Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kuat di tengah berbagai kekhawatiran global terkait nilai tukar dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden sempat berseloroh mengenai kondisi kurs dolar dan respons sejumlah pejabat terhadap dinamika ekonomi global.

“Selama Purbaya bisa senyum tenang aja nggak usah kau kuatir itu. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar,” kata Prabowo.

Dia menyampaikan masyarakat di daerah pada dasarnya lebih membutuhkan stabilitas pangan dan aktivitas ekonomi riil dibanding mengikuti fluktuasi mata uang asing.

Menurut Prabowo, pihak yang paling khawatir terhadap gejolak kurs justru kalangan yang memiliki aktivitas internasional tinggi.

“Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri hayo siapa ini?” ujarnya sambil berkelakar kepada sejumlah pejabat yang hadir.

Presiden juga sempat menyebut beberapa nama menteri dan tokoh dunia usaha secara santai di hadapan peserta acara.

“Mbak Titiek ini pusing ini,” kata Prabowo yang kemudian disambut tawa hadirin.

Dia juga menyinggung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie.

“Anin lu pusing boleh, lu ketua pengusaha lu Kadin,” ujar Presiden.

Di balik candaan tersebut, Prabowo menekankan keyakinannya terhadap daya tahan ekonomi nasional.

“Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa ya, mau apa, Indonesia kuat,” tuturnya.

Dia mengajak seluruh pemimpin dan pejabat negara untuk tetap percaya terhadap kemampuan bangsa sendiri dan fokus bekerja bagi kepentingan masyarakat.

“Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.

Jakarta: Bank DBS Indonesia menilai ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik hingga fluktuasi harga energi dunia.

Melalui laporan terbaru DBS Research, perusahaan perbankan tersebut menyoroti pentingnya konsumsi domestik, stabilitas energi, dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

DBS Research mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,6% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menjadi pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022 dan menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik masih cukup kuat.

Menurut DBS, pertumbuhan pada awal tahun didukung oleh kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat, peningkatan belanja pemerintah, serta stimulus fiskal yang mendorong aktivitas ekonomi selama periode hari besar keagamaan.

Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah tercatat tumbuh sekitar 7% yoy, sementara investasi tetap menunjukkan tren positif di kisaran 6% yoy.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, mengatakan Indonesia memasuki 2026 dengan kondisi ekonomi yang relatif baik. Namun, tekanan eksternal masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi, terutama pada semester kedua tahun ini.

DBS Research pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1% untuk sepanjang 2026, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 5,3%. Penyesuaian ini dilakukan seiring meningkatnya risiko kenaikan harga energi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Risiko Global Masih Membayangi

Meski kondisi ekonomi domestik dinilai cukup tangguh, DBS melihat tantangan global masih berpotensi memberikan tekanan terhadap pertumbuhan nasional.

Harga energi yang tinggi, volatilitas pasar keuangan internasional, serta ketidakpastian geopolitik diperkirakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas ekonomi ke depan. DBS bahkan menilai kuartal pertama 2026 kemungkinan menjadi periode pertumbuhan tertinggi Indonesia tahun ini.

Dalam situasi tersebut, stabilitas makroekonomi dinilai menjadi faktor kunci untuk menjaga kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi nasional.

Inflasi dan Disiplin Fiskal Jadi Perhatian

DBS Research menilai pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan komunikasi kebijakan yang konsisten akan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Pemerintah diperkirakan tetap berupaya mempertahankan defisit fiskal di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) melalui efisiensi belanja negara, optimalisasi penerimaan, dan pengendalian program prioritas.

Selain itu, kepastian regulasi juga dianggap penting untuk menjaga iklim investasi. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan minat investor.

Daya Beli Masyarakat Harus Dijaga

DBS Research juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah dinilai perlu memastikan stimulus fiskal tetap tepat sasaran sehingga mampu menjaga momentum pertumbuhan konsumsi di tengah tekanan global.

Sementara itu, pelaku usaha diimbau mulai mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi dunia pada semester kedua 2026, terutama akibat lonjakan harga energi dan dinamika geopolitik internasional.

DBS menilai komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan mudah diprediksi akan menjadi faktor penting untuk menjaga sentimen pasar serta meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai dengan target yakni 5,4% pada 2026 di tengah gejolak perang.

Kemenko Perekonomian menyebut target itu masih bisa tercapai dengan stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Pemerintah juga disebut akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons dinamika global, sekaligus memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat.

"Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun ini pada asumsi makro APBN 2026. Pada tahun sebelumnya, ekonomi tumbuh 5,11% atau meleset dari target 5,2% sebagaimana ditargetkan dalam UU APBN 2025.

Haryo menyatakan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan dinamika global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik serta volatilitas pasar keuangan dunia.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, didukung oleh koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan ekonomi domestik yang terjaga.

Pemerintah juga disebut menghormati berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bagian dari masukan dalam perumusan kebijakan.

"Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilien, ditopang oleh beberapa faktor utama," tuturnya.

Menurut Haryo, stabilitas makroekonomi Indonesia tahun ini masih terjaga dengan baik. Misalnya, kendati meleset dari target, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih sebesar 5,11% atau lebih tinggi dibandingkan negara peers.

Sementara itu, inflasi tetap berada dalam koridor sasaran 2,5±1%. Untuk menjaga inflasi berada di kisaran angka tersebut, pemerintah bakal terus melakukan pengendalian dan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan domestik dan sektor riil, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Di sisi lain, aktivitas manufaktur juga masih dalam fase ekspansi dengan ditunjukkan melalui indikator Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 53,8. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Pada aspek ketahanan fiskal, pemerintah menilai kinerja APBN masih didukung oleh performan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan pajak sebesar 30,4% (YoY) pada Februari 2026.

Otoritas disebut akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan implementasi digitalisasi melalui sistem Coretax guna memperkuat basis penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional diklaim semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama serta surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi dinilai ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak dari konflik geopolitik.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi.

Pengembangan sektor kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada di kisaran 5,6% hingga 5,7% didorong oleh konsumsi masyarakat selama Ramadan serta daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan global.

Menurutnya, angka tersebut dinilai cukup kuat di tengah kondisi global yang bergejolak.

“Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan kami bisa 5,6% sampai dengan 5,7% kalau pertimbangan kasarnya. Itu udah lumayan bagus lah di tengah gejolak global seperti sekarang,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Dia menjelaskan, dampak tekanan global sejauh ini masih dapat diredam oleh pemerintah sehingga aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan normal. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menjaga stabilitas agar masyarakat tetap dapat beraktivitas tanpa gangguan berarti.

Setelah momentum Lebaran, Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi akan tetap ditopang oleh permintaan domestik, termasuk konsumsi masyarakat dan peran sektor swasta. Meski kondisi global berpotensi melambat apabila gejolak terus meningkat, permintaan global saat ini masih relatif kuat.

Untuk menjaga daya beli, pemerintah akan mempertahankan stabilitas harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, agar tidak terdampak fluktuasi harga minyak dunia.

“Saya akan jaga domestic demand ya, daya beli masyarakat,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan realisasi belanja negara dilakukan tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, pengajuan anggaran baru akan dibatasi agar fiskal tetap terjaga.

Pada saat yang sama, Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh 5,5% akibat efek Ramadan.

"Target 5,5% bisa dicapai, karena geliat selama Ramadan," kata Purbaya saat ditemui usai melaksanakan Salat Id di tempat yang sama dengan Purbaya.

Selain itu, Menko menyampaikan bahwa inflasi pada tahun ini berpeluang meningkat seiring efek basis rendah dari deflasi tahun lalu, yang dipengaruhi oleh kebijakan subsidi tarif listrik pada Januari sampai dengan Februari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengakhiri tahun 2025 lalu muncul sebuah kalimat bijak yang tidak ada salahnya untuk dicermati. Kalimat itu adalah “kenormalan baru dan/atau ketidakpastian itu adalah kenormalan saat ini”. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, baik di lingkup global maupun domestik, seolah-olah mewujud.

Agresi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela awal Januari lalu menjadi salah satu contohnya. Ini melengkapi “cerita lama yang belum selesai”, antara lain, serangan frontal tentara Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 silam, keputusan eksekutif Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 lalu tentang kenaikan tarif impor ke AS, rencana Trump untuk memasuki pulau Greenland yang menjadi wilayah otoritatif dan historis Denmark, serta meningkatnya kembali risiko geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Keguncangan yang terjadi di kancah global ini secara langsung atau tidak langsung bisa berdampak ke perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Secara teoritis dan faktual, rambatan risiko eksternal tersebut akan melaju melalui tiga kanal, yaitu kanal perdagangan, kanal investasi (langsung dan tidak langsung) dan kanal sektor keuangan.

Sebagai contoh, agresi militer AS ke Venezuela menimbulkan spekulasi beragam tentang kemungkinan kenaikan harga minyak dunia, melemahnya dolar AS terhadap mata uang kuat dunia lainnya dan makin menipisnya ruang bagi bank sentral AS, The Fed, untuk menurunkan suku bunga acuan lanjutan.

Spekulasi yang analitikal tersebut tentu harus disikapi dengan baik, tenang dan rasional oleh para pengambil kebijakan di negara-negara lain, terutama yang memiliki sistem perekonomian dan keuangan terbuka, termasuk Indonesia.

Singkat kata, di tahun 2026 ini para pengambil kebijakan akan diliputi dengan aura ketidakpastian yang akan menjadi normal baru. Ketika 10 tahun lalu dikenal dengan era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguty), kini telah bergeser ke era TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity). Dunia usaha memang masih akan dihadapkan pada ketidakpastian dan ambiguitas, tetapi juga dihadapkan pada turbulensi dan kebaruan (pembaharuan) yang datang dengan cepat dan sulit diprediksikan.

Yang sering terdengar di ruang-ruang diskusi publik global, termasuk di Pertemuan Tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, belum lama ini adalah bahwa semua orang memasuki tahun 2026 dengan sikap pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian yang akan terus menentukan lanskap global ke depannya. Volatilitas geopolitik, disrupsi artificial intelligence (AI), perubahan iklim, dan kerusakan tatanan berbasis aturan menghasilkan risiko yang serba cepat, tumpang tindih, dan tidak dapat diprediksi.

Sebagai kampiun pengambil kebijakan di ranah pemerintahan maupun ranah bisnis, sejatinya kompleksitas per­soalan tidak bisa lagi menjadi alasan untuk tidak bertindak cerdas dan cermat dalam pengelolaan risiko saat ini.

Pada tahun ini, para pembuat keputusan perlu membuat pilihan berbasis risiko, bahkan ketika data berantakan atau tidak lengkap, sistem politik kacau, dan trade-off tidak dapat dihindari. Sistem ekonomi dan keuangan suatu negara yang resilien tidak bisa dibangun seketika, me­­lain­kan melalui peta jalan yang fokus, terarah dan otoritatif serta berkelanjutan.

Dalam konteks ini, membangun daya tahan berarti kebutuhan untuk mampu menavigasi risiko iklim, geopolitik, teknologi, dan keuangan yang bersinggungan ini—dan juga membekali para pembuat keputusan dengan seperangkat instrumen untuk mampu membangun ketahanan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.

Saat ini para pemimpin dunia dan pebisnis global menghadapi risiko yang meningkat, karena kesenjangan geopolitik yang semakin dalam, bersama dengan tantangan teknologi informasi dan sosial yang meningkat. Semua ini diperkirakan akan terus membentuk lanskap bisnis baru ke depan dan berlanjut.

Sementara konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata berbasis kepentingan nasional, peristiwa cuaca ekstrem, polarisasi sosial, serta misinformasi dan disinformasi di­identifikasi sebagai lima risiko langsung teratas pada 2026 ini, di mana risiko misinformasi dan disinformasi serta polarisasi sosial naik ke posisi kedua dan ketiga dalam prospek 2 tahun ke depan. Risiko serangan siber pun tak luput dari pengamatan karena jenis risiko ini tidak kenal batas waktu dan ruang.

PERKEMBANGAN TERKINI

Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 di Davos mengukuhkan sebuah pergeseran besar dalam geopolitik ekonomi global. Panggung ini mempertontonkan secara kontras antara proteksionisme versi AS dan ajakan multilateralisme versi Cina, yang secara nyata mulai mengubah pola aliansi dagang dunia, dengan Eropa semakin menunjukkan keinginan untuk menjauh dari AS.

Sekarang ini beberapa petinggi negara Eropa bergantian berkunjung ke Cina untuk membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk di dalamnya perdagangan, investasi dan keamanan. Sikap mengubah arah kebijakan politik internasional dari negara-negara Eropa tersebut dipicu oleh perubahan ekstrim oleh AS terkait kenaikan tarif yang dinilai sebagai sesuatu yang secara mendasar tidak dapat diterima dan sudah seharusnya Eropa tidak tunduk pada tekanan itu.

Sinyal pergeseran yang lebih konkret datang dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang mengumumkan kemitraan strategis baru dengan Cina sambil menyindir intimidasi ekonomi yang dilakukan AS.

Sikap Eropa dan Kanada ini merupakan respons atas sikap Cina yang mengambil peran sebagai penyeimbang dengan mengacu kepada mantra kesetaraan, yakni aturan harus berlaku sama bagi semua pihak di dunia dan tidak boleh kembali ke hukum rimba, di mana yang kuat menindas yang lemah.

Forum pertemuan para elite global di Davos menunjukkan secara gamblang bahwa fragmentasi yang terjadi menandai era baru di mana kepentingan ekonomi pragmatis mulai mengikis loyalitas aliansi tradisional.

Dalam pidato kunci pada forum tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian, di mana perdamaian dan stabilitas menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran global.

Sejarah telah membuktikan pentingnya perdamaian dan stabilitas sebagai aset paling berharga bagi umat manusia. Tanpa keduanya, tidak mungkin tercipta kemakmuran yang berkelanjutan. Presiden Prabowo menjelaskan, meskipun dunia dihadapkan pada pengetatan kondisi keuangan, ketegangan perdagangan, serta ketidakpastian politik, tetapi Indonesia tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten, stabilitas makroekonomi tetap terjaga, termasuk inflasi dan defisit anggaran.

Presiden Prabowo juga menekankan, stabilitas dan perdamaian yang dinikmati Indonesia selama ini merupakan hasil dari pilihan kebijakan yang konsisten, dimana Indonesia memilih jalan persatuan dan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan serta memperkuat peran sebagai mitra strategis yang kredibel dalam percaturan ekonomi dan diplomasi global.

Reformasi struktural melalui peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik, di lingkup pemerintahan (good government) maupun kalangan pebisnis (good corporate governance), terus dikerjakan sebagai fondasi operasional. Itulah strategi Indonesia di dalam menyikapi dan menghadapi berbagai risiko global untuk menjaga resiliensi ekonomi dan sektor keuangan nasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi tinggi (di atas 6% per tahun) secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih bisa mencapai target yang ditetapkan pada APBN yakni 5,4% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Hal tersebut kendati lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI hanya mencapai 5,1% (YoY) saja pada tahun ini.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif, di tengah masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global.

Modal utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, terangnya, adalah fundamental ekonomi yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, dan bauran kebijakan yang konsisten.

Haryo mengatakan, pemerintah menyambut baik proyeksi IMF terkait dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh pada 5,1% pada 2026 dan 5% pada 2025. Proyeksi tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

"Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi. Pemerintah terus memastikan kebijakan yang diambil bersifat responsif dan antisipatif guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (24/1/2026).

Menurutnya, dalam satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia yang tumbuh di kisaran 5% mencerminkan daya tahan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan makroekonomi. Selain itu, pertumbuhan itu turut mencerminkan stabilitas inflasi yang terjaga, disiplin fiskal yang konsisten, serta kredibilitas pengelolaan anggaran.

Haryo juga menyinggung pemerintah Indonesia memiliki rekam jejak pengelolaan fiskal yang prudent, termasuk komitmen menjaga defisit anggaran dalam batas aman dan pemenuhan kewajiban keuangan negara secara tepat waktu, sehingga turut memperkuat kepercayaan pasar.

Sejalan dengan hal tersebut, dia menilai prospek perekonomian Indonesia ke depan memiliki ruang pertumbuhan yang lebih besar, didukung oleh perbaikan iklim investasi, peningkatan efisiensi alokasi modal, serta peran Indonesia yang semakin strategis dalam perekonomian global.

Dalam konteks tersebut, ujarnya, Indonesia semakin dipandang tidak hanya sebagai negara yang stabil, tetapi juga sebagai negara di mana kesempatan investasi jangka panjang sangat terbuka.

Berdasarkan asumsi makro APBN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 ditargetkan berada di kisaran 5,4% dengan peluang untuk tumbuh lebih tinggi apabila realisasi investasi dan konsumsi domestik berjalan lebih kuat. Haryo juga mengeklaim sejumlah proyeksi internal juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih optimal seiring berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi.

Kendati proyeksi IMF berada sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi APBN 2026 sebesar 5,4%, pemerintah dinyatakan tetap optimistis target tersebut dapat dicapai.

Optimisme ini didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter, percepatan belanja produktif, perluasan pasar, serta penguatan investasi dan konsumsi domestik.

Lebih lanjut, pemerintah menyadari bahwa tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, antara lain ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Untuk itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta serta mendorong peningkatan produktivitas nasional guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Ke depan, Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya saing nasional agar pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang positif serta mampu menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat," pungkas Haryo.

Sebelumnya, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh sebesar 5,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Berdasarkan laporan bertajuk Word Economic Outlook (WEO) Update yang diterbitkan Januari 2026, IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% (YoY) tidak hanya di 2026 namun juga pada 2027.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 itu direvisi naik sebesar 0,2 poin persentase (percentage points) dari proyeksi yang diterbitkan IMF pada laporan WEO Oktober 2025. Sementara itu, proyeksi ekonomi Indonesia 2027 juga naik sebesar 0,1 poin persentase dari laporan sebelumnya.

Adapun untuk 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif.

Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Airlangga menjelaskan, sejumlah indikator makroekonomi utama menunjukkan stabilitas yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara tingkat inflasi berhasil dijaga di kisaran 2 persen.

“Kalau perekonomian kan indikator makro maupun indikator mikro. Makro tentu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kita sudah ketahui bahwa dalam satu tahun relatif terjaga di 5,12 persen,” ujar Airlangga.

Selain itu, menurut Airlangga, kinerja ekspor dan cadangan devisa nasional juga berada pada level positif, menandakan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.

“Inflasi di level dua-an. Kemudian dari segi ekspor juga positif, cadangan devisa juga positif,” tambahnya.

Airlangga juga menyoroti bahwa indeks keyakinan konsumen tetap berada di zona optimis, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga.

“Indeks keyakinan konsumen pun masih positif,” tandas Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian geopolitik global telah menekan perekonomian domestik dalam enam bulan terakhir. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah strategis telah digulirkan pemerintah untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Sebagian dari sejumlah kebijakan strategis tersebut mulai dirasakan dampaknya, meskipun sebagian lainnya masih memerlukan langkah lanjutan.