JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengungkap salah satu penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang membawa Roy Suryo dan Dokter Tifa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pernah mendampingi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menemui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Eggi dan Damai bertemu Jokowi dalam rangka memenuhi persyaratan mendapatkan restorative justice (RJ).

Dia menilai penyidik perwira pertama tersebut tak independen dan tak memahami HAM. Padahal, jika Roy dan Tifa terindikasi sakit sebenarnya tidak perlu dibawa ke RS Polri. “Dokter bisa didatangkan ke Polda Metro Jaya, kenapa dipaksakan?” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Oegroseno yang mendampingi Roy dan Tifa sudah meminta kepada penyidik, bahkan mengirim surat ditulis tangan kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya untuk memeriksakan kesehatan keduanya di Polda Metro Jaya. Namun, penyidik tetap memaksakan diri.

“Saya kecewa sebagai purnawirawan tinggi tak dianggap dan tak dihormati oleh yang masih dinas aktif. Coba pakai nurani!” katanya.

Dia juga kecewa penangkapan Dokter Tifa yang diperlakukan seperti teroris. "Beliau akan melaksanakan ujian. Di dalam kendaraan mau keluar dipepet dari belakang dan dari samping," ucapnya.

"Ibu Tifa bukan teroris, bukan pelaku kejahatan yang serius, dari awal tidak ditahan," sambung Oegroseno.

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa ancaman keamanan saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Hal itu bisa tumbuh perlahan melalui ruang digital, interaksi sosial, budaya visual, hingga paparan informasi yang terus berulang dan memengaruhi cara berpikir seseorang.

Dia memaparkan itu dalam buku 'Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital' yang dibedah dalam rangkaian Rakernis Densus 88 Antiteror Polri.

Menurut Dedi, perubahan pola ancaman harus diikuti dengan perubahan cara berpikir dan strategi penanganan. “Ancaman saat ini bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan lama. Karena itu, kita perlu membangun kemampuan membaca gejala lebih awal, memperkuat pencegahan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat,” ujar Dedi, Rabu (20/5/2026).

Terorisme selama ini identik dengan jaringan, organisasi, atau aksi yang terlihat. “Gamifikasi kekerasan akan memahami soal bagaimana ancaman terbentuk, berkembang, lalu bertransformasi di tengah ekosistem digital yang bergerak cepat,” katanya.

Ancaman ekstremisme modern semakin bersifat cair, tidak selalu terikat struktur formal, dan seringkali berkembang melalui jejaring digital yang sulit dipetakan dengan pendekatan konvensional.

Karena itu, buku ini menekankan pentingnya deteksi dini, literasi digital, perlindungan anak, penguatan sekolah, keluarga, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

Di sisi lain, Dedi menekankan soal negara tidak boleh hanya hadir saat ancaman sudah membesar. "Pencegahan harus datang lebih awal, sementara penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan secara terukur," ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa hilirisasi kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) merupakan strategi kunci dalam memperkuat ekonomi nasional, mendorong kemandirian energi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyampaikan bahwa Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 60 persen produksi global memiliki posisi strategis untuk mengendalikan rantai nilai industri sawit melalui penguatan sektor hilir.

"Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi CPO adalah langkah konkret untuk mentransformasi Indonesia dari pemasok bahan baku menjadi produsen utama produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan pasar global," ujar Moch. Arief Cahyono.

Ia menjelaskan, pengolahan CPO menjadi berbagai produk turunan seperti pangan olahan (margarin), kosmetik, sabun, oleokimia, hingga bioenergi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

"Dengan penguasaan lebih dari 60 persen pasar CPO dunia, Indonesia memiliki leverage besar dalam menentukan arah pasokan dan harga produk turunan sawit global," tegasnya.

Lebih lanjut, hilirisasi sawit juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50 (campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan solar).

"Pemanfaatan biofuel sawit secara optimal berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan. Bahkan, dengan implementasi penuh B50, Indonesia berpeluang tidak lagi mengimpor solar dan mampu memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri," jelasnya.

Penegasan ini sekaligus meluruskan berbagai framing yang tidak utuh terhadap pernyataan Menteri Pertanian terkait dinamika geopolitik global, termasuk ilustrasi penutupan Selat Hormuz. Jalur tersebut selama ini hanya merepresentasikan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Pernyataan tersebut bukan prediksi krisis, melainkan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana gangguan pasokan global dapat berdampak pada harga energi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia justru memiliki keunggulan strategis. Dengan penguasaan lebih dari 60 persen produksi CPO dunia, potensi pengaruh Indonesia terhadap pasar energi alternatif berbasis nabati jauh lebih besar. Apabila dikelola secara optimal melalui hilirisasi, posisi ini dapat menjadi kekuatan strategis dan bargaining power Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Perhitungan pemerintah menunjukkan bahwa implementasi biodiesel B50 membutuhkan sekitar 5,3 juta ton CPO. Volume ini dapat dialihkan dari ekspor untuk diolah menjadi biofuel, sehingga berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan, menghemat devisa, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Selama ini, harga dan standar perdagangan produk energi global kerap ditentukan oleh negara lain. Namun dengan kekuatan sumber daya sawit yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam menentukan arah pasar, mengingat tingginya kebutuhan dunia terhadap sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan, termasuk yang berbasis minyak sawit.

Kinerja sektor sawit nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan rilis resmi GAPKI (13 Maret 2026), produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (naik sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya. Total produksi CPO dan PKO tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.

Di sisi perdagangan, ekspor produk sawit menunjukkan pertumbuhan kuat dengan volume mencapai 32,34 juta ton (naik 9,51 persen) dan nilai sebesar US$ 35,87 miliar atau sekitar Rp 590 triliun (naik 29,23 persen). Kenaikan ini ikut mendorong kesejahteraan petani, terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,45 pada Februari 2026.

Peningkatan produksi dan kinerja ekspor sawit tersebut turut mendorong kenaikan NTP subsektor perkebunan hingga mencapai level tertinggi. Kondisi ini mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani sawit, seiring meningkatnya permintaan dan harga yang lebih kompetitif di tingkat petani.

Hilirisasi kelapa sawit juga terbukti mampu meningkatkan nilai tambah (value added) produk secara signifikan, berkisar antara 3 hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan hanya mengekspor CPO mentah. Secara umum, hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekonomi 3-10 kali lipat, bahkan untuk produk bernilai tinggi seperti vitamin E dan oleokimia tertentu, nilai tambahnya dapat mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Pengembangan industri hilir sawit saat ini telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan, mulai dari pangan, kosmetik, bahan kimia, hingga bioenergi. Transformasi ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga meningkatkan harga di tingkat petani, memperluas lapangan kerja, serta menciptakan efek ekonomi berantai yang luas.

Selain komoditas sawit, penguatan produksi beras nasional juga menunjukkan peran strategis Indonesia dalam dinamika pangan dunia. Harga beras internasional, seperti beras Thailand 5 persen, tercatat turun dari sekitar US$660 per ton pada awal 2024 menjadi sekitar US$368 per ton pada akhir 2025, atau turun sekitar 44 persen.

Di satu sisi, peningkatan produksi global yang mencapai kisaran 540-550 juta ton serta kembalinya ekspor negara besar menjadi faktor penting. Namun di sisi lain, perubahan signifikan pada permintaan global juga terjadi.

Dalam periode 2023-2024, Indonesia mengimpor sekitar 7,5 juta ton beras. Pada 2025, impor tersebut praktis berhenti seiring peningkatan produksi nasional yang mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat lebih dari 13 persen.

Dengan volume perdagangan beras dunia sekitar 50-55 juta ton per tahun, berkurangnya permintaan Indonesia sekitar 3-4 juta ton per tahun setara dengan 5-7 persen pasar global. Penurunan permintaan dalam skala tersebut memberikan tekanan terhadap harga internasional.

Hal ini diperkuat dengan posisi cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 4,3 juta ton pada awal 2026, yang mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi menjadi pembeli besar dalam jangka pendek.

Dengan demikian, dinamika harga beras dunia mencerminkan kombinasi antara peningkatan pasokan global dan penyesuaian permintaan, termasuk dari Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam pasar pangan internasional.

Selain aspek energi dan pangan, hilirisasi CPO juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang luas, antara lain peningkatan nilai tambah ekonomi di dalam negeri, menjadi pendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

"Kebijakan hilirisasi yang didorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis pertanian. Nilai tambah tertinggi berada di hilir, dan di situlah Indonesia harus mengambil peran utama," pungkasnya.

Ke depan, pengalaman Indonesia dalam mengelola komoditas strategis seperti sawit dan beras menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat tidak hanya berdampak bagi dalam negeri, tetapi juga memiliki pengaruh nyata terhadap dinamika pasar global.

Indonesia tidak lagi sekadar menjadi bagian dari pasar dunia, melainkan telah menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk arah ekonomi global. Dengan kekuatan pada komoditas strategis seperti CPO dan beras, serta penguatan hilirisasi dan kemandirian energi, Indonesia optimistis dapat memberikan dampak besar bagi stabilitas ekonomi dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan investasi di sektor hilirisasi serta memperkuat sinergi dengan pelaku usaha guna mewujudkan target kemandirian dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa hilirisasi kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) merupakan strategi kunci dalam memperkuat ekonomi nasional, mendorong kemandirian energi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyampaikan bahwa Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan pangsa lebih dari 60 persen produksi global memiliki posisi strategis untuk mengendalikan rantai nilai industri sawit melalui penguatan sektor hilir.

"Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi CPO adalah langkah konkret untuk mentransformasi Indonesia dari pemasok bahan baku menjadi produsen utama produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan pasar global," ujar Moch. Arief Cahyono.

Ia menjelaskan, pengolahan CPO menjadi berbagai produk turunan seperti pangan olahan (margarin), kosmetik, sabun, oleokimia, hingga bioenergi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

"Dengan penguasaan lebih dari 60 persen pasar CPO dunia, Indonesia memiliki leverage besar dalam menentukan arah pasokan dan harga produk turunan sawit global," tegasnya.

Lebih lanjut, hilirisasi sawit juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50 (campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan solar).

"Pemanfaatan biofuel sawit secara optimal berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan. Bahkan, dengan implementasi penuh B50, Indonesia berpeluang tidak lagi mengimpor solar dan mampu memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri," jelasnya.

Penegasan ini sekaligus meluruskan berbagai framing yang tidak utuh terhadap pernyataan Menteri Pertanian terkait dinamika geopolitik global, termasuk ilustrasi penutupan Selat Hormuz. Jalur tersebut selama ini hanya merepresentasikan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Pernyataan tersebut bukan prediksi krisis, melainkan ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana gangguan pasokan global dapat berdampak pada harga energi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia justru memiliki keunggulan strategis. Dengan penguasaan lebih dari 60 persen produksi CPO dunia, potensi pengaruh Indonesia terhadap pasar energi alternatif berbasis nabati jauh lebih besar. Apabila dikelola secara optimal melalui hilirisasi, posisi ini dapat menjadi kekuatan strategis dan bargaining power Indonesia dalam percaturan ekonomi global.

Perhitungan pemerintah menunjukkan bahwa implementasi biodiesel B50 membutuhkan sekitar 5,3 juta ton CPO. Volume ini dapat dialihkan dari ekspor untuk diolah menjadi biofuel, sehingga berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan, menghemat devisa, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Selama ini, harga dan standar perdagangan produk energi global kerap ditentukan oleh negara lain. Namun dengan kekuatan sumber daya sawit yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam menentukan arah pasar, mengingat tingginya kebutuhan dunia terhadap sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan, termasuk yang berbasis minyak sawit.

Kinerja sektor sawit nasional juga menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan rilis resmi GAPKI (13 Maret 2026), produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (naik sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya. Total produksi CPO dan PKO tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.

Di sisi perdagangan, ekspor produk sawit menunjukkan pertumbuhan kuat dengan volume mencapai 32,34 juta ton (naik 9,51 persen) dan nilai sebesar US$ 35,87 miliar atau sekitar Rp 590 triliun (naik 29,23 persen). Kenaikan ini ikut mendorong kesejahteraan petani, terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,45 pada Februari 2026.

Peningkatan produksi dan kinerja ekspor sawit tersebut turut mendorong kenaikan NTP subsektor perkebunan hingga mencapai level tertinggi. Kondisi ini mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani sawit, seiring meningkatnya permintaan dan harga yang lebih kompetitif di tingkat petani.

Hilirisasi kelapa sawit juga terbukti mampu meningkatkan nilai tambah (value added) produk secara signifikan, berkisar antara 3 hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan hanya mengekspor CPO mentah. Secara umum, hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekonomi 3-10 kali lipat, bahkan untuk produk bernilai tinggi seperti vitamin E dan oleokimia tertentu, nilai tambahnya dapat mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Pengembangan industri hilir sawit saat ini telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan, mulai dari pangan, kosmetik, bahan kimia, hingga bioenergi. Transformasi ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga meningkatkan harga di tingkat petani, memperluas lapangan kerja, serta menciptakan efek ekonomi berantai yang luas.

Selain komoditas sawit, penguatan produksi beras nasional juga menunjukkan peran strategis Indonesia dalam dinamika pangan dunia. Harga beras internasional, seperti beras Thailand 5 persen, tercatat turun dari sekitar US$660 per ton pada awal 2024 menjadi sekitar US$368 per ton pada akhir 2025, atau turun sekitar 44 persen.

Di satu sisi, peningkatan produksi global yang mencapai kisaran 540-550 juta ton serta kembalinya ekspor negara besar menjadi faktor penting. Namun di sisi lain, perubahan signifikan pada permintaan global juga terjadi.

Dalam periode 2023-2024, Indonesia mengimpor sekitar 7,5 juta ton beras. Pada 2025, impor tersebut praktis berhenti seiring peningkatan produksi nasional yang mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat lebih dari 13 persen.

Dengan volume perdagangan beras dunia sekitar 50-55 juta ton per tahun, berkurangnya permintaan Indonesia sekitar 3-4 juta ton per tahun setara dengan 5-7 persen pasar global. Penurunan permintaan dalam skala tersebut memberikan tekanan terhadap harga internasional.

Hal ini diperkuat dengan posisi cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 4,3 juta ton pada awal 2026, yang mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi menjadi pembeli besar dalam jangka pendek.

Dengan demikian, dinamika harga beras dunia mencerminkan kombinasi antara peningkatan pasokan global dan penyesuaian permintaan, termasuk dari Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam pasar pangan internasional.

Selain aspek energi dan pangan, hilirisasi CPO juga memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang luas, antara lain peningkatan nilai tambah ekonomi di dalam negeri, menjadi pendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

"Kebijakan hilirisasi yang didorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis pertanian. Nilai tambah tertinggi berada di hilir, dan di situlah Indonesia harus mengambil peran utama," pungkasnya.

Ke depan, pengalaman Indonesia dalam mengelola komoditas strategis seperti sawit dan beras menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat tidak hanya berdampak bagi dalam negeri, tetapi juga memiliki pengaruh nyata terhadap dinamika pasar global.

Indonesia tidak lagi sekadar menjadi bagian dari pasar dunia, melainkan telah menjadi salah satu faktor yang ikut membentuk arah ekonomi global. Dengan kekuatan pada komoditas strategis seperti CPO dan beras, serta penguatan hilirisasi dan kemandirian energi, Indonesia optimistis dapat memberikan dampak besar bagi stabilitas ekonomi dunia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan investasi di sektor hilirisasi serta memperkuat sinergi dengan pelaku usaha guna mewujudkan target kemandirian dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

BANTEN - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melakukan pemantauan arus mudik Lebaran 2026 di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni. Hal itu dilakukan guna melihat secara langsung dinamika pergerakan kendaraan serta kesiapan pengamanan Operasi Ketupat 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan udara, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Merak maupun sebaliknya terpantau relatif lancar dengan dukungan kondisi cuaca yang cukup baik. Meski demikian, antrean kendaraan roda dua dan roda empat mulai terlihat di Pelabuhan Merak sebagai bagian dari peningkatan volume pemudik yang akan menyeberang menuju Bakauheni.

“Secara umum dari hasil analisa dari udara relatif cukup lancar, dan alhamdulillah dalam kondisi cuaca yang cukup baik,” kata Dedi, Selasa (17/3/2026).

Dedi memprediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Gelombang kedua arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 hingga 19 Maret, sementara arus balik diprediksi berlangsung dalam dua gelombang, yakni pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.

“Diprediksi arus mudik gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 18 sampai 19 Maret. Kemudian arus balik diperkirakan pada tanggal 24–25 dan 28–29 Maret,” jelasnya.

Lihat video: Antre Panjang Pemudik di Kapal Penyeberangan, Ciwandan



Sejumlah langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas telah disiapkan oleh Polda Lampung bersama stakeholder terkait guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan pada periode tersebut. Penguatan pengamanan dilakukan melalui patroli, pengawalan, serta pengaturan arus kendaraan di titik-titik krusial, khususnya menuju kawasan pelabuhan.

Selain itu, kesiapan juga mencakup dukungan sarana dan prasarana, termasuk pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu, serta pemantauan melalui command center untuk memastikan pergerakan arus lalu lintas dapat terpantau secara menyeluruh.

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, menghindari waktu-waktu puncak apabila memungkinkan, serta memanfaatkan layanan kepolisian melalui call center 110 apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan.

“Apabila membutuhkan layanan kepolisian, silakan hubungi layanan 110 dan kami minta jajaran untuk merespons dengan cepat,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi pemalakan THR oleh organisasi masyarakat (ormas) jelang hari raya Idulfitri dinilai telah meresahkan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyebut akan mengambil langkah tegas dengan menindak ormas-ormas yang meminta THR.

Masyarakat juga bisa melaporkan aksi permintaan THR dari ormas maupun oknum tertentu ke kepolisian.

"Nanti saya akan cek dulu. Kalau memang itu terbukti ada bentuk pelanggarannya, tentunya dari kepolisian akan mengambil langkah-langkah penindakan," ujar Dedi di Gedung Bina Graha pada Rabu (11/3/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir juga mengatakan secara prinsip, pembagian THR merupakan bentuk kemurahan hati. Namun, apabila kemudian masyarakat terganggu, maka bisa melapor ke hotline 110.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan imbauan terhadap ormas maupun pihak yang meminta THR. Dengan begitu, upaya preemtif itu diharapkan dapat meminimalisir keresahan masyarakat.

Selanjutnya, Isir menyatakan bakal memproses hukum apabila ormas maupun pihak terkait tersebut tetap meminta THR dengan cara yang meresahkan.

"Kalau kemudian itu sudah terstruktur dan itu meresahkan sekali, ya tidak tertutup kemungkinan opsi untuk terkait dengan penegakan hukum akan kita lakukan. Tapi itu terakhir lah," imbuhnya.

Di samping itu, Isir memastikan bahwa Polri bakal memaksimalkan pelayanan selama serangkaian mudik Lebaran 2026. Salah satunya adalah dengan menyediakan penitipan parkir di kantor polisi terdekat, baik itu Polres maupun Polsek jajaran.

"Kita siap memberikan pelayanan kemanusiaan dalam bentuk Operasi Ketupat 2026 sehingga pelaksanaan mudik, perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menjadi ahli yang diajukan Roy Suryo Cs, tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo (Jokowi). Menurut Oegroseno, Bhayangkara tua tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya.

Oegroseno menjadi ahli dari kubu Roy Suryo Cs. Oegroseno dan dua ahli lainnya yakni Mohamad Sobary dan Din Syamsuddin telah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya pada Kamis (12/2/2026).

"Saya akan memberikan keterangan nanti berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, pengabdian saya selama 35 tahun, 2 bulan di Kepolisian Negara Indonesia," ujarnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026).

Oegroseno menceritakan, dahulu saat berpangkat Letnan Dua Polisi kala baru lulus dari Akademi Kepolisian, dia menghadap Kapolda Metro Jaya Anton Soedjarwo. "Jadi, sebagai Bhayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa, tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya. Bhayangkara tua itu berhenti melihat institusinya pada saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia," tuturnya.



Menurut Oegroseno, sebagai Bhayangkara tua, dia selalu mengikuti perkembangan institusinya. Dia menekankan, saat pensiunan Polri tak lagi memperhatikan institusi kepolisian, itu mengartikan dia telah mengingkari dirinya sebagai Bhayangkara, sebagai insan Tribrata dan Catur Prasetya.

Profil Oegroseno

Oegroseno merupakan Wakapolri ke-17, menggantikan Komjen Pol (Purn) Nanan Sukarna. Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah pada 17 Februari 1956 ini memiliki karier cemerlang di Korps Bhayangkara.

Dia lulus Akademi Kepolisian 1978. Dia berpengalaman dalam bidang reserse. Sejumlah jabatan penting pernah dijabatnya.

Pada awal karier di kepolisian, Oegroseno menjabat sebagai Kapolsek Metro Menteng. Dari sana, putra Brigjen Pol (Purn) Rustam Santiko (Alm), Bupati Pati periode 1973-1978 ini kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya. Dia mengemban amanat sebagai Ka Jaga Sat Sabhara Kodak VII Metro Jaya, Perwira Ren Sesdit Polda Metro Jaya, dan Perwira Serse Narkotik Ditserse Polda Metro Jaya.

Pada tahun 1996, Oegroseno ditunjuk menjadi Kasat Serse Polwiltabes Surabaya Polda Jawa Timur. Kariernya terus menanjak ketika dimutasi menjadi Paban Madya Ops Deops Polri (1998), Kadit Sabhara Polda Sultra (2000), Dirsamapta Polda Sultra, Dirpamobsus Polda Metro Jaya, hingga Karo Ops Polda Metro Jaya.

Karier Oegroseno makin bersinar ketika diberi amanat menjabat Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung pada 2004. Hal itu menggantarkannya pecah bintang menjadi jenderal bintang satu (brigjen).

Berikutnya, Oegroseno mendapat promosi menjadi Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), sehingga menambah bintang di pundaknya menjadi inspektur jenderal (irjen). Dari Sulawesi Tengah, Oegroseno digeser menjadi Kapus Infolahta Div Telematika Polri.

Oegroseno lalu mendapat kepercayaan menjadi Kadiv Propam Polri periode 2009-2010. Berikutnya dia menjadi Kapolda Sumatera Utara (Sumut), menggantikan Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti.

Selanjutnya, Oegroseno mendapat penugasan baru menjadi Kalemdiklat Polri (2011-2012), naik pangkat menjadi komisaris jenderal (komjen). Oegroseno kemudian digeser menjadi Kabaharkam Polri pada 18 Desember 2012. Dia menggantikan Komjen Pol (Purn) Imam Sudjarwo.

Puncak kariernya, Oegroseno menduduki jabatan Wakapolri hingga akhirnya pensiun dari Polri. Jabatan Wakapolri tersebut diembannya sejak 2 Agustus 2013 hingga 4 Maret 2014.

JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menjadi ahli Roy Suryo Cs dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menberikan keterangannya di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026). Dia mengaku sebagai Bhayangkara tua tidak boleh berhenti untuk mengikuti perkembangan institusinya.

"Saya akan memberikan keterangan berkaitan dengan pekerjaan, pengalaman saya, pengabdian saya selama 35 tahun 2 bulan di Polri," ujar Oegroseno di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026).

Dia sempat menceritakan kilas baliknya dahulu saat berpangkat Letnan Dua Polisi. Dia baru lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol).

Dia lalu menghadap Kapolda Metro Jaya Jenderal Anton Sujarwo, yang mana Kantor Kapolda dahulu berada di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. "Sebagai Bhayangkara tua, abdi negara, abdi utama dari negara dan bangsa tidak boleh berhenti mengikuti perkembangan institusinya. Bhayangkara tua itu berhenti melihat institusinya ketika dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau Taman Makam Bahagia," ungkapnya.

Menurut dia, ketika pensiunan Polri tak lagi memperhatikan institusi kepolisian, itu mengartikan dia telah mengingkari dirinya sebagai Bhayangkara sebagai insan Tribrata dan Catur Prasetya.

Kedatangannya kali ini ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli. “Mudah-mudahan Polri yang saya cintai dan dicintai masyarakat seluruhnya akan tetap tegak berdiri sesuai Insan Rastra Sewakottama, Abdi Utama dari Nusa dan Bangsa,” ucap Oegroseno.

"Nanti saya berikan (keterangan sebagai ahli) setelah keluar dari ruangan penyidikan, pasti akan saya berikan," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya pada hari ini, Senin (26/1/2026).

Sebelum rapat dimulai, Sigit mengungkap bahwa dirinya telah mengikutsertakan seluruh Kapolda di seluruh Indonesia sebagai komitmen dalam RDP tersebut.

"Kami laporkan bahwa saat ini kami didampingi Wakapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri dan juga diikuti oleh seluruh Kapolda. Ini menunjukkan bahwa kami serius dan sangat mengapresiasi serta menghargai undangan RDP hari ini," kata Sigit.

SIgit mengungkapkan bahwa mendapatkan kunjungan dari sekjen ITUC dan kunjungan dari keluarga marsinah. Kami juga mengembalikan 9 orang korban TPPO dan pembangunan rumah singgah Marsinah, pahlawan nasional.

Terkait program dan gagasan untuk membantu masyarakat dalam menyebrang sungai, maka Polri juga akan membangun jembatan untuk mendukung program Presiden Prabowo.

Adapun, rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia menyampaikan pentingnya mengedepankan nilai-nilai reformasi untuk kerja Polri ke depannya.

Khususnya, dalam merespons kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat oleh publik. Menurut Habiburokhman, respons kebebasan berekspresi ini memiliki pengaruh besar terhadap citra Polri.

"Kami secara khusus ingin mengulas respons Polri terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Secara kuantitas, ini hanya sebagian kecil dari pelaksanaan tugas Polri, tapi pengaruhnya terhadap citra Polri di mata publik sangatlah besar," kata Habiburokhman.

Sekadar informasi, rapat ini juga akan mengungkap soal capaian dan rencana kinerja Polri. Hal itu kemudian bakal direspons juga oleh anggota legislatif pada Komisi III.

JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno menyoroti prosedur hukum yang dilakoni Polda Metro Jaya dalam penetapan tersangka perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, pelaporan dugaan ijazah palsu oleh pakar telematika Roy Suryo sepatutnya diselesaikan dahulu sampai tahap pembuktian keaslian secara penuh dokumen ijazah yang diperkarakan.

"Pembuktian atas laporan ijazah palsu itu sangat kompleks karena harus periksa saksi dan pemeriksaan di laboratorium forensik," ujar Oegroseno dalam diskusi di Gedung Djoeang 45, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurut dia, penelitian yang dilakukan Roy Suryo Cs semestinya diterima kepolisian secara terbuka. Karena itu, sanggahan apalagi pelaporan balik seharusnya disikapi secara bijaksana. Terlebih, penetapan tersangka Roy Suryo Cs agak ganjil jika merujuk KUHP maupun KUHAP.

"Penelitian untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi sebetulnya tidak ada muatan untuk mencemarkan nama baik dan fitnah. Mens rea-nya tidak ada. Pasal 310 dan 311 KUHP lama, itu tidak bisa dilakukan secara berjamaah pencemaran nama baik. Kalau misal saya dilaporkan atas pencemaran nama baik, berarti penuntutan hanya kepada saya, tidak bisa secara bersamaan sehingga tidak bisa dikaitkan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan. Jadi pengenaan pasal ini sangat aneh," ungkap jenderal polisi bintang 3 itu.

Soal keaslian ijazah Jokowi, Oegroseno dalam posisinya yang meragukan keasliannya. Ini merujuk saat dia menjadi saksi dalam sidang gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (13/1/2026).

"Karena saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi pada Februari 2015. Saya ditanya sewaktu saksi sidang di Pengadilan Solo apakah foto di ijazah ini sama dengan yang saya ketahui, itu beda saya lihat," tuturnya.

Dia menyayangkan sikap tergesa-gesa kepolisian dalam menetapkan Roy Suryo Cs menjadi tersangka. Apalagi, kini ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Metro Jaya atas status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Dua orang itu tak masuk dalam kriteria sebagai pihak yang diganjar SP3. Dari enam kriteria yang termaktub dalam KUHAP, tak ada yang bisa dipakai kepolisian untuk menghentikan penyidikan. "Kalau bicara subjek hukumnya ya diambil kriteria soal tersangka meninggal dunia, tapi kan semuanya tidak meninggal dunia. Jadi aneh," ujar Oegroseno.

Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam dua klaster. Pertama terdiri dari lima tersangka yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara, klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa. Diketahui, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menyambangi Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026.

TAPANULI TENGAH - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo blusukan ke sejumlah wilayah terdampak bencana alam . Setelah ke Aceh Tamiang dan Aceh Utara, dia ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Dedi berkeliling untuk memastikan distibusi logistik, alat berat termasuk kendaraan operasional tepat sasaran untuk pemulihan sekaligus percepatan penanganan bencana.

"Fokus utama kami adalah penyediaan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses. Jika akses dapat segera dibuka, maka jalur logistik akan semakin lancar. Dari hasil peninjauan, Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang terdampak cukup berat," katanya, Sabtu (27/12/2025). 16.467 Guru dan Tendik Terdampak Bencana dapat Tunjangan Khusus, Ini Rinciannya

Bantuan tersebut meliputi penyaluran sembako untuk lima kecamatan, penyediaan air bersih , serta bantuan untuk tempat-tempat ibadah, baik masjid maupun gereja. Untuk air bersih, saat ini telah disiapkan sebanyak 15 titik, baik di lokasi pengungsian, tempat ibadah, maupun perkantoran. Air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah ini, sehingga bantuan tersebut akan terus kami tingkatkan.

Dedi mendapat laporan bahwa banyak kendaraan operasional Bhabinkamtibmas yang sudah tidak dapat dioperasionalkan akibat bencana. Selain itu, kendaraan roda empat yang masih bisa digunakan hanya empat unit. Karena itu, diperlukan penambahan kendaraan, baik kendaraan operasional Bhabinkamtibmas maupun kendaraan double cabin, mengingat masih terdapat enam dusun yang benar-benar terisolir.

"Akses ke enam dusun tersebut saat ini hanya dapat dilalui menggunakan kendaraan trail. Sebelumnya distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, namun kini akses darat sudah mulai bisa dimasuki, bahkan suplai logistik juga mulai dilakukan dengan berjalan kaki," ungkapnya.

Terkait alat berat, kata dia, saat ini tersedia lima unit ekskavator yang digunakan untuk membuka akses. Dengan bantuan stakeholder lain, jembatan-jembatan yang rusak sudah mulai diperbaiki sehingga akses semakin lancar.

"Fokus bantuan tetap diarahkan ke lima kecamatan karena wilayah terdampak di Tapanuli Tengah cukup luas. Jumlah wilayah terdampak dan korban juga cukup banyak," tuturnya.

Untuk penambahan personel di lokasi bencana, saat ini terdapat sekitar 150 personel dari Satuan Brimob yang dinilai cukup. Namun demikian, Mabes Polri telah menyiapkan total 1.500 personel. Sebelumnya, 500 personel telah dikirim ke Aceh Tamiang dan Aceh Utara, serta tambahan personel juga dikirim ke Aceh Tengah.

Apabila jumlah personel yang ada dirasa masih kurang, maka akan dilakukan penambahan. Tujuannya agar penguatan dan penebalan guna mempercepat proses normalisasi pascabencana.

ACEH TAMIANG - Polri berkomitmen mempercepat pemulihan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari dukungan kendaraan operasional, pengerahan personel, hingga penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak.

Dalam keterangannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, saat ini Polri telah memiliki sekitar 20 kendaraan operasional, dengan tambahan dua kendaraan baru. Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan pemenuhan kebutuhan hingga mencapai sekitar 100 kendaraan agar operasional anggota di lapangan dapat berjalan maksimal selama satu bulan ke depan.

“Kita masih terus mencari dan menyiapkan sekitar 100 kendaraan untuk mendukung operasional anggota, khususnya menjelang bulan suci Ramadan . Ini supaya pelayanan dan pengamanan bisa berjalan secara maksimal,” katanya, Sabtu (27/12/2025).

Selain kendaraan, Polri juga fokus pada percepatan pembukaan jalur logistik yang terdampak. Untuk mendukung hal tersebut, disiapkan tujuh unit alat berat berupa ekskavator, delapan unit kendaraan pendukung, serta bantuan logistik dari Wakapolri berupa sembako yang diangkut menggunakan empat truk.

Bantuan tersebut ditujukan tidak hanya untuk masyarakat terdampak dan para pengungsi, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan personel yang bertugas di lapangan. “Bantuan logistik ini dibutuhkan baik untuk masyarakat terdampak pengungsian maupun untuk anggota yang bertugas di lapangan, agar semuanya bisa berjalan seimbang,” jelasnya.

Dari sisi penguatan personel, Wakapolri menyampaikan bahwa sejak malam sebelumnya telah tiba sekitar 100 personel tambahan. Ke depan akan menyusul sekitar 200 personel lagi. Dengan demikian, total sekitar 300 personel Brimob akan diperbantukan di wilayah Aceh Tamiang dan nantinya disebar ke desa-desa serta kecamatan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Polri juga memprioritaskan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor. Hingga saat ini, sebanyak 83 sumur bor telah beroperasi dari target hampir 100 sumur yang dibutuhkan di Aceh Tamiang. Sumur bor tersebut diperuntukkan bagi rumah warga, fasilitas ibadah, titik-titik pengungsian, hingga sarana pendidikan.

“Air bersih ini sangat penting, terutama untuk rumah warga, tempat ibadah, pengungsian, dan sekolah. Anak-anak juga harus bisa kembali bersekolah, itu menjadi prioritas kami,” tegasnya. Arus Balik Nataru Diprediksi Geser ke 4 Januari 2026, Kakorlantas: Ada Kebijakan WFA

Selain itu, Polri juga akan melakukan pendataan kebutuhan perlengkapan, termasuk seragam, yang nantinya akan disuplai dari Jakarta sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk infrastruktur, Polri berkolaborasi dengan Brimob dan pihak terkait dalam perbaikan serta pembangunan jembatan-jembatan yang rusak akibat bencana.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi Aceh Tamiang sekaligus memastikan keamanan, kelancaran distribusi bantuan, serta aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. “Ini kebutuhan mendesak yang harus segera saya laporkan kepada Bapak Kapolri. Apa yang bisa kami eksekusi langsung, akan segera kami laksanakan tanpa menunggu,” tandasnya.