BIG 40 Conference: Peluang dan Tantangan Menuju Ekonomi Hijau di Jatim
Kinerja ekonomi hijau Jawa Timur belum inklusif, dengan kota lebih maju dibanding kabupaten. Tantangan utama meliputi pasar tenaga kerja, inklusi keuangan, dan lingkungan.
(Bisnis.Com) 09/12/25 02:04 65621
Bisnis.com, SURABAYA – Kinerja ekonomi hijau (green economy) Provinsi Jawa Timur dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, meskipun di atas kertas daya saing daerah berada pada posisi yang cukup kompetitif.
Hal tersebut disampaikan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Lingkungan dan Pembangunan Universitas Airlangga, Deni Kusumawardani dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025, yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya City Centre, Senin (8/12/2025).
Deni memaparkan, indeks yang digunakan untuk mengukur daya saing ekonomi daerah diadopsi dari Global Competitiveness Index (GCI) yang kemudian di tingkat nasional menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati posisi kelima secara nasional dengan skor 3,88 pada IDSD 2024, dan termasuk dalam kelompok 21 provinsi yang memiliki nilai di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 3,43.
“Untuk daerah itu diadopsi, GCI menjadi namanya IDSD, punyanya BRIN, dan posisi Jawa Timur adalah dia termasuk posisi nomor lima, dan termasuk 21 provinsi yang dia di atas rata-rata,” ungkap Deni.
Menurutnya, IDSD memiliki empat kelompok indikator, yakni pasar, lingkungan, sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi. Bila diukur menggunakan indikator tersebut, terdapat tiga indikator teratas dan tiga indikator terendah yang disandang oleh Provinsi Jawa Timur.
“Yang terbagus tiga itu adalah kualitas institusi. Yang kedua adalah tadi mungkin karena birokrasi dan seterusnya sudah mulai digital, seperti di Surabaya, stabilitas ekonomi makro. Satu lagi adalah ukuran pasar, dan Jawa Timur adalah nomor dua tertinggi share terhadap PDB ya,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai sejumlah aspek masih harus diselesaikan pemerintah daerah dalam upaya untuk peningkatan kualitas daya saing.
“Kalau tiga terendah, pertama adalah dia pasar produk, terutama di tingkat dominasi pasar, yang berkaitan dengan struktur saingannya itu bukan persaingan sempurna, dan lebih terkonsentrasi ke oligopoli atau ke monopoli,” lanjutnya.
Selain persaingan pasar, indikator pasar tenaga kerja juga dinilainya masih lemah, terutama dari aspek upah, mobilitas tenaga kerja, hingga kesetaraan gender dalam upah. Sektor keuangan, khususnya kredit, juga masih perlu didorong untuk meningkatkan inklusi serta akses permodalan masyarakat.
Deni juga mengungkapkan adanya ketimpangan kinerja ekonomi hijau antara kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.
“Saya mengambil ini adalah data-data yang secara global, ternyata ada delapan kabupaten-kota yang di atas rata-rata Jawa Timur. Enam di antaranya kota statusnya. Artinya ada ketimpangan juga antara kota dan kabupaten dalam hal daya saing,” jelasnya.
Kota-kota seperti Surabaya, Madiun, Malang, dan Batu dinilai lebih progresif, terutama pada aspek ekonomi dan inovasi. Sementara sebagian wilayah lainnya terlihat masih tertinggal. Terutama pada indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola.
“Ada daerah-daerah yang dia terendah. Siapa itu? Probolinggo, Lamongan, Kediri, Bangkalan, dan Sampang. Bangkalan ini semuanya jelek. Dari indeks ekonomi, sosial, lingkungan semuanya paling rendah,” bebernya.
Deni pun menyebut capaian SDGs Jawa Timur memang menunjukkan kinerja sosial cukup menonjol, seperti penanganan kemiskinan dan akses pendidikan. Namun, kinerja lingkungan justru menjadi yang paling rendah dan harus segera dicari jalan keluarnya.
“Yang paling rendah di sini adalah dari lingkungan, termasuk di sini adalah produksi, konsumsi, kemudian ekosistem, pemukiman dan seterusnya. Itu yang paling lemah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, rendahnya daya dukung lingkungan juga terlihat dengan porsi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) yang masih jauh dari target nasional.
“EBT, energi baru terbarukan kita di tahun 2025 targetnya meleset. 23% enggak, gagal tuh. Jadi 14% sekarang direvisi kan gitu,” kata dia.
Deni juga menyebutkan bahwa terdapat daya trade-off yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan di Provinsi Jawa Timur.
“Ternyata masih trade off antara ekonomi dengan lingkungan. Kalau kita ingin menginject ekonomi biasanya yang menjadi korban lingkungannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Deni pun menekankan pentingnya pemerintah selaku regulator untuk semakin memperkuat ekosistem inovasi hijau, green job, dan green investment, yang saat ini masih tertinggal.
“Kenapa kok green road kita rendah? Karena ada masalah di perdagangan hijau, pekerjaan hijau, dan inovasi hijau. Kita masih jelek untuk komponen ini,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya pun mendorong adanya peran aktif dan kolaborasi dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk mempercepat transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
#green-economy #ekonomi-hijau #jawa-timur #daya-saing #indeks-daya-saing #idsd #brin #surabaya #ketimpangan-ekonomi #kota-progresif #kabupaten-tertinggal #inovasi-hijau #energi-terbarukan #sdgs-jawa-ti