Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengemukakan sejumlah gagasan baru terkait inovasi kebijakan ibadah haji untuk tahun-tahun mendatang. Penurunan biaya haji yang ditanggung calon jemaah hingga penguraian antrean keberangkatan menjadi tujuan utama yang diupayakan pemerintah, meski tak luput dari berbagai catatan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, setelah pembangunan kampung haji Indonesia disetujui oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi beberapa waktu lalu, pemerintah akan meminta izin agar dapat memiliki terminal bandara khusus jemaah haji Tanah Air untuk mempermudah mobilitas jemaah.

Selain itu, skema perusahaan patungan alias joint venture juga didorong antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines guna membuat perjalanan haji lebih ekonomis. Selama ini, Prabowo memandang pesawat Garuda kembali ke Tanah Air dengan muatan kosong usai mengantar jemaah ke Tanah Suci, begitu pula sebaliknya bagi pesawat Saudia setelah memulangkan jemaah haji ke Indonesia.

“Kenapa tidak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan, 50% Arab Saudi, 50% Indonesia. Pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi,” kata Prabowo dalam taklimat di Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengemukakan wacana agar permasalahan antrean keberangkatan calon jemaah haji dapat diatasi melalui penerapan sistem ‘war tiket’. Menurutnya, tata kelola antrean haji dapat kembali mengacu pada masa sebelum dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), meskipun langkah menuju penetapan opsi ini bukanlah perkara mudah.

“Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai dan ditutup tanggal sekian, yang hendak berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Tangerang.

Pelbagai gagasan perbaikan tata kelola haji ini dinilai sebagai keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan sektor haji. Di sisi lain, pemerintah juga dipandang perlu untuk mengkaji berbagai wacana tersebut agar sejalan dengan kemaslahatan umat.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyampaikan bahwa terminal bandara khusus di Arab Saudi akan dapat mempermudah mobilitas jemaah haji Indonesia yang berjumlah ratusan ribu orang. Pasalnya, jarak antara pendaratan jemaah haji Tanah Air di Jeddah dan Madinah terpaut puluhan hingga ratusan kilometer dari Makkah.

“Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di dua bandara utama, yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah sejauh 90 km dari Makkah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah sejauh 450 km dari Makkah. Adanya terminal baru akan mempercepat mobilitas,” katanya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerbangan merupakan komponen terbesar dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari tahun ke tahun. Gagasan perusahaan patungan antara maskapai Garuda dan Saudia, menurutnya, dapat menekan ongkos haji secara lebih efisien bilamana diwujudkan.

Selain itu, Mustolih menyoroti komitmen pemerintah untuk memangkas antrean haji menjadi hanya 26 tahun dan akan terus diperpendek. Dia berujar bahwa upaya pemangkasan antrean akan menjadi pelengkap kebijakan tata kelola haji yang dilakukan sebelumnya, yakni pengelolaan ibadah haji dan umrah di tingkat kementerian dan pembangunan kampung haji yang tengah berjalan.

Dari kalangan penyelenggara perjalanan haji, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) Ahmad Zaky Zakariya Anshary memandang bahwa antrean panjang keberangkatan haji Tanah Air tak terlepas dari persoalan mendasar antara ketidakseimbangan kuota dan jemaah.

Dia memaparkan, setidaknya terdapat empat hal yang melatarbelakangi persoalan ini. Pertama, kebijakan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menetapkan rasio kuota haji sekitar 1:1000 dari jumlah muslim di suatu negara. Berikutnya yaitu pertumbuhan populasi muslim yang lebih besar dari rasio kuota, meningkatnya kesadaran dan minat berhaji, hingga peningkatan daya beli masyarakat.

Zaky mengingatkan bahwa perubahan sistem antrean keberangkatan menjadi ‘war tiket haji’ berisiko menimbulkan ketimpangan dan mengurangi keadilan bagi jutaan jemaah yang telah lama mengantre karena keterbatasan finansial.

Menurut perhitungannya, harga paket haji reguler tanpa subsidi dari nilai manfaat antrean haji berpotensi mencapai kisaran Rp90 juta hingga melebihi Rp100 juta. Hal ini juga berimplikasi terhadap keberadaan dana haji yang dikelola BPKH.

Oleh karena itu, Amphuri memberikan sejumlah solusi apabila wacana ‘war tiket haji’ ini hendak diwujudkan, salah satunya dengan memanfaatkan sisa kuota tahunan yang berkisar 1.000 hingga 3.000 kuota yang tidak terpakai karena calon jemaah wafat, sakit, maupun alasan lainnya.

Menurutnya, sisa kuota tahunan ini dapat menjadi percontohan skema baru perolehan kuota haji yang transparan dan akuntabel. Selain itu, apabila Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari Kerajaan Arab Saudi, sistem alternatif melalui undian keberangkatan dapat dilakukan di samping antrean yang telah ada.

Terakhir, pihaknya juga mengusulkan penerapan sistem ganda, yakni haji reguler yang berbasis antrean dengan haji reguler non-antrean dengan basis kemampuan calon jemaah. Namun, dia menilai perlu dipastikan agar skema ini tak mengganggu hak jemaah eksisting dan tetap sesuai regulasi nasional.

“Implementasi ‘war tiket haji’ harus dilakukan secara hati-hati, berbasis data, perlu ada penyesuaian UU, serta tidak mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem,” ujar Zaky.

Bisnis.com, BANDUNG - Wacana penerapan sistem war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai sorotan dari kalangan penyelenggara perjalanan haji dan umrah.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jawa Barat meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan skema tersebut untuk mengatasi panjangnya antrean calon jemaah haji yang bisa mencapai puluhan tahun.

Ketua Koordinator Wilayah Himpuh Jawa Barat Dodi Sudrajat menilai ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, aspek pertama yang harus diperhatikan adalah prinsip keadilan bagi masyarakat yang telah lebih dahulu mendaftar dan menunggu lama dalam antrean haji.

“Kalau dirumuskan, ada tiga hal yang harus dipersiapkan. Pertama adalah soal keadilan. Permasalahan ini bukan pada individu, tetapi pada sistem yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, terutama mereka yang memiliki akses lebih cepat terhadap sistem war tiket,” katanya, Senin (13/4/2026).

Dodi juga mempertanyakan landasan hukum Islam dari kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu memastikan apakah sistem war tiket benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat atau justru sekadar upaya efisiensi dalam pengelolaan antrean haji.

Menurutnya, kebijakan yang akan diterapkan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

“Perlu dipertanyakan apakah tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umat tetap terjaga atau justru terabaikan demi efisiensi sistem antrean,” katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah jaminan hak konstitusional masyarakat. Dodi menilai negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses yang adil tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses internet.

Ia menilai kesenjangan literasi dan akses digital berpotensi menimbulkan persoalan baru jika sistem war tiket diterapkan.

“Bagaimana dengan masyarakat di daerah yang akses internetnya terbatas? Jika tidak dirancang dengan baik, ini bisa menimbulkan jurang digital,” ujarnya.

Meski demikian, Dodi menilai konsep war tiket sebenarnya masih memungkinkan diterapkan, asalkan dibuat dalam jalur tersendiri dan tidak mengganggu kuota haji reguler maupun kuota tambahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun ia mengingatkan, sistem tersebut berpotensi melahirkan kelas baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam skema tersebut, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih dan dapat langsung melunasi biaya haji kemungkinan akan lebih mudah memperoleh tiket keberangkatan tanpa harus mengantre.

“Biaya yang dibutuhkan untuk sistem seperti ini juga tidak kecil. Akibatnya akses bisa saja hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu, sehingga muncul kesenjangan baru bagi jemaah dari daerah atau kalangan ekonomi menengah ke bawah,” katanya.

Pihaknya menilai penerapan sistem tersebut juga berpotensi merusak tatanan antrean yang selama ini berlaku. Dalam perspektif etika Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan urutannya.

Ia menambahkan, digitalisasi seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah layanan, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi teknologi.

“Jika digitalisasi berubah dari alat penyederhanaan menjadi penghambat bagi mereka yang gagap teknologi, maka sistem tersebut telah kehilangan landasan moralnya,” katanya.

Karena itu, ia menilai wacana penerapan war tiket haji perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diangkat menjadi kebijakan resmi.

Menurutnya, digitalisasi layanan haji tetap harus berada dalam koridor hukum, konstitusi, serta prinsip Maqashid Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan rencana penerapan sistem ‘war tiket’ untuk mengurai permasalahan antrean keberangkatan calon jemaah haji Indonesia yang dapat memakan waktu puluhan tahun.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mulanya menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar terdapat upaya pemerintah untuk menurunkan biaya haji setiap tahunnya, agar lebih memudahkan masyarakat yang hendak menunaikan haji.

Dalam diskusi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahniel Anzar Simanjuntak, pihaknya lantas terpikirkan gagasan agar tata kelola antrean haji kembali mengacu pada masa sebelum dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai dan ditutup tanggal sekian, yang hendak berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Tangerang, dikutip dari YouTube Kemenhaj pada Jumat (10/4/2026).

Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa hal ini bukan perkara mudah untuk diputuskan, tetapi menjadi wacana yang sah untuk dipertimbangkan sebagai opsi solusi.

Menurut Irfan, Kemenhaj berupaya mewujudkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan ibadah haji yang lebih profesional, modern dan berorientasi pada jemaah.

Pihaknya mengakui terdapat sejumlah catatan mengenai kekurangan pada penyelenggaraan haji sebelumnya, maupun pada persiapan penyelenggaraan haji tahun ini.

Oleh karena itu, dia meminta agar permasalahan yang rentan berulang seperti mobilitas jemaah saat ibadah, tata kelola logistik, hingga aspek transportasi menjadi perhatian serius petugas haji pada tahun ini.

“Kesalahan kecil pun akan berdampak sangat besar bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah. Karena itu saya minta, saya instruksikan pada seluruh petugas, mungkin ada satu dua yang hadir di sini, bahwa harus responsif, sigap dan hadir dalam setiap kebutuhan jemaah,” tegas Irfan.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa biaya haji yang ditanggung jemaah haji Indonesia pada 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz di Iran.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo saat memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, mulai padat pemudik pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026). Suasana di lobby stasiun pun tak ubahnya pasar tumpah.
Di antara ingar bingar itu, Agam (26) merasa bingah bisa pulang kampung menuju Indramayu, Jawa Barat. Dia merasa beruntung karena mendapat tiket kereta api.
Maklum, dia menggenggam tiket itu berkat aki berebut alias war pada tengah malam sejak 45 hari sebelum keberangkatan.
"Biasanya pesan tiketnya sebelum bulan puasa sih, karena kan tiket kereta itu bisa dipesan dari H-45. Jadi, harus siap-siap pesan tengah malam gitu sih," ucap Agam kepada Bisnis.
Pria yang sudah merantau di Jakarta sejak 3 tahun lalu itu mengatakan, suasana mudik tahun ini lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, hal ini tak lepas dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang menyediakan kerata tambahan.
Oleh karena itu, pemudik yang menggunakan kereta juga bertambah. Di satu sisi, kata Agam, hal ini juga membuat penumpang lain kebagian tiket pulang.
"Makin ramai sih, tapi untuk pelayanan dari KAI-nya juga sekarang mereka nambahin gerbong lebih banyak saja. Jadi, orang enggak kehabisan tiket," ucapnya.
Sementara itu, Nugroho (35) mengaku senang bisa kembali mudik menggunakan kereta api ke Purwokerto, Jawa Tengah pada Lebaran tahun ini. Dia bersyukur lantaran bisa mudik secara gratis berkat salah satu program dari perusahaan pelat merah.
Kendati demikian, hal itu tak membuat dai bersantai. Karyawan swasta yang sudah 10 tahun bekerja di Jakarta itu mengaku selalu mempersiapkan kesehatan fisik untuk mudik.
"Benar-benar prepare lah. Salah satunya soal kesehatan fisik," ucapnya.
Berdasarkan pantauan Bisnis, para pemudik mulai memadati Stasiun Pasar Senen mulai pagi pukul 9.00 WIB. Sebagian dari para pemudik itu memadati area lobby stasiun.
Kepadatan di lobby juga terjadi lantaran sebagian besar penumpang mengantre mencetak tiket. Sementara, sebagian lainnya mengantre masuk menuju peron.
Tak heran suasana di area ini cukup sesak. Ruang untuk berjalan pun menjadi minim, sehingga para pemudik berada bahu dan dan leluasa.
Pun, suasana menjadi ramai. Para pemudik yang berjumlah ratusan atau bahkan ribuan orang itu saling bercakap. Suaranya sahut-sahutan seperti dengungan lebah.
Pemandangan serupa juga terjadi di area tunggu. Para pemudik memadati area tersebut. Hampir semua kursi terisi penuh. Alhasil, sebagian penumpang harus rela menunggu sambil berdiri atau duduk di atas koper.
KAI mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri. Hingga Rabu (18/3/2026) pukul 10.00 WIB, tiket yang telah terjual mencapai 3.483.469 tiket atau 77,4% dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dan Kereta Api Lokal pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026. Dengan capaian tersebut, masih tersedia sekitar 1.015.227 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, peningkatan penjualan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan kereta api sebagai pilihan utama untuk mudik lebih awal.
“Tren perjalanan mudik dengan kereta api terus menguat sejak pertengahan Maret. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang meningkat secara bertahap, khususnya pada layanan kereta api jarak jauh yang menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan antarkota,” ujar Anne melalui keterangan resmi.
Pada layanan Kereta Api Jarak Jauh, penjualan tiket telah mencapai 3.141.282 tiket atau 87,9% dari total 3.571.760 tempat duduk yang disediakan. Artinya, masih tersedia sekitar 430.478 tempat duduk yang dapat dipesan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik.
Sementara itu, pada layanan Kereta Api Lokal yang dikelola KAI, penjualan tiket tercatat 342.187 tiket atau 36,9% dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 584.749 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan pelanggan. Penjualan tiket KA Lokal umumnya akan terus bergerak mendekati tanggal keberangkatan karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan mulai H-7.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah resmi membuka pemesanan tiket mudik Lebaran sejak 25 Januari 2026. Bagi Anda yang belum dapat, jangan khawatir. Berikut tips ampuh saat war tiket kereta api mudik Lebaran 2026.

Mengutip laman resmi media sosial @KAI121, tercantum bahwa pemesanan tiket tersebut berlaku untuk keberangkatan 11 Maret 2026 atau H-10 Lebaran.

“Pemesanan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2026 akan dimulai pada 25 Januari 2026, untuk keberangkatan H-10 sebelum Lebaran,” tulis KAI, dikutip Kamis (22/1/2026).

Pembelian tiket kereta api mudik Lebaran 2026 dapat melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, call center 121, online travel agent (OTA), atau mitra resmi penjualan lainnya yang bekerja sama dengan KAI.

KAI mengimbau agar masyarakat mengecek jadwal pemesanan agar tidak salah memilih tanggal keberangkatan.

Pasalnya pada 25 Januari mendatang hanya khusus untuk keberangkatan 11 Maret 2026. Sementara untuk keberangkatan 12 Maret 2026, pemesanan tiket baru dibuka pada 26 Januari 2026, dan seterusnya.

Untuk keberangkatan pada Hari Raya Idulfitri 21 Maret–22 Maret 2026, pemesanan tiket baru dibuka pada tanggal 4 Februari 2026.

Berikut tips war tiket KA mudik Lebaran yang dihimpun dari akun resmi PT KAI, dikutip Senin (26/1/2026).

Tips War Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2026:

1. Cek tiket secara berkala setelah lewat pukul 00.00 WIB. Tiket yang belum terbayar akan otomatis muncul kembali di sistem
2. Rutin melakukan refresh agar peluang dapat tiket KA makin besar. Tiket yang dilepas orang lain bisa muncul kapan saja
3. Fleksibel tentukan tanggal. Geser tanggal sehari sebelum/sesudahnya apabila tanggal favorit penuh untuk memperbesar peluang dapat tiket.
4. Pakai rute alternatif apabila tiket KA yang diincar langsung terjual habis. Misal, rute awal Jakarta-Surabaya habis, bisa diganti dengan Jakarta-Semarang dilanjutkan Semarang-Surabaya.
5. Pastikan beli tiket kereta api mudik Lebaran di kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI, booking.kai.id, dan mitra resmi KAI.

Persiapan Sebelum War Tiket KA Mudik Lebaran

• Cek kembali jadwal reservasi
• Pastikan aplikasi KAI Access berada di versi terbaru atau update
• Siapkan data penumpang agar proses pemesanan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Simpan di fitur "Daftar Penumpang" agar tinggal klik.