REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/11/2025) lalu.

“Kami mendapatkan kunjungan dari Ibu Titiek Soeharto ke dua tempat, pertama ke SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar dan kemudian ke SPPG Polri di Karanganyar. Beliau menyaksikan langsung bagaimana proses anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil distribusi SPPG dan meninjau ke kelas-kelas yang ada,” kata Sigit melalui siaran persnya.

Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena SMP Kemala Bhayangkari telah mendapatkan fasilitas tambahan melalui program pelayanan terpusat. “Dengan menggunakan TV flat ada dua unit, kemudian bantuan laboratorium IPA untuk biologi dan fisika. Tentunya ini sangat membantu dalam mendukung program sekolah yang ada,” ujar Sigit.

Dalam kunjungan ke SPPG, rombongan meninjau seluruh proses pembuatan makanan bergizi gratis (MBG), mulai dari penerimaan bahan produksi hingga proses distribusi kepada penerima manfaat. “Selanjutnya, Ibu Titiek berkenan mengecek langsung SPPG Polri di Karanganyar, mulai dari saat bahan tiba, proses pemisahan dan penyimpanan, hingga proses memasak dan pendistribusian,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, SPPG Polri mengutamakan food security dengan memastikan keamanan bahan pangan melalui penggunaan alat test kit, proses sterilisasi, pembersihan, hingga pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

“Harapannya, SPPG Polri betul-betul bisa mencapai zero accident, dan ini menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden yang tentu harus kami jaga,” tutup Sigit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan target 82,9 juta penerima menfaat program MBG tercapai di bulan Februari 2026. Target ini mundur dari yang dipatok sebelumnya di Desember 2025.

"Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin kita masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai di ganggu," katanya saat ditanya wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10/2025).

Dia menjelaskan gangguan di udara yang dimaksud seperti proses verifikasi yang perlu dilakukan oleh BGN.

"Ada gangguan darat, ada hal yang harus kita atasi darurat dan sebagainya. Termasuk udara. Kan sistem kita diganggu, otomatis untuk verifikasi pun terganggu," kata Dadan.

Lebih lanjut, saat ini pemerintah nantinya akan meluncurkan dasar aturan untuk implementasi program MBG. Rencananya Peraturan Presiden ini akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Diharapkan dengan adanya beleid ini akan memperjelas pembagian peran antara stakeholder terkait, hingga tata kelola yang lebih rapi dan tidak menimbulkan permasalahan di lapangan. Setelah sebelumnya meningkatnya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah.

"(Perpres) Udah tinggal beres, tinggal dibagikan," katanya.

Nantinya dalam aturan itu akan mengatur bagi Satuan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang melanggar SOP yang sudah ditetapkan. Dadan mengatakan sanksi bersifat administratif hingga penghentian operasional bagi dapur MBG.

"Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis lagi," kata Dadan.