Satu Tahun Prabowo-Gibran: Harga Beras Mahal Meski Produksi Melimpah
Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, harga beras tetap tinggi meski produksi melimpah.
(Bisnis.Com) 20/10/25 20:10 10244
Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harga beras nasional masih berada di level tinggi meski produksi beras melimpah.
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen tak terlepas dari mahalnya ongkos produksi di sektor hulu.
“Kalau dari sisi harga beras, ini [harga beras] di konsumen naik karena ada penyesuaian dari sisi bahan bakunya, yaitu penyesuaian harga gabah,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (20/10/2025).
Eliza menyebut bahwa kebijakan gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram akan menguntungkan para petani. Kebijakan ini pun berdampak pada membaiknya nilai tukar petani pangan.
“Biasanya selama 2 dekade hidup petani pangan selalu hidup marginal. Sekarang ada keberpihakan ke petani agar meningkatkan minat petani menanam, tetapi konsekuensinya harga di konsumen jadi naik,” ujarnya.
Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen masih menjadi tantangan besar, seiring adanya kebijakan kenaikan harga GKP.
“Kalau mau membuat petani sejahtera dan masyarakat tidak dibebani dengan kenaikan harga pangan yang tinggi, maka ini perlu reformasi menyeluruh,” ujarnya.
Selama ini, Eliza melihat bahwa kebijakan cenderung berfokus pada menjaga harga pangan tetap murah di tingkat konsumen. Kebijakan itu pada akhirnya membuat petani tidak mendapatkan harga jual yang layak. Alhasil, pendapatan petani rendah dan tingkat kesejahteraan terus menurun.
“Di era Prabowo ini ada kebijakan yang berpihak kepada petani, tetapi memang konsekuensinya harga di konsumen mahal. Sebetulnya konsumen kelas atas enggak masalah dengan kenaikan harga, yang perlu dijaga daya belinya itu masyarakat menengah bawah,” jelasnya.
Selain karena kebijakan harga gabah, tingginya harga beras juga dipicu oleh struktur ongkos produksi yang membengkak. Eliza menilai bahwa biaya produksi beras di Indonesia jauh dari kata efisien bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti di Vietnam.
“Cost structureberas kita itu 2,5 kali lebih mahal dibandingkan Vietnam, hampir separuhnya habis untuk membayar tenaga kerja, disusul oleh sewa lahan. Pupuk hanya berkontribusi 12–15% terhadap total biaya,”
Menurut Eliza, besarnya ongkos tenaga kerja ini disebabkan oleh minimnya mekanisasi di seluruh rantai pasok, mulai dari sisi hulu hingga hilir. Eliza juga mencatat bahwa ketersediaan tenaga kerja pertanian semakin langka sehingga memicu kenaikan upah.
“Kenapa 50% lebih untuk tenaga kerja itu karena kita kurangnya mekanisasi dari sisi hulu-hilir, ditambah lagi kesulitan cari tenaga kerja buruh pertanian sehingga upahnya relatif mahal [supply demandtenaga kerja], mesin-mesin pertanian banyak tersedia untuk luas lahan besar, sementara mayoritas petani kita skala kecil,” tuturnya.
Selain itu, dia menyebut bahwa sewa lahan juga menjadi beban besar yang terus meningkat tanpa kendali. “Sewa lahan juga sama karena gagalnya reforma agraria serta tidak ada aturan terkait sewa lahan pertanian sehingga harganya terus naik tanpa memperhitungkan inflasi,” imbuhnya.
Benahi Struktur Biaya
Eliza menyebut, untuk membenahi struktur biaya dan menjamin harga yang wajar, maka perlu dilakukan reformasi pertanian berbasis riset dan efisiensi dari hulu hingga hilir.
“Kalau mau harga pangan kita relatif murah, maka perlu didorong R&D-nya untuk menemukan varietas yang produktivitas tinggi dan resilien terhadap hama penyakit serta perubahan iklim,” terangnya.
Selain itu, dia menilai bahwa alat mesin pertanian juga perlu menyesuaikan karakteristik lahan, efisiensi dari hulu sampai penanganan pasca panen hingga memperbaiki irigasi agar tidak perlu pompanisasi.
Dia juga menekankan pentingnya memotong rantai distribusi dan memberi nilai tambah langsung ke petani. Dalam hal ini, pemerintah perlu memangkas rantai distribusi agar petani dapat mengolah gabah menjadi beras. Dengan begitu, petani dapat menjual sudah dalam bentuk beras.
“Bangunrice millingunit di setiap gabungan kelompok tani atau bisa dengan koperasi sehingga keuntungan di petani maksimal, harga di konsumen bisa terkendali. Selama ini karena ketergantungan terhadap middleman dan datanya enggak ada, jadinya rentan spekulasi untuk memaksimalkan keuntungan,” terangnya.
Di sisi lain, Eliza menyebut meski pemerintah telah menyerap 12,5% dari total produksi beras dalam negeri melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), distribusi program ini dinilai tidak optimal karena tidak menyesuaikan pola belanja masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, beras SPHP kemasan 5 kilogram menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Seharusnya kemasan kecil 1 kilograman, eceran agar menyesuaikan dengan pola belanja masyarakat menengah bawah,” ungkapnya.
Dia menilai kendala distribusi SPHP ini membuat masyarakat membeli beras dengan harga yang mahal. Di sisi lain, lanjut dia, penyaluran beras SPHP tidak berjalan optimal lantaran menumpuk di gudang.
“Ini merugikan kedua pihak, pemerintah rugi tidak menyalurkan SPHP cepat-cepat, rakyat juga susah akses SPHP-nya karena kendala distribusi dan kemasan yang kurang ekonomis bagi mereka,” terangnya.
Adapun, Eliza juga menyoroti ihwal swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan yang berkelanjutan harus dibarengi dengan efisiensi dan keseimbangan dalam sistem.
Untuk itu, dia menyebut, perlu adanya reformasi struktural. Namun, harus berbasis riset inovasi agar bisa efisien dan efektif dari sisi hulu hingga hilir.
“Kita masih swasembada karena 90% masih dipenuhi dari dalam negeri. Tapi apakah swasembada pangan ini akan berkelanjutan dan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen juga mendapatkan harga terbaik?” pungkasnya.
#harga-beras #produksi-beras #harga-gabah #kebijakan-gabah #nilai-tukar-petani #kesejahteraan-petani #reformasi-pertanian #struktur-biaya #mekanisasi-pertanian #sewa-lahan #distribusi-beras #rice-milli