OPINI : Menjaga Daya Tahan Ekonomi dan Sektor Keuangan
Artikel ini membahas tantangan ekonomi global 2026, menyoroti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan teknologi. Indonesia fokus pada stabilitas dan reformasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi
(Bisnis.Com) 05/02/26 08:45 126304
Bisnis.com, JAKARTA - Mengakhiri tahun 2025 lalu muncul sebuah kalimat bijak yang tidak ada salahnya untuk dicermati. Kalimat itu adalah “kenormalan baru dan/atau ketidakpastian itu adalah kenormalan saat ini”. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, baik di lingkup global maupun domestik, seolah-olah mewujud.
Agresi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela awal Januari lalu menjadi salah satu contohnya. Ini melengkapi “cerita lama yang belum selesai”, antara lain, serangan frontal tentara Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 silam, keputusan eksekutif Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu tentang kenaikan tarif impor ke AS, rencana Trump untuk memasuki pulau Greenland yang menjadi wilayah otoritatif dan historis Denmark, serta meningkatnya kembali risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Keguncangan yang terjadi di kancah global ini secara langsung atau tidak langsung bisa berdampak ke perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Secara teoritis dan faktual, rambatan risiko eksternal tersebut akan melaju melalui tiga kanal, yaitu kanal perdagangan, kanal investasi (langsung dan tidak langsung) dan kanal sektor keuangan.
Sebagai contoh, agresi militer AS ke Venezuela menimbulkan spekulasi beragam tentang kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, melemahnya dolar AS terhadap mata uang kuat dunia lainnya dan makin menipisnya ruang bagi bank sentral AS, The Fed, untuk menurunkan suku bunga acuan lanjutan.
Spekulasi yang analitikal tersebut tentu harus disikapi dengan baik, tenang dan rasional oleh para pengambil kebijakan di negara-negara lain, terutama yang memiliki sistem perekonomian dan keuangan terbuka, termasuk Indonesia.
Singkat kata, di tahun 2026 ini para pengambil kebijakan akan diliputi dengan aura ketidakpastian yang akan menjadi normal baru. Ketika 10 tahun lalu dikenal dengan era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguty), kini telah bergeser ke era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity). Dunia usaha memang masih akan dihadapkan pada ketidakpastian dan ambiguitas, tetapi juga dihadapkan pada turbulensi dan kebaruan (pembaharuan) yang datang dengan cepat dan sulit diprediksikan.
Yang sering terdengar di ruang-ruang diskusi publik global, termasuk di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, belum lama ini adalah bahwa semua orang memasuki tahun 2026 dengan sikap pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian yang akan terus menentukan lanskap global ke depannya. Volatilitas geopolitik, disrupsi artificial intelligence (AI), perubahan iklim, dan kerusakan tatanan berbasis aturan menghasilkan risiko yang serba cepat, tumpang tindih, dan tidak dapat diprediksi.
Sebagai kampiun pengambil kebijakan di ranah pemerintahan maupun ranah bisnis, sejatinya kompleksitas persoalan tidak bisa lagi menjadi alasan untuk tidak bertindak cerdas dan cermat dalam pengelolaan risiko saat ini.
Pada tahun ini, para pembuat keputusan perlu membuat pilihan berbasis risiko, bahkan ketika data berantakan atau tidak lengkap, sistem politik kacau, dan trade-off tidak dapat dihindari. Sistem ekonomi dan keuangan suatu negara yang resilien tidak bisa dibangun seketika, melainkan melalui peta jalan yang fokus, terarah dan otoritatif serta berkelanjutan.
Dalam konteks ini, membangun daya tahan berarti kebutuhan untuk mampu menavigasi risiko iklim, geopolitik, teknologi, dan keuangan yang bersinggungan ini—dan juga membekali para pembuat keputusan dengan seperangkat instrumen untuk mampu membangun ketahanan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.
Saat ini para pemimpin dunia dan pebisnis global menghadapi risiko yang meningkat, karena kesenjangan geopolitik yang semakin dalam, bersama dengan tantangan teknologi informasi dan sosial yang meningkat. Semua ini diperkirakan akan terus membentuk lanskap bisnis baru ke depan dan berlanjut.
Sementara konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata berbasis kepentingan nasional, peristiwa cuaca ekstrem, polarisasi sosial, serta misinformasi dan disinformasi diidentifikasi sebagai lima risiko langsung teratas pada 2026 ini, di mana risiko misinformasi dan disinformasi serta polarisasi sosial naik ke posisi kedua dan ketiga dalam prospek 2 tahun ke depan. Risiko serangan siber pun tak luput dari pengamatan karena jenis risiko ini tidak kenal batas waktu dan ruang.
PERKEMBANGAN TERKINI
Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos mengukuhkan sebuah pergeseran besar dalam geopolitik ekonomi global. Panggung ini mempertontonkan secara kontras antara proteksionisme versi AS dan ajakan multilateralisme versi Cina, yang secara nyata mulai mengubah pola aliansi dagang dunia, dengan Eropa semakin menunjukkan keinginan untuk menjauh dari AS.
Sekarang ini beberapa petinggi negara Eropa bergantian berkunjung ke Cina untuk membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk di dalamnya perdagangan, investasi dan keamanan. Sikap mengubah arah kebijakan politik internasional dari negara-negara Eropa tersebut dipicu oleh perubahan ekstrim oleh AS terkait kenaikan tarif yang dinilai sebagai sesuatu yang secara mendasar tidak dapat diterima dan sudah seharusnya Eropa tidak tunduk pada tekanan itu.
Sinyal pergeseran yang lebih konkret datang dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang mengumumkan kemitraan strategis baru dengan Cina sambil menyindir intimidasi ekonomi yang dilakukan AS.
Sikap Eropa dan Kanada ini merupakan respons atas sikap Cina yang mengambil peran sebagai penyeimbang dengan mengacu kepada mantra kesetaraan, yakni aturan harus berlaku sama bagi semua pihak di dunia dan tidak boleh kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah.
Forum pertemuan para elite global di Davos menunjukkan secara gamblang bahwa fragmentasi yang terjadi menandai era baru di mana kepentingan ekonomi pragmatis mulai mengikis loyalitas aliansi tradisional.
Dalam pidato kunci pada forum tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.
Sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan. Presiden Prabowo menjelaskan, meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, tetapi Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten, stabilitas makroekonomi tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.
Presiden Prabowo juga menekankan, stabilitas dan perdamaian yang dinikmati Indonesia selama ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, dimana Indonesia memilih jalan persatuan dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan serta memperkuat peran sebagai mitra strategis yang kredibel dalam percaturan ekonomi dan diplomasi global.
Reformasi struktural melalui peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik, di lingkup pemerintahan (good government) maupun kalangan pebisnis (good corporate governance), terus dikerjakan sebagai fondasi operasional. Itulah strategi Indonesia di dalam menyikapi dan menghadapi berbagai risiko global untuk menjaga resiliensi ekonomi dan sektor keuangan nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi tinggi (di atas 6% per tahun) secara berkelanjutan.
#ekonomi-global #sektor-keuangan #daya-tahan-ekonomi #ketidakpastian-ekonomi #risiko-geopolitik #agresi-militer #harga-minyak-dunia #kebijakan-moneter #ketahanan-ekonomi #perubahan-iklim #disrupsi-tekn