Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan tidak terdapat jemaah haji khusus Indonesia yang berangkat menggunakan visa nonprosedural seperti visa ziarah maupun visa amil pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hal itu sejalan dengan pengetatan pengawasan visa haji oleh pemerintah Arab Saudi.

Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Kemenhaj, Dani Pramudya, mengatakan bahwa seluruh data jemaah haji khusus yang berangkat tahun ini sesuai dengan data resmi yang tercatat dalam sistem penyelenggaraan haji.

"Alhamdulillah pelaksanaan haji khusus di Tanah Suci berjalan lancar. Data-data yang kami dapatkan juga benar-benar sesuai dengan jemaah yang berangkat. Jadi tidak ada lagi jemaah yang berangkat melalui jalur tidak resmi atau nonprosedural seperti menggunakan visa ziarah maupun visa amil," ujar Dani di Jeddah, Senin (15/6/2026).

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan ketat pemerintah Arab Saudi yang hanya mengizinkan penggunaan visa haji resmi untuk pelaksanaan ibadah haji 2026. Otoritas Saudi juga memperkuat pemeriksaan di pintu masuk negara dan kawasan Makkah untuk mencegah masuknya jemaah nonprosedural.

Dani menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan sejak kedatangan calon jemaah di Arab Saudi, terutama di bandara internasional.

"Kami melakukan pengawasan ketat terhadap calon jemaah yang dicurigai menggunakan visa tidak resmi. Karena itu, potensi pelanggaran bisa ditekan sejak awal," katanya.

Selain memeriksa dokumen perjalanan, tim pengawas juga memantau pelayanan yang diberikan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) selama jemaah berada di Arab Saudi. Pengawasan dilakukan terhadap layanan hotel, akomodasi, transportasi, hingga fasilitas saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kami mengawasi apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang didaftarkan kepada Kementerian Haji. Mulai dari hotel, akomodasi, transportasi hingga layanan di Armuzna. Alhamdulillah dari hasil pengawasan yang kami lakukan, layanan yang diberikan sesuai dengan paket yang ditawarkan kepada jemaah," ujarnya.

Efek Kebijakan Arab Saudi

Musim haji 2026 menjadi salah satu penyelenggaraan dengan pengawasan paling ketat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya menegaskan bahwa hanya visa haji yang sah digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Penggunaan visa turis, visa kunjungan, visa transit maupun visa umrah untuk berhaji dilarang keras.

Di Indonesia, Kemenhaj juga membentuk Satgas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural bersama unsur imigrasi dan kepolisian untuk mencegah keberangkatan jemaah melalui jalur ilegal. Langkah tersebut berkontribusi terhadap berkurangnya praktik penggunaan visa nonhaji yang pada musim-musim sebelumnya masih ditemukan di sejumlah titik keberangkatan.

Meskipun pelaksanaan haji khusus tahun ini berjalan baik, Dani meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam memilih biro perjalanan haji maupun umrah.

Menurut Dani, calon jemaah perlu memastikan legalitas penyelenggara sebelum melakukan pendaftaran dan pembayaran.

"Calon jemaah harus memastikan travel yang dipilih benar-benar amanah. Mereka bisa mengecek ke kantor wilayah haji di provinsi maupun kantor haji di kabupaten dan kota untuk mengetahui status biro perjalanan tersebut," katanya.

Kemenhaj juga memiliki data biro perjalanan yang pernah dikenai sanksi, diblokir, atau dicabut izinnya sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat. Dani mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan promosi paket perjalanan ibadah yang menawarkan biaya jauh di bawah harga pasar.

"Standar biaya perjalanan ibadah itu ada perhitungannya. Jadi jangan mudah tergiur dengan harga yang terlalu murah karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.

Menurut dia, kepatuhan terhadap prosedur resmi menjadi faktor utama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural alias haji ilegal menjelang fase puncak haji 2026, di tengah meningkatnya kedatangan jemaah Indonesia ke Makkah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menegaskan pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah tidak akan bisa berhaji dengan visa ziarah, visa wisata, visa kerja, maupun visa umrah, sehingga pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran-tawaran seperti itu.

“Praktik haji nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan perlindungan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi,” ujar Ichsan dalam keterangan resmi, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bareskrim Polri.

Satgas tersebut bertugas memperkuat pencegahan terhadap praktik pemberangkatan haji tanpa visa resmi, termasuk menindak pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan ilegal.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi,” katanya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga hari ke-20 disebut berjalan lancar. Sebanyak 323 kloter dengan 125.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji. Adapun, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat mencapai 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak di embarkasi karena pengambilan miqat dilakukan dalam perjalanan menuju Arab Saudi sebelum bergerak ke Makkah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengimbau agar jangan ada lagi yang berangkat ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji tanpa visa resmi.

Gus Irfan mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi kini semakin memperketat proses haji. Tahun lalu pun terdapat kasus 1.000 orang ditahan atau dicegah untuk berangkat ke Mekkah karena tidak menggunakan visa haji.

"Kita berharap, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang sah," ujar Gus Irfan dalam Konferensi Pers Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pada tahun lalu, banyak calon jamaah haji yang sudah terlanjur berangkat ke Arab Saudi, namun tidak bisa masuk ke Mekkah.

"Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja. Dan tahun ini pemerintah Arab Saudi akan lebih ketat dalam menyeleksi atau memeriksa," kata Gus Irfan.

Dia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pemerintah pun akan melakukan pemeriksaan di beberapa titik. Sebab, pemerintah berharap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji untuk tidak berangkat.

"Saya khawatir nanti ada permasalahan karena kalau sampai terjadi kadung berangkat di sana itu pasti ditolak masuk. Kemudian yang kedua kemungkinan kena denda. Kemudian yang ketiga ada deportasi. Dan yang lebih parah lagi akan di-blacklist selama 10 tahun untuk bisa masuk lagi ke Saudi," jelas Gus Irfan.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah menyelesaikan urusan visa haji bagi jamaah. Namun, Gus Irfan menjelaskan bahwa masih ada 325 visa untuk petugas haji yang belum keluar karena kendala teknis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan pembatasan masuk ke Makkah mulai 13 April 2026. Siapapun tanpa izin resmi tidak akan bisa memasuki kota suci tersebut saat musim haji.

Kebijakan yang diterapkan melalui Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi ini hanya mengizinkan individu tertentu untuk memasuki Kota Suci Makkah. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan optimal.

Mereka yang bisa masuk Makkah mulai 13 April 2026 adalah pemegang izin tinggal (iqamah) yang diterbitkan di Makkah, pemegang visa haji resmi, dan pekerja dengan izin khusus di area tempat-tempat suci.

Di luar kategori tersebut, seluruh individu akan ditolak masuk dan diminta kembali di pos pemeriksaan yang tersebar di pintu-pintu masuk Mekkah. Langkah ini menjadi bagian dari pengendalian arus jamaah yang terus meningkat menjelang musim haji 2026 sekaligus mencegah praktik haji ilegal.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah rutin yang diterapkan setiap tahun untuk menjaga kapasitas dan kualitas layanan ibadah haji. Pemerintah Saudi menerapkan prinsip ketat “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan aman.

Ichsan mengatakan pengendalian akses ke Makkah menjadi krusial dalam mengantisipasi lonjakan jamaah.

"Pemerintah Arab Saudi setiap tahun menerapkan pengendalian akses ke Makkah menjelang puncak musim haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan," ujar Ichsan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Selain pembatasan akses, pemerintah Arab Saudi juga menetapkan sejumlah aturan tambahan, yakni:

• Batas akhir keberangkatan jamaah umrah dari Arab Saudi adalah 18 April 2026;
• Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk dihentikan sementara pada 18 April 2026 hingga 31 Mei 2026;
• Seluruh pemegang visa selain visa haji tidak diperkenankan masuk atau berada di Makkah selama periode tersebut.

Kebijakan ini mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan visa non-haji untuk masuk ke Makkah.

Kemenhaj juga mengingatkan calon jamaah asal Indonesia untuk tidak tergiur tawaran haji tanpa visa resmi. Praktik tersebut berisiko tinggi karena selain ditolak masuk, jamaah juga dapat dikenakan sanksi hukum oleh otoritas Arab Saudi.

"Kami mengingatkan bagi yang akan menjalankan ibadah haji untuk memastikan visa yang digunakan adalah visa haji. Bukan visa umrah, amil atau kerja, turis, ziarah, atau visa lainnya selain visa haji. Jangan mau dirayu berangkat haji tanpa visa haji. Itu ilegal," kata Ichsan.

Kemenhaj menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor utama dalam kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah secara aman dan tertib.

Ichsan mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya jemaah umrah dan calon jemaah haji, untuk:

• Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi;
• Tidak memaksakan diri memasuki Makkah tanpa izin resmi;
• Mengikuti arahan dari penyelenggara perjalanan ibadah dan otoritas terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal di tengah pengetatan kebijakan Pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2026.

Peringatan ini disampaikan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo dengan Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary di Kantor KJRI Jeddah. Kedua pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak praktik haji non-prosedural.

Puji menegaskan bahwa otoritas Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami aturan yang berlaku sebelum memutuskan berangkat.

Sejalan dengan itu, Yusron mengingatkan agar calon jemaah memastikan jenis visa yang dimiliki. Ia menegaskan bahwa visa ziarah, visa kunjungan, maupun dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji.

“Jangan mudah tergiur jalur cepat. Hanya visa haji resmi yang diakui otoritas Saudi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (4/4/2026).

KJRI Jeddah mencatat masih adanya kasus WNI yang ditindak aparat keamanan Saudi karena mencoba berhaji menggunakan visa non-haji.

Modus yang ditemukan antara lain penggunaan atribut haji palsu, kartu identitas tidak sah, hingga visa dengan data yang tidak sesuai paspor.

Risiko yang dihadapi pun tidak ringan. Selain gagal menunaikan ibadah, pelanggar berpotensi dikenai denda besar, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kesalahpahaman terkait Haji Dakhili atau haji domestik. Skema ini hanya diperuntukkan bagi warga lokal Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (iqamah) yang valid minimal satu tahun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif bagi jemaah asal Indonesia.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap tawaran paket haji, termasuk yang dikenal sebagai Furoda atau program tanpa antre.

Masyarakat diminta tidak terpaku pada istilah paket, melainkan memastikan kejelasan visa haji, legalitas penyelenggara, serta kesesuaian dengan prosedur resmi.

Kemenhaj dan KJRI Jeddah menilai penguatan pengawasan lintas instansi serta edukasi publik yang masif menjadi kunci untuk mencegah munculnya korban penipuan perjalanan ibadah. Perbaikan sistem pendataan umrah yang lebih akurat juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan jemaah.

Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin keamanan dan kekhusyukan jemaah Indonesia di Tanah Suci.