Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjelaskan alasan di balik penunjukan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Said Iqbal sebagai penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Langkah tersebut disebut sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan kalangan pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rekam jejak Said Iqbal sebagai tokoh serikat pekerja menjadi pertimbangan utama Presiden dalam menunjuknya sebagai penasihat khusus.

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan terutama mengenai isu-isu perburuhan,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, Presiden berharap keberadaan Said Iqbal di lingkaran penasihat presiden dapat membuat komunikasi pemerintah dengan kelompok buruh berlangsung lebih intensif.

“Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Bapak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuhan kita,” katanya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa penunjukan tersebut juga berkaitan dengan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sempat disampaikan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

Menurutnya, pemerintah telah mengkaji berbagai skema untuk mewujudkan tujuan pembentukan dewan tersebut. Namun, setelah dilakukan pendalaman, pemerintah menilai terdapat alternatif yang lebih efektif untuk menjembatani aspirasi pekerja.

“Kalau kita ingat bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo memilih menunjuk seorang tokoh buruh secara langsung untuk menjadi penasihat di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

“Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” kata Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa secara substansi tujuan yang hendak dicapai tetap sama dengan gagasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, yakni menciptakan ruang dialog yang lebih efektif antara pemerintah dan pekerja.

“Secara esensi yang diharapkan adalah sama, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis, di dalam hal sekali lagi kita bersama-sama memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah baru pemerintah mewujudkan janji pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas atau Satgas PHK. Hal ini disampaikannya usai resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (27/4/2026).

"InshaAllah itu juga rencananya bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas Mitigasi PHK," katanya kepada wartawan, Senin (27/04/2026).

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan.

“PHK itu kalau bisa jangan menjadi keputusan yang mudah dilakukan,” ujarnya.

Dia mengusulkan alternatif seperti pengurangan jam kerja sebagai solusi sementara untuk menghindari PHK massal.

“Ada cara dimana sebetulnya bisa dikurangi dulu jam kerja, kemudian satu hari masuk, satu hari tidak. Itu kan bagian daripada untuk menghindari dulu PHK,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penindakan terhadap barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri.

“Kalau banyak barang-barang ilegal masuk sehingga industri tidak berkembang, ya ilegal-ilegalan itu dihajar dulu. Industri akan tumbuh,” tandas Jumhur.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga Satgas PHK yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 masih belum ada kejelasan.

Kalangan pekerja hingga pengusaha menantikan terobosan pemerintah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pencegahan PHK besar-besaran tersebut, kendati masih terjadi tarik ulur menjelang Hari Buruh tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa struktur DKBN akan diumumkan dalam waktu dekat, begitu pula dengan kepastian pembentukan Satgas PHK. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (20/4/2026), dia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi mengenai pembentukan dua kelembagaan tersebut.

"Tunggu saja, ya. Ditunggu saja sampai nanti pemerintah mengumumkan pada waktunya," kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa perayaan May Day tahun ini disinyalir menjadi momentum pengumuman struktur resmi DKBN oleh pemerintah. Dia menyebut bahwa unsur DKBN sejatinya telah disepakati dalam forum musyawarah antara pemerintah, DPR RI, serta sejumlah konfederasi serikat pekerja sekitar 1 bulan lalu.

Selain KSPI, dia menyebut, unsur buruh yang hadir dalam persamuhan itu mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said mengeklaim bahwa pertemuan tersebut sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh perwakilan KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI. Namun, dia menyebut bahwa dalam perkembangan berikutnya, keputusan tersebut tak dijalankan.

Maka dari itu, dia menyatakan bahwa KSPI memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN usai menggelar konsolidasi internal. Dia lantas mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sikap serupa juga diambil atas pembentukan Satgas PHK. Namun, Said menyatakan siap bilamana KSPI dimintai pandangan atau bantuan di luar dua struktur tersebut.

Dari kacamata pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang bahwa pembentukan DKBN perlu diiringi kepastian adanya harmonisasi peran antarlembaga agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan entitas yang sudah ada. Dia mengacu pada keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional.

“Kami memandang penting agar DKBN diarahkan untuk memperkuat kualitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sehingga proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berbasis data,” kata Shinta kepadaBisnis, dikutip Rabu (22/4/2006).

Lebih jauh, dia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan Tanah Air saat ini tidak hanya pada aspek hubungan industrial, tetapi juga pada isu yang lebih struktural seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Apindo melihat peran DKBN perlu dioptimalkan sebagai ruang strategis untuk membahas solusi yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut.

Terkait Satgas PHK, Shinta menyampaikan bahwa dunia usaha memahami langkah ini sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, serta upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan solutif.

Namun, dia menekankan bahwa PHK kerap dipicu tekanan ekonomi yang lebih luas, mulai dari pelemahan permintaan hingga kenaikan biaya produksi. Menurutnya, pendekatan yang diambil tidak dapat semata bersifat administratif, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalan melalui penguatan iklim usaha, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan sektor-sektor padat karya.

Pihaknya pun berharap bahwa Satgas PHK nantinya dapat berfungsi sebagai forum yang mendorong dialog bipartit yang konstruktif, membantu mediasi yang adil dan tepat waktu, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“Penting juga untuk memastikan bahwa dalam implementasinya, keberadaan Satgas ini tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen yang menghambat operasional dunia usaha dalam melakukan penyesuaian bisnis yang sah dan diperlukan,” imbuhnya.

Shinta pun menjelaskan bahwa Apindo juga akan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan, mendukung upaya pencegahan PHK melalui penguatan sektor-sektor yang terdampak, maupun dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Tak Menjawab Persoalan Buruh

Sementara itu, kalangan akademisi menilai pembentukan DKBN tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada tidak adanya wadah untuk menyampaikan kepentingan buruh, melainkan lemahnya fungsi lembaga yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini telah terdapat LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, efektivitas keduanya dinilai belum optimal.

“Pembentukan dewan baru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara substantif, karena masalahnya bukan di representasi dewan,” kata Nabiyla kepadaBisnis.

Apabila tidak ada kejelasan fungsi dasar yang membedakan antara LKS Tripnas, Dewan Pengupahan, dan DKBN kelak, dia mengkhawatirkan potensi terjadinya tumpang tindih. Kondisi ini dinilai berisiko memperburuk koordinasi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga menyoroti unsur buruh yang akan menjadi representasi di DKBN. Nabiyla menilai bahwa lembaga tripartit yang telah ada cenderung direpresentasikan oleh pekerja sektor formal, sedangkan pekerja informal yang jumlahnya besar justru kurang terwakili.

“Sementara kalau kita lihat dari kondisi pasar kerja Indonesia sekarang, justru ada banyak isu yang dialami oleh teman-teman pekerja informal yang jarang sekali kemudian bisa terdengar representasinya,” ujarnya.

Dia juga memiliki pandangan serupa terkait Satgas PHK. Menurutnya, pencegahan dampak PHK massal dan sepihak merupakan tujuan mulia, tetapi celah justru terbuka dari ketentuan PHK dalam perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air saat ini.

Nabiyla menyebut bahwa yang menjadi krusial untuk dilakukan saat ini adalah mengevaluasi ketentuan PHK dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja, alih-alih sebatas membentuk satuan tugas. Program yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja juga dinilai patut menjadi prioritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan tidak akan terlibat dalam struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).

Keputusan tersebut diambil lantaran KSPI menilai hasil musyawarah yang telah disepakati bersama dalam proses pembentukan DKBN justru tidak dijalankan.

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat internal dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurut Said, pembentukan DKBN sejatinya telah lebih dahulu dibahas dan bahkan disepakati dalam forum bersama sekitar satu bulan lalu. Forum itu melibatkan berbagai konfederasi serikat pekerja, unsur pemerintah, serta pimpinan DPR.

Dalam forum tersebut, jelasnya hadir sejumlah organisasi buruh seperti KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said Iqbal menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI.

“Kesepakatan itu sudah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah dan pimpinan DPR. Namun dalam perjalanannya, hasil tersebut tidak dijalankan,” kata Said.

Lebih lanjut, Said Iqbal juga mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Bagaimana lembaga ini bisa berjalan baik jika hasil musyawarah antara serikat pekerja, pemerintah, dan DPR tidak dihormati,” ujarnya.

Dengan demikian, KSPI menegaskan sikap menolak bergabung dalam DKBN serta tidak akan ambil bagian dalam struktur kelembagaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Said, Pemerintah RI melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan agenda khusus dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 yakni pembentukan DKBN serta Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebagai catatan, pembentukan DKBN merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dalam peringatan May Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.

Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.

Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.

Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan Dewan Kesejahteraan Buruh pada pekan ini.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa rencana penyusunan Dewan Kesejahteraan Buruh itu turut dibahas olehnya dan presiden saat kunjungan Sekjen Konfederasi Buruh Dunia, Luc Triangle di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurut Andi, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan serta orang-orang yang akan mengisi posisi jabatan di dewan tersebut. Dia menduga Prabowo akan mengumumkannya pada minggu ini.

"Feeling saya minggu ini. Mudah-mudahan minggu ini. Kalau person-person belum dikasih tahu, tetapi kalau strukturnya sudah dikasih tahu. InsyaAllah minggu ini," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Selain mengenai Dewan Kesejahteraan Buruh, KSPSI dan Konfederasi Buruh Dunia turut membicarakan soal penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK), penyaluran pekerja yang terdampak PHK sekaligus angkatan kerja baru. Beberapa hal itu dibicarakan di istana selama hampir 1,5 jam lamanya.

Selain itu, Presiden dan mereka turut membicarakan soal Desk Ketenagakerjaan yang diusung Polri. "Mereka mendukung langkah pemerintahan Prabowo dan juga Kapolri. Dua sekjen ini juga akan bertemu dengan Kapolri," terang Andi.

Pertemuan antara KSPSI, Konfederasi Buruh Dunia serta Presiden Prabowo juga bertepatan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, aktivis serikat buruh yang dibunuh pada 1993 atau saat pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto.

Sebelumnya, serikat buruh selain KSPSI yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional hingga satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas) PHK yang akan dibentuk Presiden.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2—3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.

"Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN," kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, DKBN akan terdiri dari dewan penasihat dan badan pelaksana. Dewan penasihat akan beranggotakan minimal tiga orang yang seluruhnya berasal dari unsur serikat buruh.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) akan segera diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menurutnya, lembaga tersebut akan memiliki kedudukan kuat setingkat kementerian dan menjadi wadah perjuangan buruh dalam berbagai bidang kesejahteraan.

“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu nanti akan berisi yaitu tokoh-tokoh buruh, para pimpinan buruh, lalu akademisi yang punya kepedulian terhadap perjuangan buruh, dan itu akan mempunyai legal standing yang sangat kuat setingkat kementerian,” ujar Andi Gani usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Meskipun sudah memiliki gambaran mengenai nama-nama yang akan masuk dalam struktur DKBN, tetapi Andi Gani mengatakan belum dapat membocorkannya.

Namun, dia menegaskan bahwa para pimpinan buruh tidak ingin menjadi pejabat negara, namun tetap akan mendukung keputusan Presiden.

“Tidak mau kalau kita jadi pejabat negaranya. Nah itu kan mesti dilihat. Jadi gini, kalau jadi pejabat tinggi negaranya, kami ingin tetap berjuang di jalanan. Tapi kan kami sangat mendukung Keputusan Presiden apapun itu. Karena niat baik Presiden sangat luar biasa. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu bukan soal upah, outsourcing, perumahan, kesejahteraan buruh, pendidikan buruh, dan lain-lain,” katanya.

Andi Gani menyebut pengumuman DKBN kemungkinan akan dilakukan dalam minggu ini.

“Seharusnya minggu-minggu ini ya. Karena formatnya, strukturnya kan Keputusan Presiden sudah disiapkan tinggal diumumkan saja. Kemungkinan minggu ini ya, tapi saya belum tahu di Presiden,” ucapnya.

Menjawab soal alasan pembentukan DKBN yang sempat tertunda, Andi menegaskan bahwa lembaga tersebut merupakan komitmen nyata Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi buruh dalam sistem pemerintahan.

“Ya tentu DKBN itu sendiri kan merupakan niat baik Presiden. Bagaimana buruh mempunyai sebuah kekuatan hukum. Berjuang. Jadi ada misalnya soal pengupahan, lalu soal perumahan. Tidak juga lupa soal pendidikan, itu Presiden ingin ada sebuah lembaga yang memang kuat, bukan ad hoc loh. Ini sebuah lembaga yang seperti ya hampir setingkat kementerian,” jelasnya.

Di sisi lain, dia juga menambahkan bahwa dirinya dan pimpinan serikat buruh lain seperti Said Iqbal tidak menolak untuk masuk ke dalam struktur DKBN, namun memilih tetap menjadi pimpinan buruh di luar pemerintahan.

“Hanya memang saat itu saya dengan Said Iqbal bukan menolak masuk. Tapi kami tidak ingin menjadi pejabat tinggi negara karena kami ingin tetap jadi pimpinan buruh, bukan menolak masuk DKBN karena kita yang mengusul kan hanya kami, dalam kesempatan ini mencoba berterima kasih. Sudah ada dua janji Presiden yang dipenuhi, yaitu DKBN dan Ibu Marsinah menjadi pahlawan nasional,” kata Andi.

Selain itu, Andi Gani juga mengungkapkan akan ada pembentukan Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang berada di bawah DKBN.

“Satgas PHK akan dipimpin oleh seorang tokoh yang luar biasa. Satgas PHK di bawah DKBN tapi yang pemimpin ketua Satgasnya, sangat luar biasa tokoh yang tidak diduga-duga. Dia akan jadi ketua Satgas PHK. Jadi bukan Polri, tapi sipil. Beliau saat ini menduduki jabatan tinggi di negara ini,” ujarnya.

Menurutnya, posisi ketua Satgas PHK sangat penting karena akan berkoordinasi lintas kementerian.

“Ya peran krusial gini Ketua Satgas PHK itu kan menghimpun lintas kementerian sektoral. Dari mulai industri, perdagangan. Butuh tangan kuat dan itu tepat pilihannya kepada beliau, karena dia bisa mengkoordinasikan setiap lintas kementerian. Bisa segera memutuskan sesuatu. Jadi tidak bertanya-tanya bisa memutuskan,” jelasnya.

Andi menegaskan bahwa pembentukan DKBN akan dilakukan terlebih dahulu sebelum Satgas PHK.

“Ya DKBN dulu dibentuk. DKBN lah yang membentuk Satgas PHK. Pokoknya semua sudah ada hanya tinggal pada waktu itu membahas ini yang duduk sebagai pejabat tinggi negara atau ad hoc. Tapi karena presiden kan punya kekuatan negara standing yang kuat. Karena bagaimana bisa berkomunikasi lintas sektor kementerian kalau posisinya tidak kuat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas) PHK yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2-3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.

“Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, DKBN akan terdiri dari dewan penasihat dan badan pelaksana. Dewan penasihat akan beranggotakan minimal tiga orang yang seluruhnya berasal dari unsur serikat buruh.

Sementara itu, badan pelaksana akan diisi oleh sekitar delapan orang, enam dari unsur buruh dan dua dari kalangan ahli atau akademisi. Said menyebut tak ada anggota badan pelaksana DKBN dari kalangan pengusaha.

Dia lantas menjelaskan bahwa fungsi DKBN akan berbeda dengan lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit) Nasional. Perbedaan paling signifikan terletak pada alur pemberian beragam usulan kebijakan perburuhan.

LKS Tripartit menyampaikan usulan tersebut melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terlebih dahulu, sedangkan DKBN akan dapat memberikan usulan langsung ke presiden. Said juga menyebut cakupan isu yang diampu DKBN juga lebih luas, berbeda dengan LKS Tripartit yang cenderung berfokus mengenai regulasi.

“Kesejahteraan buruh meliputi masalah upah, masalah jaminan sosial, masalah kesejahteraan natura maupun non-natura, masalah PHK, masalah pesangon, masalah lapangan kerja, mungkin masalah tenaga kerja asing yang akan mempersempit tenaga kerja lokal untuk bekerja, perlindungan pekerja perempuan, operasi karyawan, dan sebagainya,” ujarnya.

Said kemudian menyampaikan bahwa DKBN akan dibentuk melalui regulasi keputusan presiden (Keppres) dalam satu hingga dua pekan ke depan. Namun demikian, dia menegaskan hal tersebut bergantung keputusan Prabowo.

Terkait Satgas PHK, dia menyatakan bahwa satu orang menteri akan ditugaskan sebagai ketua. Meskipun demikian, dia enggan membocorkan namanya. Menurutnya, Satgas PHK akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Orang di-PHK di daerah tertentu disalurkan ke daerah lainnya yang lapangan kerjanya terbuka. Ini kan membutuhkan power yang kuat. Harus orang yang dekat dengan presiden. Kami sudah mengusulkan satu nama menteri, mudah-mudahan bisa diterima,” tutur Said.

Sebelumnya, rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK dilontarkan langsung oleh Prabowo dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei 2025.

Prabowo mengatakan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya bertugas untuk mempelajari keadaan buruh serta memberikan masukan kepada Presiden terkait regulasi mana yang dinilai tidak melindungi para buruh.

Dia juga meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara guna menghapus sistem alih daya atau outsourcing, tetapi tetap menjaga kepentingan investor. Pasalnya, kata dia, tidak ada pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja jika para investor enggan menanamkan investasi di Indonesia.

“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Prabowo saat itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea membocorkan rencana besar pemerintah untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Menurutnya, kebijakan ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Tiga hari lalu saya bertemu dengan salah seorang petinggi negara, saya dapat info bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan diumumkan, formatnya bukan Adhoc, juga akan dibentuk satgas PHK, ini sangat dibutuhkan presiden," ungkap Andi Gani dalam konferensi pers di kantor KSPSI, Jumat (7/11/2025).

Ia mengatakan, pembentukan dewan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan bagi kalangan pekerja di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

"Kejutan ketua satgas sudah diberi tahu sosoknya, ada integritas kuat, nggak akan diduga. Ini figur kami dukung betul, biar pemerintah yang umumkan," katanya.

Lebih lanjut, struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan terdiri dari unsur pimpinan buruh dan kalangan akademisi. Tak hanya fokus pada isu upah minimum, dewan ini nantinya akan menangani berbagai persoalan buruh termasuk kesejahteraan, hak-hak sosial, serta penanganan kasus PHK secara menyeluruh.

"Dewan kesejahteraan buruh akan ada semacam komisioner 5 orang dan dewan buruh dan deputi-deputi untuk bantu membidangi. Bukan cuma urusi upah minimum aja tapi kesejahteraan PHK dan sangat luas. Legal standing akan sangat kuat," ujarnya.

Ia berharap pembentukan dewan tersebut bisa segera diumumkan dalam waktu dekat sebelum Presiden melakukan kunjungan luar negeri.

"Saya harap minggu depan diumumkan karena presiden akan ke Australia, harapan saya sebelum berangkat sudah diumumkan," kata Andi Gani.

Pengumuman pembentukan dewan dan satgas itu akan dilakukan langsung oleh Prabowo. Langkah ini disebut-sebut sebagai salah satu terobosan besar pemerintahan baru dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja.

"Akan diumumkan Presiden, karena struktur sudah ada, pimpinan buruh ada di sana yang memperjuangkan buruh, ada akademisi juga. Kami diminta saran siapa yang punya daya juang terhadap perjuangan buruh," tuturnya.