Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah melakukan perampingan terhadap ratusan anak usaha BUMN dinilai menjadi strategi tepat untuk memacu produktivitas. Namun, tantangan besar terletak usai merger dilakukan.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menyatakan pengurangan entitas akan berdampak langsung pada struktur biaya dan meminimalkan tumpang tindih fungsi operasional.

Toto memaparkan, sejumlah anak usaha korporasi kakap pelat merah yang dipangkas adalah 47 anak usaha PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, 28 anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG), hingga 17 anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

“Diharapkan kinerja mereka bisa meningkat karena proses ini bisa meningkatkan efisiensi dan potensi sinergi BUMN yang lebih besar,” ujar Toto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (24/5/2026).

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa tantangan utama dari proses konsolidasi makro ini terletak pada tahapan implementasi pascamerger. Banyaknya kegagalan penciptaan nilai di tubuh BUMN usai konsolidasi umumnya disebabkan oleh eksekusi integrasi yang kurang matang.

“Perlu kerja keras di proses eksekusi karena biasanya value creation gagal tercipta di BUMN karena kegagalan post merger integration-nya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Pengelola Proyek atau Project Management Office (PMO) yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak untuk mengawal proses transformasi serta integrasi korporasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa hingga saat ini sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah berhasil ditata.

Penataan tersebut, lanjutnya, dieksekusi melalui berbagai skema strategis yang disesuaikan dengan kondisi dan arah bisnis masing-masing entitas.

“Penataan dilakukan mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran,” ujar Dony dalam rapat evaluasi bersama PT Danantara Asset Management di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, proses streamlining atau perampingan harus menjamin setiap perusahaan memiliki tata kelola yang kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas negara dan masyarakat luas.

Sejalan dengan cetak biru penataan tersebut, Dony menyampaikan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang dinilai belum optimal.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja nilai tukar rupiah yang kian memburuk pada awal tahun ini membayangi kinerja emiten sektor konsumer dan kesehatan yangmasih mengharapkan impor bahan baku.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda menilai depresiasi rupiah di hadapan dolar AS akan menekan margin keuntungan emiten. Alhasil, prospek sektor konsumer dan kesehatan di 2026 dinilai cenderung selektif.

“Meski demikian, sektor konsumer dan kesehatan tetap memiliki karakter defensif, sehingga peluang menjaga kinerja masih terbuka bagi emiten dengan struktur biaya danpricing poweryang baik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Adapun, kinerja emiten konsumer sudah tertekan sejak tahun lalu. Berdasarkan pantauan Bisnis, kinerja dua emiten konsumer raksasa seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) membukukan penyusutan laba hingga akhir kuartal III/2025.

Kendati kedua emiten milik Anthoni Salim itu masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan sepanjang sembilan bulan 2025. Tekanan laba disebabkan oleh beban keuangan yang kian membengkak.

Lebih lanjut, Reza mengingatkan pelemahan rupiah belum dapat dipastikan membuat kinerja fundamental emiten konsumer bakal lesu sepanjang 2026. Hal itu disebabkan perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk mengelola biaya, meneruskan kenaikan harga ke konsumen, hingga melakukan efisiensi.

Tidak lupa pada tahun ini terdapat sejumlah sentimen yang dapat menguntungkan emiten di sektor konsumer dan kesehatan. Untuk emiten konsumer, prediksi perbaikan daya beli masyarakat seiring dengan stabilnya inflasi dan berlanjutnya belanja pemerintah menjadi angin segar.

Sementara di sektor kesehatan, kesadaran masyarakat akan kesehatan hingga potensi pelonggaran kebijakan moneter global dinilai dapat menjadi katalis positif yang menopang permintaan. Dengan demikian, pertumbuhan masih dimungkinkan di tengah tekanan nilai tukar.

“Emiten yang mampu menjaga stabilitas margin pada periode volatilitas nilai tukar sebelumnya, menunjukkan bahwa tekanan kurs bersifatmanageabledan temporer, bukan struktural. Oleh karena itu, pelemahan rupiah lebih berpotensi menekan kinerja jangka pendek,” katanya.

Dalam kondisi ini, Reza merekomendasikan saham-saham seperti ICBP, UNVR, hingga MYOR yang dinilai relatif lebih tahan terhadap tekanan nilai tukar lantaran permintaan yang cenderung inelastis.

Sementara di sektor kesehatan, KLBF direkomendasikan lantaran memiliki skala yang besar dan didominasi pasar domestik. Selain itu, KLBF juga memiliki diversifikasi produk dengan kandungan bahan baku lokal yang lebih tinggi.

Adapun pada perdagangan hari ini, rupiah ditutup terkoreksi 0,13% ke level Rp16.876,50 per dolar AS. Berdasarkan data Trading Economics, posisi ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak April 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak total ketentuan mengenai Standar Struktur Biaya (SSB) dalam penyusunan anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/2025.

Melalui aturan anyar ini, bendahara negara memperketat definisi biaya pendukung seperti konsumsi rapat hingga alat tulis kantor (ATK) sekaligus mengubah basis klasifikasi batas atas/tertinggi biaya birokrasi.

PMK 79/2025 diteken oleh Purbaya pada 14 November 2025 dan diundangkan pada 26 November 2025. Beleid ini mencabut aturan lawas PMK No. 195/PMK.02/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 140/PMK.02/2021.

Dalam aturan ini, Kemenkeu secara eksplisit "mengunci" komponen yang masuk dalam kategori biaya pendukung (indirect cost). Dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 79/2025, dirincikan biaya pendukung meliputi honorarium tim kegiatan, biaya konsumsi rapat dalam kantor, kegiatan seremonial, percetakan, pengadaan suvenir, hingga ATK.

Komponen-komponen ini dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian keluaran (output). Sebagai perbandingan, dalam regulasi lama (PMK 195/2014), definisi biaya pendukung hanya disebutkan secara umum sebagai komponen untuk menjalankan dan mengelola kebijakan, tanpa perincian item belanja yang sedetail aturan baru.

Perubahan Skema Batas Atas

Perombakan signifikan juga terjadi pada penetapan batas maksimal biaya pendukung. Jika sebelumnya batas biaya pendukung didasarkan pada jenis barang/jasa maka kini batas atas/tertinggi biaya birokrasi didasarkan pada Grup Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Dalam PMK 140/2021 (aturan lama), batas biaya pendukung untuk barang infrastruktur dipatok 6%, barang noninfrastruktur 7%, jasa regulasi 7%, dan jasa layanan nonregulasi 9%.

Sementara itu, dalam PMK 79/2025, pemerintah menetapkan skema yang lebih terperinci. Dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan batas biaya pendukung tetap dijaga ketat maksimal 6% untuk Kerangka Investasi Fisik, sementara Kerangka Regulasi ditetapkan maksimal 7%.

Menariknya, pemerintah memberikan ruang gerak sedikit lebih luas untuk sektor pembangunan manusia: Kategori Kerangka Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial Ekonomi diberikan batas biaya pendukung hingga 9%.

Angka yang sama (9%) juga berlaku untuk Kerangka Pelayanan Umum serta Administrasi Pemerintahan.

Hal ini berbeda dengan rezim lama yang memukul rata "barang noninfrastruktur" dengan batas biaya pendukung hanya 7% alias lebih rendah 2 basis persentase dari aturan baru.

Fleksibilitas Anggaran Program Prioritas

Kendati memperketat pos-pos belanja konsumtif, Kementerian Keuangan menawarkan mekanisme fleksibilitas baru yang tidak diatur secara prosedural dalam beleid sebelumnya.

K/L kini diperbolehkan melampaui batas tertinggi biaya pendukung tersebut dengan syarat mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran.

Lampu hijau pelampauan batas biaya itu hanya diberikan untuk tiga kondisi: membiayai kegiatan Prioritas Presiden, belanja prioritas K/L, atau kegiatan kontrak tahun jamak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4).

Adapun, ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 26 November 2025. Hanya, untuk pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang sedang berjalan, K/L masih tetap berpedoman pada PMK 195/2014 seperti yang diatur Pasal 9.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harga beras nasional masih berada di level tinggi meski produksi beras melimpah.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen tak terlepas dari mahalnya ongkos produksi di sektor hulu.

“Kalau dari sisi harga beras, ini [harga beras] di konsumen naik karena ada penyesuaian dari sisi bahan bakunya, yaitu penyesuaian harga gabah,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (20/10/2025).

Eliza menyebut bahwa kebijakan gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram akan menguntungkan para petani. Kebijakan ini pun berdampak pada membaiknya nilai tukar petani pangan.

“Biasanya selama 2 dekade hidup petani pangan selalu hidup marginal. Sekarang ada keberpihakan ke petani agar meningkatkan minat petani menanam, tetapi konsekuensinya harga di konsumen jadi naik,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen masih menjadi tantangan besar, seiring adanya kebijakan kenaikan harga GKP.

“Kalau mau membuat petani sejahtera dan masyarakat tidak dibebani dengan kenaikan harga pangan yang tinggi, maka ini perlu reformasi menyeluruh,” ujarnya.

Selama ini, Eliza melihat bahwa kebijakan cenderung berfokus pada menjaga harga pangan tetap murah di tingkat konsumen. Kebijakan itu pada akhirnya membuat petani tidak mendapatkan harga jual yang layak. Alhasil, pendapatan petani rendah dan tingkat kesejahteraan terus menurun.

“Di era Prabowo ini ada kebijakan yang berpihak kepada petani, tetapi memang konsekuensinya harga di konsumen mahal. Sebetulnya konsumen kelas atas enggak masalah dengan kenaikan harga, yang perlu dijaga daya belinya itu masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

Selain karena kebijakan harga gabah, tingginya harga beras juga dipicu oleh struktur ongkos produksi yang membengkak. Eliza menilai bahwa biaya produksi beras di Indonesia jauh dari kata efisien bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti di Vietnam.

“Cost structureberas kita itu 2,5 kali lebih mahal dibandingkan Vietnam, hampir separuhnya habis untuk membayar tenaga kerja, disusul oleh sewa lahan. Pupuk hanya berkontribusi 12–15% terhadap total biaya,”

Menurut Eliza, besarnya ongkos tenaga kerja ini disebabkan oleh minimnya mekanisasi di seluruh rantai pasok, mulai dari sisi hulu hingga hilir. Eliza juga mencatat bahwa ketersediaan tenaga kerja pertanian semakin langka sehingga memicu kenaikan upah.

“Kenapa 50% lebih untuk tenaga kerja itu karena kita kurangnya mekanisasi dari sisi hulu-hilir, ditambah lagi kesulitan cari tenaga kerja buruh pertanian sehingga upahnya relatif mahal [supply demandtenaga kerja], mesin-mesin pertanian banyak tersedia untuk luas lahan besar, sementara mayoritas petani kita skala kecil,” tuturnya.

Selain itu, dia menyebut bahwa sewa lahan juga menjadi beban besar yang terus meningkat tanpa kendali. “Sewa lahan juga sama karena gagalnya reforma agraria serta tidak ada aturan terkait sewa lahan pertanian sehingga harganya terus naik tanpa memperhitungkan inflasi,” imbuhnya.

Benahi Struktur Biaya

Eliza menyebut, untuk membenahi struktur biaya dan menjamin harga yang wajar, maka perlu dilakukan reformasi pertanian berbasis riset dan efisiensi dari hulu hingga hilir.

“Kalau mau harga pangan kita relatif murah, maka perlu didorong R&D-nya untuk menemukan varietas yang produktivitas tinggi dan resilien terhadap hama penyakit serta perubahan iklim,” terangnya.

Selain itu, dia menilai bahwa alat mesin pertanian juga perlu menyesuaikan karakteristik lahan, efisiensi dari hulu sampai penanganan pasca panen hingga memperbaiki irigasi agar tidak perlu pompanisasi.

Dia juga menekankan pentingnya memotong rantai distribusi dan memberi nilai tambah langsung ke petani. Dalam hal ini, pemerintah perlu memangkas rantai distribusi agar petani dapat mengolah gabah menjadi beras. Dengan begitu, petani dapat menjual sudah dalam bentuk beras.

“Bangunrice millingunit di setiap gabungan kelompok tani atau bisa dengan koperasi sehingga keuntungan di petani maksimal, harga di konsumen bisa terkendali. Selama ini karena ketergantungan terhadap middleman dan datanya enggak ada, jadinya rentan spekulasi untuk memaksimalkan keuntungan,” terangnya.

Di sisi lain, Eliza menyebut meski pemerintah telah menyerap 12,5% dari total produksi beras dalam negeri melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), distribusi program ini dinilai tidak optimal karena tidak menyesuaikan pola belanja masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, beras SPHP kemasan 5 kilogram menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Seharusnya kemasan kecil 1 kilograman, eceran agar menyesuaikan dengan pola belanja masyarakat menengah bawah,” ungkapnya.

Dia menilai kendala distribusi SPHP ini membuat masyarakat membeli beras dengan harga yang mahal. Di sisi lain, lanjut dia, penyaluran beras SPHP tidak berjalan optimal lantaran menumpuk di gudang.

“Ini merugikan kedua pihak, pemerintah rugi tidak menyalurkan SPHP cepat-cepat, rakyat juga susah akses SPHP-nya karena kendala distribusi dan kemasan yang kurang ekonomis bagi mereka,” terangnya.

Adapun, Eliza juga menyoroti ihwal swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan yang berkelanjutan harus dibarengi dengan efisiensi dan keseimbangan dalam sistem.

Untuk itu, dia menyebut, perlu adanya reformasi struktural. Namun, harus berbasis riset inovasi agar bisa efisien dan efektif dari sisi hulu hingga hilir.

“Kita masih swasembada karena 90% masih dipenuhi dari dalam negeri. Tapi apakah swasembada pangan ini akan berkelanjutan dan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen juga mendapatkan harga terbaik?” pungkasnya.