Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya perluasan fasilitas sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini bertujuan agar ekosistem halal daerah semakin kuat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal menjelang implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Pendanaan dan dukungan dapat dilakukan secara gotong royong melalui pemerintah daerah, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan dukungan tersebut, semakin banyak produk UMK yang mampu memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan daya saingnya di pasar,” kata Aqil Irham.

Ia menilai, pengembangan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh BPJPH sendiri, tapi juga memerlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, agar semakin banyak pelaku usaha memeroleh akses terhadap layanan sertifikasi halal dan mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan usaha.

Lebih lanjut, Aqil Irham menegaskan bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha.

“Kehadiran kami di sini untuk memberikan pemahaman bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya yang diatur dalam ketentuan Jaminan Produk Halal wajib bersertifikat halal,” kata dia.

“Sertifikat halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain itu, Aqil Irham menjelaskan bahwa penguatan ekosistem halal menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku usaha siap menghadapi implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 sekaligus mampu memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional dan global.

Berdasarkan data BPJPH per 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 23.390 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal dengan total 51.301 produk bersertifikat halal.

Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dengan 23.319 pelaku usaha dan 50.631 produk bersertifikat halal.

Mayoritas sertifikat halal tersebut diterbitkan melalui skema self declare program SEHATI yang dirancang BPJPH untuk memudahkan produk usaha mikro dan kecil atau UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepastian status kehalalan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk halal, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha.

“Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability. Jadi harus dipahami bahwa halal adalah nilai tambah yang berkaitan dengan kualitas, kebersihan, kesehatan. Sebagai standar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar,” ujar Haikal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober 2026 berbagai kelompok produk wajib bersertifikat halal, termasuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Lebih lanjut, untuk produk kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah kategori barang gunaan tertentu.

Haikal pun mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia guna mempersiapkan sertifikasi halal produknya sejak dini.

“Jangan melihat sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Lihatlah sebagai investasi usaha yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas,” kata dia pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) 2026 tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup produk impor yang beredar di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Haikal mengatakan, penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, BPJPH terus memperkuat koordinasi bersama instansi-instansi terkait menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan aktif berlaku mulai 18 Oktober mendatang.

“Diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” kata Haikal.

Adapun beberapa kementerian/lembaga terkait yang telah melakukan rapat koordinasi dengan BPJPH soal kebijakan ini antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan BPI Danantara.

Haikal mengatakan, kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait produk impor.

Menurutnya, implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal.

Lebih jauh, Haikal juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal memerlukan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis dan percepatan pelaksanaan program prioritas.

Ia menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk industri dan ekosistem halal.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem halal nasional mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

saya yakin kita dapat membangun ekosistem industri halal dan pariwisata yang semakin berkualitas, berdaya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai penguatan ekosistem halal melalui sertifikasi halal dapat memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani mengatakan penguatan ekosistem halal sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan penguatan ekonomi syariah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin kita dapat membangun ekosistem industri halal dan pariwisata yang semakin berkualitas, berdaya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” kata Rizki dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Kamis.

Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim, lanjutnya, tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi syariah nasional.

“Melalui penguatan produk dan layanan halal, Indonesia dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung sektor pariwisata,” ujar Rizki.

Kemenpar juga menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Lebih dari itu, pembangunan pariwisata harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kerangka tersebut, pengembangan desa wisata menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata,” kata Rizki.

Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan upaya kolaboratif Kemenpar dan BPJPH dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di desa wisata.

“Hingga 30 Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikasi halal telah difasilitasi bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi,” kata Rizki.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan wisatawan, dan meningkatkan daya saing usaha masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Kewajiban ini mutlak meliputi sejumlah jenis produk sebagaimana diatur dalam regulasi,” kata Haikal dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Rabu.

Ia menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, kepastian, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk yang beredar di Indonesia.

“Juga, untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan usahanya,” katanya.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 ini merupakan kelanjutan dari penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha menengah dan besar yang dimulai pada Oktober 2024 lalu.

“Wajib Halal Oktober 2026 tak hanya mewajibkan produk makanan dan minuman untuk bersertifikat halal. Kebijakan ini diperluas cakupan jenis produknya bagi produk usaha mikro, kecil, dan juga produk luar negeri atau impor,” ujarnya.

Selain itu, Haikal juga mengingatkan pelanggaran terhadap ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha yang produknya termasuk dalam kategori wajib halal agar segera mengajukan sertifikasi halal.

"Kami mendorong seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia sebelum 18 Oktober 2026. Semakin cepat mempersiapkan sertifikasi halal, semakin baik bagi keberlangsungan usaha, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi," tegasnya.

Kewajiban sertifikasi halal, lanjutnya, bukanlah sekedar kewajiban administratif semata. Selain merupakan amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat, sertifikasi halal saat ini telah berkembang menjadi kebutuhan pasar dan indikator kepercayaan konsumen sekaligus daya saing produk yang semakin penting dalam perdagangan modern.

“Halal hari ini bukan hanya menjadi kebutuhan umat Islam semata. Halal telah menjadi standar kualitas, standar keamanan, transparansi, traceability dan trustibility (kepercayaan) yang berlaku universal dan diakui secara global,” kata Haikal.

“Karena itu, sertifikasi halal memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sertifikat hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Yang lebih menentukan adalah seberapa dalam ekosistem halal tertanam dalam sistem produksi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, Indonesia menempati posisi yang agak janggal dalam peta ekonomi halal dunia. Negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini dengan lebih dari 240 juta jiwa ini, justru lebih dikenal sebagai konsumen raksasa ketimbang produsen dominan.

Produk halal dari Malaysia, Thailand, bahkan Brasil masuk ke pasar domestik dengan mudah, sementara produk Indonesia sendiri masih berjuang menembus pasar ekspor halal secara signifikan.

Kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekadar penonton menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Sejatinya, kebijakan ini bukan langkah mendadak. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Usaha menengah dan besar telah diwajibkan bersertifikat halal sejak Oktober 2024, sedangkan produk impor serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026."

Implementasi regulasi produk halal memang tidak bisa disamaratakan bagi semua pelaku usaha. Pabrik besar dengan sistem manajemen terstandarisasi tentu berbeda kapasitasnya dengan kedai bakso atau produsen kue rumahan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai operator utama, mengelola seluruh rangkaian proses mulai dari sertifikasi, pengawasan, hingga program fasilitasi. Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), tersedia jalur khusus bernama SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) dengan target kuota 1,35 juta sertifikat pada tahun 2026, meningkat dari satu juta sertifikat di tahun sebelumnya.

Lebih dari 111.000 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) telah disebar ke seluruh daerah untuk membantu proses pengajuan secara langsung. Angka-angka ini adalah infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah, untuk menyusun ekosistem halal yang menjangkau hingga lapisan terbawah pelaku ekonomi.

Lebih dari soal agama

Barangkali banyak yang bertanya-tanya tentang urgensi label halal di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ada asumsi umum bahwa produsen Muslim cenderung jujur dan kecil kemungkinan memalsukan bahan baku dengan unsur non-halal. Namun, label halal memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar batasan agama.

Salah satu pergeseran penting dalam kebijakan WHO 2026 adalah cara pemerintah memposisikan sertifikasi halal. Jika dulu label halal cenderung dipandang sebagai urusan keagamaan semata, soal kepatuhan ritual dan ketenangan batin konsumen Muslim, kini narasi resminya bergeser ke domain ekonomi dan daya saing.

Kepala BPJPH menegaskan bahwa sertifikasi halal telah bertransformasi dari isu halal-haram menjadi komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan konsumen. Pergeseran pemahaman ini sejalan dengan ekosistem pasar halal global yang tidak hanya digerakkan oleh konsumen Muslim. Di banyak negara, label halal kini dianggap sebagai indikator kualitas dan keamanan produk secara umum, setara dengan standar kebersihan internasional yang melampaui identitas religius.

State of the Global Islamic Economy Report menempatkan Indonesia di peringkat ketiga ekosistem industri halal dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Meskipun posisi tiga besar ini membanggakan, muncul pertanyaan kritis: mengapa negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia belum menjadi pemain utamanya? Jawabannya kompleks, namun salah satu faktor kuncinya terletak pada sejauh mana sertifikasi halal mampu menembus seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga produk akhir.

Oleh karena itu, kerangka WHO 2026 memiliki peran strategis yang melampaui sekadar kepatuhan hukum.

Tantangan di lapangan

Tentu saja, kebijakan seprestisius apapun akan menghadapi gesekan dengan realitas di lapangan. Salah satu tantangan paling nyata adalah masalah rantai pasok hulu. Banyak UMK yang produk akhirnya ingin disertifikasi halal, tapi menghadapi kesulitan membuktikan kehalalan bahan baku yang mereka gunakan. Sebab, bahan-bahan tersebut masih banyak beredar tanpa sertifikasi atau label halal pula.

Produsen kue, roti, atau pedagang bakso misalnya, kerap menghadapi kenyataan bahwa daging dan bumbu yang mereka beli di pasar tradisional dijual secara curah, tanpa kemasan, tanpa jenama, tanpa keterangan status kehalalan. Artinya, kebijakan di hilir tidak otomatis menyelesaikan masalah di hulu.

Solusi atas masalah ini tidak dapat hanya mengandalkan edukasi pelaku usaha. Diperlukan percepatan sertifikasi di tingkat pemasok bahan baku, pemerataan pembangunan pusat distribusi bahan baku bersertifikat halal, serta integrasi sistem penelusuran (traceability) dari produsen hingga konsumen. Meskipun beberapa lembaga telah mulai bergerak ke arah ini, jangkauannya masih belum sebanding dengan skala permasalahan yang ada.

Tantangan lain muncul dari sisi pengawasan produk impor. Pemerintah, melalui nota kesepahaman antara BPJPH dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), telah mengintegrasikan pengawasan di pintu masuk negara. Uji coba inspeksi telah berjalan di negara-negara mitra dagang utama seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Langkah ini menjawab isu krusial berupa maraknya praktik "klaim halal sepihak", yaitu produk yang mengklaim status halal tanpa verifikasi yang memadai.

Namun, membangun sistem pengawasan lintas lembaga yang efektif memerlukan integrasi teknologi dan koordinasi birokrasi yang kuat, dua hal yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan di Indonesia.

Di balik kompleksitas teknis dan administratif tersebut, WHO 2026 sesungguhnya merupakan proyek pembentukan identitas ekonomi. Indonesia sedang berupaya mendefinisikan ulang posisinya di panggung perdagangan global: bukan lagi sebagai pasar pasif yang besar, melainkan sebagai sumber produksi halal yang terpercaya.

Data menunjukkan bahwa ekspor produk halal Indonesia mencatat surplus sebesar 29,09 miliar dolar AS pada periode Januari–Oktober 2024, dengan total ekspor mencapai 41,42 miliar dolar AS, yang didominasi oleh makanan olahan. Angka ini memang impresif. Namun, jika dibandingkan dengan potensi Indonesia --yang memiliki populasi Muslim terbesar, sumber daya alam melimpah, serta landasan regulasi yang kian kuat-- kinerja tersebut masih jauh dari titik optimal.

Kunci untuk menutup kesenjangan ini bukan sekadar pada jumlah sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Yang lebih menentukan adalah seberapa dalam ekosistem halal tertanam dalam sistem produksi nasional. Pelaku usaha harus memahami prinsip dasarnya, rantai pasok harus terverifikasi dengan ketat, pengawasan harus berjalan dengan integritas tinggi, dan konsumen —baik domestik maupun global— harus yakin bahwa label halal pada kemasan benar-benar dapat dipercaya.

Oktober 2026, masa di mana Wajib Halal 2026 mulai berlaku, adalah garis start dari babak yang baru. Dalam fase ini Indonesia mulai serius menyamakan identitas penduduk muslim terbesar yang sudah lama disematkan, dengan produk-produk halal yang juga sejalan, sehingga identitas keislaman Indonesia tidak lagi sekadar angka statistik, melainkan tercermin dalam setiap produk yang lahir dari bumi pertiwi: halal, berkualitas, dan siap bersaing di panggung global.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) siap menggelar Sosialisasi Wajib Halal 2026 bagi pengusaha secara serentak di 2.183 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada Kamis.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH E.A Chuzaemi Abidin dalam keterangannya dikutip di Jakarta, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya masif BPJPH untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai implementasi kebijakan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober 2026.

Chuzaemi menambahkan, sosialisasi serentak ini juga merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 memerlukan pemahaman dan kesiapan seluruh pihak. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini agar memperoleh informasi yang benar dan komprehensif mengenai kewajiban sertifikasi halal,”jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, peserta akan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk ketentuan Wajib Halal, layanan informasi sertifikasi halal, konsultasi langsung dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), hingga kesempatan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal di lokasi kegiatan.

Menurut Chuzaemi, sosialisasi yang dilaksanakan secara serentak di ribuan titik tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat literasi halal masyarakat.

Ia berharap, hal itu berimplikasi positif dalam mempercepat peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera mempersiapkan produknya menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Di 2.183 titik lokasi sosialisasi, pelaku usaha juga bisa mendapatkan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Bahkan bisa langsung mengajukan pendaftaran sertifikat halal di lokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Jaminan Produk Halal BPJPH Farid Wadjdi mengatakan sosialisasi tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), perguruan tinggi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah hingga berbagai stakeholder dan mitra strategis BPJPH di seluruh Indonesia.

“Sosialisasi akan dilaksanakan dengan titik pusat di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan akan terhubung secara teleconference dengan seluruh peserta di 2.183 titik lokasi di daerah,” kata Farid.

Selain pelaksanaan di berbagai daerah, masyarakat juga dapat mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui kanal YouTube Halal Indonesia TV mulai pukul 11.00 WIB.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan para pelaku usaha terutama sektor kuliner dan industri makanan untuk menjalankan Wajib Halal, yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

"Indonesia akan memasuki tahapan implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam regulasi jaminan produk halal (JPH)," kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau beban regulasi semata.

"Jangan melihat halal hanya sebagai kewajiban regulasi. Halal justru adalah peluang besar untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan membangun kepercayaan konsumen," kata Haikal.

Saat ini, lanjutnya, halal telah berkembang menjadi standar global yang berkaitan erat dengan kualitas, kesehatan, kebersihan, keamanan produk, dan transparansi proses produksi.

"Halal saat ini sudah menjadi perhatian dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Halal bukan lagi hanya milik umat Muslim, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan gaya hidup modern," ujarnya.

Ia menjelaskan dunia kini semakin memahami konsep halal sebagai sistem yang menjamin transparansi, ketelusuran, dan kepercayaan.

Oleh karena itu, sertifikasi halal memberikan nilai tambah berupa jaminan kepercayaan kepada konsumen karena seluruh proses produksi dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk.

"Halal bukan sekadar simbol. Halal adalah nilai tambah ekonomi, kualitas, dan kepercayaan global," kata Haikal.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan industri halal Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kontribusi sektor halal supply chain terhadap PDB nasional sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai sekitar 26,7 hingga 27 persen dengan nilai sekitar Rp4.900 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa industri halal memiliki kekuatan ekonomi yang besar sekaligus menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saing produknya di pasar domestik maupun global.

Sejalan dengan hal tersebut, BPJPH terus menggaungkan konsep "Halal for Everyone" dan "Halal for Everybody" sebagai paradigma bahwa halal merupakan sistem jaminan kualitas yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

"Halal is lifestyle. Halal is a way of life. Halal adalah simbol kesehatan, kebersihan, kualitas, dan keamanan pangan. Karena itu, visi kami adalah Halal Indonesia untuk masyarakat dunia," ujar Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menegaskan pihaknya berkomitmen dalam mempercepat layanan sertifikasi halal, khususnya bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“SPPG menjadi bagian penting dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, proses sertifikasi halal bagi SPPG diprioritaskan melalui layanan yang profesional, cepat, mudah diakses, dan tetap menjaga kualitas pemeriksaan halal sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Aqil Irham.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, ia menambahkan akselerasi sertifikasi halal menjadi prioritas penting BPJPH menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026, khususnya pada sektor layanan pemenuhan gizi masyarakat seperti SPPG yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, ia mengatakan upaya percepatan sertifikasi halal SPPG, salah satunya dilakukan melalui penguatan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan profesionalisme auditor halal untuk mewujudkan layanan prima LPH yang tepat waktu dan biaya yang terjangkau.

Aqil Irham juga mengingatkan meningkatnya kebutuhan layanan sertifikasi halal harus direspons melalui penguatan kelembagaan LPH dan peningkatan kompetensi auditor halal.

Hal ini, lanjut dia, agar proses sertifikasi dapat berjalan profesional, mudah diakses, tepat waktu sesuai SLA (service level agreement), serta didukung layanan prima dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha. Karena itu, peran LPH dan auditor halal semakin strategis dalam memastikan proses pemeriksaan halal berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Aqil Irham.

Ia menambahkan, BPJPH terus mendorong kemudahan layanan sertifikasi halal agar pelaku usaha, termasuk pengelola SPPG, dapat memperoleh layanan yang cepat, akuntabel, dan berkualitas.

“LPH dan auditor halal harus terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar mampu bekerja secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan industri halal,” katanya.

Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, lanjutnya, juga harus dijalankan dengan komitmen, integritas, dan profesionalitas tinggi karena halal tidak hanya berkaitan dengan aspek syariat dan sains, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, kualitas produk, hingga daya saing industri halal nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tentunya dengan semangat Indonesia, kita saling sangat menguntungkan untuk kedua negara bilateral ekonominya, yang ekspor semakin mudah tapi terseleksi,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak lembaga halal luar negeri (LHLN) dari China untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi standar halal antara kedua negara menuju implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Tentunya dengan semangat Indonesia, kita saling sangat menguntungkan untuk kedua negara bilateral ekonominya, yang ekspor semakin mudah tapi terseleksi,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun salah satu upaya tersebut, lanjut Haikal, dilakukan melalui pertemuan dan diskusi yang digelar awal pekan ini.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya mengundang seluruh LHLN dari China yang berjumlah sekitar 18 lembaga, untuk berdiskusi dan menyelaraskan penerapan regulasi halal yang berlaku di Indonesia dengan praktik yang telah berjalan di China.

Haikal menambahkan, penguatan kerja sama ini juga mencakup aspek ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari proses inspeksi, inventori, pengemasan, hingga distribusi produk.

“Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas produk halal dari hulu hingga hilir. Jadi saya memanggil para LHLN dari China, untuk kita sama-sama membangun ekonomi yang lebih baik,” ujar dia.

Menurut Haikal, China menjadi negara pertama yang diundang dalam forum ini karena memiliki jumlah LHLN terbanyak serta volume produk yang signifikan dalam hubungan perdagangan dengan Indonesia.

Selain itu, China juga dinilai sebagai salah satu pelopor industri halal dunia dengan produksi produk halal yang terus meningkat sampai dengan tahun 2026.

“Jadi, tidak ada salahnya kalau kita lihat dan belajar untuk penerapan di China, padahal mayoritas (penduduknya) non-Muslim, tapi begitu aware dengan halal,” ujar dia.

Ke depan, BPJPH berencana menggelar pertemuan serupa dengan lembaga halal dari berbagai negara lain, termasuk yang berada di kawasan Eropa.

“Upaya ini menjadi bagian dari upaya mendorong sektor halal menjadi kontributor utama dalam pencapaian target ekonomi nasional,” kata Haikal.

“Melalui forum ini, BPJPH berharap kerja sama internasional di bidang jaminan produk halal semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan industri halal global yang berkelanjutan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya integritas dalam pengawasan jaminan produk halal (JPH) menjelang implementasi kewajiban Wajib Halal 2026 pada Oktober.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menekankan integritas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan halal.

"Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan tanggung jawab pribadi setiap aparatur," ujarnya.

Untuk itu, BPJPH menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis JPH sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan jaminan produk halal nasional.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhamad Aqil Irham mengingatkan peran pengawas JPH menjadi semakin krusial seiring semakin dekatnya masa pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pengawas JPH dalam melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya yang belum memiliki sertifikat halal.

"Pengawas JPH memiliki peran strategis dalam memastikan pelaku usaha memahami dan segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal," kata Aqil.

Kegiatan ini, lanjut dia, menjadi bagian dari strategi BPJPH dalam menghadapi dinamika implementasi jaminan produk halal yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat kesiapan aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

"Penguatan integritas aparatur merupakan elemen kunci dalam membangun sistem pengawasan JPH yang kredibel untuk mendukung keberhasilan implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas layanan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menekankan penguatan SDM juga menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan layanan JPH, menyusul kewajiban sertifikasi halal (wajib halal) tahun ini.

"Keberhasilan implementasi wajib halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan SDM yang menjalankannya," kata Haikal.

"Karena itu, pengembangan kompetensi harus benar-benar berbasis kebutuhan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kinerja layanan," ujarnya menambahkan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, BPJPH telah menggelar Pelatihan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BPJPH ini diikuti oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) di setiap unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah secara hibrida pada awal pekan ini.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan pemahaman serta memperkuat koordinasi antarunit kerja.

"Penting bagi setiap ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya. Ketika kompetensi semakin tinggi, itu berarti kita menghargai diri kita sendiri," ujar Haikal.

Ia berharap APKP dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pegawai, sehingga program pengembangan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, hasil AKPK juga menjadi dasar dalam penguatan manajemen talenta di lingkungan BPJPH.

Kepala PPSDM BPJPH Indrayani menambahkan BPJPH menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan perencanaan pengembangan SDM yang terstruktur dan efisien.

"Melalui AKPK, kebutuhan kompetensi dapat dipetakan secara sistematis. Dengan demikian, program pengembangan SDM dapat disusun secara lebih terarah dan tidak bersifat umum," katanya.

Penguatan kompetensi ini juga diharapkan menjadi bagian penting dalam membentuk SDM unggul atau Halal Expert yang akan mendukung penguatan ekosistem halal nasional.

Melalui digelarnya pelatihan ini, lanjut Indrayani, BPJPH berupaya untuk memperkuat langkah pengembangan SDM yang adaptif, profesional, dan berdaya saing melalui pendekatan berbasis kebutuhan organisasi.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan JPH dapat terlaksana secara efektif dan efisien, khususnya memasuki pemberlakuan wajib halal pada Oktober 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026