Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pengalokasian sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi nasional. Usulan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem sains dan teknologi guna mendukung transformasi ekonomi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prabowo, usulan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian keuntungan untuk pembiayaan riset merupakan gagasan yang baik. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan pelat merah.

"Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini usul yang bagus," ujar Prabowo.

Presiden mengakui selama ini tidak seluruh BUMN mencatatkan kinerja keuangan yang sehat. Namun, ia menyebut kondisi tersebut mulai membaik seiring upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah.

"Masalahnya BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba," katanya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan negara guna meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola. Menurutnya, pembenahan tersebut diperlukan agar BUMN dapat lebih optimal berkontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam pendanaan riset.

"BUMN-BUMN ini sedang kami bersihkan, sedang kami tertibkan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dari lebih dari 1.000 BUMN yang sebelumnya ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Ke depan, jumlah BUMN ditargetkan dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kami sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal 250," kata Prabowo.

Menurut dia, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur direksi dan komisaris.

"Bayangkan lebih dari 750 kami tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," ujarnya.

Prabowo menilai banyak perusahaan negara selama ini hanya menghabiskan anggaran untuk biaya operasional tanpa menghasilkan keuntungan yang memadai.

"Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," katanya.

Karena itu, pemerintah menargetkan proses restrukturisasi BUMN dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga dalam dua tahun mendatang perusahaan pelat merah dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Fortune Southeast Asia 500 (FSEA500) 2026 yang memuat daftar 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pendapatan tahun fiskal 2025, kembali menempatkan perusahaan asal Indonesia di dalam daftar.

Salah satu perusahaan tersebut yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakniPT Pupuk Indonesia (Persero). Tahun ini, Pupuk Indonesia berada di posisi ke-68 dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 dengan membukukan pendapatan audited sebesar Rp90,4 triliun atau tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja bisnis dan pelaksanaan mandat strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Peringkat Pupuk Indonesia dalam Fortune Southeast Asia 500 mencerminkan kuatnya fundamental bisnis perusahaan yang dibangun melalui transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi secara berkelanjutan. Fondasi tersebut memungkinkan kami untuk terus mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat investasi yang memperkuat daya saing dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi perusahaan,” ujar Yehezkiel.

Penguatan fundamental bisnis Pupuk Indonesia tidak terlepas dari transformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang dilakukan pemerintah. Penyederhanaan mekanisme distribusi pupuk melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 mempercepat penyaluran kepada petani dan meningkatkan efektivitas program subsidi.

Pemerintah kemudian memperkuat reformasi tersebut melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025 yang memperbarui skema subsidi dari cost plus menjadi marked-to-market. Perubahan ini turut memperbaiki struktur pembiayaan industri pupuk serta memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan investasi produktif dalam program revitalisasi.

“Efisiensi tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas bagi seluruh ekosistem. Tata kelola yang semakin baik memungkinkan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif, sementara efisiensi yang tercipta memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menjalankan investasi strategis yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Di saat yang sama, manfaat efisiensi juga dikembalikan kepada petani melalui penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak Oktober 2025,” kata Yehezkiel.

Penguatan tata kelola dan efisiensi tersebut kini memberikan ruang yang lebih besar bagi Pupuk Indonesia untuk mempercepat agenda revitalisasi dan hilirisasi. Kedua inisiatif ini akan menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang sekaligus memperkuat daya saing industri pupuk nasional.

Dalam program revitalisasi, Pupuk Indonesia menargetkan pembangunan dan peremajaan tujuh pabrik dalam lima tahun ke depan guna meningkatkan efisiensi energi, kapasitas produksi, dan keandalan operasi.

Salah satu proyek yang telah selesai dilaksanakan adalah Revamping Ammonia Pabrik-2 Pupuk Kalimantan Timur yang berhasil menurunkan konsumsi gas lebih dari 10% sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan.

Di bidang hilirisasi, Pupuk Indonesia terus memperluas portofolio bisnis melalui pengembangan berbagai proyek strategis. Di antaranya pembangunan pabrik soda ash berkapasitas 300.000 ton per tahun di Bontang, Kalimantan Timur serta pengembangan pabrik metanol yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan industri nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Berbagai proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis, serta memperkuat daya saing industri pupuk Indonesia di tingkat regional.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengkonsolidasikan 258 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam waktu dekat, super holding perusahaan pelat merah ini menargetkan 300 BUMN bakal dikonsolidasikan lebih lanjut sebagai bagian dari transformasi.

Hal tersebut dilaporkan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6).

"Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (21/6).

Teddy menjelaskan transformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola BUMN, hingga mengurangi beban negara.

Ia pun menyebut pengelolaan aset negara perlu dilakukan lebih baik untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," terangnya.

Selain konsolidasi BUMN, Teddy mengungkapkan pertemuan tersebut juga membahas berbagai peluang ekonomi baru yang dapat didorong Danantara.

Peluang itu mencakup industri kreatif dan sektor pariwisata, termasuk kegiatan olahraga hingga konser musik.

"Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," ujar Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah perusahaan pelat merah mulai memangkas jumlah anak usaha sebagai bagian dari langkah konsolidasi dan penguatan bisnis inti. Langkah itu dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbesar potensi sinergi antar-BUMN.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengatakan, perampingan anak usaha BUMN bertujuan membuat perusahaan lebih fokus pada core business atau bisnis utama.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” kata Toto di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, pemangkasan 47 anak usaha PTPN, 28 anak usaha SIG, dan 17 anak usaha Pelindo berpotensi mendongkrak kinerja perusahaan. Namun, Toto mengingatkan tantangan utama konsolidasi BUMN justru berada pada tahap implementasi setelah proses merger dilakukan.

“Tentu perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan dalam implementasi post merger integration-nya,” ujar Toto.

Karena itu, lanjut dia, diperlukan Project Management Office (PMO) yang kuat untuk mengawal proses transformasi dan integrasi perusahaan agar berjalan efektif.

Toto menilai pengurangan jumlah anak usaha tidak cukup hanya berorientasi pada penyederhanaan struktur perusahaan. Proses tersebut, kata dia, harus mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing BUMN ke depan.

“Intinya pengurangan jumlah BUMN bukan sekadar di angka saja, tapi yang lebih hakiki harus mampu menumbuhkan value yang lebih besar bagi BUMN tersebut,” kata Toto.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN menegaskan peran perusahaan pelat merah yang harus selalu aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kepala BP BUMN dan Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa arah besar transformasi badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus menegaskan peran strategis BUMN sebagai bagian dari pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan negara.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).
Dony mengatakan, di tengah munculnya segelintir kalangan yang menebar sentimen negatif ke pemerintah, BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.
Dia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.
“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.
Pemerintah, terangnya, ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurut Dony, pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
“Kalau kita paham dasar berpikirnya, why itu dilakukan? Kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Dia menegaskan, BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

Bisnis.com, JAKARTA – Merger dan konsolidasi perusahaan pelat merah diyakini bisa mendongkrak kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan BUMN di pasar modal, kendati secara entitas jumlahnya akan berkurang.

Danantara Indonesia menghitung, perusahaan BUMN yang berada di bawahnya berkontribusi hampir 30% dari total market cap pasar modal Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan peluang peningkatan kapitalisasi pasar itu bisa dicapai karena bisnis perusahaan pelat merah diyakini akan lebih sehat dan menguntungkan pasca konsolidasi.

"Tidak [berkurang]. Tambah tinggi, kan jadi efisien, laba meningkat. Tentu kapitalisasi lebih tinggi," katanya di sela acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026

Dony menghitung saat ini kurang lebih ada 800 entitas perusahaan BUMN. Danantara saat ini sedang melakukan mapping, dan targetnya seluruh konsolidasi akan rampung tahun ini.

Adapun, salah satu perusahaan BUMN yang masuk dalam Pipeline perampingan tahun ini adalah PT Pertamina (Persero). Dony memperkirakan akan ada lebih dari 38 anak usaha Pertamina yang di-merger.

Kemudian, di sektor keuangan non-bank, Danantara juga akan mengonsolidasi perusahaan reasuransi pelat merah, dari yang saat ini berjumlah tiga menjadi satu perusahaan, namun dengan kondisi yang lebih sehat.

Dony menegaskan bahwa pada prinsipnya konsolidasi BUMN dilakukan dengan tujuan agar perusahaan menjadi lebih baik. Dia menyadari saat ini ada BUMN yang masih merugi, skalanya kecil, dan bisnisnya boros, alias tak efisien.

Ihwal ketenagakerjaan, Danantara menegaskan komitmennya agar transformasi BUMN ini tidak menimbulkan PHK.

"Kita upayakan tidak ada dampak, karena bisnis kita konsolidasikan. Karyawan akan diserap perusahaan hasil konsolidasi. Don't worry, tidak usah kahwatir, kita pikirkan yang terbaik buat masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Moody’s Ratings yang merevisi prospek sejumlah BUMN menjadi negatif menjadi ujian perdana bagi Danantara untuk membuktikan efektivitas tata kelola dan koordinasi kebijakan nasional.

Sedikitnya ada tujuh korporasi yang terdampak dan lima di antaranya adalah perusahaan pelat merah yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Laporan BUMN Research Group (BRG) FEB Universitas Indonesia (UI) menyebutkan bahwa revisi tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis pemeringkatan, melainkan respons atas faktor endogen berupa penurunan prediktabilitas dan koherensi proses perumusan kebijakan publik nasional.

Tim peneliti BRG Toto Pranoto dan Adam F. Amru menyampaikan terdapat empat dampak yang perlu segera diantisipasi oleh pemerintah dan Danantara.

Pertama, dari perspektif pasar modal, perubahan prospek diprediksi bakal memperlebar spreadobligasi internasional bagi emiten terdampak. Pasalnya, investor institusional global dinilai cenderung memperketat analisis, yang berujung pada peningkatan risk premium dan biaya pendanaan.

Kedua, sinyal Moody’s merupakan peringatan bagi implementasi UU No. 1 Tahun 2025. Restrukturisasi lebih dari 1.000 entitas BUMN menjadi 200–240 perusahaan di bawah Danantara disebut memerlukan tata kelola transparan.

“Proses konsolidasi yang tidak dikelola dengan baik dapat memperdalam persepsi negatif pasar terhadap koherensi kebijakan pemerintah,” tulis laporan BUMN Research Group yang dikutip pada Senin (9/2/2026).

Ketiga, situasi pada Pertamina dan MIND ID memperlihatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspansi industri dengan disiplin keuangan.

Laporan BRG menyebutkan bahwa Moody’s mencatat bahwa rencana investasi skala besar pada Pertamina, serta proyek ekspansi dan hilirisasi pada MIND ID, merupakan faktor yang mengimbangi kekuatan kredit kedua perusahaan.

Pasalnya, dalam lingkungan outlook negatif, setiap rencana investasi besar akan mendapat pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pemeringkat dan investor institusional guna memastikan profil risiko tetap terkendali.

Keempat, laporan tersebut menyatakan adanya kerentanan entitas pelat merah yang beroperasi dalam lingkungan regulasi yang terus berubah. Ketidakpastian regulasi, yang dikombinasikan dengan risiko intervensi pemerintah, dipandang menambah lapisan risiko terhadap prediktabilitas kebijakan.

Di samping itu, analisis BRG menjelaskan Moody’s secara tegas tidak mengekspektasikan kenaikan peringkat dalam waktu dekat. Pemulihan ke prospek stabil mensyaratkan dua kondisi, yaitu revisi outlook sovereign kembali ke stabil dan terjaganya kualitas kredit masing-masing korporasi.

Sebaliknya, tekanan penurunan peringkat akan meningkat apabila peringkat negara diturunkan atau metrik keuangan perusahaan memburuk secara signifikan di bawah parameter peringkat yang berlaku.

Dengan demikian, untuk memulihkan kepercayaan investor global dalam jendela waktu 12 hingga 18 bulan ke depan, BRG merekomendasikan pemerintah untuk segera menunjukkan konsistensi kebijakannya.

Sementara itu, bagi BUMN, fokus utama diarahkan pada penguatan kualitas kredit mandiri melalui disiplin fiskal dan manajemen risiko yang lebih pruden.

“Peringkat kredit dan outlook bukanlah semata-mata penilaian teknis atas neraca keuangan, melainkan cerminan dari kepercayaan pasar global terhadap kapasitas institusional suatu negara dalam mengelola ekonominya,” tulis BRG.

Danantara Mengambil Sikap

Danantara juga telah merespons revisi outlook negatif dari Moody’s Ratings sebagai alarm untuk memperkuat tata kelola dan disiplin investasi nasional.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan catatan dari lembaga pemeringkat internasional ini merupakan pengingat untuk terus memperkuat fondasi institusi, menegaskan arah kebijakan, dan menjaga disiplin pelaksanaan sebagai kunci mempertahankan kepercayaan serta stabilitas jangka panjang.

Dia juga menuturkan bahwa peringkat investment grade Indonesia tetap terjaga, sehingga merefleksikan kepercayaan terhadap ketahanan makroekonomi, disiplin fiskal, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

“Penyesuaian outlook tersebut sekaligus menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan konsistensi kebijakan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/2/2026).

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani./JIBI

Sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang baru didirikan pada tahun lalu, Danantara kini tengah memacu pembangunan institusi yang berjangkar pada tata kelola kuat dan manajemen risiko pruden.

Menurutnya, fondasi kelembagaan tersebut terus diperkuat secara bertahap untuk menjaga kredibilitas institusi, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menghasilkan kinerja investasi yang berkelanjutan.

Rosan memaparkan peta jalan tata kelola Danantara Indonesia mencakup penerapan struktur pengambilan keputusan dan fungsi pengawasan yang ketat di seluruh siklus investasi dan pengelolaan portofolio.

Selain itu, Danantara menerapkan kerangka manajemen risiko yang terpadu serta memastikan seluruh investasi dilakukan secara pruden dengan alokasi modal berbasis kelayakan komersial dan disiplin portofolio jangka panjang.

Upaya penguatan tata kelola juga diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta standar tata kelola di seluruh BUMN di bawah Dannatara.

“Danantara Indonesia akan terus beroperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan peran sebagai pengelola aset negara yang kredibel bagi masa depan Indonesia,” pungkas Rosan.

Dalam pengumuman resminya, Moody’s menilai ada penurunan koherensi dalam perumusan kebijakan di Indonesia selama setahun. Hal ini berisiko menggerus kredibilitas kebijakan yang menopang stabilitas makroekonomi dan fiskal.

"Komunikasi kebijakan yang kurang efektif telah meningkatkan risiko terhadap kredibilitas Indonesia di mata investor. Perkembangan tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi," tulis Moody’s.

Meski demikian, Moody’s menegaskan peringkat Baa2 masih layak dipertahankan berkat kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam, demografi yang menguntungkan, serta kebijakan moneter yang tetap pruden.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai revisi prospek dari Moody’s merupakan peringatan serius bagi pelaku pasar, meskipun status investment grade Indonesia saat ini masih terjaga.

"Peringatan dari Moody’s tidak bisa dianggap enteng. Jika ke depan terjadi penurunan peringkat kredit yang nyata akibat memburuknya kualitas regulasi, lemahnya perlindungan investor, dan ketidakpastian kebijakan, maka persepsi global terhadap pasar Indonesia akan tertekan lebih dalam,” ujar Hendra.

Hendra pun memproyeksikan tekanan pasar saat ini masih bersifat selektif. Koreksi yang terjadi pada indeks harga saham gabungan (IHSG) dinilai lebih mencerminkan fase konsolidasi teknis daripada tren bearish jangka panjang.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyoroti tantangan sinergi dalam rencana konsolidasi BUMN logistik ke dalam PT Pos Indonesia (Persero).

Toto memandang saat ini sinergi antarBUMN yang ada di kelompok logistik kurang terlihat signifikan dalam konteks peningkatan daya saing logistik Indonesia.

“Jadi kalau ide ini dihidupkan kembali, maka yang penting adalah bagaimana eksekusi terkait maksimalisasi value creation melalui sinergi BUMN logistik dapat dijalankan efektif,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, dari sekian banyak perusahaan pelat merah di bidang logistik, terdapat kemungkinan sinergi antarperusahaan tidak efektif karena fokus pada agenda masing-masing instansi.

Untuk itu, Toto meminta kepada Danantara untuk memikirkan hal ini agar berdampak positif pada daya saing logistik Indonesia.

“Maka langkah Post Merger Integration menjadi kata kunci,” tambahnya.

Dirinya menekankan harus ada kesamaan visi dari BUMN yang bergabung, menyepakati standard bisnis yang akan dijalankan, serta penguatan aspek spesialisasi sehingga tidak terjadi duplikasi bisnis.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa konsolidasi ini dilakukan dengan alasan mayoritas perusahaan logistik tersebut tak memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Bahkan, dari 21 entitas logistik yang ada—mencakup BUMN induk hingga anak usaha—sebanyak 20 perusahaan di antaranya mencatatkan kerugian. Kegagalan performa ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengidentifikasi posisi bisnis mereka secara spesifik, baik di segmen first mile, middle mile, maupun last mile.

Mengacu laman resmi BUMN, terdapat delapan perusahaan induk logistik. Mulai dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum DAMRI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Kemudian PT Pos Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, dan PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)

“Tahun ini kami akan mengonsolidasi seluruh perusahaan logistik kita di bawah satu perusahaan. Kita punya yang menjadi anchor-nya yaitu PT Pos,” ujar Dony dalam diskusi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan bahwa Danantara Indonesia sedang mempercepat proses konsolidasi bisnis perusahaan-perusahaan BUMN dari yang awalnya ditargetkan selesai pada 2027, dipercepat dengan target selesai pada 2026.

Bhimo memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah berlangsungnya proses konsolidasi bisnis (merger) perusahaan pelat merah tersebut.

“Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kita mau squeeze efisienkan menjadi sekitar 250-an [perusahaan], dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan siap jika digugat oleh 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena diduga kuat berkontribusi terhadap dampak bencana hidrometerologi di Sumatra dan Aceh.

Menurut Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak keyakinan itu didasarkan karena pihaknya telah melakukan prosedur sesuai hukum yang berlaku.

"Ya jadi pemerintah sudah siap karena dasar kita melakukan penertiban, pencabutan perizinan ini adalah peraturan," katanya di Kejaksaan Agung, Selasa (27/1/2026).

Baginya gugatan dari setiap perusahaan adalah konsekuensi dari setiap upaya penegakan hukum untuk membenahi segala tindakan yang melanggar konstitusi, khususnya di bidang pemberdayaan ekosistem alam.

"Penegakan hukum yang mau tidak mau harus menjadi pilihan ketika kita menata baik kekayaan sumber daya alam kehutanan kita maupun penegakan eksistensi serta konfirmasi bagi tegaknya hukum dan aturan yang ada," jelasnya.

Dia menjelaskan pihaknya tengah mendata inventarisasi aset dari setiap perusahaan untuk kemudian diambil oleh negara yang dikelola oleh perusahaan pelat merah.

Menurutnya upaya ini sebagai langkah mengoptimalkan aset yang disita bagi negara. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang tambang akan dikelola oleh MIND ID, sedangkan yang bergerak di bidang kehutanan akan dikelola oleh Agrinas Nusantara.

Akan tetapi dirinya belum dapat memastikan kapan perusahaan BUMN mulai mengoperasikan aset perusahaan tersebut karena proses administrasi masih berlangsung.

Dia menyebut dari 28 perusahaan, 2 diantaranya tidak terkait dengan dampak bencana. Namun terindikasi melanggar pengelolaan hutan seperti penebangan secara ilegal.

"Tapi ada juga yang tidak terkait sama bencana. Misalnya ada dua korporasi yang melakukan penebangan hutan yaitu di Kepulauan Mentawai Itu kan tidak terkait langsung kepada bencana. Tetapi ini adalah bagian dari kegiatan penertiban. Jadi siapapun yang melanggar tidak terbatas hanya pada bencana kemarin, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan di kawasan hutan kita," jelasnya.

Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan lain yang melanggar tata kelola hutan, seiring berjalannya investigasi oleh Satgas PKH.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani buka suara soal rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang bergerak di sektor tekstil.

Demi mendirikan perusahaan pelat merah baru itu, Danantara disebut akan menyuntikkan modal US$6 miliar atau sekitar Rp101,17 triliun (asumsi kurs Rp16.863 per dolar AS).

Kabarnya, langkah itu sebagai bagian restrukturisasi perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman(Sritex) yang pailit. Namun, Rosan tak mengkonfirmasi hal tersebut.

"Selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan tidak hanya dari permodalan saja tapi juga dari market-nya, dari off-takernya dan lain-lain. Jadi, kita terbuka untuk itu," kata Rosan ditemui di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Rosan juga belum bisa memastikan bentuk dari BUMN tekstil tersebut. Danantara, sambungnya, selalu melakukan kajian kelayakan (feasibility study) sebelum berinvestasi, yang mencakup berbagai aspek. Pihaknya juga punya beberapa parameter tertentu yang harus dipenuhi, termasuk target keuntungan (return).

"Termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan. Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi lapangan pekerjaan itu sangat besar," kata Rosan.

Rencana pembentukan BUMN tekstil sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia mengungkapkan rencana itu dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1) lalu.

"Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, tidak menghidupkan kembali," kata Airlangga saat menghadiri IBC Business Outlook 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, seperti dikutip Detik, Rabu (14/1).

Menurut Airlangga, modal awal perusahaan pelat merah baru itu sebesar US$6 miliar atau sekitar Rp101,17 triliun (asumsi kurs Rp16.863 per dolar AS).

Danantara disebut akan menyiapkan suntikan modal jumbo tersebut.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN Tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 bilion nanti akan disiapkan oleh Danantara," terangnya.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani buka suara soal rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang bergerak di sektor tekstil.

Demi mendirikan perusahaan pelat merah baru itu, Danantara disebut akan menyuntikkan modal US$6 miliar atau sekitar Rp101,17 triliun (asumsi kurs Rp16.863 per dolar AS).

Kabarnya, langkah itu sebagai bagian restrukturisasi perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman(Sritex) yang pailit. Namun, Rosan tak mengkonfirmasi hal tersebut.

"Selama kita yakin bahwa nanti kita bisa turn around perusahaan itu melakukan restrukturisasi secara maksimal seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan tidak hanya dari permodalan saja tapi juga dari market-nya, dari off-takernya dan lain-lain. Jadi, kita terbuka untuk itu," kata Rosan ditemui di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Rosan juga belum bisa memastikan bentuk dari BUMN tekstil tersebut. Danantara, sambungnya, selalu melakukan kajian kelayakan (feasibility study) sebelum berinvestasi, yang mencakup berbagai aspek. Pihaknya juga punya beberapa parameter tertentu yang harus dipenuhi, termasuk target keuntungan (return).

"Termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan. Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi lapangan pekerjaan itu sangat besar," kata Rosan.

Rencana pembentukan BUMN tekstil sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia mengungkapkan rencana itu dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1) lalu.

"Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, tidak menghidupkan kembali," kata Airlangga saat menghadiri IBC Business Outlook 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, seperti dikutip Detik, Rabu (14/1).

Menurut Airlangga, modal awal perusahaan pelat merah baru itu sebesar US$6 miliar atau sekitar Rp101,17 triliun (asumsi kurs Rp16.863 per dolar AS).

Danantara disebut akan menyiapkan suntikan modal jumbo tersebut.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN Tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 bilion nanti akan disiapkan oleh Danantara," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak cucu bakal dirampingkan dari ribuan menjadi sekitar 250 perusahaan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah berlangsungnya proses konsolidasi bisnis (merger) perusahaan pelat merah tersebut.

Dilansir Antara, Sabtu (13/12/2025), Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap sebanyak 1.067 perusahaan menjadi hanya sekitar 250-an perusahaan BUMN beserta anak cucunya.

“Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kita mau squeeze efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu. Ada caranya, karena kalau kita melakukan Golden Shakehand harusnya IRR [internal rate of return]-nya juga cukup bagus, jadi tidak harus lay-off, kita bisa melakukan realokasi resources seperti itu,” ujar Bhimo dalam acara Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges di Jakarta.

Dia mengatakan bahwa Danantara Indonesia sedang mempercepat proses konsolidasi bisnis perusahaan-perusahaan BUMN dari yang awalnya ditargetkan selesai pada 2027, dipercepat dengan target selesai pada 2026.

“Yang harusnya selesai di 2027 kita shorten menjadi 2026. Jadi, tiap kami di Danantara juga percaya bahwa, bukannya kita push semuanya ya. Karena kita tahu waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas. Jadi, semua BUMN sekarang berlari kencang, kita juga manage proyek manajemennya juga tiap hari kita pelototin,” ujar Bhimo.

Dalam kesempatan ini, Bhimo menyampaikan melalui proses restrukturisasi di perusahaan-perusahaan BUMN, maka akan banyak yang dapat di-saving, tidak hanya mencakup pengurangan jumlah Board of Commissioners (BOC) dan Board of Directors (BOD).

“Ketika satu perusahaan harus berkompetisi dengan perusahaan lain, maka efisiensi menjadi penting. Dan ketika layer-nya cukup banyak, karena dia harus mendapatkan margin. Kita bayangkan minimal katakan 7%, 15%, kalau dia 3-4 layer, kemudian dia mesti berkompetisi dengan other players, berapa puluh persen dia tidak kompetitif, karena tidak efisien compare to other players,” ujar Bhimo.