REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran menyalahkan AS dan Israel atas ketegangan di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan gangguan pengiriman di Selat Hormuz, jalur utama global yang dilalui seperlima pengiriman minyak dunia itu karena serangan AS dan Israel.

Dilansir Aljazeera, dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa (17/3/2026), Araghchi mengatakan setiap negara dan lembaga internasional yang peduli dengan perdamaian dan keamanan harus mengutuk AS dan Israel, dan menuntut "pengakhiran agresi militer mereka terhadap bangsa Iran," menurut kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim.

Harga minyak mentah Brent, yang jadi patokan internasional, naik 2,5 persen menjadi 105,70 dolar AS pada hari Senin (16/3/2026). Kenaikan telah melesat lebih dari 40 persen lebih tinggi dari sebelum serangan Israel dimulai pada 28 Februari.

Beberapa negara dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan jalur aman, setelah seorang penasihat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan pada 2 Maret bahwa selat Hormuz "tertutup" dan mengancam akan membakar kapal-kapal yang melintas.

Araghchi pada hari Senin menegaskan selat Hormuz "terbuka, tetapi tertutup bagi musuh-musuh kita".

Menteri Perminyakan Irak, Hayan Abdul-Ghani, pada hari Selasa mengatakan kepada Aljazeera bahwa negara Iran telah mencapai kesepakatan dengan Iran agar kapal tanker minyaknya dapat melintasi Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan menyerukan koalisi angkatan laut untuk bergabung dengan Angkatan Laut AS "mengamankan" jalur air tersebut, tetapi belum ada negara yang mau bergabung. Ia secara khusus mengancam negara-negara anggota NATO dan mengatakan mereka akan menghadapi "masa depan yang sangat buruk" jika gagal membantu AS.

Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan kembali pada hari Selasa bahwa Paris "tidak akan pernah" mengambil bagian dalam operasi untuk membuka blokade selat di tengah konflik yang sedang berlangsung.

“Kami bukan pihak dalam konflik tersebut, dan oleh karena itu Prancis tidak akan pernah ikut serta dalam operasi untuk membuka atau membebaskan Selat Hormuz dalam konteks saat ini,” kata Macron pada awal rapat kabinet untuk membahas situasi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, setelah pertempuran berakhir, Prancis akan siap bergabung dengan sistem pengawalan di Selat Hormuz, tetapi misi semacam itu membutuhkan keterlibatan Iran. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga pada hari Selasa mengatakan bahwa Uni Eropa sedang mencari solusi diplomatik untuk menjamin transit melalui Selat Hormuz dan mengurangi dampak kenaikan harga energi bagi pasar keuangan dan energi global.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengakhiri tahun 2025 lalu muncul sebuah kalimat bijak yang tidak ada salahnya untuk dicermati. Kalimat itu adalah “kenormalan baru dan/atau ketidakpastian itu adalah kenormalan saat ini”. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, baik di lingkup global maupun domestik, seolah-olah mewujud.

Agresi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela awal Januari lalu menjadi salah satu contohnya. Ini melengkapi “cerita lama yang belum selesai”, antara lain, serangan frontal tentara Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 silam, keputusan eksekutif Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu tentang kenaikan tarif impor ke AS, rencana Trump untuk memasuki pulau Greenland yang menjadi wilayah otoritatif dan historis Denmark, serta meningkatnya kembali risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Keguncangan yang terjadi di kancah global ini secara langsung atau tidak langsung bisa berdampak ke perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Secara teoritis dan faktual, rambatan risiko eksternal tersebut akan melaju melalui tiga kanal, yaitu kanal perdagangan, kanal investasi (langsung dan tidak langsung) dan kanal sektor keuangan.

Sebagai contoh, agresi militer AS ke Venezuela menimbulkan spekulasi beragam tentang kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, melemahnya dolar AS terhadap mata uang kuat dunia lainnya dan makin menipisnya ruang bagi bank sentral AS, The Fed, untuk menurunkan suku bunga acuan lanjutan.

Spekulasi yang analitikal tersebut tentu harus disikapi dengan baik, tenang dan rasional oleh para pengambil kebijakan di negara-negara lain, terutama yang memiliki sistem perekonomian dan keuangan terbuka, termasuk Indonesia.

Singkat kata, di tahun 2026 ini para pengambil kebijakan akan diliputi dengan aura ketidakpastian yang akan menjadi normal baru. Ketika 10 tahun lalu dikenal dengan era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguty), kini telah bergeser ke era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity). Dunia usaha memang masih akan dihadapkan pada ketidakpastian dan ambiguitas, tetapi juga dihadapkan pada turbulensi dan kebaruan (pembaharuan) yang datang dengan cepat dan sulit diprediksikan.

Yang sering terdengar di ruang-ruang diskusi publik global, termasuk di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, belum lama ini adalah bahwa semua orang memasuki tahun 2026 dengan sikap pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian yang akan terus menentukan lanskap global ke depannya. Volatilitas geopolitik, disrupsi artificial intelligence (AI), perubahan iklim, dan kerusakan tatanan berbasis aturan menghasilkan risiko yang serba cepat, tumpang tindih, dan tidak dapat diprediksi.

Sebagai kampiun pengambil kebijakan di ranah pemerintahan maupun ranah bisnis, sejatinya kompleksitas per­soalan tidak bisa lagi menjadi alasan untuk tidak bertindak cerdas dan cermat dalam pengelolaan risiko saat ini.

Pada tahun ini, para pembuat keputusan perlu membuat pilihan berbasis risiko, bahkan ketika data berantakan atau tidak lengkap, sistem politik kacau, dan trade-off tidak dapat dihindari. Sistem ekonomi dan keuangan suatu negara yang resilien tidak bisa dibangun seketika, me­­lain­kan melalui peta jalan yang fokus, terarah dan otoritatif serta berkelanjutan.

Dalam konteks ini, membangun daya tahan berarti kebutuhan untuk mampu menavigasi risiko iklim, geopolitik, teknologi, dan keuangan yang bersinggungan ini—dan juga membekali para pembuat keputusan dengan seperangkat instrumen untuk mampu membangun ketahanan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.

Saat ini para pemimpin dunia dan pebisnis global menghadapi risiko yang meningkat, karena kesenjangan geopolitik yang semakin dalam, bersama dengan tantangan teknologi informasi dan sosial yang meningkat. Semua ini diperkirakan akan terus membentuk lanskap bisnis baru ke depan dan berlanjut.

Sementara konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata berbasis kepentingan nasional, peristiwa cuaca ekstrem, polarisasi sosial, serta misinformasi dan disinformasi di­identifikasi sebagai lima risiko langsung teratas pada 2026 ini, di mana risiko misinformasi dan disinformasi serta polarisasi sosial naik ke posisi kedua dan ketiga dalam prospek 2 tahun ke depan. Risiko serangan siber pun tak luput dari pengamatan karena jenis risiko ini tidak kenal batas waktu dan ruang.

PERKEMBANGAN TERKINI

Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos mengukuhkan sebuah pergeseran besar dalam geopolitik ekonomi global. Panggung ini mempertontonkan secara kontras antara proteksionisme versi AS dan ajakan multilateralisme versi Cina, yang secara nyata mulai mengubah pola aliansi dagang dunia, dengan Eropa semakin menunjukkan keinginan untuk menjauh dari AS.

Sekarang ini beberapa petinggi negara Eropa bergantian berkunjung ke Cina untuk membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk di dalamnya perdagangan, investasi dan keamanan. Sikap mengubah arah kebijakan politik internasional dari negara-negara Eropa tersebut dipicu oleh perubahan ekstrim oleh AS terkait kenaikan tarif yang dinilai sebagai sesuatu yang secara mendasar tidak dapat diterima dan sudah seharusnya Eropa tidak tunduk pada tekanan itu.

Sinyal pergeseran yang lebih konkret datang dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang mengumumkan kemitraan strategis baru dengan Cina sambil menyindir intimidasi ekonomi yang dilakukan AS.

Sikap Eropa dan Kanada ini merupakan respons atas sikap Cina yang mengambil peran sebagai penyeimbang dengan mengacu kepada mantra kesetaraan, yakni aturan harus berlaku sama bagi semua pihak di dunia dan tidak boleh kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah.

Forum pertemuan para elite global di Davos menunjukkan secara gamblang bahwa fragmentasi yang terjadi menandai era baru di mana kepentingan ekonomi pragmatis mulai mengikis loyalitas aliansi tradisional.

Dalam pidato kunci pada forum tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.

Sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan. Presiden Prabowo menjelaskan, meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, tetapi Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten, stabilitas makroekonomi tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.

Presiden Prabowo juga menekankan, stabilitas dan perdamaian yang dinikmati Indonesia selama ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, dimana Indonesia memilih jalan persatuan dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan serta memperkuat peran sebagai mitra strategis yang kredibel dalam percaturan ekonomi dan diplomasi global.

Reformasi struktural melalui peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik, di lingkup pemerintahan (good government) maupun kalangan pebisnis (good corporate governance), terus dikerjakan sebagai fondasi operasional. Itulah strategi Indonesia di dalam menyikapi dan menghadapi berbagai risiko global untuk menjaga resiliensi ekonomi dan sektor keuangan nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi tinggi (di atas 6% per tahun) secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyatakan telah mempersiapkan angkatan bersenjata untuk menghadapi Amerika Serikat jika konflik tak terbendung.

Abbas mengatakan pasukan di negaranya akan meladeni setiap serangan dari darat, udara, dan laut dengan mengerahkan peralatan tempur.

"Angkatan bersenjata kita yang gagah dan berani siap dengan jari-jari mereka di pelatuk untuk segera dan dengan kuat menanggapi setiap agresi terhadap tanah, udara, dan laut kita tercinta," tulis Abbas di akun X pribadinya, Kamis (29/1/2026).

Dia mengatakan Iran telah memiliki pelajaran berharga saat menghadapi serangan militer Israel sehingga menjadi modal mempelajari taktik perang.

Namun dirinya menegaskan tidak akan menggunakan senjata nuklir jika perang benar-benar terjadi. Menurutnya, Iran tidak pernah berupaya untuk memperoleh senjata nuklir.

"Pada saat yang sama Iran selalu menyambut baik kesepakatan nuklir yang saling menguntungkan, adil, dan merata dengan kedudukan yang setara dan bebas dari paksaan, ancaman, dan intimidasi yang menjamin hak Iran atas teknologi nuklir damai, dan menjamin tidak ada senjata nuklir," sambungnya.

Ketegangan kedua negara semakin memuncak ketika Presiden AS Donald Trump mengerahkan armada laut ke Timur Tengah yang memicu spekulasi meningkatnya potensi serangan terhadap Iran di tengah penumpasan brutal rezim Teheran atas gelombang protes nasional.

“Kami mengirim armada besar ke arah itu dan kita lihat apa yang terjadi. Saya lebih memilih tidak ada apa-apa yang terjadi, tapi kami mengawasi mereka dengan sangat ketat," ujar Trump dikutip dari Bloomberg.

Beberapa waktu lalu, USS Abraham Lincoln sempat melintas Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia didampingi tiga kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Spruance, USS Michael Murphy, dan USS Frank E. Petersen Jr., yang mampu membawa rudal Tomahawk. Sayap udara kapal induk itu mencakup jet tempur F-35C.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump mengatakan jika perusahaan minyak AS akan masuk ke Venezuela setelah Presiden Nicolas Maduro ditangkap.

Donald Trump mengatakan bahwa AS akan "mengelola" Venezuela hingga "transisi yang aman, tepat, dan bijaksana" dapat dipastikan, setelah serangan AS menyebabkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Dilansir dari BBC, Trump mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS juga akan memperbaiki "infrastruktur Venezuela yang rusak" dan "mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut".

Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Venezuela pada Sabtu pagi, di mana Maduro dan istrinya, Ibu Negara Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan AS dan diusir dari negara tersebut.

Venezuela mengumumkan keadaan darurat nasional dan mengecam "agresi militer", dengan wakil presiden negara itu mengatakan Maduro adalah satu-satunya pemimpin mereka.

Maduro dan Flores diterbangkan keluar dari ibu kota, Caracas, dengan helikopter AS pada Sabtu pagi dan dibawa ke atas kapal USS Iwo Jima di lokasi yang tidak diketahui di Laut Karibia.

Mereka kemudian diterbangkan ke Pangkalan Angkatan Laut AS Guantanamo Bay di Kuba sebelum dipindahkan ke pesawat lain untuk menuju negara bagian New York, dan kemudian diterbangkan dengan helikopter ke Pusat Penahanan Metropolitan Kota New York di Brooklyn.

Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan Maduro dan Flores telah didakwa di Distrik Selatan New York.

Pasangan tersebut telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan terorisme narkoba dan mengimpor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat perusak, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan alat perusak terhadap AS.

"Mereka akan segera menghadapi murka penuh keadilan Amerika di tanah Amerika, di pengadilan Amerika," tulis Bondi di X.

Sebelumnya, Maduro dengan keras membantah menjadi pemimpin kartel dan menuduh AS menggunakan "perang melawan narkoba" sebagai dalih untuk mencoba menggulingkannya dan menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Serangan Israel kembali mengguncang kawasan. Pemerintah Lebanon melaporkan sedikitnya 13 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan Israel di kamp Ain al-Helweh, kamp pengungsi Palestina terbesar di negara itu pada Selasa (18/11/2025) malam waktu setempat. Serangan terjadi di area padat penduduk dekat masjid Khalid bin al-Walid.

"Ambulans masih mengangkut lebih banyak korban luka ke rumah sakit terdekat," ujar Kementerian Kesehatan Lebanon dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Rabu (19/11/2025).

Seorang koresponden AFP melihat petugas pemadam berjuang memadamkan api di lantai bawah bangunan yang terbakar, sementara petugas medis mengevakuasi bagian tubuh korban dari lokasi kejadian. Saksi di lapangan menyebut suasana "benar-benar kacau" karena tembakan peringatan dilepaskan untuk membuka jalur ambulans.

Militer Israel mengklaim serangan itu menargetkan "kompleks pelatihan Hamas" di Ain al-Helweh. "Kami menyerang teroris yang beroperasi di kompleks pelatihan Hamas di Lebanon selatan," tulis Israel dalam pernyataan.

Namun, Hamas langsung membantah keras klaim tersebut. "Tudingan bahwa lokasi itu adalah kompleks pelatihan adalah kebohongan belaka. Tidak ada instalasi militer di kamp-kamp Palestina di Lebanon," tegas Hamas.

Kelompok itu menambahkan bahwa serangan justru menghantam lapangan olahraga terbuka yang biasa dipakai anak-anak muda di kamp tersebut.

AFP menyebut tidak terlihat kerusakan pada masjid yang sempat diklaim menjadi target tambahan, namun area sekitarnya luluh lantak. Seorang petugas medis mengatakan para penyelamat menemukan korban di titik-titik yang "bahkan sulit dijangkau karena reruntuhan".

Serangan terbaru ini memperpanjang deretan agresi Israel di Lebanon sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Israel secara rutin menargetkan lokasi yang disebut terkait Hizbullah, sekutu Hamas, meski gencatan senjata sempat disepakati November lalu.

Sebelumnya di hari yang sama, Lebanon juga melaporkan dua korban tewas akibat serangan Israel di wilayah selatan lainnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Lebanon, didorong tekanan internasional terutama dari AS, berusaha melucuti senjata kelompok-kelompok non-negara termasuk Hizbullah dan faksi Palestina. Presiden Mahmoud Abbas dan Presiden Lebanon Joseph Aoun bahkan telah sepakat bahwa senjata di kamp-kamp pengungsi harus diserahkan kepada otoritas negara.

Namun Hamas belum mengumumkan langkah pelucutan senjata, sementara operasi Israel terus berlanjut. Pada April lalu, Israel membunuh seorang komandan Hamas di Sidon beserta dua anaknya melalui serangan udara dini hari.

Lebanon saat ini menampung sekitar 222.000 pengungsi Palestina, menurut UNRWA. Berdasarkan kesepakatan lama, tentara Lebanon tidak memasuki kamp-kamp Palestina, membuat wilayah tersebut kerap menjadi titik panas dalam konflik regional.

Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Estonia Alar Karis memperingatkan bahwa agresi Rusia terhadap Ukraina dan Eropa harus dipahami sebagai "jenis perang yang berbeda", bukan sekadar konflik konvensional.

Karis menegaskan bahwa ancaman yang dihadapi Eropa kini telah bergeser ke bentuk perang hibrida-menggabungkan serangan militer, sabotase teknologi, dan teror psikologis lintas batas.

"Saya pikir Rusia menimbulkan kecemasan di mana-mana," kata Karis, dilansir Newsweek, Senin (27/10/2025).

"Drone mereka sudah mencapai Denmark dan tempat-tempat lain, jadi kita semua harus bersiap menghadapi perang jenis baru ini."

Estonia, negara kecil di Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia, hanya berjarak sekitar 650 kilometer dari Moskow dan kurang dari 160 kilometer dari St. Petersburg. Dalam dua bulan terakhir, Moskow diduga telah melakukan serangkaian pelanggaran udara di wilayah Lithuania dan Estonia, tindakan yang disebut para pejabat Barat sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan hukum internasional.

"Putin selalu menguji batas," ujar Karis.v"Kita sudah melihat drone Rusia di Polandia, Rumania, dan Denmark, serta insiden jet tempur di Estonia. Ini adalah perang hibrida. Ada juga gangguan GPS dan tindakan sabotase lainnya. Inilah yang dilakukan Rusia."

Karis menilai strategi Rusia kini lebih banyak berfokus pada pelemahan psikologis dan destabilisasi kawasan tanpa melancarkan invasi langsung. Meski demikian, ia tidak percaya Rusia akan secara terbuka menyerang negara anggota NATO.

"Saya tidak percaya Rusia akan menyerang negara NATO atau negara lain di Eropa, tetapi kita tetap harus siap untuk mencegah hal itu. Rusia tidak akan berani menguji Pasal 5," katanya, merujuk pada ketentuan pertahanan kolektif NATO.

Menurut Karis, masyarakat Eropa seringkali lupa bahwa perang di Ukraina bukanlah konflik lokal semata. "Ini bukan hanya perang melawan Ukraina. Ini perang melawan Eropa, melawan seluruh dunia Barat," ujarnya.

Ia menambahkan meskipun situasi perang telah berlangsung hampir empat tahun, banyak wilayah di Eropa bahkan di Ukraina sendiri yang masih berfungsi "seolah-olah perang tidak terjadi."

Karis juga menanggapi upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sejak kemenangannya dalam pemilihan 2024 berusaha menengahi perdamaian antara Moskow dan Kyiv. Trump diketahui telah menghubungi Presiden Vladimir Putin dan Presiden Volodymyr Zelensky dalam upaya memfasilitasi dialog damai.

Namun, setelah pertemuan langsung antara Trump dan Putin di Alaska pada Agustus lalu gagal menghasilkan kesepakatan konkret, pertemuan lanjutan yang dijadwalkan bulan ini juga dibatalkan.

"Putin tidak menginginkan perdamaian, itu sudah kita ketahui sejak lama," tegas Karis. "Sulit menebak langkah berikutnya, tetapi satu hal pasti: Ukraina ingin damai, kami ingin damai, semua orang menginginkan damai, tapi Putin tidak."

Trump sendiri mengatakan kepada wartawan di pesawat kepresidenanAir Force Onebahwa ia hanya akan bertemu kembali dengan Putin jika yakin dapat membawa pulang kesepakatan yang nyata. Ia menuai kritik karena memberikan penyambutan mewah bagi Putin pada pertemuan sebelumnya, meski hasilnya nihil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang pemimpin yang baik seharusnya dekat dengan rakyat dan siap berkorban demi kesejahteraan bersama. Sikap itu tercermin dari sosok Sultan Hamengkubuwana IX. Seorang raja sekaligus orang terkaya di Indonesia pada masanya. Beliau rela membagikan uang kepada rakyatnya selama empat bulan berturut-turut.

Kisah tersebut terjadi pada tahun 1947 di Yogyakarta, saat Belanda berusaha menjajah kembali Indonesia melalui Agresi Militer. Kala itu, banyak rakyat yang hidup dalam penderitaan, kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal akibat perang.

Para pegawai negeri juga bernasib sama. Sejak kedatangan Belanda, praktis mereka tak bisa bekerja dan mendapat gaji, sehingga keluarga di rumah tak bisa makan. Dalam keadaan demikian, rakyat berada di antara dua pilihan: tetap setia ke Indonesia meski menderita atau membelot ke Belanda dan dapat hidup berkecukupan.

Kondisi demikian lantas membuat Sri Sultan tergerak memberikan bantuan. Apalagi, dia pernah mendorong semua orang agar memberikan bantuan pada masa sulit.

Alhasil, Sultan Hamengkubuwana IX bergegas membuka peti harta keraton dan membagi-bagikannya kepada rakyat yang memerlukan. Uang gulden Belanda disebar ke rakyat di luar keraton dan dibantu oleh sekretaris pribadi dan para pejabat lain.

Dalam wawancara kepada penulis Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982), dia mengaku tak mengetahui berapa banyak uang yang dibagikan.

"Ah gak mungkin ingat. Ngambilnya saja sambil begini (sambil menirukan gerakan orang yang mengambil barang dengan dua telapak tangan, seperti menyendok pasir dengan tangan)," tutur Sri Sultan.

Sultan membagi-bagikan uang tak hanya ke perseorangan, tapi juga lembaga. Tentara dan unit Palang Merah Indonesia (PMI) mendapat dana hibah dari kas pribadi Sultan yang semuanya digunakan untuk mengusir tentara Belanda.

Kendati Raja Jawa itu tak mengetahui nominal pembagian uang, Wakil Presiden Mohammad Hatta ternyata ingat jumlah pastinya, yakni sekitar 5 juta gulden. Nominal 5 juta gulden sekitar Rp20-an miliar pada masa sekarang. Ketika Sri Sultan membagi-bagikan uang, Hatta sempat bertanya apakah negara perlu mengganti seluruh harta Sultan.

Namun, Sri Sultan tak menjawab dan menunjukkan sikap keikhlasan membantu sesama. Tercatat, dia menebar uang setiap hari ke masyarakat Yogyakarta dan para pegawai di Kesultanan selama 3-4 bulan.

"Mungkin 3-4 bulan. Pada waktu pendudukan oleh Belanda atas Yogya hampir berakhir. Soal tujuan utamanya, ya keduanya. Agar rakyat tidak mendukung Belanda dan saya lihat banyak orang kita yang perlu dibantu untuk menyambung hidup, termasuk keluarga pemimpin-pemimpin kita," tutur Sultan.

Bagi penguasa Yogyakarta tersebut, uang lima juta gulden hanya sedikit dari hartanya. Sejarah mencatat, dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia yang memperoleh harta dari warisan dan sistem feodalisme kerajaan. Sebelumnya, dia pernah menyumbang 6,5 juta gulden kepada pemerintah sebagai modal awal pembentukan Indonesia. Nominal 6,5 juta gulden setara Rp32 miliar pada masa sekarang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah situasi sulit Agresi Militer Belanda tahun 1947, Sultan Hamengkubuwono IX menunjukkan teladan luar biasa. Raja sekaligus orang terkaya Indonesia kala itu rela mengeluarkan harta pribadinya demi membantu rakyat Yogyakarta yang hidup dalam kemiskinan.

Kala itu, pertempuran membuat banyak warga kehilangan pekerjaan, rumah, hingga penghasilan. Para pegawai negeri pun tak menerima gaji karena pemerintahan lumpuh. Rakyat dihadapkan pada pilihan berat: tetap setia kepada Indonesia meski menderita, atau berpihak ke Belanda demi hidup layak.

Melihat kondisi tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX tergerak membuka peti harta keraton dan membagikan uang gulden Belanda kepada rakyat. Bantuan itu disalurkan selama tiga hingga empat bulan kepada warga, pegawai, tentara, hingga Palang Merah Indonesia (PMI). Semua berasal dari kantong pribadi Sultan.

Dalam buku Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982), Sultan mengaku tak ingat jumlah uang yang dibagikan. Namun, Wakil Presiden Mohammad Hatta mencatat nilainya mencapai 5 juta gulden atau setara sekitar Rp20 miliar saat ini.

Hatta sempat bertanya apakah pemerintah perlu mengganti uang itu, namun Sultan hanya tersenyum tanpa meminta balasan. Ia menilai, membantu rakyat agar tidak berpihak pada Belanda jauh lebih penting.

Sumbangan itu bukan yang pertama. Sebelumnya, Sultan juga pernah menyumbang 6,5 juta gulden atau sekitar Rp32 miliar sebagai modal awal pembentukan negara Indonesia.

Langkah Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan bahwa bagi pemimpin sejati, kekayaan bukan untuk ditimbun, melainkan digunakan demi kesejahteraan rakyat.