Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) menjalani proses hukum di Arab Saudi terkait kasus haji ilegal dan badal haji ilegal.

Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, total terdapat 26 kasus yang telah ditangani selama musim haji tahun ini. Sebanyak dua WNI telah dibebaskan, sedangkan 24 orang lainnya masih menjalani proses hukum dan mendapat pendampingan kekonsuleran.

Sebanyak 23 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Pidana Arab Saudi, sementara satu perkara lainnya masih dalam tahap penyidikan kejaksaan.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa jumlah WNI yang ditahan tercatat sebanyak 24 orang, terdiri atas 17 orang di Kepolisian Al Qararah dan tujuh orang di Kepolisian Al Mansour, Makkah.

KJRI Jeddah menyatakan terus berupaya memperoleh akses kekonsuleran sekaligus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan hak-hak para WNI tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Yusron menilai bahwa langkah Arab Saudi menindak praktik haji ilegal menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi Kota Makkah pada musim haji tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah otoritas Saudi memperketat pengawasan terhadap pelanggaran aturan perhajian.

"Kepada warga negara Indonesia sekali lagi mari kita sama-sama patuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi," ujar Yusron kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah, dikutip pada Sabtu (6/6/2026).

Yusron mengingatkan warga Indonesia agar memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku selama berada di Arab Saudi.

"Ada pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung yang harus kita terapkan di sini," katanya.

Selain kasus haji ilegal, KJRI Jeddah juga menangani sejumlah persoalan lain yang melibatkan WNI selama musim haji. Di antaranya kasus seorang WNI yang merekam perempuan Saudi tanpa izin serta dua WNI yang mengenakan kaus bergambar orang bersorban menunggang kuda dengan tulisan tauhid dan slogan "bekerja adalah jihad".

Menurut Yusron, kedua WNI tersebut akhirnya dibebaskan setelah memberikan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Alhamdulillah dengan pendekatan kami keduanya sudah dibebaskan dengan menulis pernyataan tidak akan memakai kaus itu lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Arsy Buana Travelindo Tbk. (HAJJ) memastikan operasional ibadah haji dan umrah tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Direktur Keuangan HAJJ Agung Prabowo menyampaikan aktivitas layanan kepada jamaah sejauh ini tidak terdampak signifikan, seiring dengan pernyataan resmi otoritas Arab Saudi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung sesuai rencana. Aktivitas ibadah dalam kondisi aman meskipun terjadi eskalasi regional.

Perseroan juga terus memantau perkembangan situasi secara aktif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta keselamatan jamaah sebagai prioritas utama.

“Dampak operasional secara keseluruhan relatif terbatas dan terkendali. Kami terus berkoordinasi erat dengan mitra dan otoritas terkait untuk memastikan seluruh layanan haji dan umrah berjalan aman dan lancar,” jelas Agung Prabowo dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Di tengah kondisi tersebut, kinerja keuangan perseroan tetap menunjukkan perbaikan, khususnya dari sisi profitabilitas. Agung Prabowo menilai dinamika geopolitik saat ini masih berada dalam level yang dapat dikelola.

“Kinerja kuartal I/2026 memperlihatkan efektivitas strategi kami dalam meningkatkan profitabilitas, dengan ekspansi margin yang konsisten di seluruh lini. Dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah yang kami pantau masih manageable dan terkendali,” ujarnya.

Agung menambahkan, struktur biaya yang lebih efisien serta alokasi sumber daya yang tepat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja perseroan ke depan.

Dengan kondisi operasional yang tetap stabil dan permintaan perjalanan religi yang terjaga, HAJJ optimistis dapat menjaga kualitas layanan sekaligus mempertahankan tren kinerja positif sepanjang tahun ini.

Pada kuartal I/2026, HAJJ mencatatkan pendapatan Rp287,64 miliar, menurun dari sebelumnya Rp325,13 miliar. Namun demikian, laba neto naik menjadi Rp27,70 miliar dari Rp18,71 miliar pada kuartal I/2025.

Direktur Utama HAJJ Saipul Bahri mengatakan segmen hotel masih menjadi penopang utama kinerja, dengan kontribusi mencapai 88,37% dari total pendapatan pada kuartal I/2026. Dominasi ini mempertegas posisi HAJJ dalam layanan hotel allotment di Makkah dan Madinah sekaligus menopang basis pendapatan berulang (recurring income).

“Fokus pada segmen hotel dan disiplin biaya telah memperkuat posisi kami di pasar. Meski pendapatan mengikuti ritme kontrak di awal tahun, profitabilitas justru meningkat secara substansial,” ujarnya.

Dari sisi profitabilitas, laba kotor perseroan meningkat 55% menjadi Rp63,80 miliar, dibandingkan Rp41,03 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Margin laba kotor pun melonjak dari 12,62% menjadi 22,18%.

Sementara itu, margin laba sebelum pajak (EBT) naik dari 9,77% menjadi 10,37%, dan margin EBITDA meningkat dari 11,67% menjadi 12,11%. Kenaikan ini mencerminkan efisiensi biaya yang lebih ketat serta eksekusi kontrak yang lebih optimal.

Bisnis.com, MAKKAH — Pemerintah mencegah 42 warga negara Indonesia (WNI) yang mencoba haji ilegal atau berangkat haji tanpa visa resmi, alias berangkat haji nonprosedural.

Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Moh. Hasan Afandi sejak 18 April 2026 hingga Jumat (1/5/2026), Satgas Pencegahan Haji Ilegal telah mengamankan 42 calon jemaah haji nonprosedural. Satgas itu terdiri dari Kemenhaj, Kepolisian RI, serta Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Menurut Hasan, pencegahan keberangkatan dilakukan kepada orang-orang yang diduga akan menunaikan ibadah haji dengan menggunakan visa non-haji, seperti visa kerja, visa ziarah atau kunjungan, maupun visa transit.

"Berhaji dengan menggunakan visa nonhaji adalah ilegal dan melanggar peraturan Pemerintah Arab Saudi," ujar Hasan dalam konferensi pers pada Sabtu (2/5/2026).

Ihsan menegaskan bahwa terdapat sanksi berat bagi mereka yang kedapatan melakukan haji tanpa visa resmi. Bukan hanya pihak Indonesia yang melakukan penindakan, tetapi juga otoritas Arab Saudi.

"Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Makkah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina; didenda, dideportasi, hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk Arab Saudi hingga 10 tahun," ujar Ihsan.

Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kampanye pemerintah Arab Saudi mengenai tidak ada haji tanpa izin. Kampanye itu bertujuan untuk membuat ketertiban, keamanan dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Berdasarkan data keberangkatan jemaah ke Tanah Suci dari Kemenhaj, hingga Jumat (1/5/2026) sudah terdapat 175 kloter terdiri dari 68.082 jemaah haji dan 697 petugas kloter yang sudah berangkat ke Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.129 jemaah dan 657 petugas dari 45 kloter telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Lalu, sebagian dari mereka telah berpindah ke Makkah secara bertahap.

"Jemaah yang telah tiba di Makkah sebanyak 19 kloter dengan jumlah 7.382 jemaah dan 76 petugas kloter, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umrah wajib serta persiapan menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ujar Hasan.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia diimbau mengatur waktu keberangkatan lebih awal jika ingin melaksanakan salat Jumat di Masjidil Haram, Makkah, karena adanya pembatasan akses transportasi di sekitaran Masjidilharam oleh Otoritas Arab Saudi.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa akses menuju Masjidil Haram mulai dibatasi pada pukul 09.00 waktu Arab Saudi. Oleh karena itu, jemaah perlu mengantisipasi keterlambatan jika berangkat mendekati waktu salat.

"Di Masjidilharam itu ada aturan bahwa akses transportasi yang mengarah ke sana dibatasi sampai pukul 9. Jadi, jemaah diharapkan mempertimbangkan waktu keberangkatan," ujar Ihsan saat diwawancarai di Makkah pada Jumat (1/5/2026).

Menurut Ihsan, pembatasan akses menuju Masjidilharam akan berpengaruh pada mobilitas jemaah, terutama pada hari Jumat ketika kepadatan jemaah di kawasan masjid tersebut melonjak dibandingkan hari biasanya.

Jika berangkat mendekati waktu salat, kendaraan umum tidak lagi diperbolehkan masuk ke area sekitar Masjidilharam, sehingga jemaah harus berjalan kaki dari titik tertentu yang berjarak cukup jauh.

Pembatasan akses tetap berlaku meskipun ada jemaah haji yang akan melaksanakan umrah wajib, seperti bagi jemaah haji Indonesia yang baru tiba di Makkah sejak Kamis (30/4/2026). Petugas mengarahkan jemaah untuk berangkat lebih pagi guna menghindari hambatan akses.

"Kemarin ada anjuran agar pelaksanaan umrah [wajib bagi jemaah haji Indonesia] dipercepat, jadi sekitar jam 6 pagi," kata Ihsan.

PPIH mengimbau jemaah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta menjaga kondisi fisik, mengingat aktivitas ibadah di Masjidil Haram membutuhkan stamina yang cukup, terutama saat terjadi kepadatan tinggi.

Penyesuaian waktu keberangkatan menjadi kunci agar jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan lancar di tengah pembatasan yang diterapkan otoritas setempat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan terbang dari Indonesia pada Selasa (21/4/2026) dan tiba di Madinah, Arab Saudi pada 22 April 2026. Para jemaah haji akan menggunakan skema fast track, yakni pemeriksaan dokumen keimigrasian dilakukan sejak dari Indonesia oleh pihak otoritas Arab Saudi.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sekaligus Wakil Ketua II Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Budi Agung Nugroho, menjelaskan bahwa para jemaah haji dari kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz Madinah (AMAA) pada Selasa, 22 April 2026 pukul 06.50 Waktu Arab Saudi (WAS) atau sekitar pukul 10.50 WIB.

Budi menjelaskan bahwa Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG) tahun ini kembali menggunakan skema fast track, sehingga proses keimigrasian di bandara berlangsung lebih cepat. Otoritas Arab Saudi akan memeriksa visa, paspor, dan biometric sejak dari bandara keberangkatan di Indonesia, sehingga proses keimigrasian di bandara Madinah akan lebih cepat.

"Dengan skema fast track, penyambutan di bandara dilakukan secara singkat. Penyambutan resmi akan dilaksanakan saat jemaah tiba di hotel di Madinah," ujar Budi di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Minggu (19/4/2026).

Dia menambahkan bahwa Duta Besar RI untuk Arab Saudi bersama Konsul Jenderal RI direncanakan turut hadir dalam penyambutan perdana jemaah haji Indonesia tersebut.

Budi juga mengatakan pengaturan pergerakan jemaah dari bandara menuju bus dilakukan dengan perhatian khusus. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak syarikah untuk memastikan alur pergerakan berjalan tertib dan terorganisir.

"Pergerakan jemaah diatur berdasarkan regu dan rombongan agar sejak dari bandara hingga pembagian kamar hotel tetap dalam satu kelompok. Ini penting untuk menjaga ketertiban," jelas Budi.

Untuk penanganan bagasi, layanan khusus telah disiapkan agar barang bawaan jemaah dapat tiba dengan aman di hotel.

Selama berada di Madinah, jemaah akan menjalani ibadah Arbain selama 8 hingga 9 hari. Kemenhaj juga menjamin layanan konsumsi dengan total maksimal 27 kali makan selama masa tinggal tersebut.

"Setelah itu, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk mengikuti rangkaian puncak ibadah haji," ujar Budi.

Persiapan penyambutan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci memasuki tahap akhir. Petugas haji atau PPIH Arab Saudi memastikan seluruh layanan telah siap menjelang kedatangan kloter pertama yang dijadwalkan mendarat di Madinah pada 22 April 2026 mendatang.

Budi menyampaikan bahwa kesiapan layanan mencakup seluruh aspek utama, mulai dari akomodasi, konsumsi hingga transportasi. Sebanyak 682 petugas PPIH dari Jakarta telah ditempatkan di Daker Madinah dan Bandara guna memastikan proses kedatangan dan pergerakan jemaah berjalan lancar.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa masih terdapat 320 visa petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Tanah Suci yang belum diterbitkan oleh otoritas atau instansi terkait di Kerajaan Arab Saudi.

Gus Irfan mengungkapkan bahwa hambatan tersebut adalah bersifat teknis dan saat ini tengah dikomunikasikan secara intensif oleh Kemenhaj dengan otoritas terkait di Arab Saudi.

Selain itu, ia juga memastikan bahwa kendala tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kealpaan dokumen maupun persyaratan yang diminta otoritas Arab Saudi yang tidak dapat dipenuhi oleh PPIH maupun pemerintah Indonesia.

"Sampai tadi malam, masih ada 320 visa petugas (PPIH) yang belum keluar, dan itu di luar kendali Indonesia, dan kendalinya, kendalanya ada di [otoritas haji Kerajaan Arab] Saudi," ucap Gus Irfan di sela-sela pelantikan PPIH di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Jumat (17/4/2026).

Lebih lanjut, jelang keberangkatan jamaah haji tanah air perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026, Gus Irfan mengungkapkan dirinya telah menjalin kontak langsung dengan pejabat otoritas haji Kerajaan Arab Saudi agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

"Tapi, saya kemarin sudah komunikasi dengan Menteri Haji Saudi, mudah-mudahan segera ditangani," bebernya.

Selain itu, kendala serupa juga terjadi terhadap visa para petugas haji yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH). Gus Irfan membeberkan bahwa sebanyak 40 visa petugas yang melakukan peliputan penyelenggaraan ibadah haji itu dibatalkan sepihak oleh otoritas Arab Saudi.

"Kendala lain, tiba-tiba visa MCH kita, media center haji, yang 40 orang sudah keluar, tiba-tiba dibatalkan," bebernya.

Namun begitu, ia menegaskan bahwa permasalahan tersebut telah rampung sepenuhnya. Pembatalan mendadak visa haji para wartawan tersebut diketahui terjadi karena kendala administratif sektoral, yakni adanya permintaan dari Kementerian Informasi Arab Saudi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap setiap dokumen permohonan visa haji yang sebelumya diajukan.

"Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, tadi malam [visa] MCH sudah bisa keluar lagi di sana, dan banyak hal yang membuat kita harus menyesuaikan," paparnya.

Selanjutnya, Gus Irfan juga mengeklaim bahwa visa dari 221.000 jamaah haji tanah air sepenuhnya telah terbit. Proses pemvisaan jamaah haji tersebut disebutnya telah selesai bahkan sejak sebelum hari raya Idulfitri pada akhir Maret lalu.

"Alhamdulillah, tahun ini menjelang akhir Ramadan semua visa jamaah haji sudah keluar. Alhamdulillah, ini berkat kerja keras dari semua tim. Mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Saya tahu persis di pusat, mereka bekerja 24 jam untuk memproses paspor-paspor untuk visa sampai keluar visa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal di tengah pengetatan kebijakan Pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2026.

Peringatan ini disampaikan dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo dengan Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary di Kantor KJRI Jeddah. Kedua pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terjebak praktik haji non-prosedural.

Puji menegaskan bahwa otoritas Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, masyarakat diminta memahami aturan yang berlaku sebelum memutuskan berangkat.

Sejalan dengan itu, Yusron mengingatkan agar calon jemaah memastikan jenis visa yang dimiliki. Ia menegaskan bahwa visa ziarah, visa kunjungan, maupun dokumen lain di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji.

“Jangan mudah tergiur jalur cepat. Hanya visa haji resmi yang diakui otoritas Saudi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (4/4/2026).

KJRI Jeddah mencatat masih adanya kasus WNI yang ditindak aparat keamanan Saudi karena mencoba berhaji menggunakan visa non-haji.

Modus yang ditemukan antara lain penggunaan atribut haji palsu, kartu identitas tidak sah, hingga visa dengan data yang tidak sesuai paspor.

Risiko yang dihadapi pun tidak ringan. Selain gagal menunaikan ibadah, pelanggar berpotensi dikenai denda besar, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kesalahpahaman terkait Haji Dakhili atau haji domestik. Skema ini hanya diperuntukkan bagi warga lokal Saudi dan ekspatriat dengan izin tinggal (iqamah) yang valid minimal satu tahun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif bagi jemaah asal Indonesia.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap tawaran paket haji, termasuk yang dikenal sebagai Furoda atau program tanpa antre.

Masyarakat diminta tidak terpaku pada istilah paket, melainkan memastikan kejelasan visa haji, legalitas penyelenggara, serta kesesuaian dengan prosedur resmi.

Kemenhaj dan KJRI Jeddah menilai penguatan pengawasan lintas instansi serta edukasi publik yang masif menjadi kunci untuk mencegah munculnya korban penipuan perjalanan ibadah. Perbaikan sistem pendataan umrah yang lebih akurat juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan jemaah.

Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin keamanan dan kekhusyukan jemaah Indonesia di Tanah Suci.