REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah mengerahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap produksi telur ayam yang mengalami tekanan harga di tingkat peternak. Langkah ini ditempuh setelah harga telur di sejumlah daerah, terutama di Blitar, Jawa Timur, mengalami penurunan akibat meningkatnya produksi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang mengalami penurunan harga telur menyerap produksi peternak. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga harga telur di tingkat peternak.

"Kita sudah berkoordinasi dengan BGN, dengan Kepala BGN yang baru, SPPG di daerah tersebut diwajibkan menyerap telur," kata Budi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, penyerapan melalui SPPG diperlukan agar harga telur dapat kembali mendekati harga acuan sehingga peternak memperoleh harga yang lebih baik. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan peningkatan produksi tidak berujung pada penurunan harga di tingkat peternak.

Produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Kenaikan produksi membuat pasokan melimpah sehingga harga mengalami tekanan di sejumlah wilayah sentra produksi. "Nah, sekarang surplus 12 persen untuk telur," ujar Budi.

Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan produksi peternakan nasional berjalan baik. Tantangannya kini terletak pada pengelolaan penyerapan agar pasokan yang meningkat dapat terserap pasar secara optimal.

Pemerintah juga menyiapkan skema bantuan pangan yang lebih fleksibel. Ketika harga suatu komoditas pangan turun akibat pasokan yang melimpah, komoditas tersebut dapat dimasukkan ke dalam program bantuan pangan untuk memperkuat penyerapan.

Tidak hanya telur, skema serupa juga dapat diterapkan pada komoditas lain yang mengalami tekanan harga di tingkat produsen. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang berpeluang diserap melalui program MBG.

"Nah, ketika daging ayam turun juga bisa diserap," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan baik dan tidak menjadikannya sebagai sarana memperkaya oknum.

Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo berkelakar agar mitra SPPG yang nakal kembali ke jalan yang benar dan mengakui jika memang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan MBG.

"Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi," kata Presiden Prabowo.

Ia menyampaikan MBG memiliki peran penting dalam memastikan asupan gizi anak-anak Indonesia serta mencegah kekurangan gizi yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting.

Pelaksanaan program tersebut dilakukan mengingat masih terdapat daerah dengan angka kekurangan gizi yang cukup tinggi. Presiden menyoroti masih ada daerah dengan lebih dari 20 persen, bahkan mendekati 30 persen, anak-anak mengalami kekurangan gizi.

Ia menyampaikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan pemerintah. Bahkan, personel Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat ditambah demi memastikan implementasi program prioritas tersebut berjalan dengan baik.

"Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan, saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa MBG yang dijalankan BGN merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta memastikan manfaatnya diterima masyarakat. "(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Tapi, kalau kalian tidak mau bekerja dengan baik, kalian harus minggir. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak mau, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan," kata Prabowo.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan mitra SPPG yang telah menjalankan program MBG, termasuk yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis maupun daerah terpencil.

Bagi Prabowo, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga dedikasi dan integritas para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat pengabdian, menjaga kualitas pelayanan, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Konsolidasi nasional ini dihadiri sekitar 12.173 peserta dan 5.873 mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG di berbagai daerah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengawasan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi.

Menurut Purbaya, pengawasan penggunaan anggaran negara dilakukan oleh berbagai lembaga, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Kejaksaan. Antarinstansi juga saling bertukar data untuk mendukung proses pengawasan.

“Kita cek itu harganya seperti apa. Salah satu laporan juga dari kita asalnya. Bukan dari kita saja. BPKP memeriksa, Kejaksaan memeriksa, semuanya mengecek. Jadi kita tukar-tukar data,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Saat dimintai tanggapan ihwal penetapan mantan Kepala BGN sebagai tersangka, Purbaya menegaskan pemerintah tak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengatakan pergantian pimpinan BGN sebelumnya merupakan hasil evaluasi Presiden terhadap kinerja lembaga tersebut.

“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau. Kita nggak ikut campur,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum tentu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah diminta membenahi tata kelola dan manajemen program agar anggaran yang digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai persoalan utama MBG bukan semata pada sosok pimpinan lembaga, melainkan pola pengelolaan program yang selama ini dinilai belum efisien. "Pencopotan Dadan Hindayana dan penggantian dengan Nanik Suryati Dayang tidak akan menyelesaikan masalah MBG jika pola manajemennya tetap sama," kata Noval kepada wartawan dalam pesan singkatnya, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, selama ini BGN belum menjalankan prinsip efisiensi biaya dan efektivitas anggaran secara optimal. Akibatnya, sebagian anggaran dinilai tidak langsung mendukung tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat.

Noval mencontohkan sejumlah pengeluaran yang sempat menuai sorotan, mulai dari penggunaan jasa penyelenggara acara, pengadaan kendaraan operasional, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ia juga menyinggung pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai terlalu besar.

Karena itu, Noval mendorong pimpinan baru BGN melakukan perombakan tata kelola secara menyeluruh. Menurut dia, setiap kegiatan yang tidak memberi nilai tambah bagi pelaksanaan program perlu dievaluasi agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien.

"Anggaran MBG merupakan uang rakyat sehingga harus disalurkan secara efektif dan efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per 2 Juni 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam.

Posisi Dadan selanjutnya diisi oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut menyasar siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Magetan (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk membeli telur ayam ras langsung ke peternak guna mendongkrak harga jual telur yang anjlok.

"Mulai hari ini, saya instruksikan seluruh SPPG, khususnya di Magetan, untuk membeli telur ayam langsung ke peternak. Kalau tidak, dapurnya daya suspend," ujar Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Magetan, Senin.

Menurutnya, upaya tersebut diambil untuk meningkatkan harga jual telur ayam ras di tingkat peternak ayam petelur di Magetan yang anjlok.

"Hal ini karena di tingkat pasar harganya naik, tapi di tingkat peternakan tidak naik, sehingga peternak rugi," katanya saat kegiatan "Sinergi Ekonomi Kerakyatan, Strategi Pemberdayaan Peternak dan UMKM dalam Mendukung Makan Bergizi Gratis" di Magetan.

Sesuai data, saat ini harga jual telur ayam di tingkat peternak Magetan mencapai Rp22.000 per kilogram. Sedangkan harga normal peternak untuk balik modal adalah Rp24.000 per kilogram, sementara harga telur di pasaran telah mencapai kisaran Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram.

Untuk itu, pihaknya meminta SPPG tidak lagi membeli telur untuk bahan makan bergizi gratis (MBG) dari pemasok (supplier), melainkan membeli langsung ke peternak guna memberikan dukungan dan keuntungan, karena sudah selama sebulan terakhir merugi akibat harganya turun.

Pihaknya memberi tenggat waktu sekitar dua pekan ke kepala SPPG untuk meningkatkan harga telur ke harga ekonomis dengan cara membeli langsung ke peternak.

Dalam kunjungannya di Magetan, selain memberikan instruksi ke SPPG, Nanik S Deyang juga menyaksikan penandatanganan kepala SPPG dengan sejumlah supplier usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meninjau harga sayur di Pasar Plaosan, serta mengunjungi peternakan ayam petelur yang ada di wilayah Plaosan, Magetan.

Dalam kegiatan tersebut, Nanik S Deyang didampingi oleh Bupati Magetan Nanik Endang, Forkopimda Magetan, bersama kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sekitar Rp 67 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 pada Selasa (19/5/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai tidak ada pemangkasan anggaran MBG pada tahun ini. Menurut dia, sejak awal kebutuhan anggaran untuk program MBG adalah sebesar Rp 268 triliun, bukan Rp 335 triliun.

"APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Rp 67 triliun adalah dana cadangan," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Rabu (20/5/2026).

Mengutip keterangan dalam situs BGN, dana Rp 335 triliun yang selama ini diketahui publik berasal dari Dana Standby BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), yang dikeluarkan dari kebijakan presiden untuk dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Sebanyak 93 perssn dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam program MBG.

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp 335 triliun itu tidak benar," kata Dadan dalam keterangan tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari Rp 249 triliun sebanyak 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku. Sementara itu, sebanyak 20 persen digunakan untuk operasional seperti listrik, sewa kendaraan, termasuk gaji relawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari efisiensi. Tujuannya agar program tetap bermanfaat bagi masyarakat, tapi anggarannya tidak boros.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, arah kebijakan MBG saat ini masih dalam koridor yang tepat. Pemerintah memilih menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terbaru, termasuk opsi pengurangan hari operasional.

“Anggarannya sepertinya bagus. Langkah-langkah yang diambil juga cukup baik,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (27/3/2026).

Menurut dia, perubahan skema menjadi lima hari bukan berarti mengurangi tujuan program, melainkan mengatur ritme agar lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak ke masyarakat.

“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Ia menyebut, penyesuaian yang dilakukan berasal dari pengelola program itu sendiri yakni Badan Gizi Nasional (BGN) selama tetap menjaga kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.

Selain MBG, pemerintah juga menyiapkan efisiensi di pos belanja lain di seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi bagian dari paket penataan anggaran tahap berikutnya.

“Di tempat lain, di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tahap ketiga yang kita desain untuk menutup kekurangan anggaran yang ada,” kata Purbaya.

Namun, ia belum merinci besaran total efisiensi yang akan dilakukan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan dan ruang penghematan yang tersedia.

“Nanti kita hitung-hitung saja,” ujarnya.

Tercatat pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya rencana efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi jumlah hari operasional.

Efisiensi ini bakal menghemat Rp 40 triliun per tahun.

Ia menuturkan, rencananya jumlah hari penyaluran MBG akan dikurangi menjadi hanya 5 hari dari sebelumnya 6 hari dalam sepekan.

KOMPAS.com/ PUTU AYU PRATAMA SUGIYO Ilustrasi MBG. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang saat menyiapkan makan bergizi gratis (MBG)

Langkah efisiensi ini diperkirakan bakal memberi dampak penghematan yang cukup signifikan.

"Kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp 40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Meski begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait efisiensi yang akan dilakukan pada program MBG tersebut.

Ia bilang, pengumuman terkait kebijakan ini akan dilakukan oleh Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana secara langsung.

Purbaya menegaskan efisiensi ini merupakan usulan dari pihak BGN.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan BGN berupaya melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi saat ini yang bergejolak imbas konflik geopolitik global.

"Ini bukan saya yang motong ya, emang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini," kata dia.

Ia menambahkan, efisiensi anggaran MBG itu belum menjadi bagian dari total nilai hasil efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto senilai Rp 81 triliun.

Adapun pengurangan hari operasional MBG menjadi 5 hari masih bersifat usulan dari BGN saat rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian.

Nantinya akan lebih dulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

"Nanti biar Pak Kepala BGN yang umumkan, kan dia juga harus lapor Presiden," ucap Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diliburkan selama Idul Fitri. Upaya ini dapat menghemat anggaran beberapa triliun rupiah.

"Ketua MBG sudah lapor, kan, ya? Katanya liburan akan diberhentikan katanya. Hemat lumayan berapa triliun. Dia bilang, kan, saya udah baca juga tuh," kata Purbaya, Kamis (19/3/2026).

Jadi yang liburan tidak akan keluar MBG-nya, itu hemat lumayan. Nanti pas itu jalan lagi biasa," tambahnya.

Purbaya merujuk kepada pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyatakan Program MBG akan diliburkan selama Idul Fitri dan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun. Dalam pernyataan pada Selasa (17/3/2026), Kepala BGN menyebut bahwa penyaluran MBG ke sekolah-sekolah dihentikan sejak 13 Maret 2026 dan pengiriman untuk ibu hamil, menyusui serta balita dilakukan terakhir pada 17 Maret 2026.

Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026. "Itu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun dihemat dengan seperti itu," tuturnya.

Dadan juga menjelaskan, pada 18-24 Maret tidak dilakukan penyaluran MBG bagi seluruh sasaran penerima manfaat, baik peserta didik maupun non-peserta didik. Sebagai penggantinya, distribusi dilakukan lebih awal.

Sementara itu, Purbaya juga menyampaikan pada Senin (16/3/2026) bahwa masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program MBG yang mendapatkan pagu Rp 335 triliun. Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.

"MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja," ujar Purbaya

Saat ini, Purbaya juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/11/2025) lalu.

“Kami mendapatkan kunjungan dari Ibu Titiek Soeharto ke dua tempat, pertama ke SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar dan kemudian ke SPPG Polri di Karanganyar. Beliau menyaksikan langsung bagaimana proses anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil distribusi SPPG dan meninjau ke kelas-kelas yang ada,” kata Sigit melalui siaran persnya.

Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena SMP Kemala Bhayangkari telah mendapatkan fasilitas tambahan melalui program pelayanan terpusat. “Dengan menggunakan TV flat ada dua unit, kemudian bantuan laboratorium IPA untuk biologi dan fisika. Tentunya ini sangat membantu dalam mendukung program sekolah yang ada,” ujar Sigit.

Dalam kunjungan ke SPPG, rombongan meninjau seluruh proses pembuatan makanan bergizi gratis (MBG), mulai dari penerimaan bahan produksi hingga proses distribusi kepada penerima manfaat. “Selanjutnya, Ibu Titiek berkenan mengecek langsung SPPG Polri di Karanganyar, mulai dari saat bahan tiba, proses pemisahan dan penyimpanan, hingga proses memasak dan pendistribusian,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, SPPG Polri mengutamakan food security dengan memastikan keamanan bahan pangan melalui penggunaan alat test kit, proses sterilisasi, pembersihan, hingga pengelolaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

“Harapannya, SPPG Polri betul-betul bisa mencapai zero accident, dan ini menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden yang tentu harus kami jaga,” tutup Sigit.