Dino Patti Jalal Kritik Sikap RI Soal Konflik Venezuela: Sangat Standar dan Normatif
Dino Patti Djalal mengkritik diplomasi Indonesia yang dianggap terlalu hati-hati dan tidak menyebut Amerika Serikat dalam respons terhadap invasi militer AS ke Venezuela.
(Bisnis.Com) 06/01/26 10:20 94648
Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah dentuman tank dan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, suara Indonesia terdengar—tetapi nyaris tanpa gema. Bukan karena tak ada pernyataan, melainkan karena pernyataan itu terasa terlalu hati-hati untuk sebuah dunia yang sedang menyaksikan pelanggaran terang-benderang atas kedaulatan sebuah negara.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memilih diksi aman yakni keprihatinan, seruan dialog, dan penegasan prinsip hukum internasional. Semua benar secara normatif, tetapi terasa janggal karena satu hal krusial tak pernah disebut Amerika Serikat.
Ketiadaan itu yang membuat mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal angkat suara. Bagi diplomat kawakan itu, pernyataan Kemlu RI bukan sekadar soal bahasa, melainkan cermin keberanian politik luar negeri Indonesia.
“Saya heran membaca pernyataan @Kemlu RI yang sangat standar dan sama sekali tidak menyebut Amerika Serikat,” tulis Dino melalui akun X resminya, Selasa (6/1/2026).
Kritik Dino tajam karena dia menyentuh inti persoalan dan mempertanyakan bahwa sejak kapan Indonesia, negara yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme, menjadi sungkan menyebut pelaku ketika hukum internasional diinjak-injak?
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu mempertanyakan sikap Indonesia yang dinilai enggan menyebut secara eksplisit pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum internasional. Dia menilai dunia menunggu sikap Indonesia sebagai salah satu aktor penting Global South.
Invasi militer AS ke Venezuela yang diikuti penangkapan Presiden Nicolás Maduro bukan isu abu-abu. Dunia tahu siapa penyerang dan siapa yang diserang. Namun dalam bahasa resmi diplomasi RI, pelaku menghilang, seolah kekerasan terjadi dengan sendirinya.
Diamnya Sugiono, menurut Dino, bukan sekadar kelalaian komunikasi, melainkan kemunduran sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dibanggakan.
Menurut Dino, Indonesia memiliki rekam jejak menyampaikan penolakan terbuka terhadap invasi militer negara besar ke negara lain, termasuk saat invasi AS ke Irak. Dia menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif seharusnya diwujudkan dalam sikap yang berani dan berpendirian.
“Bebas aktif itu artinya berani berpendirian. Bermitra dengan AS tidak boleh menjadikan Indonesia negara penurut yang mengorbankan hal-hal prinsipil,” ujarnya.
Di sisi lain, dengan kacamata berbeda, suara pemerintah justru terdengar jauh lebih lugas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak berbicara tentang moral global, melainkan grafik pasar, suplai minyak, dan subsidi energi.
“Venezuela sudah lama enggak terlalu aktif di pasar minyak dunia,” ujarnya santai usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (5/1/2026).
Dalam logika ekonomi, Venezuela hanyalah variabel kecil. Dampaknya ke Indonesia “agak jauh”. Pasar saham naik. Rupiah berpotensi menguat. Bahkan, penurunan harga minyak bisa meringankan subsidi.
Namun, Purbaya bahkan melontarkan kritik yang lebih telanjang terhadap realitas global hari ini hukum internasional melemah, PBB tak lagi digdaya, dan negara berdaulat bisa diserang tanpa konsekuensi berarti.
“Hukum dunia agak aneh sekarang. Negara bisa menyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa lolos dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang,” kata Purbaya.
Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.
Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.
“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.
#diplomasi-indonesia #invasi-venezuela #kritik-dino-patti-djalal #politik-luar-negeri-indonesia #hukum-internasional #amerika-serikat #kemlu-ri #global-south #bebas-aktif #invasi-militer #venezuela-min