnya, terdapat anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang berada pada angka sekitar 5%.
"Di sisi lain, upaya mengejar penerimaan negara dinilai tidak mudah. Pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp689,14 triliun atau setara 2,68% dari PDB," katanya.
Dari luar negeri, sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump yang disebut telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, bahwa mereka tidak mencapai kesepakatan pasti mengenai negosiasi dengan Iran.
Selain itu, data ketenagakerjaan AS pada Januari yang tertunda juga menunjukkan pasar tenaga kerja yang lebih kuat dari perkiraan.
"Laporan pasar tenaga kerja AS yang lebih kuat ini mengurangi urgensi untuk pemotongan suku bunga The Fed dalam waktu dekat dan dapat memberikan dukungan kepada dolar As dalam jangka pendek," katanya.
Ibrahim memprediksi, pada perdagangan besok rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung melemah di level Rp16.820--Rp16.850 per dolar AS.