Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan utama menjelang aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh atau May Day yang akan digelar pada 1 Mei 2026.

Aksi ini disebut sebagai sarana penyampaian aspirasi buruh yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus penegasan bahwa berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga kini belum terselesaikan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa sejumlah isu yang diangkat pada May Day tahun ini sebagian besar masih sama seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, mencerminkan belum adanya keseriusan pemerintah dalam menjadikan persoalan buruh sebagai prioritas utama.

Ia menegaskan bahwa tuntutan paling mendasar adalah mendorong pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, kata Said, belum terlihat kejelasan terkait draf resmi aturan tersebut, padahal MK telah memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk menyusunnya, bukan sekadar melakukan revisi.

6 Poin Tuntutan Hari Buruh 2026

Berikut enam tuntutan utama KSPI dalam May Day 2026:

1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi
2. Menolak sistem outsourcing (alih daya) serta kebijakan upah murah
3. Menuntut perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)
4. Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan PTKP
5. Mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
6. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi

Selain isu legislasi, KSPI juga menyoroti belum terealisasinya komitmen pemerintah dalam menghapus praktik outsourcing. Menurut Said, sistem alih daya masih terus berlangsung dan bahkan diiringi dengan penguatan kebijakan upah murah yang dinilai merugikan pekerja.

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi perhatian serius. Kondisi ini dipicu oleh dinamika ekonomi global maupun kebijakan dalam negeri, termasuk kebijakan impor kendaraan, yang dinilai memperbesar ketidakpastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Dari sisi fiskal, KSPI mendorong adanya reformasi perpajakan yang lebih berpihak kepada buruh. Salah satu usulan yang diajukan adalah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan guna menjaga daya beli masyarakat.

Aksi May Day 2026 diperkirakan akan melibatkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia. Peserta berasal dari anggota KSPI serta organisasi inisiator pelanjut Partai Buruh, yang tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Khusus wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR RI mulai pukul 10.00 WIB dengan estimasi peserta mencapai 50.000 orang. Sementara itu, di berbagai daerah lain, aksi serupa akan digelar di kantor gubernur maupun DPRD setempat.

Di luar enam tuntutan utama tersebut, KSPI juga mengangkat isu kenaikan upah minimum 2026 sebagai agenda mendesak. Organisasi buruh ini menilai pekerja selama bertahun-tahun terjebak dalam skema upah murah yang berdampak pada melemahnya daya beli.

KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum 2026 berada di kisaran 8,5% hingga 10,5%. Angka ini dianggap realistis karena mempertimbangkan inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta indikator relevan lainnya, termasuk mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut KSPI, kebijakan penetapan upah tahun sebelumnya yang menggunakan nilai indeks tertentu mendekati 0,9 seharusnya dapat dijadikan acuan. Sementara itu, penurunan nilai alpha ke kisaran 0,2 hingga 0,7 dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi merugikan buruh.

KSPI juga menepis anggapan bahwa kenaikan upah akan memicu gelombang penutupan perusahaan. Mereka menilai penyebab PHK jauh lebih kompleks dan tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan upah. Melalui rangkaian tuntutan dan aksi ini, KSPI berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan dapat lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.

Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.

Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.

Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.

Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

“Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi tersebut adalah soal hak dan perlindungan para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojek daring/online (ojol).

Hal ini juga menyikapi aturan pemberian bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojol dari perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang sudah berjalan sejak tahun lalu, yang masih berbentuk surat edaran (SE) Menaker.

“Nanti salah satu bagian dalam undang-undang tentu kita berharap bentuk kepedulian kepada mereka, atau bentuk bagaimana teman-teman ojol, pengemudi online ini juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya secara transparan,” katanya.

Selain itu, Menaker mengatakan, akan menyiapkan pula aturan terkait perlindungan pekerja informal lain seperti pekerja di perkebunan, perikanan, dan lainnya.

“Misalnya teman-teman yang bekerja sebagai anak buah kapal, bagaimana (pengaturan) jam kerja, dan seterusnya. Nah ini harus kita sisir satu per satu,” ujar Yassierli.

Namun, ia mengakui tantangannya adalah peraturan tersebut harus melibatkan kementerian-kementerian terkait, karena kemungkinan besar akan dirangkum dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).

“Karena itu harus diharmonisasikan dengan kementerian terkait. Jadi contohnya, kalau perlindungan pekerja perkebunan nanti harus (berkoordinasi) dengan Menteri Pertanian, (soal perlindungan) anak buah kapal harus (melibatkan) Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, dan seterusnya,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tengah mempersiapkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Platform.

“Ya kalau gol besarnya nanti, gol besarnya itu nanti kita ingin ada regulasi khusus buat mereka (pekerja platform), itu adalah undang-undang,” kata Menaker di sela-sela pengambilan siniar (podcast) ANTARA, di Kantor Kemnaker RI, Jakarta, Rabu.

“Alhamdulillah tahun 2026 itu sudah masuk dalam list prioritas, UU Perlindungan Pekerja Platform, tapi belum diputuskan apakah ini akan menjadi inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi tersebut adalah soal hak dan perlindungan para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojek daring/online (ojol).

Hal ini juga menyikapi aturan pemberian bonus hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi ojol dari perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) yang sudah berjalan sejak tahun lalu, yang masih berbentuk surat edaran (SE) Menaker.

“Nanti salah satu bagian dalam undang-undang tentu kita berharap bentuk kepedulian kepada mereka, atau bentuk bagaimana teman-teman ojol, pengemudi online ini juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya secara transparan,” katanya.

Selain itu, Menaker mengatakan, akan menyiapkan pula aturan terkait perlindungan pekerja informal lain seperti pekerja di perkebunan, perikanan, dan lainnya.

“Misalnya teman-teman yang bekerja sebagai anak buah kapal, bagaimana (pengaturan) jam kerja, dan seterusnya. Nah ini harus kita sisir satu per satu,” ujar Yassierli.

Namun, ia mengakui tantangannya adalah peraturan tersebut harus melibatkan kementerian-kementerian terkait, karena kemungkinan besar akan dirangkum dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen).

“Karena itu harus diharmonisasikan dengan kementerian terkait. Jadi contohnya, kalau perlindungan pekerja perkebunan nanti harus (berkoordinasi) dengan Menteri Pertanian, (soal perlindungan) anak buah kapal harus (melibatkan) Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, dan seterusnya,” kata Menaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026