Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masalah tumpang tindih perizinan dan lahan masih menjadi pengganjal utama ekspansi serta kepastian hukum pengembangan kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Kadin Indonesia, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa tumpang tindih ini kerap memicu sengketa alih fungsi lahan di lapangan. Akibatnya, iklim investasi kawasan industri dibayangi oleh pelemahan hak atas kepemilikan tanah.

“Terakhir-terakhir ini sering terjadi permasalahan, mungkin karena semangatnya mengenai ketahanan pangan, jadi sekarang ini sering terjadi tumpang tindih daripada alih fungsi lahan tersebut untuk dukungan untuk lahan baku sawah, lahan sawah dilindungi,” ujar Sanny dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII di DPR RI, Rabu (24/6/2026).

Sanny menjelaskan benturan tersebut bahkan menimpa lahan yang sejatinya telah mengantongi sertifikat resmi dan beroperasi puluhan tahun. Di mana, lahan baru diketahui tidak clean and clear tatkala pengusaha hendak melakukan perpanjangan HGB.

"Pada waktu mereka [pengusaha] setelah 30 tahun hendak memperpanjang 20 tahun, ternyata di BPN itu petanya itu overlap dengan peta daripada kementerian teknis tertentu, khususnya Kementerian Pertanian dan Kehutanan," imbuhnya.

Selain itu, pelaku usaha juga menilai pemerintah perlu mengatur secara jelas di dalam RUU Kawasan Industri nantinya terkait dengan durasi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB). Dia mengusulkan, agar kepastian alas hak dapat diberikan secara langsung tidak melalui skema bertahap.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Di mana, saat ini pemberian kepastian hak dilakukan secara bertahap, yakni 30 tahun, kemudian perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara di luar, khususnya negara-negara pesaing kita seperti di Vietnam, di Thailand, itu mereka bisa langsung diberikan 80 tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan terdapat 25.468 desa di Indonesia yang berada di dalam zonasi kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan kondisi tersebut rentan memicu benturan klaim spasial. Hal ini berisiko memicu konflik agraria berkepanjangan apabila tidak ditangani segera.

"Berdasarkan data terdapat 25.468 desa atau sekitar 30,5% dari total desa di Indonesia yang berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan," ujar Ossy dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, dikutip Rabu (17/6/2026).

Ossy menilai situasi di lapangan merefleksikan urgensi penataan ulang kebijakan untuk menjembatani hak atas tanah yang secara historis telah dikuasai oleh masyarakat dengan status legalitas kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara.

Dia lantas mengungkapkan bahwa risiko sengketa ini jamak terjadi akibat perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Kehutanan yang selama ini berjalan secara sektoral meskipun mengatur objek yang sama.

Kondisi tersebut makin kompleks ketika suatu kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat, bahkan telah memiliki hak atas tanah, masuk dalam penetapan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan integrasi sistem melalui penerapan konsep One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Kehutanan.

Melalui strategi satu kebijakan tata ruang ini, seluruh dokumen pengaturan kawasan hutan ke depan bakal disinkronkan ke dalam satu produk rencana tata ruang nasional yang tunggal dan konsisten.

"Dengan demikian dapat diwujudkan satu referensi pemanfaatan ruang yang konsisten, meminimalkan potensi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang, serta memberikan kepastian hukum," tegas Ossy.

Pemerintah memang tengah mempercepat upaya penertiban kawasan hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini bertugas menertibkan penguasaan lahan ilegal, termasuk untuk perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan, serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Selain menangani tumpang tindih kawasan hutan dengan permukiman masyarakat, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan oleh badan usaha maupun institusi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

"Ada keluarga yang sudah tinggal 20 sampai 30 tahun, tapi tanahnya belum bisa dipastikan hukumnya. Ini yang sedang kita akhiri (tuntaskan persoalannya)," ujarnya usai menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Reforma Agraria DPR RI di Jakarta, Rabu.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

"Ini bukan sekadar membereskan peta, tapi mengakhiri ketidakpastian hidup ribuan keluarga dan membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh lebih sejahtera. Kami tidak ingin transmigran terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sertipikat adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi hak warga," katanya.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

Iftitah menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu.

"Mereka ditempatkan oleh negara. Jadi, negara yang harus membereskan. Kami dorong agar proses ini dibebaskan dari berbagai pungutan seperti PSDH (provisi sumber daya hutan), DR (dana reboisasi), dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) lainnya," ucap Iftitah.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pansus Reforma Agraria DPR RI Saan Mustopa, yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI, mengatakan persoalan tumpang tindih kawasan merupakan salah satu sumber ketimpangan struktural di pedesaan, sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh.

Sementara, Wakil Koordinator Pansus Reforma Agraria DPR Titiek Soeharto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, menekankan bahwa kawasan yang telah puluhan tahun dihuni oleh para transmigran tidak boleh terus berada dalam status abu-abu dan harus segera diberikan kepastian hukum.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan pihaknya berhasil menangani 90 kasus mafia tanah sepanjang 2025.

Dalam penjelasannya, realisasi penanganan kasus mafia tanah itu mencapai 84,11% dari target penanganan kasus mencapai 107 kasus yang dibidik dapat ditangani sepanjang tahun ini.

"Kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 mafia tanah dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang," kata Nusron dalam Rapat Koordinasi di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Nusron menjelaskan, pihaknya telah menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektare dengan nilai mencapai Rp23,37 triliun. Posisinya dibidik bakal terus bertambah seiring dengan pelaksanaan penanganan mafia tanah tembus dengan target yang ditetapkan mencapai 107 kasus.

"Nilainya yang diamankan sebanyak Rp23,37 triliun, ini kalau merujuk angka yang diketapkan berdasarkan simetri," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merilis produk legislasi berupa Undang-Undang (UU) Administrasi Pertanahan baru guna mengentaskan masalah tumpang tindih lahan.

Nusron menjelaskan Undang-Undang Administrasi Pertanahan itu diperlukan guna menekan praktik tumpang tindih lahan yang umumnya melibatkan lahan dengan alas hak yang terbit di tahun 1961 hingga 1997.

"Kita buat Undang-Undang Administrasi Pertanahan. Kemudian kita umumkan dalam Undang-Undang itu pemegang sertifikat yang terbit tahun 1961 sampai 1997 dikasih batas waktu 5 tahun atau 10 tahun keputusan politik untuk daftar ulang. Setelah itu tutup buku untuk melakukan plotting ulang," kata Nusron.

Nusron menambahkan, tanpa kesepakatan pendaftaran ulang itu pemilik sertifikat yang terbit 1961–1997 rentan menjadi sasaran para mafia tanah. Apabila dibiarkan, hal ini diyakini akan menjadi bom waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah kerap bermula dari tahapan pengukuran lahan. Peringatan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025).

“Ini menjadi pengingat bagi anggota asosiasi agar bekerja dengan baik. Kejahatan pertanahan itu pasti dimulai dari kegiatan pengukuran. Yang direbut oleh kejahatan ini adalah fisik dan surat pengakuan. Dari dimensi fisik, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada rekayasa dari para pemain lapangan, siapa? Ya anggota MASKI,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, potensi manipulasi juga dapat terjadi di tingkat kantor wilayah BPN berupa rekayasa surat pengakuan hak. Namun, dokumen yuridis tersebut akan sulit disalahgunakan apabila hasil pengukuran fisiknya benar dan akurat.

Karena itu, Menteri ATR/BPN berharap para surveyor kadaster bekerja lebih berintegritas dan memastikan setiap pengukuran dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan tumpang tindih lahan di tahap berikutnya.

“MASKI saya minta membuat standarisasi pengendalian kualitas sekaligus kode etik, supaya produknya benar-benar berfungsi. Harus berhati-hati dan punya prinsip mitigasi risiko,” katanya.

Nusron juga mengingatkan bahwa seluruh produk pertanahan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Ia mencontohkan peta bidang tanah (PBT) yang ditandatangani kanwil BPN tetapi belakangan terbukti bermasalah.

“Harus siap-siap diperiksa dan siap-siap masuk penjara. Makanya harus bijak, hati-hati, dicek satu per satu agar valid dan solid, jangan sampai ada penyimpangan,” tegasnya.

Ia turut menyinggung kasus pengukuran pagar laut di Tangerang, yang menurutnya menunjukkan adanya peran surveyor kadaster. Nusron menilai tidak logis apabila area laut dapat dijadikan PBT, berapa pun usia dokumen dan proses pengukurannya.

“Dengan metodologi apa pun, itu tidak dapat diterima. Kenapa fakta masa lalu dihadirkan untuk pembenaran aktivitas hari ini? Tidak bisa ditolerir. Godaan seperti ini akan terus datang, sehingga MASKI jangan sampai dijadikan alat oleh pihak-pihak yang sedang memperebutkan sumber daya tanah di Indonesia dengan cara yang tidak adil,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merilis produk legislasi berupa Undang-Undang (UU) Administrasi Pertanahan baru guna mengentaskan masalah tumpang tindih lahan.

Nusron menjelaskan Undang-Undang Administrasi Pertanahan itu diperlukan guna menekan praktik tumpang tindih lahan yang umumnya melibatkan lahan dengan alas hak yang terbit di tahun 1961 hingga 1997.

"Kita buat Undang-Undang Administrasi Pertanahan. Kemudian kita umumkan dalam Undang-Undang itu pemegang sertifikat yang terbit tahun 1961 sampai 1997 dikasih batas waktu 5 tahun atau 10 tahun keputusan politik untuk daftar ulang. Setelah itu tutup buku untuk melakukan plotting ulang," kata Nusron dalam RDP bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025).

Nusron menambahkan, tanpa kesepakatan pendaftaran ulang itu pemilik sertifikat yang terbit 1961–1997 rentan menjadi sasaran para mafia tanah. Apabila dibiarkan, hal ini diyakini akan menjadi bom waktu.

Sejalan dengan hal itu, Nusron menyebut sejumlah persoalan tumpang tindih lahan yang muncul selama ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme kasus per kasus, melainkan membutuhkan fondasi hukum baru.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN itu juga sempat meminta masyarakat pemegang sertifikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat.

“Masyarakat yang punya sertifikat yang terbit tahun 1961 ke sini sampai 1997, untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan. Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas,” jelasnya.

Nusron juga meminta dukungan kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertifikat. Hal ini, menurutnya, penting agar persoalan pertanahan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

“Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertifikat tahun 1961–1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,” pungkas Nusron.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin juga sepakat perlu langkah pembenahan sistemik. Dia menyebut, berbagai persoalan pertanahan yang mencuat bukanlah semata-mata tanggung jawab BPN, melainkan akibat tumpang tindih regulasi lintas kementerian dan lembaga.

"Jadi makna filosofis UU Pokok Agraria itu adalah untuk keadilan sosial masyarakat, tapi UU Kehutanan, UU BUMN Nomor 16 Tahun 2025, kemudian ada UU Perbendaharaan Negara, itu menjadi privatisasi aset dengan waktu yang tak terhingga. Artinya secara filosofis saja itu sudah paradoks,” ucap Muhammad Khozin.

Sudah menjadi tanggung jawab Kementrans menjamin para transmigran yang telah menempati lahan puluhan tahun memiliki SHM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen mempercepat penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi di seluruh Indonesia, termasuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas 7.136 bidang tanah hingga akhir 2025.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa hingga kini pihaknya telah menuntaskan sertifikasi terhadap 6.615 bidang lahan, atau 48 persen, dari target 13.751 bidang lahan sepanjang tahun ini.

Ia menuturkan terdapat sejumlah persoalan terkait sertifikasi tanah di kawasan transmigrasi, antara lain tumpang tindih lahan kawasan transmigrasi dengan lahan milik kementerian lain, korporasi, BUMN, pemerintah daerah, hingga perorangan.

“Meski ada berbagai kendala, semua permasalahan sertifikasi tanah di kawasan transmigrasi akan kami tuntaskan,” katanya.

Selain persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan, Viva Yoga menyatakan permasalahan lain yang menghambat sertifikasi tersebut adalah adanya sejumlah lahan transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan, yakni di 85 lokasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya pun mendorong percepatan dan optimalisasi sistem tata kelola pertanahan berbasis One Map Policy melalui sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pemerintah daerah.

Viva Yoga menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk mengimplementasikan metode 'jemput bola' langsung ke daerah-daerah agar dapat mempercepat realisasi sertifikasi lahan transmigrasi.

Ia berharap metode tersebut dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, integrasi, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait.

“Kementrans akan lebih aktif sehingga sisa target sertifikasi tuntas di akhir tahun 2025,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menerbitkan surat edaran kepada para pemerintah daerah sebagai landasan hukum untuk melepaskan status kawasan hutan dari desa dan lahan transmigrasi yang berada di kawasan hutan.

Hal tersebut tertuang dalam keputusan rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementrans dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada 16 September 2025.

“Sudah menjadi tanggung jawab Kementrans bagaimana menjamin para transmigran yang telah menempati lahan puluhan tahun memiliki SHM,” ucap Viva Yoga.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025