IDXChannel - PT Argo Pantes Tbk (ARGO) mengantongi kontrak sewa lahan senilai Rp221 miliar dari PT Global Yimi Cargo (J&T Cargo) untuk jangka waktu 10 tahun.

Kerja sama tersebut merupakan transaksi non-afiliasi yang dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset perseroan.

Kontrak jangka panjang ini akan mendorong peningkatan tingkat okupansi lahan sewa milik ARGO serta memperkuat pengembangan kegiatan usaha perseroan.

“Keputusan, informasi, dan fakta material tersebut tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan usaha perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi pada Kamis (12/2/2026).

Dengan tambahan kontrak ini, ARGO berpotensi memperoleh pendapatan berulang (recurring income) selama satu dekade, sekaligus memperkuat strategi optimalisasi aset di tengah dinamika industri properti dan logistik.

Hingga kuartal III-2025, ARGO memangkas kerugian menjadi Rp1,6 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp5,7 miliar. Dengan demikian, rugi bersih per saham setara dengan Rp0,49 per saham.

Saham ARGO melesat 14,01 persen ke Rp1.180 pada Kamis (12/2/2026) melanjutkan penguatan pada perdagangan kemarin yang sebesar 2,99 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melakukan optimalisasi aset daerah dengan menyewakan aset tanah ke pihak ketiga, dalam hal ini PT Bali Destinasi Lestari (BDL) selaku investor.

Tanah yang dikerjasamakan seluas 396.290 m², berlokasi di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan perjanjian.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan dalam kerja sama ini, nilai sewa tahunan ditetapkan sebesar Rp57,81 miliar. Selain itu, nilai sewa 50 tahun sebesar Rp850,27 miliar dibayarkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2025 hingga 2027.

“Kontribusi bagi hasil juga ditetapkan dari pendapatan kotor, yakni 1% untuk tahun ke-1 hingga ke-5, 1,5% untuk tahun ke-6 hingga ke-10, dan 2% mulai tahun ke-11 dan seterusnya,” jelas Koster, dikutip Jumat (12/12)

Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Kertasabha, Jayasaba, Denpasar, Kamis (11/12/2025) oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur PT BDL Ferry Ma’ruf. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari akta perubahan dan perpanjangan perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan pada 11 Desember 2025.

Koster menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan aset daerah dikelola secara tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, Pemprov Bali berkewajiban menjaga, mengamankan, dan memanfaatkan aset daerah dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian masalah pengelolaan HPL Lot S5 ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga aset publik.

“Seluruh kewajiban mitra kami pastikan terpenuhi, termasuk penyelesaian tunggakan, nilai sewa yang jelas, dan kontribusi bagi hasil yang memberi keuntungan bagi daerah. Tidak boleh ada lagi pengelolaan aset yang merugikan Bali,” kata Koster.

Untuk diketahui, aset HPL Lot S5 sebelumnya dikerjasamakan dengan ITDC dan PT Narendra Interpacific Indonesia (NII) sejak 1989. Evaluasi menunjukkan sejumlah pelanggaran oleh PT NII, seperti tunggakan kontribusi minimum 2017–2020 sebesar US$2,33 juta, pengalihan pengelolaan tanpa persetujuan, pemanfaatan lahan melebihi batas, keterlambatan pembangunan hotel, serta belum dibayarkannya kontribusi tambahan atas pengalihan HGB Nomor 1719 senilai US$50.009,4.

Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui penandatanganan lahan usaha desa adat (LUDA) dan perjanjian kerja sama tahun 2022. Namun, PT NII kembali tidak memenuhi kewajiban hingga akhirnya masuk proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya yang berlaku efektif mulai 25 Oktober 2023.

Penyelesaian final dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dan term sheet antara Pemprov Bali, PT NII, dan PT BDL pada 2 Desember 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan LUDA pada 11 Desember 2025. Kesepakatan tersebut memuat sejumlah kewajiban, termasuk pelunasan hutang sebesar Rp59,88 miliar yang telah disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) Provinsi Bali.

“Melalui kerja sama ini, PT BDL berkewajiban memanfaatkan lahan sesuai peruntukan, menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan batas tanah, serta memastikan pengamanan aset dari potensi gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Koster.

Bisnis.com, JAKARTA - Surya Semesta Internusa (SSIA), melalui PT Semesta Cipta Internasional (SCI) mengumumkan menyewa tanah milik PT Agrawisesa Widyatama di Kedawung dan Karangmukti, Subang, Jawa Barat.

Dalam pengumuman bertanggal Senin, 8 Desember 2025, akta Perjanjian Sewa Menyewa telah disepakati pada akhir pekan lalu, 4 Desember 2025 di hadapan notaris Janty Lega, di Jakarta.

Melalui perjanjian tersebut, PT Agrawisesa Widyatama selaku pemilik dan pemberi sewa menyerahkan hak sewa atas lahan seluas 178.810 meter persegi yang berada di Desa Kadawung dan Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Tanah yang disewakan itu merupakan bagian dari tiga bidang tanah berstatus Hak Guna Bangunan, masing-masing dengan nomor sertipikat 101/Kadawung, 724/Karangmukti, dan 726/Karangmukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Perusahaan membuka kesempatan bagi masyarakat atau pihak berkepentingan untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, atau klaim terkait keabsahan maupun pelaksanaan transaksi tersebut.

"Apabila terdapat keberatan, sanggahan, dan/atau klaim terkait dengan keabsahan dan pelaksanaan atas transaksi sewa menyewa tersebut, maka harap untuk menyampaikan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti sah dan dasar mengenai hal tersebut kepada Direksi PT Semesta Cipta Internasional, selambat-lambatnya tidak lewat dari 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman," dikutip dari pengumuman di Neraca.

Entitas SSIA menyebut apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan, perusahaan menganggap tidak terdapat klaim atau kepentingan pihak ketiga atas pelaksanaan transaksi sewa lahan tersebut.

Dalam laporan Bisnis sebelumnya, nama PT Agrawisesa Widyatama muncul dalam perkara transaksi tanah dengan Wika Beton pada 2016. Meski demikian, laporan keuangan Wika Beton menunjukkan nomor surat tanah yang berbeda dengan objek sewa SSIA.

Bisnis.com, JAKARTA - Surya Semesta Internusa (SSIA), melalui PT Semesta Cipta Internasional (SCI) mengumumkan menyewa tanah milik PT Agrawisesa Widyatama di Kedawung dan Karangmukti, Subang, Jawa Barat.

Dalam pengumuman bertanggal Senin, 8 Desember 2025, akta Perjanjian Sewa Menyewa telah disepakati pada akhir pekan lalu, 4 Desember 2025 di hadapan notaris Janty Lega, di Jakarta.

Melalui perjanjian tersebut, PT Agrawisesa Widyatama selaku pemilik dan pemberi sewa menyerahkan hak sewa atas lahan seluas 178.810 meter persegi yang berada di Desa Kadawung dan Desa Karangmukti, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Tanah yang disewakan itu merupakan bagian dari tiga bidang tanah berstatus Hak Guna Bangunan, masing-masing dengan nomor sertipikat 101/Kadawung, 724/Karangmukti, dan 726/Karangmukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Perusahaan membuka kesempatan bagi masyarakat atau pihak berkepentingan untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, atau klaim terkait keabsahan maupun pelaksanaan transaksi tersebut.

"Apabila terdapat keberatan, sanggahan, dan/atau klaim terkait dengan keabsahan dan pelaksanaan atas transaksi sewa menyewa tersebut, maka harap untuk menyampaikan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti sah dan dasar mengenai hal tersebut kepada Direksi PT Semesta Cipta Internasional, selambat-lambatnya tidak lewat dari 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman," dikutip dari pengumuman di Neraca.

Entitas SSIA menyebut apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan, perusahaan menganggap tidak terdapat klaim atau kepentingan pihak ketiga atas pelaksanaan transaksi sewa lahan tersebut.

Dalam laporan Bisnis sebelumnya, nama PT Agrawisesa Widyatama muncul dalam perkara transaksi tanah dengan Wika Beton pada 2016. Meski demikian, laporan keuangan Wika Beton menunjukkan nomor surat tanah yang berbeda dengan objek sewa SSIA.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harga beras nasional masih berada di level tinggi meski produksi beras melimpah.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa tingginya harga beras di tingkat konsumen tak terlepas dari mahalnya ongkos produksi di sektor hulu.

“Kalau dari sisi harga beras, ini [harga beras] di konsumen naik karena ada penyesuaian dari sisi bahan bakunya, yaitu penyesuaian harga gabah,” kata Eliza kepadaBisnis, Senin (20/10/2025).

Eliza menyebut bahwa kebijakan gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kilogram akan menguntungkan para petani. Kebijakan ini pun berdampak pada membaiknya nilai tukar petani pangan.

“Biasanya selama 2 dekade hidup petani pangan selalu hidup marginal. Sekarang ada keberpihakan ke petani agar meningkatkan minat petani menanam, tetapi konsekuensinya harga di konsumen jadi naik,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen masih menjadi tantangan besar, seiring adanya kebijakan kenaikan harga GKP.

“Kalau mau membuat petani sejahtera dan masyarakat tidak dibebani dengan kenaikan harga pangan yang tinggi, maka ini perlu reformasi menyeluruh,” ujarnya.

Selama ini, Eliza melihat bahwa kebijakan cenderung berfokus pada menjaga harga pangan tetap murah di tingkat konsumen. Kebijakan itu pada akhirnya membuat petani tidak mendapatkan harga jual yang layak. Alhasil, pendapatan petani rendah dan tingkat kesejahteraan terus menurun.

“Di era Prabowo ini ada kebijakan yang berpihak kepada petani, tetapi memang konsekuensinya harga di konsumen mahal. Sebetulnya konsumen kelas atas enggak masalah dengan kenaikan harga, yang perlu dijaga daya belinya itu masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

Selain karena kebijakan harga gabah, tingginya harga beras juga dipicu oleh struktur ongkos produksi yang membengkak. Eliza menilai bahwa biaya produksi beras di Indonesia jauh dari kata efisien bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti di Vietnam.

“Cost structureberas kita itu 2,5 kali lebih mahal dibandingkan Vietnam, hampir separuhnya habis untuk membayar tenaga kerja, disusul oleh sewa lahan. Pupuk hanya berkontribusi 12–15% terhadap total biaya,”

Menurut Eliza, besarnya ongkos tenaga kerja ini disebabkan oleh minimnya mekanisasi di seluruh rantai pasok, mulai dari sisi hulu hingga hilir. Eliza juga mencatat bahwa ketersediaan tenaga kerja pertanian semakin langka sehingga memicu kenaikan upah.

“Kenapa 50% lebih untuk tenaga kerja itu karena kita kurangnya mekanisasi dari sisi hulu-hilir, ditambah lagi kesulitan cari tenaga kerja buruh pertanian sehingga upahnya relatif mahal [supply demandtenaga kerja], mesin-mesin pertanian banyak tersedia untuk luas lahan besar, sementara mayoritas petani kita skala kecil,” tuturnya.

Selain itu, dia menyebut bahwa sewa lahan juga menjadi beban besar yang terus meningkat tanpa kendali. “Sewa lahan juga sama karena gagalnya reforma agraria serta tidak ada aturan terkait sewa lahan pertanian sehingga harganya terus naik tanpa memperhitungkan inflasi,” imbuhnya.

Benahi Struktur Biaya

Eliza menyebut, untuk membenahi struktur biaya dan menjamin harga yang wajar, maka perlu dilakukan reformasi pertanian berbasis riset dan efisiensi dari hulu hingga hilir.

“Kalau mau harga pangan kita relatif murah, maka perlu didorong R&D-nya untuk menemukan varietas yang produktivitas tinggi dan resilien terhadap hama penyakit serta perubahan iklim,” terangnya.

Selain itu, dia menilai bahwa alat mesin pertanian juga perlu menyesuaikan karakteristik lahan, efisiensi dari hulu sampai penanganan pasca panen hingga memperbaiki irigasi agar tidak perlu pompanisasi.

Dia juga menekankan pentingnya memotong rantai distribusi dan memberi nilai tambah langsung ke petani. Dalam hal ini, pemerintah perlu memangkas rantai distribusi agar petani dapat mengolah gabah menjadi beras. Dengan begitu, petani dapat menjual sudah dalam bentuk beras.

“Bangunrice millingunit di setiap gabungan kelompok tani atau bisa dengan koperasi sehingga keuntungan di petani maksimal, harga di konsumen bisa terkendali. Selama ini karena ketergantungan terhadap middleman dan datanya enggak ada, jadinya rentan spekulasi untuk memaksimalkan keuntungan,” terangnya.

Di sisi lain, Eliza menyebut meski pemerintah telah menyerap 12,5% dari total produksi beras dalam negeri melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), distribusi program ini dinilai tidak optimal karena tidak menyesuaikan pola belanja masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, beras SPHP kemasan 5 kilogram menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah. “Seharusnya kemasan kecil 1 kilograman, eceran agar menyesuaikan dengan pola belanja masyarakat menengah bawah,” ungkapnya.

Dia menilai kendala distribusi SPHP ini membuat masyarakat membeli beras dengan harga yang mahal. Di sisi lain, lanjut dia, penyaluran beras SPHP tidak berjalan optimal lantaran menumpuk di gudang.

“Ini merugikan kedua pihak, pemerintah rugi tidak menyalurkan SPHP cepat-cepat, rakyat juga susah akses SPHP-nya karena kendala distribusi dan kemasan yang kurang ekonomis bagi mereka,” terangnya.

Adapun, Eliza juga menyoroti ihwal swasembada pangan. Menurutnya, swasembada pangan yang berkelanjutan harus dibarengi dengan efisiensi dan keseimbangan dalam sistem.

Untuk itu, dia menyebut, perlu adanya reformasi struktural. Namun, harus berbasis riset inovasi agar bisa efisien dan efektif dari sisi hulu hingga hilir.

“Kita masih swasembada karena 90% masih dipenuhi dari dalam negeri. Tapi apakah swasembada pangan ini akan berkelanjutan dan signifikan meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen juga mendapatkan harga terbaik?” pungkasnya.