REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK — Inovasi yang dikembangkan karyawan PT Petrokimia Gresik berhasil menciptakan nilai ekonomi signifikan bagi perusahaan. Melalui Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) 2026, berbagai inovasi yang lahir dari insan perusahaan mampu menghasilkan direct financial benefit sebesar Rp 68 miliar dan value creation mencapai Rp 154 miliar.

KIPG 2026 menjadi momentum istimewa karena menandai 40 tahun perjalanan program inovasi tersebut sebagai wadah pengembangan budaya inovasi yang terus memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia.

Selama empat dekade penyelenggaraannya, KIPG telah menjadi motor penggerak lahirnya berbagai inovasi yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas, keandalan operasional, serta penguatan peran Petrokimia Gresik dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob mengatakan keberlangsungan KIPG selama 40 tahun menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya inovasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Budaya inovasi di Petrokimia Gresik terus tumbuh dan berkembang secara positif. Besarnya keterlibatan karyawan dalam inovasi menjadi cerminan bahwa semangat untuk berpikir kreatif, melakukan perbaikan, dan berkontribusi telah menjadi bagian dari budaya kerja di Petrokimia Gresik,” ujar Daconi saat membuka KIPG 2026 di Gresik, Sabtu (13/6/2026).

Tingginya budaya inovasi tersebut tercermin dari partisipasi karyawan yang terus meningkat. Jika pada 2024 keterlibatan karyawan dalam inovasi mencapai 95 persen, angka tersebut meningkat menjadi 97 persen pada 2025 dan mencapai 98 persen pada KIPG 2026. Keterlibatan itu juga mencakup Pejabat Band I dan Band II, menunjukkan dukungan inovasi yang kuat di seluruh jenjang organisasi.

Menurut Daconi, capaian tersebut membuktikan bahwa inovasi tidak hanya menghasilkan gagasan baru, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah yang terukur bagi perusahaan.

“Insan Petrokimia Gresik menyadari pentingnya inovasi bagi perusahaan, khususnya dalam menjalankan amanah penyaluran pupuk bersubsidi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Kontribusi ini membuktikan bahwa setiap gagasan dapat berkembang menjadi solusi yang memberikan dampak signifikan bagi kinerja dan daya saing perusahaan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkap bahwa perusahaan secara konsisten dan disiplin mengevaluasi berbagai peluang strategis, termasuk merger dan akuisisi, seiring dengan tren aksi korporasi tersebut di industri.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat portofolio bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan setiap peluang dikaji secara komprehensif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselarasan dengan arah strategi perusahaan.

“Serta fokus pada profitability dan value creation yang berkelanjutan,” kata Seno kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Seno menambahkan Telkom juga memastikan setiap langkah strategis tersebut selaras dengan arah kebijakan dan strategi besar pemerintah melalui Danantara, khususnya dalam mendorong penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi nilai aset negara.

Dengan pendekatan tersebut, Seno mengatakan Telkom tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong transformasi industri yang lebih terintegrasi, sehat, dan berdaya saing global.

Telkom melihat tren konsolidasi industri masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut didorong oleh kebutuhan efisiensi, tekanan terhadap margin, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan dan customer experience.

Seno menyebut industri akan makin mengarah pada pemain dengan skala kuat, kapabilitas jaringan yang luas, serta model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam lanskap tersebut, pemain yang mampu mengintegrasikan infrastruktur, layanan digital, dan ekosistem akan memiliki posisi lebih unggul dalam memenangkan persaingan.

Telkom memastikan terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis value creation.

Seno mengatakan fokus utama perusahaan meliputi optimalisasi dan monetisasi aset jaringan secara lebih efektif, penguatan kualitas layanan end-to-end, serta pengembangan produk dan solusi yang makin relevan dengan kebutuhan pelanggan, baik di segmen ritel maupun enterprise.

“Selain itu, Telkom juga mendorong penguatan kapabilitas infrastruktur digital sebagai fondasi utama, sekaligus memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan unggul di seluruh touchpoint,” kata Seno.

Dengan pendekatan tersebut, Telkom tidak hanya beradaptasi terhadap dinamika industri, tetapi juga secara aktif membentuk arah pertumbuhan pasar ke depan.

Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp17,8 triliun pada 2025 dengan net income margin (NIM) 12,1%. Sementara itu, normalized net income perseroan tercatat sebesar Rp22,7 triliun dengan normalized NIM di angka 15,4%. Capaian tersebut ditopang pendapatan konsolidasi perseroan yang mencapai Rp146,7 triliun sepanjang 2025.

Adapun laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) konsolidasi tercatat sebesar Rp72,2 triliun dengan margin EBITDA 49,2%. Sementara normalized EBITDA mencapai Rp73,2 triliun dengan normalized EBITDA margin sebesar 49,9%.

Sejalan dengan transformasi dan penguatan fundamental bisnis, perseroan mencatat total shareholder return (TSR) sebesar 35,7% sepanjang 2025. Angka tersebut terdiri atas capital gain sebesar 28,4% dan dividend yield sebesar 7,3%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyoroti tantangan sinergi dalam rencana konsolidasi BUMN logistik ke dalam PT Pos Indonesia (Persero).

Toto memandang saat ini sinergi antarBUMN yang ada di kelompok logistik kurang terlihat signifikan dalam konteks peningkatan daya saing logistik Indonesia.

“Jadi kalau ide ini dihidupkan kembali, maka yang penting adalah bagaimana eksekusi terkait maksimalisasi value creation melalui sinergi BUMN logistik dapat dijalankan efektif,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, dari sekian banyak perusahaan pelat merah di bidang logistik, terdapat kemungkinan sinergi antarperusahaan tidak efektif karena fokus pada agenda masing-masing instansi.

Untuk itu, Toto meminta kepada Danantara untuk memikirkan hal ini agar berdampak positif pada daya saing logistik Indonesia.

“Maka langkah Post Merger Integration menjadi kata kunci,” tambahnya.

Dirinya menekankan harus ada kesamaan visi dari BUMN yang bergabung, menyepakati standard bisnis yang akan dijalankan, serta penguatan aspek spesialisasi sehingga tidak terjadi duplikasi bisnis.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa konsolidasi ini dilakukan dengan alasan mayoritas perusahaan logistik tersebut tak memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Bahkan, dari 21 entitas logistik yang ada—mencakup BUMN induk hingga anak usaha—sebanyak 20 perusahaan di antaranya mencatatkan kerugian. Kegagalan performa ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengidentifikasi posisi bisnis mereka secara spesifik, baik di segmen first mile, middle mile, maupun last mile.

Mengacu laman resmi BUMN, terdapat delapan perusahaan induk logistik. Mulai dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum DAMRI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Kemudian PT Pos Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, dan PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)

“Tahun ini kami akan mengonsolidasi seluruh perusahaan logistik kita di bawah satu perusahaan. Kita punya yang menjadi anchor-nya yaitu PT Pos,” ujar Dony dalam diskusi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan bahwa Danantara Indonesia sedang mempercepat proses konsolidasi bisnis perusahaan-perusahaan BUMN dari yang awalnya ditargetkan selesai pada 2027, dipercepat dengan target selesai pada 2026.

Bhimo memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah berlangsungnya proses konsolidasi bisnis (merger) perusahaan pelat merah tersebut.

“Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kita mau squeeze efisienkan menjadi sekitar 250-an [perusahaan], dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pakar menilai tren kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada 2026 tidak lagi berfokus pada eksperimen teknologi, melainkan pada return on investment (ROI) yang terukur.

Presiden Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia (AKBI) Bari Arijono mengatakan pergeseran orientasi tersebut terlihat dari tiga arah utama pengembangan AI yang kini menjadi perhatian dunia usaha.

Menurut Bari, arah pertama adalah enterprise AI yang akan menjadi standar operasional baru, di mana AI terintegrasi langsung ke proses inti bisnis.

“Mulai dari perencanaan bisnis, manajemen risiko, hingga layanan pelanggan,” kata Bari kepada Bisnispada Kamis (1/1/2026).

Kedua, agentic AI dan otomatisasi pengambilan keputusan. Menurut Bari, sistem AI tidak hanya berfungsi menganalisis data, tetapi juga mampu mengeksekusi keputusan rutin secara otonom dengan batasan kebijakan yang jelas.

Ketiga, AI di sektor riil atau physical AI. Dia menilai pemanfaatan AI di sektor manufaktur, logistik, energi, dan pertanian presisi terus meningkat sehingga mendorong efisiensi biaya serta ketahanan rantai pasok.

“Pada 2026, perusahaan yang belum mengintegrasikan AI ke proses inti berisiko kehilangan efisiensi 20–30% dibanding pesaing yang sudah AI-driven,” kata Bari.

Sektor Potensial

Bari juga mengungkapkan sejumlah sektor bisnis dengan dampak ekonomi terbesar dari adopsi AI.

Pertama, sektor jasa keuangan dan teknologi finansial (financial technology/fintech), yang hingga kini tetap menjadi early adopter AI paling agresif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat biaya operasional per transaksi di industri keuangan digital dapat ditekan hingga 30–40% melalui otomatisasi berbasis AI, terutama pada fraud detection, credit scoring, dan customer service.

Kedua, sektor telekomunikasi dan layanan digital. Bari mengatakan dengan lebih dari 350 juta koneksi seluler, operator telekomunikasi memanfaatkan AI untuk network optimization, churn prediction, dan monetisasi data.

“AI diperkirakan mampu meningkatkan ARPU [average revenue per user] hingga 5–10%,” katanya.

Selanjutnya, sektor ritel, e-commerce, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital. Bari menilai AI mampu mendorong peningkatan conversion rate penjualan daring hingga 15–25% melalui personalisasi dan rekomendasi produk. Bagi UMKM, AI berperan sebagai “digital employee” yang menekan biaya pemasaran dan operasional.

Bari melihat 2026 sebagai titik balik pemanfaatan AI di Indonesia. Dia menilai AI tidak lagi diposisikan sebagai proyek inovasi terbatas atau sekadar eksperimen teknologi, melainkan sebagai mesin utama pencipta nilai (value creation engine) bagi dunia usaha sekaligus instrumen strategis kebijakan ekonomi nasional.

“Bagi pelaku bisnis, AI akan menjadi faktor pembeda daya saing,” kata Bari.

Sementara itu, bagi pemerintah, lanjut dia, AI berpotensi menjadi akselerator produktivitas, efisiensi fiskal, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan catatan ekosistem dan kebijakan pendukung disiapkan secara konsisten.

Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, Bari mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta talenta digital. Namun, jumlah talenta AI tingkat lanjut seperti AI engineer, data scientist senior, dan machine learning operations (MLOps) masih diperkirakan di bawah 10% dari kebutuhan industri pada 2026.

Dari sisi infrastruktur komputasi, Bari menyebut investasi pusat data (data center) dan layanan komputasi awan (cloud) terus meningkat. Nilai pasar pusat data Indonesia diproyeksikan melampaui US$3,5 miliar pada 2026. Meski demikian, ketergantungan pada infrastruktur luar negeri untuk komputasi AI skala besar masih tergolong tinggi.

Dari sisi data, sekitar 70% organisasi besar di Indonesia memiliki data dalam jumlah besar. Namun, kurang dari 40% yang menilai datanya siap digunakan secara optimal untuk AI akibat persoalan kualitas data, integrasi, dan tata kelola.

Terkait risiko strategis dan tantangan kebijakan, Bari menilai tanpa kerangka kebijakan yang tepat, adopsi AI berisiko menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari risiko etika dan bias algoritmik, ancaman keamanan data dan siber, ketidakpastian hukum atas keputusan otomatis berbasis AI, hingga kesenjangan adopsi antarwilayah dan skala usaha.

“Saat ini, Indonesia telah memiliki UU PDP [Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi], tetapi belum memiliki regulasi AI yang komprehensif berbasis klasifikasi risiko seperti European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act),” kata Bari.

Bari menambahkan Indonesia tengah berada pada momen krusial dalam perjalanan AI nasional. Menurutnya, 2026 bukan sekadar tentang adopsi teknologi, melainkan keberanian kebijakan untuk menjadikan AI sebagai infrastruktur ekonomi, bukan hanya proyek inovasi.

Dia menilai apabila AI dibiarkan tumbuh secara organik tanpa arah kebijakan yang jelas, manfaat ekonominya berpotensi terkonsentrasi pada segelintir pemain besar dan wilayah tertentu.

Sebaliknya, dengan kebijakan yang tepat, AI dapat menjadi alat pemerataan produktivitas mulai dari korporasi besar hingga UMKM. Bari mengatakan negara yang akan menang dalam era AI bukanlah yang paling canggih teknologinya, melainkan yang paling cepat mengintegrasikan AI ke dalam kebijakan industri, pendidikan, dan tata kelola data. Indonesia, menurut dia, masih memiliki waktu untuk melompat, meski jendela peluang tersebut tidak akan lama terbuka.

“AI 2026 adalah ujian: apakah kita hanya menjadi pasar teknologi, atau benar-benar menjadi bangsa pencipta nilai berbasis kecerdasan buatan,” katanya.

Untuk memaksimalkan dampak ekonomi AI pada 2026, Bari menilai sejumlah agenda kebijakan menjadi krusial. Pertama, regulasi AI berbasis risiko dan sektor prioritas. Kedua, regulatory sandbox lintas industri. Ketiga, insentif fiskal untuk investasi AI dan pusat data lokal. Keempat, program percepatan pengembangan talenta AI nasional.

“Kelima, standar tata kelola dan audit algoritma,” ungkap Bari.